Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

(aid/kil)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan merata secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, menanggapi masyarakat di beberapa wilayah yang mengeluhkan daerahnya belum melaksanakan MBG.

"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini bertahap," katanya.

Ia menjelaskan, untuk MBG, Kemenko PMK mengkoordinasikan penerima manfaat, utamanya para siswa sekolah, sedangkan pelaksanaannya akan dikoordinasi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

"Jadi kalau Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan Kemenko PMK adalah penerima manfaatnya itu, terutama adalah para siswa sekolah, nah itu ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Kemenko Bidang Pangan," ujar dia.

Pratikno mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan memastikan sekolah terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program tersebut ke depan.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," ucapnya.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam mendukung target pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yakni penyediaan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pasar modal bisa menjadi salah satu cara perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam meraup pendanaan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti misalnya, dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau penawaran umum perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Kemudian, perusahaan di sektor perumahan juga bisa melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan obligasi, medium term notes (MTN) dan long term notes.

Di pasar modal juga terdapat instrumen pendanaan produk investasi salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor riil dan perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk pembangunan perumahan melalui efek bersifat ekuitas, utang atau hybrid.

Ada juga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam memperoleh pendanaan dengan cara sekuiritasi aset keuangan termasuk piutang usaha hingga future income.

Lalu, dana investasi real estat (DIRE) yang bisa dimanfaatkan perusahaan di sektor perumahan dalam memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset terkait real estate. Kemudian, ada efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), di mana lembaga pembiayaan atau bank dapat memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR).

Instrumen EBA-SP dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia di setiap lembaga keuangan.

"Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai positif. Akan tetapi memang masih perlu room to growth yang bisa dikembangkan lagi," kata Inarno dalam konferensi pers pada Selasa (14/1/2025).

Saat ini perusahaan pembiayaan atau bank telah manfaatkan EBA sebagai alternatif pendanaan. Investor ritel juga telah berinvestasi melalui EBA.

Total, terdapat penerbitan pendanaan yang telah dilakukan atas 7 KIK-EBA, dengan nilai pendanaan mencapai Rp5,45 triliun. Sementara, terdapat 10 pendanaan melalui EBA-SP dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program penyediaan 3 juta rumah.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Balikpapan (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah dikenal Kota Minyak itu pada tujuh sekolah berlokasi di Kecamatan Balikpapan Selatan.

"MBG segera dilaksanakan di Kota Balikpapan dengan sasaran peserta didik," ujar Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty di Balikpapan, Selasa.

Perwakilan BGN yang ditugaskan sudah tiba di Kota Balikpapan, lanjut dia, tahapan masuk penentuan akhir teknis jasa boga atau katering untuk menjalankan program MBG tersebut.

Jasa boga untuk program MBG di Kota Balikpapan adalah katering lokal yang telah dilatih oleh BGN, dan saat ini lagi menunggu pengiriman tempat saji makanan atau piring sebagai wadah makan anak-anak di sekolah.

Jasa boga tersebut menyiapkan jenis makanan dengan nominal yang berbeda, perbedaan nominal berkaitan dengan nilai kandungan kalori pada menu makanan bergizi yang diberikan kepada peserta didik.

MBG menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi, menurut dia, BGN menunjuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai penyedia makanan.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terlibat melakukan pengawasan menyangkut kebersihan dan kesehatan jasa boga, serta persyaratan hingga kepada pegawai katering.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, jelas dia, bertanggung jawab dalam menyiapkan data dan fasilitas, serta menyiapkan sekolah yang menjadi sasaran program MBG tersebut.

Disdikbud Kota Balikpapan juga mendata penerima manfaat melalui orang tua menyangkut alergi makanan yang dimiliki peserta didik, seperti alergi makan daging ayam dan sebagainya dan bakal diganti dengan makanan jenis lain yang memiliki kadar gizi sama.

Program MBG dilaksanakan pada Januari ini secara bertahap dimulai dari tujuh sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan, terdiri atas lima sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat dengan 3.335 orang peserta didik sebagai penerima manfaat.

Pelaksanaan tahapan program MBG di Kota Balikpapan tersebut dimulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan dan terus berlanjut ke Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota, demikian Andi Sri Juliarty.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com — Program makan bergizi gratis (MBG) yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah mulai berjalan, tetapi belum diterima oleh seluruh pelajar di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan penjelasan terkait kekecewaan sejumlah pelajar yang belum mendapatkan makan bergizi gratis.

Pratikno menjelaskan, program makan bergizi gratis memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Menko PMK menegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, bukan serentak.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” ujar Pratikno saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pelaksanaan Bertahap

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.

Namun, sejumlah daerah belum dapat memulai program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hambatan tersebut disebabkan oleh perbaikan minor pada fasilitas Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyuplai makanan bergizi kepada siswa.

Pratikno tetap optimistis program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai wilayah.

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” kata dia menegaskan.

Umpan Balik dari Penerima Makan Bergizi Gratis

Pratikno menjelaskan, Kemenko PMK bertugas merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima program makan bergizi gratis.

Adapun pelaksanaan program berada di bawah Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kami memastikan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat sudah dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Ia juga menyatakan komitmen Kemenko PMK dalam mendukung keberlangsungan program ini ke depannya.

Pratikno mengimbau agar sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas program.

“Tentu saja dukungan dan masukan dari sekolah sangat penting untuk perbaikan program ini di masa depan,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Semua Pelajar Kebagian Makan Gratis, Menko PMK: Kita Negara Besar, Bertahap Ya...".

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Pratikno mengungkapkan alasan belum semua pelajar mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan bahwa Indonesia negara besar, sehingga program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan dengan bertahap.

Baca juga: Omzet Kantin Turun Akibat Program MBG, Pj Gubernur Jakarta Lakukan Evaluasi

?Ya memang, ya begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya. Tidak bisa dilakukan semuanya lah, tentu saja ini bertahap lah,? tegas Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Pratikno mengatakan Kemenko PMK menjadi pihak yang merekomendasikan sekolah-sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis.

?Jadi kalau kami Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan PMK adalah beneficier-nya, jadi penerima manfaatnya itu terutama adalah para siswa, sekolah. Nah itu adalah di bawah koordinasi Kemenko PMK," katanya.

Baca juga: Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Dipesan via Aplikasi Ojol

Sementara, kata Pratikno, pelaksanaan program makan bergizi gratis berada di Badan Gizi Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. ?Tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Menko Bidang Pangan.?



?Jadi kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,? ujarnya.

Pratikno pun mengungkapkan dia telah melakukan peninjauan program makan bergizi gratis ini di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan sambutan yang antusias oleh siswa.

?Saya kemarin juga meninjau pelaksanaan Makan Beberisi Gratis di sekolah luar biasa di Jakarta Timur (Utara), dan sambutannya luar biasa,? pungkasnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjawab kekecewaan pelajar yang saat ini belum dapat menerima makanan bergizi gratis.

Dia bilang butuh waktu agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau semua pelosok Indonesia.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” kata Pratikno di Kemenko PMK Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” tambah dia.

Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK memiliki peran dalam merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

Ia menambahkan bahwa program tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dengan koordinasi Menko Bidang Pangan.

“Kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Pratikno juga menegaskan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

Selain itu, ia mengimbau sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat agar memberikan masukan guna meningkatkan kualitas program ke depannya.

“Tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,” tegas dia.

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari. Beberapa daerah belum mulai melaksanakan program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.