IDXChannel- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut pada bulan Ramadan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan makanan itu aman dibawa pulang untuk berbuka puasa.

BPOM menjelaskan seluruh bahan pangan yang disajikan telah dihitung dengan matang. Selain itu, makanan tersebut dipisahkan dengan jenis yang bisa membuatnya denaturalisasi atau basi.

"Tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Kan ada setiap produk, apakah itu daging, apakah itu sayur, apakah itu nasi, dan sebagainya, ada posisi-posisi tertentu yang dia masa expirenya, artinya masa yang terjadi degenerasi, atau terjadi decompensation, atau terjadi bahasa indonesianya, terjadi perubahan denaturalisasi, karena ada proses mikroorganisme. Nah, masing-masing sebetulnya sudah ada hitungan-hitungannya," kata Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar, di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Taruna Ikrar mengungkapkan selama bulan Ramadan seluruh lauk tersebut terpisah. Sehingga tidak akan tercampur yang akan membuatnya cepat basi.

Hal ini membuat makanan menjadi lebih tahan lama sehingga bisa disantap saat berbuka puasa.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi. Masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah. Kalau dibawa, dibagikan pada saat di sekolah, terus nanti dia makannya nanti di rumah, kan tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk program MBG, Taruna Ikrar menegaskan harus tetap berjalan karena memiliki dampak yang sangat baik. Dia menegaskan makanan akan disiapkan dengan cara berbeda agar lebih tahan lama.

"Jadi kan kita tidak bisa paksakan anak-anak yang sekolah, terus karena program makan bergizi gratis dia harus batalkan puasannya, kan tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa, dibawa pulang. Dan itu tidak ada masalah," ucapnya.

(Ibnu Hariyanto)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanBapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

"Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah," papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Jenderal Sigit.

"Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," tutur Ara di lokasi.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah," tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

"Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Kasatgas Bidang Perumahan Polri, hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin groundbreaking serentak rumah subsidi untuk personel Polri dan PNPP di Karawang, Jabar, Selasa (4/3/2025). (dok. Polri)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SUMENEP, KOMPAS.com - Selama Ramadhan 1446 Hijriah, menu nasi dan lauk pauk yang biasanya tersaji dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan ditiadakan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengungkapkan bahwa memang ada perubahan menu selama Ramadhan.

"Nasi (dan lauk pauk) tidak ada," kata Kholilur saat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Kholilur mencontohkan, perubahan menu selama Ramadhan di antaranya seperti roti manis, susu, kurma, jeruk, dan telur ayam.

Kendati demikian, kepala SPPG itu tidak menjelaskan apakah menu tersebut akan disediakan secara rutin atau ada perubahan selama Ramadhan.

Selain menu, jam kerja di dapur Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan ada perubahan.

Sebab, kegiatan memasak baru akan dimulai pukul 05.00 WIB pagi, yang dilanjutkan dengan melakukan pemisahan makanan berdasarkan jenis.

Setelah itu, pukul 08.30 WIB, akan dilakukan pengecekan jumlah menu yang sudah dikemas dan siap untuk didistribusikan.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan paralel," imbuh dia.

Selain menu dan jam kerja, ompreng yang biasanya digunakan sebagai wadah Makan Bergizi Gratis bagi siswa juga akan diganti.

Rencana, SPPG akan mengganti ompreng dengan totebag yang pengembaliannya akan disepakati dengan masing-masing sekolah penerima program pemerintah itu.

"Totebag dikembalikan pada waktu yang telah disepakati (dengan sekolah)," kata dia.

Sebelumnya, ada 2.965 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat yang menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis itu.

Mereka tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

LEBAK, investor.id – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Lebak baru akan dilaksanakan akhir tahun 2025. Pembiayaan program ini pun dikatakannya, tidak akan membebani anggaran pemerintah daerah (Pemda).

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025). 

Andra mengatakan, target pelaksanaan program ini pada akhir 2025 untuk Lebak dan daerah lain di Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, Insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia, selain itu Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis. 

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten,"pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

"Dampaknya menjadi sangat luar biasa," tambah Tri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan setidaknya 20 titik banjir tersebar di berbagai kecamatan. Berikut daftar lokasi yang terendam banjir:

Bekasi Timur:

• Jalan Mawar dan Gang Mawar Jatirasa
• Jatibening
• IKIP
• Pondok Gede Permai (PGP)
• Kemang Ivi
• Depnaker

Bekasi Utara:

• Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung

Bekasi Selatan:

• Perumahan Bumi Satria Kencana
• Perumahan Jaka Kencana
• Perumahan Depnaker

Jatiasih:

• Perumahan Villa Jatirasa
• Perumahan Pondok Gede Permai (PGP)
• Perumahan Villa Nusa Indah 2
• Perumahan Bumi Nasio Indah
• Perumahan Jatiluhur
• Perumahan Graha Indah
• Perumahan Buana

Rawalumbu:

• Perumahan Kemang Pratama
• Perumahan Taman Narogong Indah
• Jembatan II Rawalumbu

Pondok Gede:

• Perumahan Taman Bougenville Fajar
• Komplek Dosen IKIP
• Perumahan Jatibening Permai

Medan Satria:

• Kelurahan Kali Baru (RT 1, 8, dan 9 RW 03)

BPBD dan Pemkot Bekasi terus berupaya mengevakuasi warga terdampak banjir serta mengoordinasikan bantuan darurat bagi korban banjir di berbagai titik

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kota Bekasi Lumpuh Diterjang Banjir, Kemang Pratama Tempat Tinggal Pejabat dan Wali Kota Terendam

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025