JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berspekulasi jauh soal wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Dadan menyatakan, keputusan soal menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis merupakan wewenang Presiden prabowo Subianto.

"Ini wilayah (ranah) Presiden (untuk memutuskan)," kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila Prabowo menyetujui wacana itu, Dadan juga irit komentar.

"(Saya) menunggu arahan (Presiden)," ujar Dadan.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masayrakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mempercepat implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keputusan penggunaan APBD tersebut diperoleh setelah Dadan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Dadan, keputusan tersebut sebagai respons atas usulan agar APBD dilibatkan bersamaan dengan APBN dalam program MBG. 

"Sudah kami koordinasikan dengan Mendagri," kata Dadan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurut Dadan, dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program MBG, sehingga APBD dapat direalisasikan. Dadan menyebut tiga hal yang dapat dilakukan BGN dan Pemda.

Pertama, Pemda dapat menyiapkan infrastruktur MBG. Kedua, Pemda membina masyarakat untuk memasok bahan baku MBG berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, dinas-dinas terkait dapat bersama-bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Saat ini, kata Dadan, BGN fokus untuk mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun yang telah disiapkan dalam APBN 2025 untuk pelaksanaan program MBG selama satu tahun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 17,5 juta penerima melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun pertama.

"Januari-April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG. April-Agustus melayani 6 juta melalui 2000 SPPG. Akhir Agustus-Desember melayani 15 juta sampai 17,5 juta melalui 5000 SPPG," jelas Dadan.

Diketahui, penggunaan APBD untuk mendukung program MBG diusulkan sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan bahwa tambahan biaya dari APBD untuk MBG dapat meningkatkan standar menu, yang saat ini anggaran program tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terkait pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis. Rata-rata kepala daerah di wilayahnya pun menyambut baik usulan tersebut.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus

Boyolali (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini masih terus menyeleksi calon mitra untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Semua pihak yang terlibat di awal adalah pihak-pihak yang sangat peduli terhadap program ini," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.

Dadan mengatakan saat ini ada 13.000 yang sudah berminat menjadi mitra dan yang sudah terseleksi ada sekitar 1.000 calon mitra. Ia mengapresiasi pihak-pihak yang sejak awal membantu BGN untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"Mereka yang terlibat ini adalah yang Merah Putih di dada. Kalau menghitung untung rugi berarti awal program ini berjalan tanggal 6 Januari, tapi kami sendiri baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 mereka sudah melaksanakan," katanya.

Terkait hal itu saat ini pihaknya sedang berusaha agar APBN dapat lebih awal masuk ke BGN. "Sehingga para mitra yang selama ini menangani makan bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," kata Dadan.

Ke depan pihaknya juga ingin menggandeng lebih banyak mitra, termasuk UMKM, katering, dan warung Tegal (warteg) untuk ikut terlibat dalam Program MBG.

"Karena uangnya bisa masuk duluan, jadi tidak harus ditalangin dulu," katanya.

Dadan mengatakan target utama Program MBG menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat. Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak 3 juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 SPPG.

"Selanjutnya pada April ke Agustus melayani enam juta penerima manfaat yang dilayani oleh 2.000 SPPG, di akhir Agustus ke Desember jadi 5.000 SPPG yang melayani 15-17,5 juta penerima manfaat," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 220 SPPG di 31 provinsi di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi dan angka tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus. Jadi semua yang sekarang menyukseskan adalah mitra, baik instansi pemerintah, kementerian lain, maupun pihak ketiga," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan rencana awal maka Program MBG menyasar ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, selain pelajar mulai dari PAUD-SMA, termasuk santri maupun sekolah agama.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Baiq Silawati, seorang jurnalis perempuan di Lombok Timur, dipaksa menghapus rekaman video saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang menimpa reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV itu terjadi pada Selasa (14/1/2025).

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, kepada detikBali, Rabu (15/01/2025).

Tak berselang lama setelah mengambil rekaman suasana dapur, Sila didatangi oleh Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Dia meminta agar hasil rekaman video kondisi dapur MBG dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah menyebutkan identitasnya sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun, Agamawan berkukuh agar rekaman video milik Sila dihapus. Saat itu, Sila berupaya mempertahankan.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," sesalnya.

Selama menjalankan tugas-tugas jurnalistik, Sila baru pertama kali menemukan insiden seperti itu. Sampai sekarang, dia masih merasa syok. Namun, Sila bersyukur tidak ada kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia beralasan saat itu kondisi dapur MBG berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut saat ditemui awak media di kantornya.

Wawan pun mengaku khilaf atas insiden tersebut. Dia meminta maaf secara khusus kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV, dan seluruh jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendukung program makan bergizi gratis untuk para siswa sekolah. Namun, Cucun menyoroti revitalisasi sekolah buntut atap dua ruang kelas di SD Negeri Mekarjaya, Depok, ambruk.

"Kita bersyukur sekarang memiliki program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah yang dapat berdampak positif pada kualitas tumbuh kembang anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri, Indonesia masih punya berbagai pekerjaan rumah dalam hal kualitas layanan pendidikan," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

Cucun mengatakan masih banyak infrastruktur sekolah di Indonesia yang kurang memadai. Ia ingin adanya kajian teknis yang panjang dan detail sebelum membangun sebuah sekolah.

"Bahkan sebelum maraknya media sosial yang menyampaikan berbagai informasi, kita tahu banyak sekali infrastruktur sekolah di Tanah Air yang kurang memadai," kata Cucun.

"Kejadian ini menjadi bukti nyata masih kurang maksimalnya infrastruktur sekolah. Revitalisasi sekolah harus betul-betul ada kajian teknisnya dulu, demi memastikan keamanan bagi murid sehingga tidak lagi ada ancaman kerusakan infrastruktur," tambahnya.

Cucun meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menginventarisasi infrastruktur seluruh sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sekolah yang perlu mendapat prioritas perbaikan demi memastikan kualitas pendidikan bagi anak didik.

"Tapi kami percaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi misi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, persoalan infrastruktur dan pembangunan sekolah menjadi prioritas," sebutnya.

Ia mengatakan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dapat membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Apalagi konstitusi juga telah mengamanatkan alokasi anggaran besar untuk pendidikan yang jadi modal pembangunan bangsa.

"Jadi negara memang harus memberikan langkah-langkah yang menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan memadai," terang Cucun.

Waketum PKB ini menyadari masalah ketimpangan menjadi salah satu faktor penghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk, kata Cucun, ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan seperti fasilitas fisik, akses ke teknologi, buku teks, dan sumber daya pendidikan lainnya.

"Sekolah di daerah terpencil seringkali memiliki pendidikan dalam kondisi yang kurang mendukung dibandingkan dengan sekolah di daerah yang lebih makmur. Dan masalah ketimpangan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan hasil akademik murid," paparnya.

Diketahui, atap dua ruang kelas di SDN Mekarjaya Depok tiba-tiba ambruk. Pihak sekolah kini memutuskan menggelar kegiatan belajar mengajar secara daring untuk lima ruang kelas yang masih tersisa.

"Yang ambruk parah itu hanya satu, cuma kita khawatir terdampak ke ruangan yang lain. Makanya ruangan yang lainnya juga dikosongkan dulu untuk sementara," kata Kepala SDN Mekarjaya 29 Depok, Rika Kartini, kepada wartawan, Senin (13/1).

Terdapat 5 ruang kelas yang dikosongkan lantaran terdampak dari ambruknya atap. Para siswa yang terdiri dari kelas I sampai IV di kemudian diminta untuk belajar di rumah sementara Waktu.

Simak juga Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

BOGOR, KOMPAS.com - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) berkomitmen menyuplai tempe dan tahu untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Rumah Tempe Indonesia Gakoptindo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.

Kementerian Koperasi akan mencoba membantu Gakoptindo untuk segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional.

“Nanti kami ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional),” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, konsumsi tahu dan tempe di Indonesia sangat tinggi, yakni sekitar 15 kilogram per kapita per tahun.

Rinciannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram.

Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun sebesar 7,7 kilogram. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong Gakoptindo untuk ambil bagian dalam makan bergizi gratis.

"Perputaran bisnis (tempe-tahu) di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu perajin. Ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Budi Arie.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap dukungan dari pemerintah, khususnya Kemenkop, untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Gakoptindo menjadi suplier utama program makan bergizi gratis. "Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG (makan bergizi gratis) karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin perajin tempe bisa mendukung dalam program ini, yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” kata Hugo.

Namun, pasokan atau ketersediaan kedelai masih menjadi kendala. Sebab, Indonesia masih mengimpor kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

Data BPS lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa impor kedelai selalu menyentuh dua juta ton lebih.

Pasokan atau ketersediaan kedelai juga menyebabkan fluktuasi harga tahu dan tempe. “Kalau sudah kontrak (dengan Badan Gizi Nasional), takutnya kedelainya langka,” ujar Hugo.

Menkop Budi Arie juga mengakui bahwa pasokan kedelai menjadi kendala selama ini. “Memang itu tantangan tersendiri buat kita. Yang pasti, selalu saya katakan, dalam banyak diskusi soal tempe, dalam supply chain, yang penting masyarakat harus untung. Konsumen tidak boleh dirugikan. Pengrajin juga tidak boleh rugi,” kata Budi Arie.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sebanyak 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk memasok bahan pangan makam bergizi gratis.

"Sudah ada 1.332 koperasi yang teregistrasi. Itu sudah kita data yang bisa menjadi bagian dari pasokan program makan bergizi gratis," kata Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Budi Arie mengatakan Kementeriannya telah melakukan sejumlah rangkaian pengecekan dan evaluasi di sejumlah koperasi yang sudah bakal memberikan pasokan bahan pangan pada program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan guna ketika sudah memasok bahan pangan kendala yang dihadapi tidak terlalu menjadi persoalan.

"Karena itu kepastian suplai pasokan bahan baku menjadi penting. Termasuk dalam hal ini adalah tempe dan tabu. Karena itu saya hadir hari ini di RTI milik Kopti Bogor untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan suplai bahan baku dalam program akan bergizi gratis," katanya.

Selain itu, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak ada bahan baku untuk program makan bergizi gratis, Budi Arie mengatakan Kementeriannya akan membangun sejumlah hub logistik untuk berbagai komoditas.

"Semua yang dibutuhkan dalam program akan bergizi gratis tidak mungkin dihasilkan oleh satu lokasi daerah. Sehingga perlu ada manajemen, supply chain manajemen untuk menghubungkan dapur-dapur MBG ini dengan ketersediaan pasokan bahan-bahan. Nah peran koperasi di situ," katanya.

Adapun untuk bahan baku tempe dan tahu, Budi Arie meminta kepada Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) bisa mengakomodir kebutuhan tempe dan tahun untuk program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

Simak juga Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Sayute mengatakan pengawalan ini mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Sayute menyebut pihaknya membantu distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional dan dapur umum," katanya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Pebayuran, Adri Jernih Miko menjelaskan program ini menyasar siswa dari 11 lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.

"Jumlah total penerima manfaat mencapai 2.935 siswa, dengan penerima terbesar berasal dari SMAN 1 Pebayuran sebanyak 1.260 siswa," katanya.

Setiap siswa menerima menu makanan bergizi yang terdiri atas nasi kuning, telur dadar, tahu saus tiram, sayur tumis buncis, buah, dan susu.

"Program ini dilaksanakan dengan pendampingan Koramil 11/Pebayuran sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak," kata Adri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyarankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tambah dia.

Seperti diketahui, anggaran program MBG cukup terbatas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, bahkan mengusulkan agar pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program ini.

Termasuk, memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Anwar, pemanfaatan dana ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariah.

“Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambahnya.

Sebab, ketentuan penyaluran dana, infak, dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di sisi lain, Anwar juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain," jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945," jelasnya.

"Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tegas dia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher memberi catatan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir.

Netty menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto itu harus terus dievaluasi secara berkala. Dia memberi sejumlah catatan mulai dari variasi menu, takaran gizi, hingga kualitas rasa makanan.

"Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Dia mengaku banyak menerima laporan sisa makanan karena siswa tak menghabiskannya. Menurut dia, hal itu perlu menjadi catatan. Ke depan, sekolah atau panitia bisa melakukan survei menu-menu yang tidak dan disukai siswa.

"Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian," katanya.

Netty juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah menurutnya memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan baik.

"Untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia," kata Netty.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ganti dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.

"Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik," ucap Netty.

Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang. Sementara dalam sepekan awal, MBG telah diterima sekitar 600 ribu orang.