Jakarta -

Makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan 2025. Program ini tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan.

Berikut ketentuan program makan bergizi gratis saat bulan Ramadan.

Mekanisme Makan Bergizi Gratis Ramadan 2025

Berdasarkan informasi dari Indonesiabaik oleh Kominfo, ada sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2025. Apa saja?

• Makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.
• Jenis makanan yang diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah.
• Komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan ada serat tetap diperhatikan.
• Dalam pengemasannya, makanan yang diberikan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

Jadwal Libur Lebaran 2025 Anak Sekolah Terbaru

Ada perubahan jadwal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan 2025. Sebelumnya libur Lebaran anak sekolah dimulai dari tanggal 26 Maret, kini dipercepat menjadi 21 Maret 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dengan Menteri Agama (Menag). Untuk surat edaran bersama (SEB) terbaru akan diinformasikan kemudian.

"Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri," kata Mendikdasmen Mu'ti sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (4/3/2025).

Libur Lebaran 2025 untuk anak sekolah yang terbaru akan dimulai pada 21 Maret sampai tanggal 8 April 2025. Kegiatan pembelajaran kembali berjalan seperti biasa pada tanggal 9 April 2025.

"Tanggal 6 sampai 20 Maret untuk belajar di sekolah atau madrasah atau satu pendidikan di agama. 21 sampai dengan 28 Maret dan 2 sampai dengan 8 April itu libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah satu pendidikan,"ujar Mendikdasmen Mu'ti.

(kny/imk)

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau korban yang terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Rabu (3/5/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, Ara tiba di Kantor BNPB Pondok Gede, Kota Bekasi. Kedatangannya disambut oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Saat tiba, Ara langsung masuk ke salah satu tenda pengungsi banjir yang berwarna jingga. Ia memberi semangat kepada para pengungsi banjir.

“Semangat ya,” kata Ara sambil berjabat tangan dengan salah satu pengungsi perempuan di lokasi, Rabu.

Setelah itu, ia lanjut bertanya dengan pengungsi lain terkait kebutuhan yang diperlukan.

“Apa yang dibutuhkan saat ini, Bu?” tanya Ara.

“Butuh peralatan bersih-bersih dan air bersih,” kata salah satu pengungsi perempuan.

Usai bertanya-tanya dengan pengungsi, Ara dan Tri melakukan rapat koordinasi di depan pintu masuk Kantor BNPB Pondok Gede.

Mereka melakukan rapat koordinasi sambil duduk di bangku yang sudah disiapkan.

Namun, saat di tengah-tengah rapat, Ara tampak mengangkat telepon dari ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, ponsel tersebut dipindahkan ke Tri dan melanjutkan percakapan dengan sosok tak diketahui melalui ponsel Ara.

Saat telepon sudah ditutup, Ara dan Tri turun langsung membagikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Adapun, bantuan tersebut meliputi sabun cuci piring, minuman sari kacang hijau, dan pembalut.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana akreditasi kualitas makanan untuk Makan Bergizi Gratis. Akreditasi itu akan dilakukan oleh lembaga independen.

"Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditasi," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Dadan menyebut akreditasi makanan akan diberikan kategori unggul, baik sekali, dan baik. Akreditasi akan dilakukan jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu. Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," ujar Dadan.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," lanjut Dadan.

Sebelumnya, muncul sejumlah laporan terkait kualitas makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan. Terbaru ada temuan makanan yang disebut belum matang, yakni menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan ini viral di media sosial.

Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.

"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).

Jesica menegaskan hal tersebut sudah diklarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3 yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari dapur MBG. BGN pun menegaskan akan melakukan evaluasi.

(eva/haf)

JAKARTA - Beberapa titik banjir di Kota Bekasi dilaporkan berangsur-angsur surut, Rabu (5/3/2025) siang. Namun, banjir masih terjadi di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur.

"Secara keseluruhan sudah surut, tadi kita juga baru masuk ke dalam Pondok Gede Permai, posisi jalanan sudah lumpur, kalau air sudah nggak terlalu menggenanggi. Mungkin hanya beberapa di hilir. Di hilir tuh Bekasi Timur, ada beberapa genangan 20-30 centimeter di Perumahan Duren Jaya, Aren Jaya," kata Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Bekasi Priadi Santoso saat dihubungi, Rabu (5/3/2025).

Sementara itu, di wilayah Kayuringin, Bekasi Selatan pagi tadi ketinggian air sekitar 40-50 cm. Namun siang ini, kata dia, genangan tinggal 10 cm. Adapun, warga Perumahan Pondok Gede Permai yang terdampak masih mengungsi di tenda darurat yang berada di Gudang Logistik BNPB, dekat lokasi banjir.



"Ada 263 yg di posko pengungsian BNPB," tuturnya.

Hingga saat ini belum ada laporan warga yang terserang penyakit pasca banjir. Sementara warga dengan penyakit bawaan akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

"Terserang penyakit belum. Lebih ke memang sudah ada penyakit sebelumnya. Tadi minta diantar ke RS. Nanti setengah 5 kita antar ke RS," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

Jakarta: Pinhome Indonesia Residential Market Report 2024 & Outlook 2025 memaparkan tren pencarian rumah, pertumbuhan inventori, pengaruh kebijakan Pemerintah 2024, dan prediksi tren properti 2025 yang memberikan peluang kepemilikan rumah bagi generasi muda.

Tahun lalu sektor properti bergerak dinamis cenderung positif. Beberapa yang menjadi catatan penting adalah total inventori tumbuh +130 persen, terutama di wilayah dengan infrastruktur strategis.

Pencarian rumah tumbuh di semua segmen, dengan rumah sederhana memimpin pertumbuhan 149 persen. Suku bunga BI yang fluktuatif tidak menghalangi pertumbuhan transaksi KPR dan KPA sebesar 60 persen, dengan KPR Take Over mendominasi 63 persen.

CEO & Founder Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan sama dengan 2024, prospek pasar properti di 2025 juga menunjukkan peluang positif, yang kemungkinan besar akan didorong oleh kebijakan-kebijakan baru.

"Kami optimis akses kepemilikan rumah dapat tetap terbuka khususnya bagi Milenial dan Gen Z - generasi yang selama ini disebut sulit memiliki rumah," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.

Potensi yang inklusif juga terlihat di area luar Pulau Jawa, di mana minat pembelian rumah diprediksi akan meningkat terkait konektivitas yang semakin baik. Menurut Pinhome, keselarasan antara pembangunan program 3 Juta Rumah dan permintaan rumah sederhana.

Permintaan akan rumah sederhana (di bawah Rp200 juta) di Kabupaten Tangerang melonjak khususnya di kecamatan seperti Sepatan, Pasar Kemis, dan Rajeg, yang bertumbuh 120 persen secara tahunan (2023 vs 2024).

Hal ini sejalan dengan pencanangan program 3 Juta Rumah yang juga dimulai di Kabupaten Tangerang pada November 2024.

Melihat tren ini, daerah-daerah dengan lonjakan permintaan rumah sederhana yang tinggi, seperti Bandar Lampung (593 persen), Kota Balikpapan (555 persen), Kabupaten Sukabumi (292 persen), dan Kabupaten Malang (265 persen).

"Hal ini dapat menjadi prioritas Pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan, sehingga distribusi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

(KIE)

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau menyampaikan menu makan bergizi gratis saat bulan puasa berupa roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah-buahan.

Kepala Disdik Kota Batam Tri Wahyu Rubianto di Batam, Rabu, mengatakan makanan yang disediakan akan berupa makanan kering agar tahan lama dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.

"Insya Allah makanan yang bertahan lama dan bisa sampai buka puasa. Contohnya roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah seperti jeruk," kata Tri.

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan dibawa pulang oleh siswa dan dikonsumsi saat berbuka.

"Jadi makanan dibawa pulang oleh siswa dan dimakan saat waktu berbuka puasa," ujar dia.

Tri menyampaikan saat ini, MBG di Batam sudah melibatkan tiga dapur dengan sasaran 13 sekolah tingkat TK, SD, SMP di kawasan Kecamatan Bengkong, Sei Beduk, dan Batam Kota, dengan total sasaran 9.758 siswa.

Tri menjelaskan untuk tiga dapur MBG yang beroperasi saat ini merupakan dapur milik mitra BGN, seperti Yayasan Siap (Kecamatan Bengkong), Yayasan Darul Solihin (Kecamatan Batam Kota), dan Yayasan Yon Kenedia (Kecamatan Sei Beduk).

“Semua itu dapur mitra BGN. Bahkan untuk dapur BGN sendiri kita belum tau kapan beroperasinya. Mungkin dalam waktu dekat. Sementara yang dari pemkot saat ini kita sedang menunggu juknis dari BGN, karena kemarin juknisnya itu untuk pengadaan dapur itu sedang dimutakhirkan oleh mereka berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan saat ini,” kata Tri.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu MBG untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.*

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya tetap berjalan meski saat Ramadan. Namun mekanisme pembagian makanan kepada siswa berbeda dengan hari-hari biasa. Seperti apa?

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pemkot sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana selama bulan puasa, MBG tetap dijalankan.

"Saya sudah rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau (sekolah) masuk, (MBG) tetap jalan," kata Yusuf, Rabu (5/3/2025).

Yusuf menjelaskan, makanan akan dibagikan kepada siswa menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing. Agar makanan tersebut bisa disantap siswa saat sudah jam buka puasa di rumah.

"(Pemberian MBG), tergantung menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," jelasnya.

Menu MBG selama Ramadan juga disesuaikan dengan berbuka. Sehingga makanan bisa dibawa pulang siswa dan dikonsumsi pada saat jam buka puasa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan mungkin. Minimal nuansa buah, kurma, roti," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, selama bulan Ramadan, menu MBG bisa dibawa pulang siswa. Kemudian dapat dimakan saat berbuka puasa bagi siswa yang berpuasa.

"Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa," pungkasnya

(esw/fat)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Jakarta -

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

(abr/zlf)