KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini meluas tak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bawah lima tahun (balita).

Pemenuhan kebutuhan gizi dimulai sejak masa golden age, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak yang dimulai sejak masa kehamilan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Prita Laura saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (10/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa MBG kini diberikan satu kali per pekan.

"Kami akan meningkatkan frekuensi MBG menjadi harian bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Lewat posyandu ini, kami ingin memastikan anak-anak dalam masa golden age mendapatkan gizi yang cukup sehingga terhindar dari stunting, obesitas, dan malnutrisi lainnya," ucap Prita.

SPPG Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir, empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita menerima total 30 paket MBG.

Sementara di Posyandu Dahlia, 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita menerima total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas mendistribusikan 300 paket MBG ke tujuh posyandu.

Menu yang disiapkan para juru masak di dapur MBG Ciracas meliputi nasi putih, telur mentega, tumis labu siam dengan bakso, dan buah jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal, juga disediakan susu UHT.

Ahli gizi di SPPG memastikan bahwa menu tersebut mengandung karbohidrat minimal 200 gram per porsi untuk ibu hamil dan menyusui, serta 100 sampai 120 gram untuk balita.

Program MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan pemberdayaan ekonomi.

"Program MBG adalah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan SDM unggul. Pemenuhan gizi yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan SDM yang unggul," tutur Prita.

Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki peran krusial, terutama karena periode golden age anak terjadi dalam 1.000 HPK, sejak masih dalam kandungan hingga usia sekitar dua tahun.

Masa golden age merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan, di mana otak dan fisik anak berkembang secara optimal. Kepribadian, sikap, serta emosi anak juga mulai terbentuk di fase ini. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, dikhawatirkan perkembangan anak akan kurang maksimal.

“Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan akses cepat dan langsung terhadap makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prita.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi emas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju.

Mengingat Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif pada masa depan.

Sebagai informasi, dalam acara pembagian MBG kali ini, juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putri Komarudin, serta Deputi Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah untuk masyarakat di Indonesia. Menurutnya, program ini kurang realistis.

Dia menilai kritik bukan berarti bertentangan dengan pemerintah. Megawati menyebutkan sejauh ini kritik yang disampaikannya juga logis dan objektif.

Nah, soal target 3 juta rumah, Megawati mempertanyakan tanah siapa yang mau digunakan untuk membangun jutaan rumah. Cicilan rumahnya juga jadi pertanyaan bagi Megawati, apakah cicilannya bisa sesuai dengan kantong masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahe, tanahe sopo? Cicilane piro? Dengan korelasinya apa, perekonomian kita bagaimana sekarang? Kan gitu," sebut Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengungkit perannya sebagai Presiden ke-5, saat itu dia berhasil menyelesaikan banyak masalah juga di Indonesia. Artinya, bila dia mengrkitik kebijakan bukan tanpa alasan.

"Jangan lupa saya kan pernah Presiden, semua urusannya selesai kok. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF," sebut Megawati.

Dalam catatan detikcom, Prabowo Subianto memiliki rencana membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah. Program ini dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menggandeng pemerintah Qatar untuk membantu realisasi target tersebut. Beberapa hari lalu, komitmen investasi Qatar untuk membiayai dan membangun 1 juta rumah di Indonesia baru saja diteken di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita resmi dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Jumat (10/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura mengatakan pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dimulai per hari ini.

Dia menuturkan, sumber biaya program MBG dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

"Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha," kata Prita saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama.

"Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangannya," ujar dia.

Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

"Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan," paparnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, dia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan pembahasan pertama tekait program makan bergizi gratis.

Implementasi di wilayah Balikpapan Selatan menjadi target awal, usai digelarnya rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan sejumlah pucuk pimpinan daerah dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menyatakan fokus utama pembahasan berkisar pada detail teknis, mulai dari penentuan lokasi dapur catering, proyeksi jumlah penyedia jasa boga yang akan ditunjuk, keterlibatan tenaga ahli gizi, standarisasi metode pengolahan makanan, hingga skema distribusi makanan yang efisien dan tepat waktu.

“Dari hasil rapat, disepakati bahwa pihak catering bersama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan semua persiapan, termasuk lokasi dapur, menu standar, dan sertifikasi higienitas,” ujarnya belum lama ini.

Dia menambahkan, pihak catering harus melakukan checklist mendetail guna mengakomodasi kebutuhan spesifik siswa, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap jenis makanan tertentu seperti telur, ikan, atau ayam.

“Jika semua persiapan telah selesai, program ini akan segera dilaksanakan. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” katanya.

Muhaimin menyebutkan BGN telah menunjuk tiga penyedia jasa catering untuk mengemban amanah ini.

Adapun, dia menuturkan koordinasi ketat dengan Dinas Kesehatan Kota akan memastikan aspek perizinan dan standar pelaksanaan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura mengatakan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdapat 30 menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digilir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prita saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Anyelir dan Posyandu Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

"Jadi kalau di dapur, di SPPG Ciracas ini ada 30 menu. 30 menu ini berputar setiap hari, jadi di sini akan kembali ke menu yang sama itu di hari ke-30, intinya 30 itu pesan dari Presiden adalah angka kecukupan gizi dan variasi, karena kita ini masyarakat Indonesia juga menderita triple malnutrition (tiga beban malnutrisi)," katanya.

Tiga beban malnutrisi tersebut yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro.

"Jadi ada gizi-gizi tertentu, misalnya zat besi yang kita kurang, atau D3 yang kita kurang, nah hal ini bisa dipenuhi dengan varian menu," ujar dia.

Ke depan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun sistem pendistribusian MBG bagi ibu hamil, sambil sementara menjadwalkan pendistribusian selama seminggu sekali.

"Yang jelas sekarang masih kemampuannya baru satu hari dulu (dalam seminggu), karena memang setiap seminggu ini kan ada ngumpul begitu ya, ibu-ibu bagian dari pemeriksaan dan sebagainya, jadi memanfaatkan momen kumpul bersama," katanya.

Hari ini, Prita meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Di Posyandu Anyelir, terdapat empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG, sedangkan di Posyandu Dahlia tercatat 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, ia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu kini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga mengatakan SPPG pertama di Indramayu ini dibangun di Komplek Rangdu Gede, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan hasilnya adalah kebutuhan untuk mendukung program maka di Indramayu cukup besar. Untuk melayani 386 ribu siswa, kita membutuhkan sekitar 90 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Yanuar, Jumat (10/1/2025).

Yanuar mengatakan, SPPG yang baru dibukan ini melayani 13 sekolah di wilayah perkotaan Indramayu dengan total 3.023 siswa. Namun, pemerintah daerah tidak berhenti di situ. Tahun 2025, tiga SPPG tambahan akan dibangun di Karangampel, Jatibarang, dan Kandanghaur untuk menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah luar perkotaan.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, program SPPG juga memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Indramayu. Sebagai daerah pantai, bahan baku seperti ikan akan menjadi salah satu komponen utama dalam menu makanan bergizi yang disajikan.

“Penggunaan ikan sebagai salah satu bahan makanan bergizi adalah langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus meningkatkan konsumsi protein hewani bagi anak-anak,” kata Yanuar.

Ia menekankan, kolaborasi dengan nelayan lokal dan pelaku usaha di sektor perikanan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, adanya SPPG juga menjadi solusi untuk mencegah permasalahan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Dengan adanya dapur sehat ini, pemerintah dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan standar.

Ia berharap SPPG, yang telah dibangun ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kualitas hidup masyarakat Indramayu.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua, dapat mendukung program ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan anak-anak Indramayu tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi Iwan Mengwo, seorang pelajar SMK Bagimu Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Pelajar asal Merauke, Papua ini merasa bersyukur karena melalui program tersebut, ia dapat menikmati makanan tiga kali sehari.

"Iya saya senang," ujar Iwan saat ditemui di SMK Bagimu Negeri Semarang, Jumat (10/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia terbiasa makan hanya satu kali sehari di kampung halamannya.

Paling banyak, Iwan hanya bisa makan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam.

"Itu makan pagi dan malam," ungkapnya.

Iwan juga merasakan perbedaan dalam variasi masakan.

Menurutnya, di kampung halamannya, makan nasi adalah sesuatu yang mewah.

"Kalau di Merauke kadang sagu, kadang pisang," tambahnya.

Senada dengan Iwan, Laurensius, siswa SMK Bagimu Negeri Semarang yang juga berasal dari Merauke, Papua, mengungkapkan pengalamannya.

Ia merasakan bahwa porsi makanan dalam Program MBG terasa kurang, sehingga ia merasa ingin menambah.

"Dibandingkan di kampung halaman, enak di sini. Saya suka. Iya pingin nambah," ucap Laurensius.

Ia juga bersyukur mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah.

Laurensius memiliki cita-cita untuk membangun daerahnya setelah lulus sekolah.

"Makanya saya ambil jurusan arsitek. Di kampung saya, orang bangunan jarang. Pingin bangun daerah saya," pungkasnya.

Program MBG ini jelas memberikan manfaat besar bagi pelajar asal Papua, membantu mereka untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik selama menuntut ilmu di Semarang.

Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.