JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari cukai rokok. Menurutnya, dana cukai rokok bisa memenuhi anggaran kebutuhan anggaran Program MBG.

Usulan itu dilintarkan Irma sekaligus merespon usulan pembiayaan Program MBG diambil dari zakat. Ia pun tak sepakat dengan usulan tersebut lantaran penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma dalam keterangan yang dikutip, Jumat (17/1/2025).

Kendati demikian, Irma mengusulkan agar anggaran Program MBG diambil dari cukai rokok. Apalagi, nilai cukai rokok terbilang besar.



"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Jakarta -

Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.

"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.

Menurutnya, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

"Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka," ujar Tito.

(shc/ara)

DEMAK, KOMPAS.com – Siswa dan wali murid di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, masih menantikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga kini, belum ada informasi resmi dari pemerintah setempat terkait jadwal dimulainya program tersebut.

Chalya (13), siswi SMP di Kecamatan Demak, mengaku hanya mendengar kabar mengenai program MBG dari teman-temannya, namun tidak mengetahui kapan akan dilaksanakan.

"Dengar-dengar ada, dari teman, tapi tidak tahu," ujar Chalya, Jumat (17/1/2025).

Ia berharap program tersebut segera terlaksana karena dapat membantunya menghemat uang saku.

Hal serupa disampaikan Devi Ayu (40), wali murid SD Desa Batursari, Kecamatan Mranggen.

Devi menuturkan, jika program MBG diterapkan di sekolah anaknya, hal itu akan membantu mengurangi pengeluaran dan memastikan anak-anak tidak jajan sembarangan.

"Inginnya ya terlaksana, kan sudah dengar di mana-mana, tapi tempat kita belum ada," kata Devi.

Sementara itu, Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyampaikan bahwa pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG sedang berlangsung.

Kapasitas dapur yang direncanakan mampu menyiapkan hingga 3.100 porsi makanan.

"Progres sekarang dapur ini sedang dibangun, kurang lebih 30 persen progresnya. InsyaAllah bulan depan apabila sudah jadi dan kru sudah ada bisa segera operasional," ujar Maryoto, Selasa (14/1/2025).

Program MBG di Demak dijadwalkan mulai Februari 2025 setelah pembangunan dapur pelayanan selesai dan tim operasional siap.

Warga berharap program ini dapat segera terealisasi seperti di kabupaten/kota lainnya.

Karangasem -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi berharap menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan lokal dari petani setempat.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung petani lokal tetapi juga dapat disesuaikan dengan menu yang biasa dikonsumsi anak-anak.

"Pak Presiden merancang program ini juga ingin mendukung para petani lokal. Jadi kalau bisa pakai makanan asli daerah tentu lebih bagus," ujar Choiri Fauzi saat kunjungan ke SDN 1 Subagan, Karangasem, Bali, Jumat (17/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis di Karangasem telah diluncurkan sejak Senin (13/1/2025). Program ini menyasar 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, dengan total penerima sebanyak 2.838 siswa.

Dandim 1623/Karangasem Letkol Czi Ryan Yustian menyampaikan program ini berjalan lancar pada lima hari pertama pelaksanaannya.

"Lima hari pertama program makan bergizi gratis ini berjalan di Karangasem, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar," kata Ryan.

Para siswa yang menerima manfaat program ini menunjukkan antusiasme tinggi. Menu makanan yang disajikan berupa menu rumahan yang sudah akrab bagi mereka, sehingga banyak siswa merasa senang.

"Saya lihat, makanan yang disajikan merupakan menu rumahan yang mungkin mereka juga konsumsi di rumahnya masing-masing. Sehingga banyak yang suka," tambah Ryan.

Ryan juga mengungkapkan bahwa program ini akan dievaluasi secara mingguan untuk memastikan pelaksanaannya semakin baik ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan.

"Terutama terkait dengan menu, kami akan upayakan setiap harinya berbeda-beda, supaya anak-anak tidak mudah bosan," ucapnya.

(dpw/gsp)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunggu pelibatan secara formal oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini dia sampaikan di Jakarta, Kamis, sebagai respons pertanyaan awak media tentang tindak lanjut kejadian puluhan anak SD di Sukoharjo yang keracunan usai mengonsumsi menu MBG.

Ia mengatakan mereka menunggu nota kesepahaman agar kontribusi BPOM dapat dipertanggungjawabkan.

"Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya, perintahnya bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk surat tugas, bisa dalam bentuk MoU. Dan MoU-nya ini kita belum tuntaskan. Kenapa? Karena setiap pegawai kami turun ke lapangan nanti itu harus dipertanggungjawabkan, karena kan dibiayai oleh anggaran belanja negara," katanya.

Dia menyebutkan dalam proposal disebutkan bahwa ada 19 jenis pekerjaan yang akan dilakukan BPOM untuk mendukung BGN dalam program MBG. Dengan adanya kejelasan secara formal, BPOM dapat membantu lebih lanjut secara efektif terkait pencegahan agar tidak ada lagi kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut adanya kesalahan teknis pengolahan ayam pada menu MBG yang diduga memicu sejumlah siswa keracunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1).

"Sebanyak 40 orang makan ayam yang dimarinasi, setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (16/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap MBG di Sukoharjo ditangani secara cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

Ia menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain," ujarnya.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dia mengatakan SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan MBG ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

Ia menyatakan insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi BGN sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri Tiga Dukuh, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis pada Kamis.

Usai kejadian tersebut, makan bergizi gratis masih diselenggarakan di sekolah tersebut pada Jumat pagi.

KOMPAS.com - Di media sosial beredar link atau tautan pendaftaran sebagai relawan untuk program Makan Bergizi Gratis 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan pendaftaran relawan program Makan Bergizi Gratis disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Kamis, 9 Januari 2025:

Telah dibuka pendaftaran relawan makan gratis
Program makan bergizi gratis dimulai januari 2025
Informasi selengkapnya silakan klik postingan dibawah ini

Masing-masing akun menyebarkan tautan berbeda, dengan alamat domain sebagai berikut:

• v1.getregister.biz.id
• daftarsekarang.xrole.win
• https://t.me/+X-xYxG_N_ftkN2Rl
• https://indogla.com/lokermkngrts

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek setiap tautan yang disebarkan menggunakan pelacak situs web URL Scan.

Salah satu mengarah ke laman yang mensyaratkan nama sesuai KTP dan tanggal lahir sebagai langkah pendaftaran.

Satu tautan mengarah ke grup Telegram. Dua lainnya merupakan situs web yang tidak valid.

Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Keempatnya tidak mengarah ke situs web resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program makan bergizi.

Melalui situs webnya, BGN mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai penipuan mengatasnamakan lembaga tersebut.

Sebab, sebelumnya sudah ada laporan mengenai pihak yang mengaku sebagai petugas BGN.

"Badan Gizi Nasional tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program-program kami," tulis Biro Hukum dan Humas BGN pada 24 Desember 2024.

BGN menyampaikan, petugasnya selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi.

Kesimpulan

Tautan pendaftaran relawan program makan bergizi merupakan hoaks. Adapun tautan yang dibagikan di Facebook tidak mengarah ke situs resmi BGN.

BGN mengimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan mengatasnamakan lembaga tersebut atau mencatut nama program Makan Bergizi Gratis.

SIKKA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menganggarkan dana sebesar Rp 750 juta untuk program makan bergizi gratis.

Penjabat Sekretaris Daerah Sikka, Margaretha Movades da Maga, mengatakan anggaran tersebut sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

“Untuk program makan bergizi gratis 0,75 persen atau sekitar Rp 750 juta dari pendapatan daerah,” kata Margaretha saat kegiatan forum konsultasi publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sikka pada Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, program tersebut belum berjalan di tingkat Kabupaten Sikka karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera.

Adrianus berujar Pemkab Sikka masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis.

“Secara teknis kami belum dapat juknis,” kata dia.

Terkait sejumlah persiapan seperti penyiapan dapur dan kebutuhan lain untuk pelaksanaan program tersebut, Adrianus mengaku tidak mengetahuinya.

“Kayaknya saya belum mendapat informasi itu,” pungkasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapa pun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

“Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta,” kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

“Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tuturnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah limbah makan bergizi gratis, seperti memisahkan sampah hingga mengolahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto, mengatakan pihaknya sudah memprediksi program makan bergizi gratis akan menambah sampah di Kota Pahlawan.

"Iya pasti ada penambahan sisa sampah seluruh kota yang melaksanakan makan bergizi gratis. Untuk Surabaya, itu akan di-treatment," kata Dedik saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Diketahui, makan bergizi gratis di Surabaya menggunakan wadah plastik sebagai tempatnya.

Selain itu, ada tempat susu yang terbuat dari karton dengan lapisan aluminium foil.

Mengenai hal itu, kata Dedik, pihaknya menyiapkan tempat sampah dengan masing-masing kategori. Nantinya, limbah makan bergizi gratis harus dibuang berdasarkan klasifikasinya.

"Sementara (wadah) pakai plastik, setelah makan sudah disiapkan tempat sampahnya sendiri-sendiri. Sisa makanan ditaruh di tempat A, tetra pak kotak susu sendiri, tempat sisa makan ada sendiri," jelasnya.

Selain itu, DLH Surabaya juga telah mengkomunikasikan sampah tersebut dengan bank sampah. Mereka sudah siap untuk menerima limbah plastik yang masih bisa dijual lagi.

"Ada 12 TPS (tempat pembuangan sampah) 3R (reuse, reduce, recycle) tempat pemilahan, total ada 600 bank sampah yang bisa memfasilitasi sampah itu. Sudah terkoordinasi," ucapnya.

Kemudian, Dedik mengungkapkan bahwa mereka sudah menghubungi sekitar 60 rumah maggot yang ada di Surabaya.

DLH akan menyerahkan sampah sisa makanan agar diolah menjadi pupuk kompos.

"Volume sisa makanan tidak selalu sama. Adik-adik itu seleranya hampir sama; kalau satu menu kesukaan adik-adik hampir semua bisa habis, karena seleranya hampir sama semua," ujarnya.

"Cuman kadang ada yang tidak doyan bagian tertentu, misal sayur. Sementara kalau dijadikan ke maggot, maggot harus stabil berapa sampah organik; kalau ambil di TPS3R lebih bagus," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, menyoroti potensi masalah pengelolaan limbah yang bakal membebani Kota Surabaya.

"Sampah ini akan menjadi beban kota," ujar Wawan di Surabaya, Selasa (14/1/2024).

Wawan menjelaskan, untuk memasukkan limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Surabaya harus membayar Rp185.000 per ton.

Dia menyebutkan, sisa makanan MBG yang masih berada di tempat makan akan dikembalikan ke dapur, kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Nah, kerjasama ini aman, terus kami pantau, kami awasi," imbuh dia.

Jakarta -

Satuan Brimob Polda Metro Jaya membagikan makan siang untuk para siswa di sekolah alternatif untuk anak jalanan (SAAJA), Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program makan bergizi gratis oleh pemerintah," kata Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, AKP Sunarto dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Sunarto mengatakan total ada 100 orang siswa penerima makan bergizi gratis tersebut. Kegiatan dipimpin langsung Danyon A Pelopor Kompol Anton Asrar. Adapun menu yang diberikan yakni susu, ayam, tempe, tahu, sayur, buah dan air mineral.

Brimob Polda Metro Bagikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Anak Jalanan (Dok Istimewa)

"Makanan bergizi diperuntukan untuk anak sekolah TK di sekolah alternatif anak jalanan beserta wali muridnya," imbuhnya.

Sunarto berharap kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi para penerima. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri dan ikut mensukseskan program pemerintah.

"Kegiatan tersebut sekaligus untuk memperkenalkan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan tugas-tugasnya serta peralatannya. Dari kepala sekolah dan wali murid sangat berterimakasih atas kunjungan dan makan bergizi gratis," pungkasnya.

(wnv/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku bahwa kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah demi memperketat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyajikan menu MBG.

“Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” ujarnya melalui pesan teks, Jumat (17/1/2025).

Hasan menyebut bahwa setelah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka dirinya menemukan bahwa dari 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik.

Selanjutnya, kata Hasan, sesuai SOP yang diterapkan dalam MBG adalah sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

“Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan,” pungkas Hasan.

Jakarta -

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

(mmu/mmu)