JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

Belalang mulai digadang-gadang akan jadi alternatif protein dalam menu makan bergizi gratis. Hal ini diungkap Badan Gizi Nasional dan rencananya akan diberlakukan di daerah yang memang terbiasa mengonsumsi belalang, salah satunya ulat sagu.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pangan bergizi yang sesuai dengan kebiasaan lokal, di mana belalang dapat menjadi sumber protein tinggi yang lebih terjangkau.

Tapi, apakah aman menjadikan belalang sebagai alternatif protein di menu bergizi gratis?

Dokter Spesialis Gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes C. Chandrawinata menyebut belalang memang bisa jadi alternatif pangan yang kaya protein dan lemak sehat.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (26/1).

Dia menyebut, sekitar 2 miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2.000 spesies belalang yang dimakan.

Dia merinci, serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Sebagai perbandingan, daging sapi per 100 gram mengandung 250 kalori, 15 gram lemak, dan 26 gram protein. Sementara telur rebus mengandung 155 kalori, 11 gram lemak, dan 13 gram protein per 100 gram.

"Dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, serangga bisa menjadi pilihan sumber protein hewani yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata dia.

Meski demikian, Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

"Jangan lupa kemungkinan alergi, harus diingat bahwa rata-rata ketika anak alergi udang maka harus menghindari juga makan serangga," kata dia.

Hal sama juga diungkap spesialis gizi dari RSCM Inge Permadi. Dia mengingatkan bahwa walaupun belalang dan ulat sagu merupakan sumber protein yang baik, penting untuk mengetahui kemungkinan alergi terhadap serangga, seperti halnya alergi terhadap udang atau telur.

Oleh karena itu, makanan yang menggunakan serangga harus disertai informasi jelas agar mereka yang memiliki alergi bisa menghindarinya.

"Ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein dari belalang atau ulat sagu, seperti orang yang alergi terhadap telur. Jadi sebagai sumber makanan, harus diberikan keterangan, sehingga bagi yang alergi dapat menghindarinya," kata dia.

Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Dadan jangan aneh-aneh.

?Setelah beberapa waktu lalu membuka peluang daun kelor, kembali BGN membuka peluang menjadikan serangga menjadi menu makanan gratis. Wajar kalau banyak yang mengkritik atas rencana tersebut,? kata Fernando kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).

Sebab, kata dia, perlu melakukan kajian lebih lanjut atas kandungan serangga yang akan dijadikan menu makanan bergizi gratis. Fernando menuturkan, jangan-jangan pemerintah menyadari tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program makan bergizi secara menyeluruh.



?Karena masih uji coba sudah menurunkan anggaran dari yang direncanakan dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Sangat mungkin makanan bergizi gratis tidak akan dikonsumsi apabila menggunakan bahan makanan yang tidak lazim seperti serangga,? tuturnya.

Dia mengatakan, sebaiknya menu makan gizi gratis menggunakan bahan yang memang selama ini yang sudah menjadi dikonsumsi masyarakat pada umumnya. ?Jangan merancang yang aneh-aneh, kalau memang perlu lakukan revisi sesuai kemampuan pemerintah,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

TEMANGGUNG, investor.id - Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran 19 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah Negeri maupun Swasta. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan anak secara nasional.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pada tahap awal, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Anggaran ini dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren.

“Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya," Ungkap Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP saat kunjungan kerjanya meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu (26/1/2025).

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berfokus untuk mengatasi backlog dan penanganan asrama maupun sekolahan memakai standar tradisional atau local wisdom.

"Kami sudah koordinasi dengan kementrian dasar dan menengah dan kementerian agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standard yang secara tradisional Local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia," katanya.

Sementara, terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian agama.  Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik. 

Selain mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan, kementrian PKP saat ini juga tengah fokus dalam mengatasi becklog terutama pada soal anggaran.

"Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di kementrian perumahan di fokuskan untuk mengatasi becklog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di kementrian dasar menengah dan di kementrian agama, ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan agar rumah singgah di perkotaan dapat menampung orang yang memiliki masalah dalam perumahan.

Sehingga, rumah singgah tidak hanya menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan layanan sosial.

“Di perkotaan harus ada rumah singgah. Konsepnya, secara jangka pendek, menampung orang yang punya masalah dalam perumahan,” kata Fahri saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Politisi Partai Gelora itu mencontohkan masalah terkait perumahan, seperti korban penggusuran, kebakaran rumah, rumah disita bank, serta tuna wisma.

Warga disebut bisa menempati rumah singgah hingga seminggu.

Misalnya, jika warga ini memiliki KTP setempat, pemerintah kota kemudian akan mencarikannya rumah sewa.

Fahri menyatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersedia membantu pembangunan rumah singgah bagi pemerintah kota yang belum memilikinya.

“Uang dari APBD dan APBN,” cetusnya.

Dia tidak menjawab mengenai keberadaan pilot project rumah singgah untuk menampung warga yang mengalami masalah perumahan.

Hanya saja, Fahri menyoroti bahwa selama ini rumah singgah sekadar digunakan untuk kegiatan layanan sosial.

“Kita punya 98 kota di seluruh Indonesia. Kota-kota ini harus punya rumah singgah untuk menampung segala dinamika orang yang tinggal di kota,” tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki rumah khusus dan rumah susun di masing-masing tiga lokasi.

Untuk rumah khusus ada dua di Kedungsari dengan total 45 rumah dan di Sanggrahan dengan 50 kamar.

Untuk rumah susun ada di Wates (58 kamar), Potrobangsan (96 kamar), dan Tidar (96 kamar).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan bahwa baik rumah khusus maupun rumah susun berlaku sistem sewa dengan batas maksimal 3 tahun ditambah maksimal perpanjangan 3 tahun.

Penghuninya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Rumah Khusus Kedungsari, misalnya, dipatok tarif sewa Rp 150.000 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik.

Sistem sewa dilakukan agar warga didorong untuk menabung sehingga nantinya bisa menyicil pembelian rumah.

“Minimal menabung Rp 150.000 di Bank Magelang,” ujarnya di Rusus Kedungsari, Minggu (26/1/2025).

Jakarta -

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Garis polisi terpasang di bekas lokasi kebakaran.

Pantauan di lokasi, Minggu (26/1/2025), sejumlah rumah hangus terbakar. Garis polisi terpasang di RT 3 RW 2, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Bagian atap rumah warga yang terbuat dari rangka kayu hangus. Bau hangus masih tercium di lokasi kebakaran. Sejumlah kabel listrik bekas terbakar menjuntai di gang permukiman.

Sejumlah warga mencari barang berharga yang dapat diselamatkan dari sisa kebakaran. Mereka mencari barang yang masih bisa diselamatkan dengan membongkar reruntuhan kebakaran. Warga lain menyaksikan sisa kebakaran, anak-anak hingga orang dewasa melihat lokasi kebakaran.

Sebelumnya, kebakaran di permukiman padat penduduk Jalan Mangga Besar XIII, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik.

"Dugaan penyebab karena korsleting listrik," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan dalam keterangan, Sabtu (25/1/2025).

Dari kejadian tersebut, sebanyak 46 warga mengungsi di Masjid Al Munawaroh lokasinya tak jauh dari permukiman yang terbakar.

"Terdapat 15 Rumah Tinggal yang terdiri dari 3 RT yang terdampak (RT. 01, RT. 03, RT. 04). Lalu sebanyak 18 KK atau 46 orang yang harus mengungsi di Masjid Al-Munawaroh," ujarnya.

Sementara itu, api bisa dipadamkan pada pukul 20.30 WIB.

(idn/idn)

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

ANTARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran Rp19 triliun untuk renovasi sekolah negeri dan swasta di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (26/1). (Firman Eko Handy/Agha Yuninda Maulana/Farah Khadija)

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.