Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas evaluasi dan perkembangan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut Prabowo sempat bercerita masalah dalam program ini yang sampai mengganggunya.

Rapat terbatas Prabowo dengan para menteri itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mengaku mendapat arahan dari Prabowo agar program MBG dipercepat.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan mengatakan Prabowo mendengar laporan banyak anak yang mengadu kepada orang tuanya karena di sekolah belum ada program MBG. Hal ini, kata Dadan, membuat perasaan Prabowo terusik.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengkritik program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.

Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.

"Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?" ujar Adian dikutip dari Kompas TV, Kamis.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" katanya lagi.

Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.

Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan program 3 juta rumah Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.

Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?" katanya.

Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.

Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.

Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?" tanya Adian.

"Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, 'itu betul 40 ribu?' Dia bilang, 'itu waktu dibangun zaman Jokowi'. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk "Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah" pada Selasa (14/1/2025).

"Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari," ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menerima masukan dari masyarakat terkait program ini.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sudah tiga sampai empat kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan skema pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami itu ada kendala UU (undang-undang), ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua harus kita hadapi," katanya.

Sementara itu, Fahri mengingatkan program Prabowo ini merupakan niat mulia kepada rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengutip Bung Karno. Dia bilang, 'gantungkan lah cita-cita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang'. Jadi ini niat Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan," ujar Fahri.

Diketahui, janji pemberian 3 juta rumah ini disampaikan Prabowo-Gibran ketika mereka masih menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung Prabowo-Gibran. Dengan tujuan, memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," ujar Prabowo dalam acara Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

Bisnis.com, KENDAL – Badan Bank Tanah (BBT) mengalokasikan lahannya seluas 4,3 hektare (Ha) di wilayah Kendal untuk dijadikan wilayah permukiman rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun, alokasi lahan itu dieksekusi pembangunannya oleh PT Asatu Realty Asri. Perusahaan mengembangkan proyek percontohan Bumi Svraga Asri yang merupakan kompleks rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Direktur PT Asatu Realty Asry, Yudi Irawan menjelaskan pengembangan pilot project tersebut direalisasikan menggandeng 7 lembaga dan instansi mulai dari Badan Bank Tanah hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kita beli lelang tanah dari Bank Tanah dan kita juga bikin proyek ini sebagai pilot proyek rumahan subsidi Green Building,” jelasnya saat ditemui di kawasan Bumi Svarga Asri (BSA) Jumat, (17/1/2025).

Komplek BSA itu rencananya bakal memiliki 386 unit. Sedangkan saat ini total unit yang terbangun sebanyak 90 unit.

Khusus untuk implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan dan Perumahan (FLPP) tahun 2025, sebanyak 50 unit dilaporkan telah siap untuk disalurkan.

“Sekarang sekitar 50-an [siap disalurkan untuk FLPP] kalau bisa bertambah. Karena dia akan bertumbuh biasanya,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah memang tengah mengembangkan rencana pembangunan rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Bahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Mewujudkan hal itu, dia menyebut pemerintah bakal menggodok pemberian insentif bagi developer yang patuh pada penerapan konsep tersebut.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

“Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

“Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

Sejumlah menteri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diketahui membahas evaluasi dan perkembangan soal realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena ini sudah dilaksanakan di 76 negara," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyampaikan perkembangan realisasi program MBG sudah mencapai 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Karena sampai hari ini sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak," katanya.

"Dan Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," lanjut dia.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan cerita Prabowo merasa terusik lantaran masih banyak siswa yang masih belum menikmati program MBG. Dia pun mengatakan mendapat arahan dari Prabowo agar seluruh sektoral mempercepat realisasi program tersebut.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," kata Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun hingga 2029.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, peta jalan ini juga merupakan langkah strategi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.
"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.