JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Jakarta: Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

(KIE)

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menjadi Komisaris.

Pengangkatan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Selain menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Dalam RUPST BTN, pemegang saham juga menyepakati pengangkatan komisaris lainnya.

Terdapat Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, yang diangkat menjadi Komisaris Utama BTN, serta Dwi Ary Purnomo yang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BTN.

Lalu ada Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi Komisaris Independen.

Pietra merupakan keponakan Surya Paloh, pengusaha yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem.

Kemudian, Ida Nuryanti diangkat menjadi Komisaris Independen BTN dan Panangian Simanungkalit menjadi Komisaris Independen BTN.

Adapun jumlah komisaris BTN yang disepakati dalam RUPST berjumlah 6 orang, berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 9 orang.

Berikut susunan daftar Komisaris BTN setelah RUPST:
Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
Komisaris: Fahri Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menjadi Komisaris.

Pengangkatan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Selain menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Dalam RUPST BTN, pemegang saham juga menyepakati pengangkatan komisaris lainnya.

Terdapat Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, yang diangkat menjadi Komisaris Utama BTN, serta Dwi Ary Purnomo yang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BTN.

Lalu ada Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi Komisaris Independen.

Pietra merupakan keponakan Surya Paloh, pengusaha yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem.

Kemudian, Ida Nuryanti diangkat menjadi Komisaris Independen BTN dan Panangian Simanungkalit menjadi Komisaris Independen BTN.

Adapun jumlah komisaris BTN yang disepakati dalam RUPST berjumlah 6 orang, berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 9 orang.

Berikut susunan daftar Komisaris BTN setelah RUPST:
Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
Komisaris: Fahri Hamzah

Badan Bank Tanah menyiapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan tanah tersebut disediakan untuk tahap awal. Lokasinya tersebar di empat daerah, yaitu 23,17 ha di Bandung Barat; 19,4 ha di Purwakarta; 3,36 ha di Tanjung Pinang; serta 27,27 ha lainnya di Batubara, Sumatra Utara.

"Kita mendukung penuh program Presiden (Prabowo), yaitu 3 juta rumah. Enggak ada yang impossible kalau kita melakukan dengan niat baik dan bekerja cepat sesuai tata kelola yang baik," katanya dalam Silaturahmi Media Massa di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Insyaallah bisa didapat selama 5 tahun jadi 15 juta (rumah), saya yakin itu bisa tercapai. Nah, yang kita (Bank Tanah) sediakan totalnya sudah ada 73 hektare," jelas Parman.

Lalu, Parman dan tim mengundang belasan developer untuk membahas rencana pembangunan rumah. Bank Tanah meminta harga rumah yang dipatok pengembang tak mahal-mahal, terlebih tanahnya sudah disediakan negara.

Bank Tanah berharap harga jual rumah dari pengembang maksimal adalah Rp166 juta per unit untuk wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat. Sedangkan harga jual di atas lahan Kota Tanjung Pinang diharapkan tak lebih dari Rp173 juta.

Parman menegaskan kehadiran Bank Tanah untuk membantu penyediaan lahan murah. Di lain sisi, mereka juga memastikan status tanah tersebut clean and clear.

"Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Sekali lagi, tanahnya harus kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah. Jadi, kita memberikan kepastian hukum kepada developer," tegasnya.

"Kita pikirkan ini akan diberi hak guna bangunan (HGB) dulu, hak pakai 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak milik (sertifikat hak milik). Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun," imbuh Parman.

Alasan mengapa dipilih empat titik tersebut adalah karena daerah sekitarnya sudah cukup padat dan paling cepat untuk dibangun. Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73 ha milik Bank Tanah.

Di lain sisi, Bank Tanah mengklaim masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada yang berasal dari aset sitaan koruptor sampai lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Parman mengatakan proses penggunaan lahan eks koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih cukup panjang. Setelah inkracht, tanah tersebut mesti dibalik nama menjadi milik Kementerian Keuangan.

Setelah itu, baru diserahkan kepada Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Prosesnya juga harus melalui rapat dan persetujuan Komisi XI DPR RI.

Bos Bank Tanah itu menjelaskan bahwa aset eks BLBI juga cukup banyak. Misalnya, lahan seluas 3,7 ha di Lippo Karawaci dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi.

"Kalau aset sitaan Kejaksaan nanti akan dinilai juga dari Kementerian Keuangan. Kita sih mau supaya NJOP-nya jangan terlalu mahal juga gitu loh. Agar rumahnya bisa memang dapat dibeli (dan) dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadi BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP merupakan singkatan dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan yang tidak hanya melayani pengaduan masyarakat terkait perumahan juga akan digunakan untuk edukasi. Nantinya, kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Tentu banyak hal yang masih belum sempurna, tentu ini merupakan akan terus secara terus-menerus kita selesaikan dan kita sempurnakan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat perumahan tentu akan lebih baik," tuturnya.

Kanal pengaduan ini tidak hanya untuk konsumen rumah subsidi, bagi konsumer rumah komersial juga menggunakannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

"Kami berikan karpet merah untuk rakyat, khususnya guru dan tenaga pendidik, agar punya rumah. Jadi Pemerintah tidak hanya kasih karpet merah buat investor, juga guru," ujar Ara, kepada Kompas.com, Selasa (25/3/20250.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS.
• KPR Tapera untuk guru PNS.
• Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor.
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah.
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen.
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN.
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program.
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan.
• Setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN.

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih.

Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.