BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memobilisasi 2 perahu karet beserta mesin untuk membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman
warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per tanggal 4 Maret 2025 yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa aset industri asuransi di Januari 2025 mencapai Rp1.146,47 triliun atau tumbuh 2,14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di Januari 2025 mencapai Rp1.146,47 triliun atau naik 2,14 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.122,43 triliun,” katanya di Jakarta, Selasa sore (4/3).

Ia mengatakan bahwa dari sektor asuransi komersil, total aset mencapai Rp925,91 triliun atau naik 2,53 persen yoy. Sementara pendapatan premi asuransi komersil pada Januari 2025 sebesar Rp34,76 triliun, atau turun 4,10 persen yoy.

Angka tersebut terdiri atas pendapatan premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 10,39 persen yoy menjadi Rp19,14 triliun, serta pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi 17,40 persen yoy menjadi Rp15,62 triliun.

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), ikut dalam seremoni peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Sulbar.

Acara berlangsung di Kompleks BTN Royal Riverside, Kelurahan Mamunyu, Mamuju, Selasa (4/3/2025).

SDK hadir bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dan Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono. 

Mereka secara simbolis memulai pembangunan perumahan yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tiga juta unit rumah per tahun.

"Saya kira, program Presiden Prabowo untuk mewujudkan tiga juta rumah tiap tahun, salah satunya ini," kata SDK.

Ia menilai kepolisian juga membutuhkan tempat tinggal yang layak, mengingat negara tidak menyiapkan hunian bagi mereka.

"Polisi juga butuh rumah, memang, karena tidak disiapkan oleh negara. Dan di sini bukan hanya polisi, masyarakat juga bisa masuk dengan harga yang sama," ujarnya.

Editor : Lukman Rahim

BEKASI, KOMPAS.com - Genangan banjir di Perumahan Duren Jaya, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, telah mencapai 120 sentimeter, Selasa sore, (4/3/2025).

Keadaan ini diungkapkan oleh Rio, seorang penduduk setempat berusia 36 tahun, yang saat ini masih bertahan di lantai dua rumahnya.

Pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB, ketinggian air masih berada di angka 60 hingga 70 sentimeter. Namun, Rio mencatat bahwa air semakin tinggi seiring berjalannya waktu.

"Sekarang tuh airnya sudah semakin naik ya. Kalau sekarang tuh sudah mencapai 120 sentimeter mungkin," ujarnya saat dihubungi oleh Kompas.com.

Banjir mulai menggenangi rumah Rio sekitar pukul 07.30 WIB dan terus meningkat.

ISTIMEWA Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F17 BJI, RT/RW 005/015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Ia menggambarkan kondisi di jalanan yang telah terendam hingga setinggi dada, sementara di dalam rumahnya, air mencapai paha.

Rio menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh luapan Kali Duren Jaya yang terletak di belakang rumahnya.

Perumahan Duren Jaya, yang merupakan kawasan permukiman lama dengan perkiraan jumlah rumah sekitar 200 hingga 300, kini hampir sepenuhnya terendam air.

"Rumah saya termasuk perumahan tua sih ya, karena dari tahun 90-an, mungkin. Jadi lebih ada di kisaran 200-300 rumah," tambah Rio.

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Rio bersama mertuanya sedang berupaya mengemas barang-barang penting di rumahnya dan merencanakan untuk segera mengungsi.

Ia juga menyebutkan bahwa listrik dan pasokan air dari PDAM sudah terputus sejak pukul 10.00 WIB, menambah kesulitan yang mereka hadapi.

Sumber:Banjir Bekasi Timur Makin Parah: Ketinggian Air Naik dari 60 Cm Jadi 120 Cm

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.