Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Jepang menawarkan paket kerja sama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikatakan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (11/1/2025) kemarin.

Dalam paket kerja sama itu akan disediakan pelatihan penyediaan makan bergizi, pengiriman tenaga ahli, dan peningkatan sektor perikanan serta pertanian.

"Kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama, termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang," kata dia di Istana Kepresidenan, Bogor.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengatakan bahwa Jepang telah mengajukan diri membantu Indonesia menyelenggarakan MBG. Apalagi menurutnya, Jepang telah 80 tahun mengadakan program serupa.

"Mereka berminat membantu di bidang makan bergizi karena mereka punya pengalaman di bidang itu, sudah 80 tahun. Dan mereka menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya," terang Prabowo.

Saat pertemuan bilateral, Prabowo juga menawarkan kerja sama dengan Jepang di bidang hilirisasi. Program itu merupakan salah satu yang menjadi prioritas di bawah kepemimpinannya.

"Dalam program hilirisasi kami, kami sangat terbuka untuk industri Jepang ikut dalam program hilirisasi kami di semua bidang sumber daya alam kita," kata Prabowo.

Program prioritas lainnya juga disampaikan satu per satu oleh Prabowo. Pertama swasembada pangan, kedua swasembada energi, ketiga hilirisasi dan industrialisasi dari Sumber Daya Alam (SDA). Keempat, menghilangkan kelaparan bagi rakyat Indonesia, karena menurutnya masih ada rakyat Indonesia kurang gizi. Kelima, Indonesia bercita-cita membangun kemampuan di bidang pertahanan.

"Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan," terang Prabowo

Tidak hanya kerja sama untuk MBG, Jepang dan Indonesia sepakat kerja sama untuk peralatan pertahanan, transfer teknologi. Lalu, Jepang juga sepakat memberikan kapal patrol berkecepatan tinggi melalui program Perbantuan Keamanan Resmi (OSA) Jepang.

Pada bidang ekonomi kedua negara juga telah sepakat peningkatan kerja sama pasokan energi yakni di bidang dekarbonisasi energi dan bidang pertambangan mineral, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Muara Laboh, di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC).

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kota Pahlawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi muda melalui program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah yang tersebar di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa tahap awal program MBG ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sebanyak 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan akan merasakan manfaat dari program ini, dengan sekolah-sekolah yang terpilih meliputi PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Yusuf. 

Program MBG ini mengusung manajemen terpadu. Seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan dikelola oleh BGN, sementara Dispendik Surabaya berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Kami hanya memastikan kesiapan sekolah sebagai penerima manfaat. Semua detail teknis, termasuk pemilihan menu makanan, merupakan tanggung jawab BGN,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Dispendik juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba program sebelumnya. 

Selain mendapatkan makanan bergizi, para siswa akan diberikan edukasi kesehatan, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal masing-masing jenjang. PAUD akan menerima makanan di pagi hari, SD pada pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Makanan yang tidak habis oleh siswa pun akan tetap dikelola dengan baik. “Tim BGN akan menangani sisa makanan yang dikembalikan, sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” tutup Yusuf.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Persoalan perbaikan gizi masyarakat tengah digalakkan pemerintah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jadi ujung tombaknya. Bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam langkah besar tersebut? Republika mewawancarai Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji terkait hal tersebut di kantornya pekan lalu. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas, Pak?

Kita merdeka pada 1945. 2045 berarti kita merdeka 100 tahun. Tentu capaiannya ada indikator yang harapannya bisa perkuat dan lanjutkan dan tumbuh untuk isi kemerdekaan selama 100 tahun. Dibilang pemerintah emas kalau bersih, demokratis, berwibawa. Sumber daya alam kalau Indonesia emas harus sustainable dan berkelanjutan. Indikator itu jadi variabel penting Indonesia Emas 2045. 15 tahun lagi harus dipastikan untuk itu. Ketahanan pangan terintegrasi, sumber daya alam yang penting untuk sustainable. Maka Pak Prabowo ada Asta Cita yang fokus untuk ketahanan energi, pangan, hilirisasi dan gizi semua dalam rangka Indonesia emas 2045.

Yang hangat ini soal Makan Bergizi Gratis (MBG)? Perannya Kemendukbangga dalam hal ini bagaimana Pak?

Pertama, sebelum bicara soal MBG, ini kementerian baru. Bahwa Kemendukbangga ini kementerian negara maju karena kerja sudah nggak urus infrastruktur tapi SDM. Maka saya istilahkan kementerian negara maju.

MBG dulu namanya BKKBN yang salah satu programnya stunting dan KB, KB kan istilah dalam tanda kutip alat kontrasepsi, itu ada indikator dan prasyaratnya. Termasuk asupan gizi ibu hamil dan balita.

Positioning kita bagaimana? Ada BGN (Badan Gizi Nasional), di sana yang tangani. Tapi apa yang diperintahkan Presiden kita sinergi antar kementerian lembaga. Kita akan MoU MBG khusus bumil dan balita. Rencananya Januari ini.

Kita tugasnya mencegah dan menggerakan, gizi itu intervensi. Kementerian Lembaga kita punya pasukan tapi belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN, kita perlu kolaborasi. Duit dari BGN, pasukan dari kita Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas dalam program kita. Leading sector tetap BGN, kita supporting.

Ibu hamil, ibu menyusui dan balita kelompok mana yang akan dapat MBG? Apakah semuanya atau dipilih lagi?

Semangat Presiden memerintahkan BGN untuk melaksanakan MBG untuk semuanya. Kalau untuk anak sekolah semuanya maka yang lain juga semuanya. Tapi ada caranya. Kalau sekolah ada forumnya mereka di satuan pendidikan.

Ibu hamil nggak tiap hari berkelompok dia masa datang jauh naik ojek. Kita lagi rumuskan cara distribusinya. Kalau mau kerjasama di Posyandu sekalian nimbang , cek berat badan, sekalian kasih (MBG) ke ibu hamil, balita, batita. Ini secara umum peresmiannya dikerjakan antara kami dan BGN.

Soal data bagaimana Pak supaya tepat sasaran?

Saya alirannya optimisme. Negara itu dibangun dan berkelanjutan kalau kita optimis. Saya nggak mau dicekoki negatif. Ini inspirasi untuk kita bekerja untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan program. Sulit nggak? Pasti ada tantangan. Tiap program ada monitoring dan evaluasi biar nggak gagal.

Maka kekuatannya data karena ini yang selama ini peristiwa sifatnya insentif kalau nggak hati-hati bisa masalah. Persoalan ada kekurangan bisa ditambah. Insya Allah kita bantu. Kita punya data siapa punya ibu hamil dan balita. Bisa juga inisiatif dengan pemda yang ada puskesmas. Prinsipnya pasti ada masalah tapi bisa ada solusinya. Kita bangun negara dengan optimisme.

Kita akan baik-baik saja dan berdaya saing. Kita harap Indonesia punya SDM berkualitas dimana ini berkaitan dengan tugas Kemendukbangga.

Dengan adanya kegiatan ini jadi momen saling peduli antar warga? Kita jadi makin rukun lagi?

Karena kita ada TPK, penyuluh KB yang tiap hari bersama warga. Secara kerja tugasnya mereka beri laporan ke kita. Paling penting apa yang akan kita kerjakan manfaat untuk mereka. Kalau suka duka pasti ada. Yang penting adalah kalau dibilang guyub, rukun, Indonesia akan baik-baik saja.

Indonesia negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Dan 62 persen suka membantu. Itu survei resmi bisa dicek. Kalau dibilang peduli itu karakter Indonesia. I love my country dengan segala dinamikanya. Nanti kalau ada masalah, masalahnya apa diperbaiki apa? administrasi, orangnya, masakannya?.

Berapa anak yang akan dibantu Kemendukbangga dalam program ini? Dan mereka dapat apa?

Hampir sebulan lebih sedikit launching di Karawang gerakan orang tua asuh stunting libatkan masyarakat tanpa ganggu APBN. Kenapa? Karena saya yakin kedermawanan. Saya buat langkah tak ganggu APBN tapi jangan jadi masalah baru di kemendukbangga. Saya siapkan empat langkah pertemukan orang tua asuh dan keluarga risiko stunting (KRS) dengan indikator MCK nggak ada, alamat dimana foto ada rumahnya tidak layak.

Jadi pertama nanti tolong dibantu nutrisi ibu hamil atau seribu hari pertama hidup asupan gizi kepada sasaran penerima manfaat. Kira-kira sehari 15 ribu (nilai makanannya) ke satu orang itu. Tanpa sumbangan itu lewat kementerian jadi langsung ya antara pemberi dan penerima. Jangan sampai kita gratifikasi. Kita hanya fasilitasi saja.

Kedua. Bantuan Air bersih. Salah satu sebab stunting karena nggak ada akses air bersih. Itu boleh oleh korporasi.

Ketiga. Rumah layak huni dan MCK karena salah satu sebab stunting rumah masih tanah belum keramik, tidak punya MCK. Keempat. Edukasi. Kalau kampus mau beri sumbangsih tapi tidak punya dana.

Nanti monitoring dan evaluasi. Kita buat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya. Tentu sesuaikan dengan local wisdom karena beda-beda.

Targetnya berapa anak Pak? Dan kapan terealisasi Pak?

Targetnya satu juta. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terpengaruh dengan target jumlah. Kita ini lahir nggak bisa milih. Tiba-tiba ada yang KRS (Keluarga Rawan Stunting). Menolong satu manusia lebih penting. Ini kita selamatkan satu generasi. Siapa tahu ada yang jadi Presiden, kita kerja dengan hati selamatkan generasi Indonesia apapun daerah, asal, sukunya. Kita libatkan pengusaha yang sudah keruk hasil bumi indonesia. Walau mereka bilang sudah bayar pajak tapi nggak salah dong kalian punya CSR bantu warga. Kalau perlu alamat dan datanya kami ada.

Masyarakat biasa kalau mau sumbang silakan. Jangan cuma tiga bulan. Minimal dua tahun. Ada syarat yang memang target. Bisa juga 30 orang selamatkan satu orang. Kalau kurang mencukupi satu orang bantu satu orang.

Pak, bagaimana pesan Anda untuk anak muda?

Negara kita negara besar dengan penduduk 288 juta artinya umur 100 tahun merdeka dengan penduduk 288 juta yang tahun 2045 bisa jadi 300 jutaan mesti disiapkan matang. Jangan pesimis, kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Kita pernah diuji 1908,1928,1945,1965,1998. Yang penting kita guyub dan rukun

Dan SDM penting penting. Itu kekuatan di negara manapun. Jadi perlu disiapkan dan direncanakan. Presiden Prabowo bentuk kementerian ini bukan tanpa sebab. Beliau serius tangani masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini akan menata masa depan dengan penduduk terkendali.

Negara ini akan baik-baik saja dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang baik-baik saja yang terencana. Bukan berarti alat kontrasepsi saja tapi direncanakan dari calon pengantin umur cukup, jangan nikah dini, pastikan reproduksi sehat.

Jangan salahkan anak ngobrol sama medsos, AI karena orang tua sibuk cari duit. Ini harus disiapkan dengan baik. Para remaja ini jadi generasi emas kita. Salah satunya ngobrol sama anak, suami, ibunya. Cari duit nggak ada habisnya, luangkan waktu untuk keluarga. Ini sederhana tapi dasar karena cikal bakal masalahnya di sini.

Ada AI diselesaikan (masalah) dengan AI. Sehingga jangan sampai algoritma pikiran kita dipengaruhi scroll. Saya tidak anti medsos tapi diiringi dengan hal mengarah solusi karena ini tantangan dan keharusan setuju nggak setuju harus dihadapi.

Kami juga ada sekolah lansia healing. Mereka senam, yang penting bahagia. Kebahagian jadi bagian indikator pembangunan keluarga.

Untuk balita ada program daycare supaya jangan childfree. Untuk balita daycare ada lima kementerian lembaga membantu, lansia ada program lansia berdaya, insya Allah dalam kerangka saya pembantu Presiden dengan quick wins ini.

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pemerintah telah menandatangani kerja sama dengan Qatar untuk membiayai pembangunan satu juta rumah di perkotaan. Pembangunan itu masuk ke dalam Program 3 Juta Rumah.

Salah satu perusahaan yang akan ikut dalam pembangunan tersebut, PT PP (Persero) Tbk, mengungkapkan pihaknya siap untuk membangun hunian itu. Karena dibangun di daerah perkotaan, nantinya hunian yang akan dibangun berupa hunian vertikal.

"PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerjasama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Pembangunan satu juta rumah di perkotaan itu tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, melainkan di seluruh Indonesia. PT PP juga mengungkapkan ada beberapa lahan yang siap digunakan seperti di Jabodetabek, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pekanbaru dengan total luas lahan 26 hektare (Ha).

Upaya Kerjasama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Sebagai informasi, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Maruarar Sirait.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

PURWOREJO, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga saat ini belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Berbeda dengan puluhan kabupaten lainnya di Indonesia yang telah mulai menerapkan program tersebut, Purworejo masih menunggu selesainya pembangunan dapur.

Pjs Pasiter, Kapten Jarot Sunarto, yang merupakan salah satu mitra MBG, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan pembangunan dapur organik sebagai bagian dari program tersebut.

"Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG) belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen, masih banyak yang kurang," ungkap Jarot pada Sabtu (11/1/2025).

Jarot juga menambahkan bahwa alat untuk dapur MBG belum tersedia sepenuhnya.

Meskipun pembangunan dapur selesai, akan ada pelatihan-pelatihan untuk pengelola.

"Kemudian untuk alat baru sebagian saja, bisa dibilang 50-70 persen alat yang ada," jelasnya.

Dalam rencana operasionalnya, Jarot menyebutkan akan ada tiga jenis dapur umum yang akan mendukung Program MBG.

Ketiga jenis dapur tersebut terdiri dari dapur organik yang dikelola oleh Kodim 0708 Purworejo, dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dan dapur mandiri.

Dapur organik yang akan digunakan untuk keperluan MBG di sekolah-sekolah berada di bawah komando Kodim dan akan melayani 3.000 porsi dengan radius jangkauan hingga 3 km di wilayah Kecamatan Purworejo.

"Yang organik ada satu, ini dikelola langsung Kodim 0708 Purworejo," jelas Jarot.

Saat ini, dapur sehat organik yang sedang dibangun berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, dengan luas 400 meter persegi.

"Sementara kalau dapur mandiri ada 8, tambah 1 organik yang kita kelola," tutur Jarot.

Jepang bersedia membantu Indonesia untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba mengatakan pihaknya akan membuat paket kerja sama untuk penyelenggaraan program tersebut.

Dalam paket kerja sama itu akan disediakan pelatihan penyediaan makan bergizi, pengiriman tenaga ahli, dan peningkatan sektor perikanan serta pertanian.

"Kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama, termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang," kata dia di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (11/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa Jepang telah mengajukan diri membantu Indonesia menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis. Apalagi menurutnya, Jepang telah 80 tahun mengadakan program serupa.

"Mereka berminat membantu di bidang makan bergizi karena mereka punya pengalaman di bidang itu, sudah 80 tahun. Dan mereka menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya," terang Prabowo.

Saat pertemuan bilateral, Prabowo memang telah menyampaikan berbagai program prioritas pemerintahannya, termasuk program MBG. Tidak hanya itu, dia juga merinci program lainnya.

Sebanyak lima program prioritas Prabowo yang disebutkan yakni, pertama swasembada pangan, kedua swasembada energi, ketiga adalah hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam kita.

Kemudian keempat, menghilangkan kelaparan bagi rakyat Indonesia, karena menurutnya masih ada rakyat Indonesia kurang gizi. Kelima, Indonesia bercita-cita membangun kemampuan di bidang pertahanan.

Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba siap bekerja sama untuk program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. PM Ishiba akan menggelar pelatihan dan mengirim tenaga ahli ke Indonesia.

"Untuk mengakomodasi keinginan besar Presiden Prabowo untuk menyediakan makan siang bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia, kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama, termasuk pelatihan penyedia makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang," kata PM Ishiba dalam konferensi pers setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

PM Ishiba berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia-Jepang. Keduanya pun sepakat melakukan pertukaran sumber daya manusia (SDM) ke depan. PM Ishiba juga akan mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Selain itu, sudah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional, termasuk aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD," ujarnya.

PM Ishiba mengatakan pertemuannya dengan Prabowo secara tatap muka menjadi kesempatan yang penting dan sangat berharga. Ia menyebut pertemuan ini satu langkah menuju peningkatan hubungan Jepang-Indonesia lebih baik ke depan.

"Dan saya sendiri ingin tetap berusaha, berusaha terus secara proaktif untuk memperdalam hubungan kedua negara Indonesia dan Jepang," ujarnya.