YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo memberikan tanggapanya terkait usulan pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MNG).

Usulan tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

"Kalau terkait pemanfaatan zakat, saya dukung ide itu karena daripada kemudian istilahnya amil zakat pusing memasukkan siapa yang masuk kategori miskin. Kalau andai kata bisa dibantu ini dialokasikan melalui makan bergizi gratis itu saya kira tepat," ujar Prof Wahyudi Kumorotomo di acara Pojok Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (15/01/2025).

Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan akuntabilitas pemanfaatan tetap perlu dijaga. Jangan sampai dana dari zakat tersebut kemudian diselewengkan.

"Jadi akuntabilitas tetap harus diperhatikan jangan sampai orang melihatnya beramal melalui zakat tapi ternyata kemudian diselewengkan apalagi kemudian program-programnya tidak mendukung mencapai sasarannya," ucapnya.

Menurut dia, sumber pendanaan untuk makan bergizi gratis nantinya akan lebih variatif apabila proram tersebut terbukti efektif.

Oleh karena itu program tersebut harus dipantau pelaksanaanya.

"Perlu betul-betul Kita monitor, bagaimana pelaksanannya. Jangan-jangan sebagian disubtitusi lauknya lalu diganti misal saja daging jadi tempe, itu protein juga nabati tapi pastikan tempenya juga bukan bahan yang sembarangan," tuturnya.

Dikatakan Wahyudi, niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak sekolah perlu diapreasiasi.

"Intinya niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah kita dan meningkatkan kesehatan kita itu marilah kita apresiasi tapi tetap dengan pemikiran kritis kalau ada kelemahan mari kita perbaiki," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ending Syarifuddin berpendapat pembiayaan program makan bergizi gratis lebih baik menggunakan dana infak dan sedekah ketimbang dana zakat.

"Kalau dana infak-sedekah memungkinkan saja," kata Ending di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah untuk program MBG bisa menjadi jalan alternatif atas wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Iya bisa begitu alternatifnya. Kalau dana zakat itu kan harus mustahik dan harus muslim," ucap dia.

Ending menyebut pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah tak sekedar mengurus dana zakat belaka melainkan juga dana infak dan sedekah.

Ia menjelaskan jika zakat memang secara spesifik memiliki delapan macam atau golongan penerima.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Lalu, golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat)

"Jadi kalau anak didik yang masuk kategori fakir miskin itu bisa memungkinkan. Artinya sejauh terkait itu memungkinkan lembaga amil zakat berkontribusi terhadap makan bergizi gratis ya," ucapnya.

Usulan MBG turut dibiayai dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

Ia juga berpandangan wacana ini dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri," katanya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

(fca/lir)

Jakarta -

Menteri Ekonomi dan Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya siap memberikan pelatihan juru masak program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pelatihan akan melibatkan chef profesional.

Hal itu disampaikan Riefky setelah bertemu dengan Kepala Staf Presiden AM Putranto di kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk keterlibatan Kementerian Ekraf dalam program tersebut.

"Tentu Kementerian Ekonomi Kreatif tidak masuk kepada suplai makanannya atau memilih tukang masaknya tidak, tapi kami siap juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para juru masak dengan melibatkan chef-chef yang menjadi mitra dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu misalnya," ujar Riefky.

Riefky mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan itu. Pihaknya berkolaborasi untuk program makan bergizi gratis.

"Saat ini kembali kami masih berkoordinasi dengan BGN, karena kami rencana untuk bertemu tetapi karena satu dan lain hal. Tapi intinya bahwa kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga," ujarnya.

Pihaknya juga bicara mengenai food estate. Riefky mengatakan pihaknya bisa membantu masyarakat setempat untuk melihat potensi ekonomi kreatif di wilayah sekitar kawasan.

"Kami tidak masuk ke sektor pertaniannya, tetapi membantu masyarakat di sekitar kawasan untuk melihat potensi-potensi ekonomi kreatif termasuk yang dimiliki oleh anak-anak muda di sekitar kawasan Merauke untuk kami juga dukung dan memberikan pelatihan termasuk juga income yang sustain terhadap pelaku-pelaku ekraf di kawasan food estate tersebut," ujarnya.

Simak juga Video: Partai Demokrat: Makan Bergizi Gratis Program Pro Rakyat, Harus Didukung

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menjelaskan, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) Rp 15.000 per porsi.

Harga tersebut termasuk untuk membiayai operasional dapur, tenaga memasak hingga distribusi.

“Jadi Rp 15.000 ini, yakni Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 5.000 untuk operasional dapur hingga pendistribusian,” kata Harisson saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyubsidi program makan bergizi gratis.

“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ungkap Harisson.

Harisson melanjutkan, program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana, petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson.

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya, dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka tidak boleh disetop, akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi dimana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harissin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan, antara lain dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagus, namun tetap perlu dikaji oleh Parlemen.

Sebab, Adies menyebut zakat bersifat perorangan, sedangkan program Makan Bergizi Gratis berasal dari pemerintah.

"Mungkin usulannya bagus, tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat, misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu," kata Adies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

"Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," sambungnya.

Lebih lanjut, Adies berpandangan pemerintah juga sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik, dan pemerintah tentunya Pak Presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai zakat sudah ada peruntukannya tersendiri, kecuali memang ada orang yang ingin berzakat untuk program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemerintah perlu sangat berhati-hati jika ingin mengimplementasikan usulan zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga beragam.

Dari beberapa foto menu yang beredar di media sosial, sumber karbohidrat yang ada pada mayoritas menu tersebut adalah nasi.

Padahal, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum mengatakan, sumber karbohidrat tidak harus selalu nasi.

Ada berbagai alternatif sumber karbohidrat lainnya juga dapat dimasukkan dalam menu program ini.

“Pemerintahnya sendiri lewat jubir presiden juga sudah mengatakan kalau karbohidratnya bukan cuma nasi. Bisa kentang, papeda, makanan khas di Indonesia Timur,” ujar Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menyarankan, ada beberapa pilihan alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong.

Variasi sumber karbohidrat ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga memperkenalkan keragaman pangan lokal kepada anak-anak.

“Boleh-boleh saja kalau memang nasinya diganti dengan karbohidrat seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong, itu bagus sekali untuk anak,” katanya.

Namun, Tan menyoroti satu hal penting yang kerap terabaikan, yaitu kebiasaan makan anak.

Anak-anak yang terbiasa makan nasi sebagai karbohidrat utama mungkin sulit menerima penggantinya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu.

“Tapi pertanyaannya, anak bakal makan tidak? Kalau anak-anak itu tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, tidak mungkin suka juga mereka,” ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan, perlu diadakan program edukasi atau sosialisasi yang mengajak anak untuk gemar mengkonsumsi sayuran, sebelum implementasi menu.

“Harus ada yang namanya pre-education program. Kalau tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, jangan harap mereka akan suka, jika tidak diberi tahap pengenalan,” katanya.

Program edukasi ini, harus melibatkan keluarga, sekolah, dan seluruh elemen yang berperan dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak masalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai dana zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menilai pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.



"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.

Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025