IDXChannel- Pemerintah Indonesia dan Qatar resmi melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU untuk berinvestasi membangun 1 juta unit rumah di Indonesia.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar, Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Dengan penandatanganan kerja sama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Proyek pembangunan ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan akan memakai lahan yang dimiliki lembaga dan kementerian. Di antaranya, seperti lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti di wilayah Senayan hingga Kalibata. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Maruarar Sirait.

Corporate Secretary PTPP (Persero) Joko Raharjo menambahkan, selain di Jakarta juga ada opsi lahan yang siap untuk dijadikan lokasi pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Misalnya di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru dengan total luas 26 hektar.

"PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerjasama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI," lanjutnya.

Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menawarkan kerja sama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan PM Shigeru Ishiba pada pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi dan industrialisasi, serta makan bergizi untuk masyarakat dan (kerja sama) bidang keamanan," kata PM Ishiba.

PM Ishiba menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor ini merupakan kali kedua, setelah keduanya bertemu pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru pada November 2024.

PM Ishiba pun mengapresiasi atas sambutan hangat yang diterima pada kunjungannya ke Indonesia ini, setelah 34 tahun lalu saat dirinya masih menjadi anggota DPR.

"Saya sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai menteri di Jepang, tetapi sambutan luar biasa ini pertama kali bagi saya. Dan saya ke Indonesia setelah 34 tahun. Saya pernah ke Indonesia waktu saya masih muda sebagai anggota DPR periode kedua," kata PM Ishiba.

Oleh karenanya, PM Ishiba juga merasa terharu dengan perkembangan pembangunan di Indonesia setelah 34 tahun berlalu sejak kunjungan terakhirnya.

PM Ishiba juga menuturkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, salah satunya merupakan negara kepulauan atau maritim dan menggantungkan perekonomian pada sektor perdagangan.

"Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi," kata PM Ishiba.

Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, delegasi Jepang diwakili antara lain oleh Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyebut, limbah makanan bergizi gratis (MBG) bisa dijadikan bahan untuk membuat kompos.

Selain untuk pupuk kompos, limbah sampah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri maggot, seperti itu," ucap Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Dengan demikian, pengolahan food waste sisa makanan dari program makan bergizi gratis ini dapat menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tetapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," ujar Prita.

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup (DLH) masing-masing daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, DLH yang memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG menjadi hal yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi.

"Karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," kata Prita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyatakan, pengolahan food waste atau sampah makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu berkontribusi untuk perekonomian.

Menurut Prita, limbah makanan yang tersisa semestinya tidak dipandang sebagai masalah, tetapi potensi untuk menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan ini sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup di tiap daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, dinas lingkungan hidup memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG.

"Karena bagaimanapun juga, dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," ujar dia.

Salah satu contoh pengolahan limbah makanan dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos.

Prita menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri magot, seperti itu," kata Prita.

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan lahan total seluas 26 hektare untuk mendukung program satu juta rumah hasil kerja sama antara pemerintah RI dan Qatar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, PTPP berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah RI dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan satu juta rumah di RI.

“Melalui dukungan ini, PTPP akan berperan aktif melaksanakan konstruksi untuk pembangunan satu juta rumah. Beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru dengan total luasan lahan 26 hektare,” jelas Joko dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Emiten BUMN karya ini optimistis, dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program satu juta rumah dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP juga berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang akan berdampak positif bukan saja sebagai competitive advantage, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk negara,” tambah Joko.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditandatangani pada hari Rabu (08/01/2025).

Dokumen kerja sama tersebut diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan tiga juta rumah. Beberapa lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti wilayah Senayan hingga Kalibata. Pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dikerjakan Perumnas.

Upaya kerja sama investasi Pemerintah RI dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi MBR. Termasuk, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik), siap meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah di Surabaya.

Kepala Dindik Surabaya, Yusuf Masruh, menyebut pelaksanaan program MBG di tahap awal ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Lima sekolah yang terpilih berada di Kecamatan Wonocolo, yakni PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya. Sebanyak 3.151 siswa akan menjadi penerima manfaat di tahap pertama.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini akan dijalankan secara bertahap, sehingga jumlah sekolah penerima manfaat akan terus bertambah,” ujar Yusuf, Jumat (10/1/2025).

Yusuf menjelaskan, seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan ditangani oleh BGN, sedangkan pihaknya hanya menyiapkan fasilitas sekolah dan mendampingi siswa.

“Kami adalah penerima manfaat. BGN yang menentukan teknis, termasuk menu makanannya. Dispendik hanya memastikan kesiapan sekolah,” jelasnya.

Selain itu, Dispendik Surabaya juga telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan MBG, yang mengacu pada uji coba program sebelumnya. Para pelajar juga akan diberikan edukasi mengenai pentingnya berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Pelaksanaan MBG dirancang agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

“Untuk PAUD, makan dilakukan di pagi hari karena jam pulangnya lebih cepat. SD sekitar pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan lebih siang. Dengan pengaturan ini, kami harap semuanya berjalan lancar,” terang Yusuf.

Yusuf juga memastikan bahwa makanan yang tidak habis oleh siswa akan tetap dikelola dengan baik. “Jika siswa tidak menghabiskan makanan, sisanya cukup diletakkan kembali di tempat semula. Tim BGN akan mengelola sisanya,” tutupnya.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran generasi muda Surabaya akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

Editor : Arif Ardliyanto

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1). Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan beberapa program yang menjadi prioritas oleh pemerintah pimpinannya.

Prabowo mengatakan beberapa program prioritas itu, termasuk swasembada pangan dan energi, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, hingga program makan bergizi gratis.

"Pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas-prioritas yang penting yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah swasembada pangan, yang kedua swasembada energi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor.

Prabowo juga menjelaskan program berikutnya adalah hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam. Lainnya, Prabowo juga mengungkapkan komitmen pemerintah yang ingin menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Presiden kemudian menjelaskan prioritas terakhir yang digencarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan pertahanan. Ia mengatakan ingin membangun kemampuan bidang pertahanan supaya semakin maju.

Ia pun menyatakan pihaknya terbuka jika pemerintah Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan di berbagai bidang lewat komitmen dan kerja sama.

"Kami juga ingin membangun kemampuan kami di bidang pertahanan," ujar Prabowo. "Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan."

PM Shigeru Ishiba lalu merespons sambutan itu dengan reaksi positif. Ia menuturkan sempat datang ke Indonesia sekitar 34 tahun lalu sebagai salah satu anggota DPR Jepang.

Ishiba kemudian terharu dengan perkembangan Indonesia ketika kembali melawat sebagai PM Jepang. Ia pun menyatakan komitmennya untuk ikut berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia dalam prioritas tersebut.

"Saya terharu perkembangan Indonesia selama ini. Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia bapak Presiden," ujar PM Ishiba dalam sambutannya.

Oleh karena itu, dia menuturkan, pihaknya ingin bekerja sama di bidang swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi, industrialisasi, dan makan bergizi hingga serta keamanan.

Lawatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan PM Shigeru Isiba ke Indonesia dan Malaysia pada 9-12 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan komitmennya untuk turut serta merealisasikan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan gelombang investasi perdana pada program 3 juta rumah yang merupakan bagian strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan yang siap digunakan seluas 26 hektare. Beberapa lahan itu berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Pekanbaru.

Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Dengan demikian, Joko berharap proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara.

“Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal tu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

Beberapa BUMN yang telah diajak berkoordinasi oleh Ara di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

“Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN," kata Ara.

Dalam aspek legalitas, Menteri Ara menyatakan juga melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan.

"Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga kementerian hukum juga bisa dilibatkan," pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Qatar resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Ara menyatakan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya,” kata Maruarar atau Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait membahas pembangunan 3 juta rumah yang memanfaatkan lahan milik negara hasil penyitaan kasus korupsi.

Pembahasan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2025).

"Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR," kata Listyo dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Maruarar berharap sinergi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog atau kesenjangan akses rumah di Indonesia.

"Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegas dia.

Bisnis.com,JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba akan membawa sejumlah topik kerja sama dalam pertemuan bilateral perdananya dengan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia hari ini, Sabtu (11/1/2025).

Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang Toshihiro Kitamura mengatakan PM Ishiba akan membawa dua isu besar dalam kunjungan bilateral perdananya ke Indonesia hari ini, yakni pertahanan dan ekonomi.

“Kami membutuhkan Indonesia sebagai partner regional yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah ini. Untuk itu, kami ingin membawa dua agenda. Masalah keamanan dan kerja sama ekonomi,” ujar Kitamura dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (10/1/2025).

Kitamura menjelaskan, kedua pemimpin akan membicarakanframeworkkonsultasi kerja sama pertahanan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas Kawasan. Adapun pembicaraan ini akan berfokus pada kerja sama teknis dan pengadaan peralatan keamanan seperti kapal patrol.

Dia mengatakan Jepang akan meningkatkan dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pertahanan. Salah satunya dengan penambahan undangan untuk bagi personel Indonesia untuk menjalani pelatihan keamanan.

“Jadi, kami ingin menerima lebih banyak pelajar Indonesia di bidang keamanan. Kami ingin menerima pelajar Indonesia ke National Defence Academy,” jelasnya.

Adapun agenda pembicaraan kerja sama ekonomi utamanya akan berfokus pada pengembangan sektor energi terbarukan, termasuk dekarbonisasi, mitigasi bencana, hingga makan bergizi gratis (MBG).

Kitamura mengatakan hal ini termasuk meningkatkan bantuan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jepang juga akan membahas kerja sama sumber daya mineral kritis dari Indonesia serta Pembangunan infrastruktur melalui Official Development Assistance (ODA).

Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kitamura mengatakan Jepang akan menawarkan dukungan dalam pengembangan program MBG. Hal ini karena Jepang memiliki program serupa bernama Kyushoku yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Kami akan memberikan pelatihan kepada para ahli dari Indonesia atau membawa ahli dari Jepang untuk membantu menyempurnakan program (MBG) ini,” katanya.

Selain itu, Kitamura mengatakan PM Jepang diperkirakan akan mengumumkan kerja sama untuk memperdalam kerja sama dalam bidang pencegahan bencana.

Dia menjelaskan, program pencegahan bencana merupakan salah satu prioritas dalam program PM Ishiba. Pada Oktober 2024 lalu, Ishiba bahkan mengumumkan rencana pembentukan kementerian baru dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

“Saya pikir Indonesia adalah negara vulkanik dan ada risiko bencana yang disebabkan oleh gunung berapi, dan kami siap memberikan bantuan untuk mengatasi masalah bencana gunung berapi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PM Ishiba beserta Ibu Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kedatangan PM Ishiba ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 10—11 Januari 2025.

PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untukJepangHeri Akhmadi, Pj. Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi PM Ishiba menuju kendaraan.

Dari Bandara, PM Ishiba beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta.

Hari ini, PM Ishiba diagendakan untuk melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

Selanjutnya, PM Ishiba akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.