Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan Qatar untuk menggarap proyek 1 juta unit rumah.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandas Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

"Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani," ujar Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut.

Dia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

"Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini," ucapnya.

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)

Jakarta -

Qatar telah resmi menjadi investor untuk pembangunan satu juta rumah di Indonesia setelah menandatangani MoU investasi di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah juga akan menyiapkan lahan-lahan yang idle, yang tidak bermasalah dan siap bangun untuk digunakan oleh investor tersebut.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini targetnya adalah untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah, dan lebih diprioritaskan untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," ujarnya.

Ara mengungkapkan, ke depan akan ada investor asing lagi yang akan menanamkan modalnya untuk sektor perumahan di Indonesia selain Qatar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk teknis dan detail pembangunannya, kata Fahri, pihaknya masih akan merumuskannya nanti.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangaan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar dalam pembangunan satu juta rumah. Kegiatan tersebut digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2025.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak Investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Qatar menjadi investor pertama dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik.

"Buktinya beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik LN kita yaitu dia bebas aktif," ujar Maruara, di Istana Merdeka.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan Penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri dikutip Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujar dia.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," ungkap dia.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.


"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," jelas dia.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," kata Fahri.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Solo -

Dalam rangka melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membutuhkan 30 ribu mitra guna memenuhi pasokan menu setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Jika tertarik, ada beberapa syarat dan tata cara daftar jadi mitra BGN yang mesti kita pahami.

Dilansir detikFinance, saat ini sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung. Jumlah tersebut baru sekitar 43 persen dari total kebutuhan sehingga kesempatan untuk bergabung masih terbuka sangat lebar.

Ingin tahu apa saja syarat dan bagaimana tata cara mendaftar menjadi mitra BGN? Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Syarat Menjadi Mitra BGN

Dilansir detikFinance yang bersumber dari catatan detikcom, lembaga atau individu yang ingin bergabung menjadi mitra BGN wajib memenuhi sederet persyaratan. Apa sajakah itu? Mari simak daftarnya berikut ini!

1. Mempunyai Status Legal yang Jelas

Calon mitra diwajibkan memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat berupa badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Alternatif lainnya adalah individu atau lembaga yang memperoleh rekomendasi resmi dari instansi terpercaya. Status legal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen mitra dalam menjalankan program.

2. Memiliki Komitmen Berkelanjutan

Mitra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konsisten. Bentuk kontribusi dapat berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, atau dukungan tenaga kerja. Keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga dampak positif program agar terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

3. Keselarasan Visi dengan BGN

Calon mitra juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan BGN. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. Mitra yang memiliki visi serupa akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Lokasi dan Kelompok Sasaran yang Terencana

Mitra diwajibkan menyusun rencana operasional yang jelas. Hal ini mencakup lokasi dapur atau titik layanan serta kelompok sasaran yang akan menerima manfaat. Kelompok sasaran bisa berupa komunitas tertentu, seperti sekolah atau panti sosial. Informasi yang terencana mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program.

Tata Cara Daftar Jadi Mitra BGN

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video di akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri serta detikEdu, berikut ini adalah syarat serta tata cara mendaftar menjadi mitra BGN selengkapnya.

1. Dokumen Persyaratan

Ketika akan mendaftar sebagai mitra BGN, kita perlu mempersiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

• Salinan Akta Badan Usaha yang berlaku.
• Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pendirian badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.
• Rekening koran terbaru.
• Surat keterangan atau referensi dari bank yang bekerja sama dengan badan usaha.
• Laporan tahunan yang menggambarkan kondisi keuangan badan usaha.
• Foto dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir.
• Dokumen titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup lokasi dan kesiapan bangunan.

2. Pembuatan Akun

Setelah semua dokumen siap, langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi BGN. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diawali dengan pembuatan akun.

• Klik 'Buat Akun Baru' di bawah tulisan 'Masuk ke akun Anda'.
• Isi kotak 'Nama Mitra' dengan nama resmi badan usaha.
• Masukkan email aktif ke dalam kotak 'Email'.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi ke dalam kotak 'Nomor Telepon'.
• Pilih tipe instansi pada kotak 'Tipe Instansi', seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes.
• Ketik kata sandi pada kotak 'Kata Sandi'.
• Ketik ulang kata sandi yang sama pada kotak 'Konfirmasi Kata Sandi'.
• Klik ikon mata di kotak kata sandi untuk memastikan kata sandi sudah benar, lalu catat kata sandi untuk keperluan login di masa depan.
• Klik 'Buat Akun' untuk menyelesaikan tahap ini.

3. Pengisian Data Alamat Mitra

Setelah berhasil membuat akun, langkah berikutnya adalah melengkapi data alamat mitra dengan mengikuti langkah di bawah ini.

• Pilih provinsi pada kotak 'Provinsi'.
• Lengkapi informasi kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan pada kotak masing-masing.
• Masukkan kode pos pada kotak 'Kode Pos'.
• Ketik alamat lengkap mitra pada kotak 'Alamat'.
• Klik 'Selanjutnya' untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Pengisian Data Perwakilan Mitra

Pada tahap ini, data perwakilan badan usaha harus dilengkapi.

• Isi nama lengkap perwakilan yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tim BGN.
• Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan keabsahan dokumen dan data yang telah diunggah, mari ikuti langkah-langkahnya di bawah ini!

• Masuk ke dashboard Mitra BGN dan periksa data di tab 'Umum'. Jika ada kesalahan, perbaiki datanya.
• Klik tab 'Dokumen Legal'.
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik 'Tambah Akta', isi data seperti tipe, nomor, tanggal pembuatan, nama notaris, dan alamat notaris. Unggah file dokumen akta dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik 'Tambah SK', isi data seperti nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, dan nomor akta. Unggah dokumen SK dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian NIB, klik 'Tambah NIB', masukkan data NIB, unggah dokumen dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik 'Tambah Pengurus dan Pemegang Saham'. Masukkan data berupa nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, jabatan, jumlah lembar saham, dan total nilai saham (opsional). Klik 'Kirim'.
• Pada tab 'Keuangan', tambahkan dokumen seperti rekening koran, modal dasar dan modal disetor, laporan keuangan tahunan, data NPWP, dan laporan SPT. Pastikan semua dokumen diunggah dengan klik 'Jelajahi'.
• Klik 'Ajukan Verifikasi' untuk mengirimkan data dan dokumen kepada tim BGN.

6. Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

Setelah data diverifikasi, tahap terakhir adalah pengajuan lokasi SPPG.

• Buka menu 'Pengajuan Lokasi SPPG', lalu klik 'Ajukan Titik'.
• Klik 'Buat' untuk menandai lokasi dapur pada peta.
• Klik 'Simpan dan Lanjutkan' untuk menyimpan data lokasi.
• Lengkapi informasi bangunan, termasuk kesiapan fasilitas dapur dan dokumen pendukung.
• Klik 'Ajukan' untuk mengirimkan data lokasi kepada tim BGN.

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai syarat dan tata cara jadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis (MBG). Apakah tertarik mendaftar, detikers?

(par/apl)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

“Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

“(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto berhasil menggaet investor Qatar dalam penandatangan kesepakatan atau MoU investasi pembangunan sejuta rumah untuk rakyat. Perumahan tersebut difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan bawah.

"Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Adanya penandatangan MoU turut menunjukkan keberhasilan Prabowo menjaga relasi dan hubungan baik antara Indonesia dan Qatar yang sudah lama terjalin. "Dan ini merupakan pesan Yang Mulia Emir Qatar, bahwa ada hubungan yang kuat antara Qatar dan Indonesia. Jadi kita dukung di semua sektor, dan salah satu sektornya adalah dunia usaha," kata perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani yang hadir dalam kesempatan itu.

Prabowo menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak tiga juta dan kini telah berproses untuk pembangunan satu juta rumah pertama. "Kami diberikan target tiga juta untuk membangun perumahan. Dalam dua bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40 ribu dibangun," kata Ara.

Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Satgas Perumahan Presiden Hashim Djojohadikusumo, dan Wamenlu Anis Matta.

Para pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif secara langsung dengan mempekerjakan masyarakat sekitar.

Sugiri, pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini,? ujar Sugiri kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sugiri, di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, pihaknya juga dapat memperkerjakan masyarakat sekitar. "Pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grup perusahaannya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

?Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini,? ujarnya.

Ada pun Kepala Produksi di dapur Gagaksipat, Adinda, mengaku bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

?Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini,? ujar dia.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Demi menjamin mutu gizi, mereka juga melibatkan ahli gizi yang berkompeten.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," ujar Adinda.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan, yakni para karyawan mengenakan hair net, masker, sarung tangan hingga sepatu boots.