REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Bupati juga menyampaikan aspirasinya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut Bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini. "Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap membantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.

Terlebih MBG merupakan program yang tak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Bupati juga menyampaikan aspirasinya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut Bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini. "Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap membantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.

Terlebih MBG merupakan program yang tak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

Kemarin kembali muncul kabar anak-anak keracunan makanan di salah satu sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian tersebut langsung memicu keresahan dan tudingan terhadap dapur penyedia makanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seolah-olah SPPG menjadi satu-satunya sumber masalah.

Padahal, sekolah-sekolah lain yang dilayani oleh SPPG yang sama tidak mengalami keluhan serupa. Ini seharusnya menjadi isyarat bahwa penyebab insiden tersebut mungkin lebih kompleks dari sekadar kesalahan di dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya telah menerapkan standar yang sangat ketat dalam pengelolaan dapur MBG. Keputusan Kepala BGN Nomor 17.1 Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan operasional dapur yang higienis dan aman. Ada pelaksanaan verifikasi SPPG untuk bisa melayani MBG.

Dalam dokumen tersebut, setiap dapur SPPG wajib dirancang dengan alur kerja yang mencegah kontaminasi silang. Penempatan ruang mulai dari penyortiran bahan, ruang masak, hingga ruang pengemasan diatur secara rinci untuk memastikan setiap proses berjalan dalam lingkungan yang terkendali.

Peralatan yang digunakan dapur SPPG juga wajib berbahan food grade. Sementara lokasi dapur harus jauh dari kawasan banjir, tempat pembuangan sampah, dan peternakan hewan. Bahkan, kendaraan distribusi makanan pun diwajibkan tertutup, bersih, dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan.

Fasilitas seperti APAR, insect killer, dan sistem pembuangan limbah juga merupakan kelengkapan wajib dalam dapur SPPG.

Dengan sistem seketat ini, wajar jika kita bertanya: Bagaimana mungkin masih terjadi kasus keracunan makanan? Di sinilah pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang rantai distribusi makanan.

Fakta bahwa hanya satu dari sepuluh atau lima belas sekolah yang mengalami masalah, padahal semuanya dilayani oleh dapur SPPG yang sama, menunjukkan adanya kemungkinan besar bahwa kontaminasi terjadi di luar dapur.

Makanan yang diproduksi secara aman di dapur bisa saja mengalami kontaminasi setelah keluar dari sana. Dalam beberapa kasus, makanan mungkin tiba di sekolah setelah menempuh perjalanan panjang dan berada terlalu lama dalam suhu ruang, terutama jika sekolah tersebut berada di titik akhir rute distribusi.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa sekolah tidak langsung menyajikan makanan, atau menyimpannya di tempat yang tidak higienis. Lebih jauh lagi, proses pembagian makanan oleh petugas sekolah yang tidak mencuci tangan atau menggunakan alat makan yang kotor juga bisa memicu kontaminasi. Bahkan, bisa jadi makanan MBG yang sejatinya aman dikonsumsi bercampur dengan jajanan luar yang tidak sehat.

Tuduhan sepihak terhadap BGN dan dapur SPPG, tanpa kajian menyeluruh, justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap program yang sangat dibutuhkan oleh jutaan anak Indonesia ini.

Keracunan makanan adalah insiden serius yang patut diselidiki secara tuntas. Namun, tuduhan harus didasarkan pada bukti, bukan pada asumsi.

BGN telah menyediakan sistem pengawasan, verifikasi, dan standar operasional yang komprehensif. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menjaga keamanan makanan sepanjang rantai distribusi hingga sampai ke tangan anak-anak.

Program Makan Bergizi Gratis adalah terobosan besar dalam perjuangan memberantas kelaparan dan malnutrisi. Program ini menyasar langsung kepada anak Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Ia adalah harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Jangan kita goyahkan pondasinya dengan prasangka, tetapi mari kita jaga dengan pengetahuan, kerja sama, dan komitmen bersama. Isu lainnya adalah target yang belum 100% tepat sasaran, maka mari kita benahi, sehingga program ini menyasar target yang tepat dengan dana yang efisien.

Ahmad Syafiq.Guru Besar Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya tengah berupaya agar tidak ada lagi kejadian keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG), meski kasus keracunan sudah terjadi di beberapa daerah.

Dadan menyebutkan, buntut kejadian-kejadian tersebut, BGM sudah melakukan evaluasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dapur MBG, dan pihak-pihak terkait, agar target nol kejadian dapaat tercapai..

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

“Kita sedang berusaha agar zero accident,” ujar dia.

Dadan mengeklaim, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG pun berjalan baik.

Ia menyebutkan, kasus keracunan yang terjadi hanya 0,5 persen darijumlah MBG yang sudah disalurkan.

“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata Dadan.

Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," imbuh dia.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, program makan bergizi gratis (MBG) terus dievaluasi meski kasus keracunan akibat MBG terus terjadi di berbagai daerah.

Menurut Dadan, evaluasi program andalan pemerintah itu berjalan baik dengan data menunjukkan kejadian keracunan berada di angka 0,5 persen.

“Secara umum tentu baik ya (evaluasi MBG),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata dia melanjutkan.

Dadan menargetkan angka kejadian tersebut dapat ditekan hingga nol lewat evaluasi yang dilakukan oleh BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur MBG, dan pihak-pihak terkait.

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan.

Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," imbuh dia.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," kata Dadan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025. Salah satu hal yang tertuang dalam peraturan itu adalah kenaikan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Adapun batas maksimal penghasilan MBR saat ini Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lainnya berkisar Rp 8,5-12 juta per bulan. Angka tersebut naik dari sebelumnya berkisar Rp 8-10 juta per bulan.

Lantas, apa sebenarnya kriteria masyarakat yang tergolong MBR?

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dengan begitu, MBR dalam pengertiannya di industri perumahan mempunyai penghasilan yang terbatas untuk membeli rumah.

Kriteria MBR dalam Permen PKP No. 5 Tahun 2025 didasarkan pada besaran penghasilan. Batas maksimal penghasilan MBR dibedakan berdasarkan status perkawinan dan zona.

Zona 1 mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 10 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 10 juta untuk peserta Tapera.

Zona 2 meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali batas penghasilnya sebesar Rp 9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 11 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 11 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp12 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 4 meliputi wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp 14 Juta untuk yang sudah Kawin, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan keputusan untuk menaikkan batas atas penghasilan MBR telah melalui kajian oleh Badan Pusat Statistik.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perubahan batas atas penghasilan akan membantu menurunkan backlog. Langkah ini memperluas kesempatan untuk MBR dapatkan akses fasilitas rumah subsidi.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni melalui program pembiayaan perumahan.

Salah satu langkah terbaru adalah penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 5 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada 17 April 2025 dan resmi berlaku 22 April 2025.

Beleid baru ini mengatur besaran penghasilan MBR, kriteria kelayakan, dan zonasi harga rumah subsidi, dengan harga maksimal untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ditetapkan sebesar Rp 185 juta.

Menurut Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, Permen PKP ini bertujuan memperluas akses MBR yang sebelumnya terkendala batasan penghasilan.

“Jika sebelumnya dengan penghasilan Rp 8 juta untuk yang sudah kawin dan Rp 10 juta di Papua masih ada yang tersisihkan, kini kami berharap lebih banyak MBR bisa mengakses pembiayaan ini,” ujar Heru.

Permen ini menetapkan batasan penghasilan MBR berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah, dengan luas lantai maksimal 36 meter persegi untuk rumah umum dan 48 meter persegi untuk rumah swadaya.

Harga Rumah Subsidi Berdasarkan Zonasi

Permen PKP juga menetapkan harga maksimal rumah subsidi yang dapat diakses melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), disesuaikan dengan zonasi wilayah:

• Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera: Rp 166 juta.
• Sulawesi: Rp 173 juta.
• Kalimantan: Rp 182 juta.
• Jabodetabek, Maluku, Bali, Nusa Tenggara: Rp 185 juta.
• Papua dan Papua Barat: Rp 240 juta.

Harga ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan biaya rumah dengan kondisi ekonomi dan geografis masing-masing wilayah, sehingga lebih terjangkau bagi MBR.

Sementara, penghasilan MBR dihitung berdasarkan zonasi wilayah, mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah, dan letak geografis.

Zonasi ini dibagi menjadi empat wilayah:

Zona 1: Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat
Penghasilan: Rp 8,5 juta (belum kawin), Rp 10 juta (sudah kawin), Rp 10 juta (peserta Tapera).

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali
Penghasilan: Rp 9 juta (belum kawin), Rp 11 juta (sudah kawin), Rp 11 juta (peserta Tapera).

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya
Penghasilan: Rp 10,5 juta (belum kawin), Rp 12 juta (sudah kawin), Rp 12 juta (peserta Tapera).

Zona 4: Jabodetabek
Penghasilan: Rp 12 juta (belum kawin), Rp 14 juta (sudah kawin), Rp 14 juta (peserta Tapera).

Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru yang melarang sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibersihkan di sekolah. Sisa makanan itu kini harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Langkah ini dibuat untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek. Hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis (24/4) dikutip Antara.

"Jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," imbuhnya.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola, termasuk kepala SPPG. Pertama, tempat makan (food tray) harus diganti bukan dari bahan plastik. Kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan BGN selalu mengevaluasi setiap hari pada pukul 16.00, setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Namun, tetap saja ada beberapa insiden.

"Mohon diingat juga bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta. Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujarnya.

Khusus untuk kejadian keracunan di Cianjur, Badan Gizi akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," pungkasnya.

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur alami keracunan massal dengan keluhan pusing, mual, dan muntah, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin (21/4).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

"Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini, informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800," katanya mengutip Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.