JAKARTA - Pemerintah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada November 2024.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah . Sebagai bentuk tindak lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian BPHTB bagi MBR di wilayah DKI Jakarta.

Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak serta memperluas kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.

Melansir dari keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menikmati pembebasan BPHTB, di antaranya:

1. Kepemilikan Rumah Pertama

Masyarakat yang ingin mendapatkan insentif BPHTB harus membeli rumah pertama yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen, bukan sebagai investasi atau kepentingan komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.

2. Luas Bangunan Maksimal 36 Meter Persegi

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, rumah sederhana yang sehat harus memiliki luas minimal 9 m� per orang dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,8 meter. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka luas rumah yang dibutuhkan adalah 36 m�.

3. Batas Maksimal Nilai Perolehan Rp650 Juta

Agar dapat menikmati pengecualian BPHTB, rumah yang dibeli tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp650 juta. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa rumah yang dibebaskan dari BPHTB benar-benar tergolong sebagai hunian yang terjangkau bagi MBR

4. Jenis Hunian yang Termasuk dalam Pengecualian

Rumah yang masuk dalam program pembebasan BPHTB harus berupa rumah umum atau satuan rumah susun yang diperoleh melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hunian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

5. Pelaporan Perolehan Hak Secara Online

Masyarakat yang memenuhi kriteria pengecualian BPHTB wajib melaporkan perolehan hak atas tanah dan bangunan mereka kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem pajak online untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses verifikasi.

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga akan memperjuangkan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

MBG merupakan salah satu program unggulan Anton-Benny yang akan direalisasikan setelah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda serah terima jabatan yang digelar di gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Anton memaparkan sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah menyukseskan program MBG.

"Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi solusi bagi masyarakat, dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran pemerintah," ujar Anton saat pidato perdananya.

Usai rapat paripurna, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kegiatan retreat yang diikutinya sangat bermanfaat.

Ia mengakui mendapat arahan dari Presiden.

"Adapun arahan dari Presiden, agar kita selalu memperhatikan rakyat kita. Terutama juga harus memperhatikan pertanian untuk ketahanan pangan dan makanan bergizi (MBG)," ucap Anton kepada wartawan di gedung DPRD Simalungun.

Ia melanjutkan, kegiatan retreat sekaligus sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.

Untuk itu, ia berharap program pemerintah pusat dan daerah ini dapat terlaksana.

Di samping itu, ia juga memastikan program unggulan tetap diperjuangkan.

"Untuk infrastruktur, akan kita usahakan memberikan semampu kita. Dan untuk pertanian, sesuai arahan Presiden, akan ditingkatkan lagi," kata Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

"Kita semua berharap kepada Bupati agar mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan program pembangunan," ucapnya.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

"Sangat membantu juga buat katong (kami) anak kos. Pasar awal bulan bisa hemat beli beras dan minyak goreng murah, seng (tidak) perlu ke pasar, jauh," kata dia.

Informasi mengenai pasar murah baru dia ketahui saat hendak berbelanja ke minimarket.

Kebetulan, lokasinya bersebelahan dengan kantor pos tempat digelarnya pasar murah.

Menurutnya, harga di pasar murah memang tak berselisih jauh.

Namun, dia lebih memilih berbelanja demi menghemat ongkos transportasi umum ke pasar.

Harganya pun jauh di bawah warga di kios dekat indekosnya.

Dia berharap, pasar murah dapat membantu anak indekos sepertinya untuk mendapatkan akses sembako murah.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2025.

"Pada Ramadhan ini pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya dibawa pulang untuk buka, kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasa, pelayanannya akan normal seperti biasa," katanya di Jakarta, Senin.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Dadan juga menyarankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk menyelenggarakan minimal satu kali buka puasa bersama.

Dadan juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran hingga Rp2 triliun mulai Maret 2025.

"Diperkirakan Maret, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun per bulan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin.

Zulhas menyampaikan serapan anggaran pada bulan Maret akan lebih besar lantaran jumlah penerima manfaat MBG bertambah secara bertahap, hingga jumlahnya ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut dia, diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terjadi deflasi 0,30 persen (secara tahunan) sepanjang Februari 2025, sebagai akibat dari penurunan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang minus 11,76 persen.

Kelompok lain yang ikut turun adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan minus 0,31 persen, kelompok transportasi minus 0,21 persen; kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,61 persen.

"Pada Februari 2025 terjadi deflasi 0,30 persen year on year (y-on-y) di Kaltim dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,6," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Senin.

Deflasi y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang minus 0,73 persen dengan IHK sebesar 105,72, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Berau yang minus 0,56 persen dengan IHK sebesar 105,72.

Secara umum Provinsi Kaltim memang terjadi deflasi, namun jika dirinci tiap daerah, masih ada yang mengalami inflasi, yakni terjadi terjadi inflasi y-on-y di Kota Balikpapan sebesar 0,18 dengan IHK sebesar 106,36.

Yusniar melanjutkan, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks di Kaltim pada Februari lalu yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 3,12 persen.

Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki naik satu persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen, kelompok pendidikan 1,39 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,11 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 7,34 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi y-on-y pada Februari 2025 antara lain tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, bensin, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, dan pelicin/pewangi pakaian.

"Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil inflasi y-on-y, antara lain emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, udang basah, sigaret kretek mesin (SKM), air kemasan, nasi dengan lauk, sawi hijau, bayam, kangkung, mi, jeruk, soto, ikan gabus, dan kelapa," kata Yusniar.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin itu, adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Oleh karena itu, BGN meminta kepada SPPG yang baru beroperasi agar memasak makanan sedikit terlebih dulu. “

Kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan,” kata Dadan.

“Kalau memulai program itu cukup dari 100-150 (menu), kemudian kalau sudah terbiasa, naik ke 500, naik ke 700, naik ke 1.000, naik 1.500 sebelum akhirnya bisa melayani 3.000,” tambah dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Terdapat 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadakan buka puasa bersama dengan penerima manfaat di daerah mayoritas penduduk muslim.

Dadan menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, mekanisme pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan mengatakan, di daerah mayoritas muslim, makanan akan diberikan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, pelayanan akan berjalan seperti biasa.

Selain itu, pembagian MBG untuk anak sekolah akan dilakukan dengan sistem kantong makanan yang bisa ditukar setiap hari.

“Makanan yang tahan lama akan dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.

“Kantong makanan tersebut bisa ditukar keesokan harinya dengan yang baru, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebih,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang mulai September 2025.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran juga akan melonjak menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, saat ini program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Namun, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, tambahan anggaran besar akan diperlukan.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran akan naik menjadi Rp 25 triliun per bulan. Peningkatan ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini telah dialokasikan untuk tahun 2025, dengan tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk memenuhi target percepatan.

Saat ini, ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang.

Dadan juga menyebutkan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. SPPG yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu kini terbiasa dengan sistemnya, dan hampir tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat dapat ikut memantau kualitas program.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat social media, seperti Instagram (IG), Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” tegas Dadan.