JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan permukiman pendudukan di Jalan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) siang. Lokasi itu juga berdekatan dengan Pasar H Jiung, Kemayoran.

Kebakaran ini memungkinkan api merembet ke bangunan lain. Sebab rumah tinggal yang terbakar berada di wilayah padat penduduk.

"Objek: Rumah Tinggal. Status / Situasi Kebakaran : Merah (Perambatan Memungkinkan)," kata petugas Command Center Damkar Jakarta saat dihubungi.

Untuk memadamkan api sebanyak 23 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dengan jumlah 100 personel.

"Pengerahan Akhir : 23 Unit / 100 Personel," tuturnya.

Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 12.25 WIB. Hingga berita ini ditulis belum bisa dipastikan apakah peristiwa ini menimbulkan korban luka atau jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) dan jajaran menteri yang mengurus bidang infrastruktur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa dalam rapat tersebut akan membahas hal teknis terkait program unggulan Kepala Negara hingga rencana peresmian infrastruktur pada Desember—Januari 2025 mendatang.

AHY memerinci bahwa dalam rapat itu dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa rapat terkait koordinasi di bawah menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu akan memberikan laporan khusus kepada presiden terkait program unggulan pemerintahannya dan proyek infrastruktur yang sudah rampung.

Dia pun tak menampik pembahasan mengenai perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal dibahas di dalam rapat tersebut.

"Tentunya kami menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," pungkas AHY.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta sejumlah menteri di bawah koordinasi AHY. Rapat itu membahas perkembangan infrastruktur.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri di bawah koordinasi AHY ialah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. AHY mengatakan ini merupakan pertama yang digelar Prabowo bersama jajaran di bawah Kemenko Infrastruktur.

"Jadi hari ini rapat pertama sebetulnya yang secara khusus menghadirkan seluruh jajaran di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.

AHY mengatakan dirinya akan melaporkan program-program ungggulan yang akan dijalankankan pada tahun 2025. Dia mengatakan jajaran kementerian akan meminta petunjuk Prabowo terkait program-program itu.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya.

"Tentunya kita menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," lanjut AHY.

Saat ditanya apakah Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dibahas dalam rapat tersebut, AHY mengiyakan. Dia menyebut semua hal terkait pembangunan akan dibahas

"Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," ujarnya.

AHY juga menjawab saat ditanya apakah Prabowo akan berkantor di IKN. Dia mengaku belum mengetahui detail dan menunggu arahan terlebih dahulu.

"Belum-belum, nanti kita tunggu dulu ya dari beliau," ujarnya.

Simak juga Video 'AHY Harap Pendapatan Per Kapita RI Naik: Sekarang US$ 4.800-an':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

Jakarta -

Kebakaran terjadi di permukiman padat di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.

"16 unit mobil damkar (dikerahkan)," kata petugas call center Damkar Jakpus kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Damkar menerima laporan kebakaran pukul 12.25 WIB. Titik api berada di permukiman pada di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran.

"Kebon Kosong RW 04," ujarnya.

Berdasarkan video yang diterima, asap hitam membubung tinggi. Objek kebakaran disebutkan berada di permukiman padat.

"Padat hunian," ucapnya.

Lihat juga Video 'Penampakan Kebakaran Kafe di Kemang Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/imk)

Jakarta -

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

(aqi/das)

Jakarta: Program 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui program 3 juta rumah.
Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny Arsal menambahkan, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Donny.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.

Jakarta -

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

(eds/eds)

SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menawarkan inovasi precise interlock brick guna mendukung program tiga juta rumah pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal di Jakarta, Selasa.

Kolaborasi antar-BUMN memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

“Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” ujar Donny.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan.

Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan precise interlock brick dalam pembangunan rumah lebih menguntungkan dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny menuturkan precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah.

Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilengkapi hunian warga. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat fungsi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengusulkan rencana ini secara langsung kepada Ketua Dewan Nasional KEK yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menilai, usulan ini penting terutama sebagai upaya mendorong KEK sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Saya sendiri sudah menyampaikan langsung ada beberapa usulan ke Pak Menko Airlangga, mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, termasuk nanti dukungan sektor perumahan di KEK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Menko Perekonomian," katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Fahri, kehadiran hunian di KEK juga penting untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Di samping mengakselerasi pengembangan kawasan, kehadiran hunian juga mempermudah akses bagi pekerja ke tempat kerjanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan KEK akan memainkan peran kunci ke depan karena menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan investasi dan industri diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Presiden sangat senang melihat perkembangan dari masing-masing KEK dan optimalisasi KEK dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. KEK menjadi salah satu pembangunan yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia serta lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN dan Internasional," kata Menko Airlangga.

Keberadaan KEK ini akan memberikan fasilitas sekaligus lokasi strategis bagi industri untuk merambah pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

"Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?," katanya.

Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden," katanya.

Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

"Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan," katanya.

(rrd/rrd)