Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah buat masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Hal ini dengan cara membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para penerima program selama 25 tahun.

Lantas, bagaimana nasib pembayaran cicilan tersebut setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sudah selesai?

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bonny, masyarakat miskin dalam hal ini berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan dan tidak mempunyai slip gaji. Adapun kriteria lain golangan masyarakat tak berpenghasilan masih dirumuskan.

Kemudian, ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Selain membayar cicilan KPR masyarakat miskin, perpres juga untuk mendapat anggaran tambahan buat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mengingat saat ini Kementerian PKP baru mendapat pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.

Bonny menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya untuk operasional kementerian. Angkanya pun masih berdasarkan jatah Perumahan Rakyat dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Satgas mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian PKP dengan jumlah anggaran Rp 53,6 triliun kepada Kementerian Keuangan. Jumlah anggaran itu sudah termasuk Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR 3 juta rumah selama setahun.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan pendanaan program 3 juta rumah adalah pemerintah membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar 21,6 triliun setahun.

Ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta memberikan layanan trauma healing dan psikososial kepada 50 anak korban kebakaran di permukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Pagi hari tadi kita sudah membersamai anak-anak dalam kegiatan trauma healing dan psikososial kurang lebih ada 50 anak," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jakarta di lokasi.

Kegiatan trauma healing dan psikososial diisi dengan hiburan, yakni bernyanyi bersama dan permainan putaran lingkaran, termasuk doa bersama.

Raut keceriaan terpancar dari wajah peserta yang umumnya berusia 3-12 tahun.

Mereka sejenak lupa dengan peristiwa kebakaran yang melanda rumah mereka sehari sebelumnya.

Hartati bersyukur kegiatan trauma healing dan psikososial telah membangkitkan rasa percaya diri korban.

"Mereka sedikit lupa bahwa rumah mereka terbakar. Jadi kebersamaan kita sangat diperlukan mereka," kata dia.

Dalam kegiatan ini, BPBD Jakarta akan memberikan layanan trauma healing dan psikososial selama empat hari, yakni dari tanggal 11-14 Desember 2024.

Rencananya, pemberian layanan ini turut dibantu oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan stakeholder terkait.

"Jadi semua kita jadwalkan paling tidak empat hari akan ada tim yang membersamai untuk warga yang terdampak," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman padat penduduk semipermanen di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Begitu menerima laporan warga, sejumlah personel pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian.

"Situasi merah, perambatan memungkinkan. Pengerahan (pemadam kebakaran) sudah 29 unit ke TKP," ujar Asril Rizal.

Saat ini, api sudah dipadamkan.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan terdapat 3 masalah utama di sektor perumahan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiga masalah tersebut di antaranya perihal tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Fahari Hamzah seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan secara rinci masing-masing masalah yang ditemukan. Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat secara gotong royong.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Ketiga fokus masalah tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Fahri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun tangan menangani kebakaran permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan penyebab utama kebakaran di permukiman padat penduduk ialah korsleting listrik, sehingga ia menilai penyediaan rumah susun pun jadi solusi.

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti kita tentu pemerintah, menteri perumahan akan turun dan kita serahkan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun karena hampir semua kebakaran itu karena korslet-korslet listrik karena tidak teratur," kata JK di posko pengungsian kebakaran, Rabu (11/12).

JK mengatakan rumah susun dapat mengurangi risiko kebakaran yang rawan terjadi di permukiman padat.

Dalam kunjungannya itu, JK juga menyampaikan turut berduka cita kepada warga yang menjadi korban musibah ini.

Ketua Umum PMI itu pun menyatakan akan senantiasa siap membantu korban. Sebagaimana yang dilakukan hari ini dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan.

"Tadi sarung, baju, family kit yang lengkap untuk baby, macam-macam," ucapnya.

Tak berselang lama, menyusul kemudian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran.

Pantauan CNNIndonesia.com, Gibran tiba pada Pukul 15.45 WIB. Setibanya di lokasi ia menyapa warga yang ada di sekitar lokasi.

Kemudian, ia mengunjungi posko pengungsian yang berada di SDN Kebon Kosong 09 yang terletak dekat dari lokasi kebakaran.

Gibran pun menyapa korban kebakaran yang berada di posko pengungsian. Ia juga membagikan susu UHT kotak ke warga.

Kebakaran di permukiman padat di Kemayoran ini berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen di kawasan tersebut.

Data BPBD DKI Jakarta hingga Rabu (11/12) pukul 09.00 WIB mencatat kebakaran ini menyebabkan 200 rumah hangus terbakar dan 1.800 warga terdampak.

"Objek terdampak dalam peristiwa ini kurang lebih 200 rumah tinggal semi permanen dan sebanyak 600 KK/1.800 jiwa yang melanda 8 RT dalam 1 RW," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu.

Dengan rincian balita 125 jiwa, lansia laki-laki 256 jiwa, lansia perempuan 269 jiwa, dewasa laki-laki 309 jiwa, dewasa perempuan 391 jiwa, laki-laki usai SD 83 jiwa, perempuan usia SD 122 jiwa, laki-laki usia SMP 63 jiwa, perempuan usia SMP 87 jiwa, laki-laki usia SMA 36 jiwa, dan perempuan usia SMA 59 jiwa.

BPBD DKI Jakarta juga mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran ini.

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun. Lalu, tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Isnawa dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (satgas) Perumahan sebelum ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas merupakan kelompok orang yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kementerian tersebut.

Berdasarkan catatan detikProperti, kabar adanya satgas perumahan mulai muncul sejak Agustus 2024 lalu. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lantas, apa sebenarnya fungsi dan posisi satgas perumahan dalam pemerintahan?

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menceritakan kelompok tersebut mulai dibentuk setelah Prabowo ditetapkan memang Pemilihan Umum pada Maret 2024 lalu. Satgas Perumahan ini awalnya beranggotakan Hashim, Bonny, Panangian Simanungkalit, Irawan Ronodipuro. Lalu, Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko juga ikut bergabung.

"Anggota satgas mendapat tugas untuk mempersiapkan, membuka kembali Kementerian Perumahan. Mendapat tugas untuk memberikan masukan kepada kementerian baru ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kementerian Perumahan pun ada untuk mengatur, membuat regulasi, dan membuat pembenahan kepada ekosistem perumahan. Salah satunya untuk mempersiapkan pemberian program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan seperti program 3 juta rumah.

Selain itu, kementerian ini untuk memperbaiki perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bonny mengatakan Satgas Perumahan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Menteri PKP. Ia pun menyebutkan posisi Satgas Perumahan berada di atas Kementerian PKP.

"Hasil kerja kami selama 8 bulan, kami memberikan rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Nah itu statusnya di mana? Di atas Menteri. Untuk Presiden serahkan ke Menteri, untuk dijalankan Menteri. Dan kami membuat buku putih," ujarnya.

"Anggota Satgas itu diamanahkan dan kita memahami pemikiran presiden, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di DPR dan MPR," tambahnya.

Kemudian, Bonny mengungkapkan Satgas Perumahan sudah tinggal 3 orang karena anggota yang keluar sudah ditugaskan ke posisi-posisi lain dalam pemerintahan Prabowo. Kini Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto beranggotakan Hashim, Bonny, dan Paniyangan Simanungkalit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mulai menata bekas permukiman warga di bawah kolong tol dan jembatan dengan sejumlah mural untuk mempercantik kawasan tersebut.

"Mural yang dilakukan ini merupakan 'reward' (hadiah) dari Provinsi DKI Jakarta kepada Jakarta Utara karena menjadi kota yang pertama menyelesaikan penataan kolong tol dan jembatan," kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan setelah kolong tol dan jembatan kosong diberikan mural untuk menghilangkan kesan kotor dan kumuh.

"Ini upaya lanjutan adalah melakukan percantik kawasan," kata dia.

Ia menambahkan Kota Jakarta Utara menjadi lokasi pertama pelukisan dinding dengan mural dan dijadikan sebagai proyek percontohan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik kolong tol dan jembatan.

Menurut dia, dua lokasi pada proyek percontohan ini yakni di Kolong Tol Bintang Mas dan Jalan Pakin.

"Upaya ini akan disusul oleh wilayah lain di DKI Jakarta," ungkap Juaini.

Dirinya memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta atas upayanya mempercantik Jakarta Utara.

"Semoga selain Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara semakin indah, mural-mural ini juga dapat dijaga dengan baik agar keindahannya terjaga selamanya," kata dia.

Mural adalah seni menggambar atau melukis di atas media yang bersifat permanen, seperti dinding, tembok, atau langit-langit.

Kata mural berasal dari kata murus dalam bahasa Latin yang berarti dinding.

Mural memiliki beberapa fungsi, di antaranya: menekankan nilai-nilai estetik, mengandung pesan dan kritik sosial.

Juga alat untuk menyampaikan ide, gagasan, atau media promosi, termasuk sarana komunikasi pasif untuk menyampaikan harapan, kritik, atau pesan kepada penguasa.

Mural umumnya memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan aktivitas masyarakat pada suatu peradaban tertentu, merangkum suatu momen pada suatu waktu, berkisar dari adegan berburu, meramu dan kehidupan keluarga, hingga adegan keagamaan dan pemakaman.

Mural sudah ada sejak zaman prasejarah, sekitar 3.500 tahun silam.

Di Indonesia, lukisan dinding gua sudah ada sejak zaman Mesolitikum

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.