Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar APBD turut membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis.

Diharapkan, sumbangan APBD dapat memperluas cakupan, penerima Makan Bergizi Gratis.

Usulan ini disampaikan langsung Khofifah ke Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Merdeka, Selasa siang.

Khofifah menyampaikan, pembiayaan makan bergizi gratis hanya berfokus lewat APBN yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional.

Menurutnya Pemprov Jawa Timur memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program makan bergizi gratis melalui APBD.

KOMPAS.com - Sayuran jadi salah satu makanan yang tidak disukai oleh sebagian anak.

Terlebih jika tidak diolah dengan baik dan sesuai selera anak, alhasil sayuran tersebut semakin tidak menarik dan tidak akan dimakan oleh anak.

Menurut dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, rasa tidak suka terhadap sayur juga dialami oleh sebagian siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak sedikit anak yang makan sayur sekadar formalitas, bahkan banyak yang enggan menghabiskannya. Khawatirnya, dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan limbah makanan.

Tidak dibiasakan oleh orangtua

Dr. Tan mengungkap, salah satu alasan banyak anak yang enggan memakan sayuran di menu Makan Bergizi Gratis, karena tidak dibiasakan untuk makan sayur oleh orangtuanya.

Anak-anak yang tidak dibiasakan makan sayuran akan menganggap rasanya aneh dan tidak enak.

Maka tak heran, anak-anak tidak mau makan sayuran yang diberikan dalam menu MBG.

“Pertama yang harus diketahui, anak-anak itu kalau di rumahnya dibiasakan makan sayuran atau tidak? Kalau tidak, tentu enggak akan dimakan kalau disediakan di sekolahnya,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Kurang diberikan edukasi dari pihak sekolah

Selain itu, ia menilai, seharusnya anak-anak juga dibantu edukasi oleh pihak sekolah untuk mulai menyukai sayuran sebelum program ini berlangsung.

Membuat anak terbiasa dan gemar makan sayuran tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan edukasi dari orangtua dan pihak sekolah secara berkelanjutan.

“Supaya anak suka sayur di menu Makan Bergizi Gratis ini, pastikan ada pre-program education yang mengajak anak untuk menyukai sayur-sayuran,” jelasnya.

Sementara itu, dr. Tan menegaskan, program ini seharusnya berpacu pada konsep Isi Piringku, yang memasukan berbagai jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Degan begitu, para orangtua pun jadi teredukasi terkait kebutuhan gizi harian anak dan menerapkannya di rumah.

“Menurut saya, program MBG ini bisa jadi unggulan, kalau dijalankan dengan benar. Jadi edukasi gizi keluarga juga, supaya orangtua belajar dan memiliki referensi makanan anak yang bergizi,” pungkas dr. Tan.

Jakarta -

Pemerintah sudah mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1) di sejumlah sekolah di Tanah Air. Seiring dengan implementasi perdananya, sejumlah kritik disampaikan dari berbagai kalangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program tersebut akan mendatangkan dampak besar bagi perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Namun menurutnya, implementasi program ini masih terlalu dini untuk dikritik.

"Kalau ada kritik-kritik itu jangan kritik-kritik sebenarnya. Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Jadi, kita tunggu saja lihat," ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan MBG dengan tujuan mencapai pemerataan, mengurangi stunting, dan kemiskinan. Hal ini dipercaya dapat terwujud karena MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

Luhut mengatakan, dalam 10 tahun terakhir perputaran dana desa di Indonesia mencapai Rp 1,1 miliar per desa. Dengan adanya program MBG, ditambah dengan rencana penerapan Government Technology (GovTech), diproyeksikan perputaran dana di desa bisa mencapai Rp 9 miliar.

"Sekarang ada MBG, kita mau bikin GovTech membuat lebih tertata dengan lebih baik baik. Kami hitung-hitung ada dana berputar di desa Rp 8-9 miliar. Ini angak yang besar," ujarnya.

Ekonomi didorong dengan proses pengadaan bahan baku MBG yang berbasis lokal, mulai dari pembelian telur hingga ayam. Manfaat penerapan MBG di sekolah-sekolah pun menurut Luhut juga perlahan-pahan mulai terlihat.

"Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan. Itu nanti akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam telor dan sebagainya," kata dia.

"Ini yang disebut Prof Mubyarto dari UGM Ekonomi Pancasila. Tanpa kita sadari, kita mulai implementasi apa itu ekonomi Pancasila. Itu bagus jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga," sambungnya.

(shc/ara)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Rabu (15/1). Menurut keterangan, Gibran ada agenda mendesak lain yang tak bisa ditinggalkan.

"Sehubungan Wapres RI ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka kunjungan kerja ke Ambon dan Merauke dibatalkan," kata Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Diskominfo Maluku John Rumlawang di Ambon, dilansir Antara.

Gibran bersama sang istri, Selvi Ananda, sedianya akan memantau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri 3 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kemudian, anak sulung Presiden ke-7 RI itu juga dijadwalkan meninjau salah satu desa wisata di Kota Ambon dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

"Wapres sampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerja sama terkait persiapan yang telah dilakukan," kata John.

Namun, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 3 Hative Besar tersebut tetap berlangsung meski tanpa Gibran.

Sejak MBG diuji coba di berbagai wilayah di Indonesia, Gibran memang kerap meninjau ke sekolah-sekolah. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.

Saat ini, hanya terdapat dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi di Kota Ambon. Keduanya berlokasi di RT03 RW03 Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, dan di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Herman Khaeron, meminta rakyat untuk melonggarkan daya kritis mereka terhadap program makan bergizi gratis.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah catatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, seperti tidak semua penerima mendapatkan susu, hingga ada makanan yang asam karena sudah dimasak sejak malam harinya.

"Ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan besaran yang begitu masif dan kontinu tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu, longgarkanlah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menjelaskan, pasti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari menu, porsi, pengiriman, hingga waktu memasaknya.

Jika terlalu lama dimasak pun, kata Herman, risikonya adalah makan bergizi gratis terlambat diantar ke sekolah.

"Kalau terlalu cepat (dimasaknya), ini bisa basi nanti. Masaknya subuh, baru dikirim jam 12, ya basi," ucapnya.

Menurut Herman, tidak mudah untuk mengatur sebuah dapur dengan target 3.000 siswa per hari.

Namun, Herman meyakini, pada akhirnya program makan bergizi gratis di RI bisa lancar seperti yang dipraktikkan di Jepang.

"Pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi. Karena ini cara-cara yang tentu dilakukan untuk kebaikan kita, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi nutrisi gizi, kemudian memenuhi unsur kebutuhan utama siswa," ujar Herman.

"Tetapi dalam jangka panjang, ini akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul," kata dia melanjutkan.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

(hal/hns)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).



Kensati demikian, Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," usul Sultan.

Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ucap Sultan.

"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," sebutnya.

Kutai Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kutai Barat (Kubar).

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Kubar, Selasa, mengatakan program MBG tersebut dengan menggunakan sumber dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim.

"Simulasi kita pakai APBD Kaltim, Karena programnya belum masuk ke Kubar. Kita hanya memberi dukungan. Mudah-mudahan segera turun petunjuk teknis dari pusat, leading sector-nya Badan Gizi Nasional," kata Akmal Malik di sela Simulasi Program MBG di SLBN Kubar.

Meski baru simulasi, Akmal menyimpulkan, anak-anak SLB menikmati program makan bergizi gratis tersebut.

Selain meninjau simulasi program MBG, Akmal Malik turut menerima masukan mengenai kebutuhan fasilitas operasional belajar-mengajar di SLBN Kubar.

Akmal menyoroti keterbatasan tenaga pengajar dan konsultan kesehatan yang tersedia di sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus ini. Dari total 118 siswa, SLBN Kubar hanya memiliki 18 tenaga pengajar.

"Dari sisi fasilitas, banyak dapat masukan. Nanti kita akan bantu pinjam-pakaikan kendaraan ke SLB untuk antar jemput anak ke sekolah. Karena anak-anak kita butuh penanganan khusus juga," kata Akmal Malik.

Simulasi makan bergizi gratis yang menjadi program nasional Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, telah beberapa kali dilaksanakan di Kaltim, diantaranya di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya, seperti dikutip dari detikcom.

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan dana infak dan sedekah yang selama ini biasa dikelola pelbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah agara dapat digunakan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (13/1).

Gus Yahya mencontohkan dana infak dan sedekah ini bisa digunakan untuk memberikan menu tambahan pada program makan bergizi gratis. Semisal memberikan tambahan menu susu atau telur kepada para siswa yang saat ini belum ada di menu makan bergizi gratis.

"Mungkin tambahan misalnya bubur kacang hijau, tambahan gizi seperti itu ini sangat memungkinkan," kata dia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan dana infak dan sedekah ini lebih 'longgar' untuk digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis ketimbang zakat.

Sebab, ia beranggapan dana zakat jika dipergunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, maka tak bisa semua sasaran menerimanya.

"Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat. Tapi di berbagai lembaga pengelola, itu kan bukan cuma zakat yang dikelola, tapi ada juga infak dan sedekah, yang itu lebih longgar," kata dia.

DEMAK, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) siswa-siswi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) belum berjalan hingga saat ini.

Komandan Kodim 0716/Demak, Letkol Kav Maryoto menjelaskan, belum dimulainya MBG di Demak karena masih tahap pembangunan dapur pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kebetulan untuk Demak sementara belum ikut, karena memang saat ini masih dibangun pembangunan dapur layanan nanti atau SPPG," kata Maryoto, kepada wartawan di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).

Pembangunan dapur layanan

Meskipun begitu, sejauh ini pembangunan dapur layanan sudah mencapai 30 persen dan program MPG direncanakan dimulai Februari 2025.

"Progres sekarang sedang dibangun kurang lebih 30 persen, InsyaAllah bulan depan apabila sudah jadi kemudian krunya juga sudah ada bisa langsung operasional," katanya.

Terpisah, Bupati Demak Eisti'anah mengatakan, pihaknya turut mendukung program MBG yang menjadi program Pemerintah Pusat tersebut.

"Karena itu program dari pusat ya, kita suport, dan mungkin nanti untuk makan bergizi, untuk teknis dengan Pak Dandim," ujar Eisti'anah, usai acara di Hotel Amantis Demak, Kamis (9/1/2025).

Adapun untuk program MBG, Pemkab Demak menggelontorkan anggaran melalui belanja tak terduga (BTT). Namun, Eisti'anah tak merinci angkanya.

"Kita belum menghitung secara rinci untuk sekolah yang akan diberikan berapa, belum. Tetapi untuk sementara kita sudah masukkan ke BTT kemarin itu," ungkapnya.

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

(fca/taa)

Medan -

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

(astj/astj)