JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau langsung sasaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui fasilitasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis (5/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Herman menjelaskan, program ini merupakan rencana kerja sama multi stakeholders, pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat miskin ekstrem di perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Alhamdulillah ya, Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, ya bahu-membahu dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten/kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi," jelasnya.

"Kita Jawa Barat dijadikan piloting, berkat inisiasi dari Pak Menteri PKP, tentu disupport oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Sosial," lanjutnya.

Calon penghuni yang bakal menempati Rusunawa ini, kata Herman, yakni masyarakat dengan kriteria tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan.

"Kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 Kepala keluarga (KK). Rencana 100 KK, 33 KK dari Kota Bandung, kemudian 50 KK dari Kabupaten Bandung, dan 17 KK dari Kota Cimahi," jelasnya.

Herman mengatakan, rencananya 100 KK tersebut akan ditempatkan di dua tower, yakni di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk yang berkapasitas 116 unit, masing-masing memiliki 58 unit.

"Kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk dan kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu kurang lebih satu tahun," katanya.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan, Kota Bandung menjadi piloting yang kedua setelah Jakarta.

"Ini yang kedua ya, kita coba tata, sesudah di Jakarta kita menata minggu lalu ya, memindahkan yang di bawah kawasan jembatan, tol gitu ya, supaya dipindahkan ke rumah susun," ungkapnya.

Pada peninjauan langsung tersebut, Maruar menemukan tiga KK yang termasuk kriteria calon penghuni Rusunawa. Ia juga sempat berinteraksi dengan mereka.

"Yang pertama relokasi ke rumah susun, ibu ikhlas ya bu, terima kasih. Jadi ikhlas ke rumah susun, Rancaekek, kita akan pindahkan," katanya.

Maruar juga berjanji akan memberikan fasilitas lain agar calon penghuni bisa naik kelas dari miskin ekstrem.

"Nanti juga ibu juga akan dikasih pelatihan ya, hobinya memasak. Tolong KPI-nya itu bisa bekerja atau bisa berusaha supaya ada penghasilan," imbuhnya.

Direncanakan, kata Maruar, relokasi calon penghuni akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024. Ia juga meminta agar pejabat setempat bergerak cepat.

"Saya senang sekali ini bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain ya. Lihat ini sekda dan PJ Wali Kota. Itu bisa bergerak dengan cepat, kerjasama yang substantif," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta warga tak punya rumah yang tinggal di kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung untuk pindah ke rusunawa yang telah disediakan.

Diketahui, kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja jadi tempat yang banyak dihuni oleh warga yang tidak memiliki rumah. Para warga tinggal dengan menyewa tempat hingga mendirikan gubuk kecil berbahan tripleks.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung area pemukiman di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kamis (5/12/2024). Ditemani Sekda Jabar Herman Suryatman dan Pj Wali Kota Bandung A Koswara, serta calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Maruarar berkeliling melihat kondisi pemukiman padat penduduk di tengah kota tersebut.

"Kita coba tata, sesudah di Jakarta minggu lalu memindahkan yang di bawah kawasan jembatan tol gitu supaya dipindahkan ke rumah susun. Kami melakukan ini yang kedua setelah Jakarta, itu Bandung dan kita usahakan dibuat juga di tempat lain," kata Ara sapaannya saat diwawancarai.

Ara menyebut, sedikitnya ada 4 kepala keluarga dari kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja yang akan direlokasi ke rusun yang sudah disediakan di kawasan Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Contohnya di sini (kolong flyover) ada 4 (KK) yang saya minta ke untuk relokasi ke rumah susun. Kemudian ibunya dikasih pelatihan juga, QPI-nya bisa bekerja ran berusaha," ujarnya.

Ara mengungkapkan, proses relokasi warga akan dilakukan bertahap yang dimulai pada 18 Desember 2024 mendatang. Dia juga menegaskan, warga tidak hanya akan direlokasi, tapi juga dibina dan didampingi untuk mendapat kehidupan yang lebih layak.

"Kita lakukan itu rencananya tanggal 18, konsepnya sudah siap tinggal dieksekusi mulai dari pemindahan hingga pendampingan, termasuk (pemberian) modalnya," tandasnya.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pemindahan warga dari kolong jembatan itu menjadi bagian dari penanganan masyarakat miskin ekstrim perkotaan melalui fasilitasi rusunawa dan pemberian ekonomi.

Herman menyebut, ada 100 kepala keluarga yang akan direlokasi ke dua rusun di Kabupaten Bandung.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ucap Herman.

"Kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu, kurang lebih satu tahun. Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," sambungnya.

Menurut Herman, warga yang direlokasi juga akan diurus segala keperluannya, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak. "Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

IDXChannel - Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kebutuhan listrik dalam skala besar akan menjadi perhatian utama dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ambisius ini meliputi 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Dengan jangka waktu kepemimpinan lima tahun, maka menurut Hashim terdapat potensi pembangunan sebesar 15 juta unit.

“Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau,” kata Hashim dalam acara NTV CEO Awards 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Selain itu, pembangunan apartemen di kawasan perkotaan juga akan dirancang agar efisien dan ramah lingkungan.

Hashim menyatakan, penggunaan material bangunan juga akan mengikuti standar hijau untuk mendukung keberlanjutan. Material yang digunakan dalam proyek akan diupayakan berasal dari sumber yang mendukung penggunaan energi terbarukan.

"Sehijau mungkin. Bahan bangunan dipakai apakah itu semen itu harus semen yang hijau sedapet mungkin. Listrik, kabel, kayu, aluminum, besi, baja itu dari sumber-sumber hendaknya dari tenaga listrik yang hijau," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut merupakan limpahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian dibagi dua untuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 116,23 triliun.

"Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun, untuk selanjutnya kami bagi per unit organisasi," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, anggaran tersebut dibagi untuk empat direktorat jenderal (ditjen). Alokasi anggaran paling besar diberikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,42 triliun.

Anggaran Ditjen SDA itu akan digunakan untuk pembangunan 20 bendungan dan revitalisasi danau atau situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai, dan lainnya.

Kemudian, alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,31 triliun, disusul Ditjen Prasarana Strategis Rp 21,85 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 11,52 triliun.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Kementerian PU saat ini adalah membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani.

"Prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ujar Dody saat ditemui usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody mengatakan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," tuntas Dody.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Presiden tersebut menjadi cambuk bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Wamen Fahri Hamzah.

Dikatakan Wamen Fahri, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat.

"Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," jelasnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak.

"Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Fahri juga merupakan lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah menyambut baik Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 yang mengangkat tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.

"Saya sebagai kader Muhammadiyah tentunya, saya sekolah SD, SMP dan SMA di Muhammadiyah pasti ikut bangga dengan acara ini," ujar Fahri.

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Citra Swarna Group, pengembang proyek perumahan Kartika Residence, menjalin kerja sama dengan BCA untuk memfasilitasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen. Melalui kolaborasi ini, ditawarkan berbagai pilihan fasilitas KPR dengan suku bunga kompetitif, mulai dari 2,79 persen eff.p.a. fixed selama 1 tahun.

Direktur Keuangan Citra Swarna Group, Agus Roesli, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki rumah melalui pembiayaan KPR. BCA, sebagai mitra, memberikan berbagai kemudahan dan manfaat tambahan bagi calon pembeli rumah.

“Salah satu keunggulan utama kami adalah proses KPR yang cepat dan bunga yang kompetitif. Kami juga menawarkan angsuran ringan dengan suku bunga floating yang lebih rendah dibandingkan bank lain, serta fitur KPR menarik seperti tenor hingga 25 tahun dan suku bunga fixed berjenjang hingga 10 tahun,” jelas Agus di Jakarta, Selasa (03/12/2024).

Ia menambahkan bahwa Kartika Residence dirancang sebagai perumahan modern dengan konsep Premium House – Green Living, yang menyediakan hunian nyaman, asri, dan terjangkau. Kawasan ini juga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari aksesibilitas yang baik hingga fasilitas lengkap. Dibangun di atas lahan seluas 150 hektare, pengembangan lahan akan terus diperluas.

“Saat ini, berbagai fasilitas telah tersedia, seperti area food court, masjid, taman bermain, danau, supermarket, jogging track, hingga waterpark,” tambahnya.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak konsumen dapat memanfaatkan kemudahan pembiayaan untuk memiliki rumah di Kartika Residence. 

Editor : Hasiholan Siahaan

Program tiga juta rumah menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo program tersebut dapat membuka hingga 6 juta lapangan pekerjaan.

Hashim mengaku optimistis program tersebut dapat terealisasi. Sebab, banyak negara berminat untuk menyuntikan dana pada program tersebut, seperti Abu Dhabi, Qatar, China, hingga Singapura.

"Program perumahan Pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pak Prabowo. Ini pasti terwujud," kata Hashim saat menghadiri acara NTV CEO Awards 2024, di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Untuk merealisasikan program tersebut, Prabowo juga telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menghitung program rumah di pedesaan itu memerlukan minimal 4 sampai 5 juta pekerja.

"Satu rumah perlu 4 sampai 5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen, perlu juga ratusan ribu pekerja baru sehingga kita bisa menampung 5 sampai 6 juta pekerjaan baru," jelas Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi itu.

Hashim pun berharap banyak anak-anak Indonesia yang mendapat pekerjaan yang tidak perlu susah payah mencari di kota atau bahkan di luar negeri. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi menjadi pekerja migran.

"Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan, anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia, tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Kita berikan suatu pekerjaan yang bermartabat tentu dengan upah yang layak, upah yang fair, yang adil. Jadi ini harapan Pak Prabowo dan saya, para CEO memberikan nafkah yang layak," pungkas adik kandung Prabowo itu.