Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan road map ini juga merupakan langkah strategi dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

"Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.


Menteri Ara menjelaskan dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam rapat tersebut menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Wamen Fahri.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan pantauan detikcom di lapangan, Faisol Riza tiba meninjau proses MBG sekitar pukul 07.47 WIB di PAUD Baiturahim, Pulogebang, Jakarta Timur. Ia meninjau langsung proses MBG untuk sekitar 50 murid di lembaga pendidikan tersebut.

Adapun menu MBG di PAUD Baiturahim, yakni nasi, olahan telur, olahan sayur lodeh yang dipadupadankan dengan irisan sosial, buah jeruk, dan susu sapi ukuran 115 ml.

Menu yang sama juga disajikan pada program MBG di SDN Pulogebang 06. Di lokasi ini, paket MBG disediakan untuk 529 murid. Faisol Riza sendiri tiba di SDN Pulogebang 06 sekitar pukul 8.30 WIB seusainya meninjau MBG di PAUD Baiturahim.

"Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua menjadi anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, bisa berbakti kepada agama, dan bisa mencapai cita-cita," kata Faiso Riza dalam kunjungannya.

Sementara itu, salah seorang wali murid di PAUD Baiturahim, Sulastri (50), berharap MBG bisa menambah gizi anaknya. Namun begitu, secara pengeluaran rumah tangga, MBG tidak banyak berdampak.

"Harapannya ya biar lebih baik anaknya. Biar lebih tambah gizi lagi. Biar sehat. Kalau masalah pengeluaran sama ini sama aja, cuman ada ininya, jadi kalau pulang sekolah saya nggak buru-buru siapin makan dia. Jadi pulang sekolah dia sudah kenyang," terangnya.

Simak Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Lombok Timur -

Seorang jurnalis wanita di Lombok Timur, Baiq Silawati dihalangi saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipaksa menghapus rekaman video yang diambil.

Kejadian itu dialami reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV tersebut, Selasa (14/1/2025). Ia meliput dapur MBG tersebut karena tugas dari kantornya.

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, dilansir detikBali, Rabu (15/01/2025).

Ia pun mengambil suasana di dapur namun tak lama dia didatangi Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Pria itu lalu meminta agar rekaman video yang sudah diambil Sila dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah memperkenalkan diri sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun Agamawan bersikukuh agar video yang diambil Sila itu dihapus. Namun Sila berupaya mempertahankan hasil liputannya tersebut. Tapi ketua Panitia itu malah mengambil kamera Sila.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," ceritanya.

Ia mengaku baru pertama kali mengalami insiden tersebut selama bertugas sebagai jurnalis. Dia pun merasa syok. Namun, ia bersyukur tidak mengalami kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Terpisah, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena saat itu kondisi dapur MBG tengah berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV dan para jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara ogah bocorkan nilai investasi Qatar dalam membangun 1 juta unit rumah.

Hal ini karena Qatar masih akan melakukan survei terlebih dahulu seberapa besar market (pasar) perumahan di Indonesia.

Dirinya berharap, usai Qatar survei pasar perumahan di Indonesia, maka nilai investasinya pun juga besar.

Ara mengatakan hal ini usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Selasa (14/1/2025).

"Kan mereka akan melihat dong bagaimana market Indonesia kan pasti mereka lihat FLPP dengan format baru dari (pembiayaan) 75:25 50:50 mudah-mudahan mohon doanya, semoga tahun ini bisa paling besar, ya gitu itu kanya kita gak mau kira-kira nanti, harus dengan pasti, tetapi kita memperjuangkan supaya paling besar tahun ini ya," jelas Ara.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan dalam kesempatan lain, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Jepang berminat terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Mereka tadi bisik-bisik ke saya juga bunganya cukup rendah, jadi ada kemungkinan Jepang juga bisa cukup besar ya keterlibatannya," ujar Fahri.

Hanya saja, Jepang akan fokus kepada isu bangunan hijau dan berkelanjutan, bila negara tersebut resmi jadi salah satu investor program 3 juta rumah, setelah Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Seminar ini kan menunjukkan bahwa mereka mau masuk, tapi mereka mau mengusung isu sustainable dan green," lanjutnya.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (UEA), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," tutur Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilikan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri ataupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan mendukung apabila pemerintah menaikkan anggaran untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dengan angka penerima manfaat yang cukup berlimpah memang wajar apabila ada kenaikan anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kami posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Apalagi, kata Sudaryono, saat ini anggaran sebesar Rp71 triliun baru mampu mencakup 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Padahal, target pemerintah adalah mengincar 83 juta siswa.

“Ya [Rp71 triliun] itu sampai akhir tahun saja kan ya. Cuma kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya,” ucapnya

Meski begitu, Sudaryono mengatakan bahwa Kementeriannya tak terpaku dalam meningkatkan anggaran agar program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu. Mengingat, saat ini pelaksanaan dan kesiapan unit layanan di lapangan juga menjadi faktor penentu.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah meramu antisipasi agar setiap program bisa berjalan dengan baik.

“Tentu saja kalau Presiden kan liat semangatnya, segala sesuatu maunya realisasi segera. Kayak pupuk beres, urusan Bulog juga beres persiapan panen dan lainnya. Pak presiden ini kan programnya bagus, Rencananya bagus semua ingin jalan,” pungkas Sudaryono.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 [perusahaan] berapa ya yang sudah komitmen," katanya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan  peternakannya.

"Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia,  bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," kaya dia.

Sudaryono menjelaskan Presiden Prabowo sebenarnya ingin semua anak menerima susu lewat Program Makan Bergizi Gratis. Namun, keinginan itu belum bisa terwujud semua karena  saat ini Indonesia masih melakukan impor susu.

"Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi dalam negeri," kata dia.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis.

Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.