BEKASI, iNewsBekasi.id- Diguyur hujan deras sejak Selasa (28/1/2025) malam membuat Perumahan Villa Kencana di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30-60 cm, sehingga sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Salah satu warga, Evi mengaku memilih mengungsi karena air sudah mulai masuk ke rumahnya, terlebih akses jalan yang sudah terputus menyulitkan aktivitasnya.

"Baru semalam banjir sih, belum masuk sih ke rumah cuma khawatir aja punya balita juga sih, kalau punya stok makanan sih enak ya, baru depan aja. Akses jalan sudah ditutup semua, mau ngungsi lah soalnya tahun kemarin itu biasanya sampai 5 hari kalau begini tuh," kata Evi, Rabu (29/1/2025).

Sementara itu, Ketua RT 02 Bambang Aminullah mengatakan, banjir yang merendam permukiman warga di wilayah terjadi di enam RT dan 2 RW dengan ketinggian 30-60 cm akibat adanya curah hujan yang tinggi juga adanya luapan air dari kali Cikarang.

"Kondisi banjir di sini sudah merata jadi hampir semua blok, banjir mulai naik semalam jam 9 malam, ketinggian bertambah karena ada dua sumber dari curah hujan yang tinggi sama limpasan Kali Cikarang," ujarnya.

Bambang menuturkan, ada sekitar 2.400 jiwa terdampak akibat adanya banjir sejak semalam. Sejauh ini sebagian warga sudah ada yang memilih mengungsi ke posko-posko yang disediakan pengurus-pengurus RT.

"Per blok diperkirakan sekitar 200 KK ada yang 250 KK jadi 6 blok itu sekitar 2.400 Jiwa. Paling parah di Blok EE, CC, sama Blok B itu ketinggian sudah 80 cm, akses jalan sudah terputus pintu masuk dan keluar Villa Kencana itu ditutup," ujarnya.

"Sudah beberapa yang mengungsi karena air yang sudah mulai masuk ke rumah-rumah jadi warga mulai siap-siap mengungsi ada juga yang mengungsi di posko blok-blok," lanjutnya.

Bambang mengaku saat ini juga terus berkoordinasi untuk mendirikan posko pengungsian di tingkat desa, mengingat curah hujan yang masih tinggi ketinggian air pun masih terus bertambah sehingga pihaknya telah mengajukan bantuan perahu karet guna evakuasi warga.

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Suropati Residence di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (28/1/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (29/1/2025) pukul 08.30 WIB, banjir merendam sejumlah blok perumahan, antara lain Blok E, Blok F, Blok J, dan Blok D di RW 08 Desa Srimukti.

Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai 40 sentimeter hingga 50 sentimeter. Akibat banjir, akses jalan di blok ini terputus hingga menyebabkan beberapa kendaraan roda dua yang melintasi area tersebut mogok.

"Banjir dari (Selasa) jam 22.00 WIB, sampai sekarang belum surut-surut," kata Umi Kalila (29), warga Blok E saat ditemui di lokasi, Rabu.

Selain faktor curah hujan, Umi mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayahnya juga disebabkan karena sistem drainase yang buruk dan belum adanya resapan air atau danau.

"Enggak ada, irigasi juga enggak ada, harusnya ada danau (untuk menampung air)," keluh Umi.

Umi menambahkan, warga sudah beberapa kali menemui PT Mitra Tata Griya selaku pengembang perumahan untuk meminta perbaikan drainase dan pembangunan resapan air.

Dari pertemuan ini, pihak pengembang menjanjikan akan memenuhi permintaan warga. Akan tetapi, hingga kini janji tersebut tak kunjung terealisasi.

"Sampai sekarang belum, padahal warga sudah beberapa kali demo," tegas Umi.

Warga lain, Nada Tri Fani (27) juga menyampaikan, banjir terjadi karena belum adanya saluran pembuangan air yang memadai.

"Saluran tersumbat, dari perumahannya (pengembang) belum ada pembuangan air," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat.

Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.

Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.

Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.

Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.

“Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

Perbesar

Lulus Uji Coba MBG

Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.

Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.

Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.

“[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).

Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.

Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.

“Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.

Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.

Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.

Perbesar

MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam

Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.

Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.

Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.

“Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).

Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.

Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.

Perbesar

Omzet Pedagang Turun Akibat MBG

Bagi para pedagang yang sudah lama berjualan di luar sekitaran sekolah mengalami penurunan pemasukan akibat adanya MBG ini. Salah satunya dirasakan oleh Mastirto, penjual aci telor alias cilor sejak 2013 di depan SDN Kedung Jaya 2.

Sebenarnya, setiap pagi hari sampai sore dirinya bisa menghasilan pendapatan bersih hingga Rp400 ribu. Namun sejak MBG debut, dia harus berpuas diri dengan mengalami penurunan pendapatan.

Untuk menyiasati hal tersebut, Mastirto akhirnya harus rela menambah waktu jualannya hingga malam hari di lain tempat, karena jika hanya mengandalkan di depan sekolah tidak akan bisa menutupi kekurangan tersebut.

Kendati demikian, dia tetap menyambut baik program andalan Prabowo Subianto tersebut. Katanya, ini memang bagus untuk anak-anak, walaupun dirinya terkena ikut terkana dampak lainnya.

“Kalau buat anak-anak bagus ya karena bisa ada gizi gitu ya, tepat. Kalau buat orang dagang di sekolahan sini, ada ngaruhnya juga sedikit karena jajannya ya kurang gitu, berasa signifikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Hal serupa berlaku pada Anwar, penjual batagor yang sudah berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 sejak 1997 silam. Katanya, pendapatannya berkurang hingga setengahnya sejak ada MBG.

Namun, beda halnya dengan pendapat Mastirto soal MBG, Anwar merasa dirinya kurang setuju dengan adanya MBG tersebut, karena berpengaruh terhadap pedagang kecil sepertinya.

“Kalau saya mah kurang ini [setuju] sih. Soalnya pengaruh ke kita yang pedagang kecil di sekolah, apalagi yang jualannya di kantin. Kalau saya kan masih mending ada dari yang lewat gitu, yang di luar sekolah,” pungkasnya.

Perbesar

Berbeda dengan pedagang, salah satu ibu dari siswa penerima MBG mengaku bersyukur akan adanya program debutan anyar di era pemerintahan Prabowo ini. Bagi Fitriah, MBG membuat anaknya bisa makan lagi, meski sebelumnya sudah sarapan di rumah.

Meski bersyukur, dirinya tetap menyoroti soal menu MBG. Dia sering dengar keluh kesah anaknya yang duduk di kelas 6 di SDN Kedung Jaya 2 mengatakan sayurnya kurang enak dan terasa hambar.

“Mama sayurnya ini [kurang enak], terus kayak makanan rumah sakit ya? ‘iya kan namanya makan sehat begitu’ [jawab Fitriah]. Kan pernah alami [dirawat di] rumah sakit kan, jadi rasa makanan kayak rumah sakit katanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Walau begitu, Fitriah tetap mengungkapkan dirinya merasa terbantu dengan MBG karena jadi ada pembatasan dalam diri anaknya untuk tidak jajan es dan mie. Kemudian, juga lebih mengirit uang jajan di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, Aqshal yang merupakan siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2 merasa senang dengan MBG. Karenanya anak berusia 10 tahun ini di rumah jarang makan lagi, sehingga dia menggap jadi tak boros. Adapun, selang empat hari debut MBG, Aqshal mengatakan menu yang paling disukainya adalah saat Senin.

“Hari Senin [menu yang paling disuka], soalnya ada ayam kecap, pisang, semuanya enak. [ratingnya] sepuluh lah semuanya,” ujarnya kepada Bisnis pada waktu yang sama.

Senada, siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi bernama Zio menyatakan kesukaannya dengan MBG. Bahkan, ini terlihat dari bersihnya ompreng tanpa sedikitpun sisa makanan.

“Enak [makanannya], suka. [ratingnya] sepuluh,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (9/1/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Hujan deras dan luapan Sungai Cibarengkok mengakibatkan banjir di Desa Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir merendam 330 rumah hingga Jalan Transyogi Cileungsi-Jonggol.

"Banjir dengan ketinggian kuranglebih 30-45 cm, sehingga merendam perumahan dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Selasa (28/1/2025).

"(Banjir) Dikarenakan hujan deras dengan intensitas yang lama sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cibarengkok meluap dan mengakibatkan banjir," imbuhnya.

Adam menyebutkan, ada 330 kepala keluarga atau 934 jiwa yang menghuni 330 rumah di perumahan Desa Situsari terdampak akibat banjir.

"Korban terdampak (perumahan) Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi dengan jumlah penghuni kurang lebih 330 KK (Kepala Keluarga), 934 Jiwa," kata Adam.

"Perumahan Desa Situsari memiliki kurang lebih 520 unit rumah, kemudian yang sudah dibangun kurang lebih 380 unit, dan yang sudah huni kurang lebih 330 Unit rumah," imbuhnya.

Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut. Akses Jl Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah bisa dilalui kendaraan.

"Kondisi terkini banjir Desa Situsari dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat," kata Adam.

Lihat juga Video: Ratusan Rumah Warga di Lumajang Terendam Banjir Gegara Sungai Meluap

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

KUNINGAN,iNEWS.ID - Kebakaran melanda sebuah rumah di Perumahan Grage Manoa, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pada Selasa dini hari (28/1). Kejadian ini diduga akibat korsleting listrik dari colokan TV yang tidak dicabut.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari Polsek Cilimus pada pukul 04.04 WIB.

"Setelah menerima laporan, kami segera mengerahkan lima anggota piket dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 16 km dari markas. Tim tiba di lokasi pada pukul 04.37 WIB dan langsung melakukan investigasi," ungkapnya.

Menurut pemilik rumah, kebakaran diketahui saat dirinya terbangun karena suara alarm motor dan suara berisik dari ruang keluarga sekitar pukul 03.30 WIB.

"Awalnya, pemilik rumah mengira ada maling. Karena takut, dia bersama anaknya keluar melalui jendela kamar dan meminta bantuan warga dan satpam setempat," jelasnya.

Dia menyebut, jika satpam perumahan telah berhasil memadamkan api menggunakan APAR jenis foam kapasitas 9 liter, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Berdasarkan hasil investigasi, kebakaran menghanguskan sebagian bangunan rumah seluas 18 meter persegi serta beberapa barang berharga seperti TV LCD, kasur, sofa, lemari, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai Rp 66,3 juta.

Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan kepanikan dan trauma bagi pemilik rumah dan warga sekitar.

Menurut Andri, korsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

"Pastikan penggunaan perangkat listrik sesuai standar, jangan biarkan colokan listrik menumpuk, dan gunakan kabel yang ber-SNI. Pemerintah desa dan pengelola perumahan juga perlu menyediakan proteksi kebakaran seperti APAR dan tandon air," tegasnya.

Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kebakaran. "Jangan ragu untuk menghubungi UPT Damkar Kuningan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto