Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Perdana Menteri Prancis yang baru, Francois Bayrou mengatakan akan memulihkan aliran listrik ke seluruh rumah di Mayotte pada akhir Januari mendatang. Wilayah seberang laut Prancis yang terletak antara Madagaskar dan pantai Mozambik itu dalam masa pemulihan usai dihantam badai besar awal Desember ini.

Bayrou juga mengatakan pemerintah Prancis melarang pemukiman kumuh dibangun kembali. Lambatnya bantuan dan akses ke air bersih dan listrik datang, membuat marah warga wilayah termiskin di seberang lautan Prancis, yang terletak sekitar 8.000 kilometer dari daratan Prancis.

Bayrou berkunjung ke pulau itu untuk mengumumkan langkah-langkah darurat untuk membangun kembali Mayotte. Ia dilantik di hari Siklon Chindo menghantam dua pulau utama Mayotte.

Bayrou mengatakan rancangan undang-undang darurat khusus, yang akan mencakup langkah-langkah untuk melarang perumahan sementara yang ada di mana-mana sebelum badai, akan dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 3 Januari. Lalu dikirim ke parlemen dua pekan kemudian.

"Kita tidak bisa membiarkan Mayotte menjadi ibu kota pemukiman kumuh, ini bukan tentang membangun kembali Mayotte seperti sebelumnya. Kami harus menggambar masa depan yang berbeda untuk Mayotte," kata Bayrou, Selasa (31/12/2024).

Bayrou tidak mengungkapkan bagaimana ia akan menampung warga yang sebelumnya tinggal pemukiman kumuh yang sebagian besar imigran tanpa dokumen dari Pulau Komoro. Sebagian warga sudah mulai membangun kembali pemukiman kumuh.

Perdana menteri Prancis itu dikritik karena tidak berkunjung ke Mayotte lebih awal. Sementara Presiden Emmanuel Macron juga disoraki saat ini berkunjung ke sana pada bulan ini.

Bayrou mengatakan pasokan air, yang bahkan sebelum bencana merupakan titik kritis, akan kembali ke tingkat sebelum badai sebelum akhir pekan depan. Sekitar 200 antena Starlink akan digunakan untuk membantu memulihkan komunikasi.

Bayrou juga mengatakan perkiraan awal yang diberikan kepala daerah setempat, yang menyebutkan jumlah korban tewas mungkin mencapai beberapa ribu orang pada hari-hari setelah topan, mungkin terlalu berlebihan.

“Kami harus sangat berhati-hati saat membahas hal ini, namun yang mengejutkan dari orang-orang yang kami temui adalah bahwa rumor tentang ribuan korban tewas tidak berdasar,” katanya.

Ia menambahkan kemungkinan jumlah korban tewas hanya ratusan orang. Hingga saat ini jumlah resmi korban tewas dalam Siklon Chido masih 39 orang.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait meninjau progres renovasi hunian Wisma Atlet Kemayoran yang sebagian berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara, pada Selasa (31/12/2024) sore.

Disana, pria yang akrab disapa Ara tersebut ingin memastikan renovasi berjalan lancar, yang saat ini penyelesaian telah mencapai 66%. Proyek renovasi Wisma Atlet sendiri menyasar 10 tower dan mencakup 7.426 unit hunian disana, dengan anggaran sekitar Rp 367 miliar.

“Karena tadi saya sudah cek, paling gak ada tiga unit yang belum diperbaiki, yang paling rusak sama yang paling bagus, saya melihat sangat jelas perbedaannya. Dan tadi ada konsultan untuk pengawasan, masih on the track,” ujar Ara.

Ara mengungkapkan, proyek renovasi Wisma Atlet menjadi salah satu program prioritas karena hunian ini punya nilai sejarah bagi Indonesia. Diketahui, Wisma Atlet pernah digunakan para atlet mancanegara selama gelaran Asian Games dan Asian Para Games. Wisma itu juga pernah digunakan sebagai hunian isolasi bagi warga yang terjangkit virus corona dalam masa pandemi Covid-19.

“Ini wisma yang menurut saya bersejarah, karena Asian Games dulu pesertanya di sini ya, Asian Para Games. Kemudian juga pada saat Covid begitu banyak dokter-dokter, perawat-perawat berjuang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia,” ungkap Menteri Ara.

Ara berharap penyelesaian proyek renovasi Wisma Atlet terus berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga berpesan agar tidak ada praktik korupsi dalam proyek ini.

“Jangan ada kebocoran, jangan ada korupsi, dan dirawat. Karena ini, merenovasi ini saja Rp 367 miliar, hampir Rp 400 miliar, angka yang besar sekali. Jadi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik,” pungkas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 150 ribu hektar (ha) sawah per tahun beralih jadi perumahan dan industri. Lahan sawah tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera.

Nusron mengatakan belum dapat menyampaikan lebih detail terkait lokasi-lokasi sawah yang dialihfungsikan. Sebab, pihaknya masih terus melakukan konsolidasi.

Dia pun menyebut lahan sawah itu berubah fungsi menjadi kepentingan perumahan dan kepentingan industri.

"Koreksi itu pasti bisa dikarenakan pemukiman, kedua industri. Bagaimana cara mengatasinya? Idealnya mengacu Undang-Undang setiap sawah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P) yang terkoreksi untuk perumahan maupun kepentingan industri, maka yang bersangkutan wajib mengganti lahan yang sama untuk sawah," kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dari segi aturan, lahan tersebut dapat diganti dengan lahan teknis, lahan semi teknis, hingga lahan non teknis. Nusron menyebut aturan itu berlaku bagi di kabupaten yang sama.

Namun, menurut Nusron masih ada kendala lantaran lahan ganti tersebut terkadang tidak memadai di kabupaten/kota yang sama. Misalnya, seperti di Tangerang, Karawang, atau Bekasi yang sudah padat penduduk dan industrinya.

Untuk itu, Nusron mengusulkan ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Nasional (RTWN).

RTWRN ini merupakan turunan dari UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang 2025-2045.

"Di dalam RTWN ini kami mengusulkan LP2P Nasional. Jadi kalau kabupaten model kayak Bekasi, Karawang demi kepentingan nasional memang dibutuhkan untuk hilirisasi industri di situ dibutuhkan hilirisasi industri, maka kalau ada lahan baru yang sifatnya sawah, dikonversi jadi pemukiman atau dikonversi jadi industri maka gantinya tidak harus di kabupaten setempat, bisa di provinsi yang sama," imbuh Nusron.

Namun, keputusan ada di Bappenas dan Kemenko IPK yang rencananya Peraturan Pemerintah tentang RTRWN ini akan ditargetkan selesai kuartal-I 2025. Kemudian, pihaknya juga mengusulkan yang kembali mencetak sawah ini tergantung pihak yang berkepentinga.

"Usulan kami adalah kalau pemukimannya bentuknya MBR, maka yang berkewajiban cetak sawah baru adalah pemerintah, tapi kalau utk komersial dan industri, maka yang harus menggantikan pelaku industri," imbuh Nusron.

(hns/hns)

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, dan Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2024).

Kerja sama ini dilakukan Bank Jateng dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025.

Wiweko Probojakti yang kerap disapa Dodit menjelaskan bahwa Bank Jateng siap mendukung program pemerintah, termasuk pengadaan 3 juta rumah.

“Hal ini merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu Ony Suharsono menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.

“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," jelasnya

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com -Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Wijaya Residence

Terletak di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Perumahan ini dikembangkan oleh PT Usratu Busri dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/140 meter persegi. Dari total 65 rumah masih tersedia 2 unit.

Graha Mutiara Indah

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Putra Ranadiwangsa yang terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 31 rumah lagi.

Villa Ketapang Regency

Berlokasi di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rinda Alam dengan harga Rp 135 juta.

Bangunan rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 4 rumah dari total 37 unit.

Damara Residence

Perumahan keempat ini terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dibanderohl seharga Rp 142 juta.

Bangunan rumah tapak ini dibuat seluas 36/105 meter persegi. PT Tiga Bangun Utama masih memasarkan 18 rumah sisanya.

Graha Nevada

Di Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, terdapat perumahan dengan total 112 unit seharga Rp 142 juta.

Proyek perumahan yang dikembangkan PT Yuda Kanaya dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 42 rumah lagi.

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Ada perkembangan terbaru dalam kasus lahan ambles di Perumahan Permata Puri, Kota Semarang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang telah menerima dan menindaklanjuti laporan warga terkait amblesnya lahan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Semarang, Agus Sunaryo.

“Terkait laporan masyarakat mengenai kejadian di Permata Puri, kami sampaikan laporan pengaduan tersebut sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti,” kata Cakra dalam keterangannya, Senin (30/12).

Agus megatakan, Kejari telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. “Seperti yang disampaikan bahwa kegiatan terhadap pelaporan pengaduan masyarakat terkait Permata Puri sudah kami tindaklanjuti dengan memeriksa atau meminta keterangan sebanyak tiga orang dari masyarakat atau pelapor, maupun dari pihak lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dan dokumen terkait kasus ini masih berlangsung. “Dalam permintaan keterangan tersebut, kita juga sudah mengumpulkan beberapa data atau dokumen. Sampai sekarang, proses masih terus berlanjut,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga yang terdampak amblesnya lahan di Perumahan Permata Puri telah mengajukan gugatan terhadap pengembang dan sejumlah pihak lain ke Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan tersebut diajukan untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp5 miliar akibat kerusakan rumah yang ambles hingga kedalaman 12 meter. Saat ini, proses perkara perdata tersebut masih berlangsung dalam tahap mediasi.
•    

Editor : Ahmad Antoni

Jakarta: Mertoyudan merupakan sebuah wilayah Kecamatan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Salah satu tempat wisata bersejarah di daerah ini adalah Candi Borobudur. Selain itu, ada destinasi wisata baru saat pandemi, yakni Upacara Tradisi Desa Wisata Sumur Wali.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Mertoyudan dengan harga mulai Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Mertoyudan

Perumahan subsidi di Mertoyudan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bumi Neikarta

Perumahan subsidi ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Adi Propertindo. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi seharga Rp150,5 juta.
Salah satu tipe rumah 32/63 memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap menggunakan plafond batu kali, atap glugu Sulawesi, dan genteng multiroof. Dinding yang digunakan bata merah plester aci.

Lantai ruang utama menggunakan keramik 40x40, motif lantai kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x20, motif dinding kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x25. Selain itu, pondasi batu kali.

2. Griya Pesona

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Mertoyudan Milenial Properti yang dijual 22 unit.

Hanya satu tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal. Dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, serta pondasi beton bertulang.

3. Dalem Danurejo Regency

Perumahan ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh Anugerah Bintang Tunggal, ada 7 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi rangka atap dibangun menggunakan baja ringan dengan penutup genteng cor. Dinding dengan pasangan bata merah diplester dan diaci. Pemasangan dinding di setiap antara kolom dengan dinding ditanam angkur.

Lantai menggunakan keramik putih polos ukuran 40 x 40 dan kedalaman pondasi 60 cm dengan komposisi 10 cm dasar urugan pasir. Selain itu, pondasi batu kali yang terdapat angkur diatasnya.

4. Citra Harmoni 3

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Arum Mandiri Indonesia.

Perumahan ini memiliki 4 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan dan atap genteng lokal, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi footplat.

5. Marison Jogonegoro

Perumahan yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini hanya memiliki 1 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150,5 juta. Terdapat 35 tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/190 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 190 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap galvalum pasir, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti sepanjang 2024 mendapatkan banyak perhatian pemerintah. Di mana, sepanjang tahun itu pemerintah mengguyur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pada saat yang sama, tahun 2024 menjadi periode lepas landas program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka.

Guyuran insentif hingga perhatian khusus pada pembentukan program perumahan itu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang disebut masih ada di level 9,9 juta unit.

Meskipun target pembangunan program 3 juta dinilai sangat optimistis, tapi hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki peta jalan yang pasti. Saat dikonfirmasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku pemerintah tidak mau terlalu terburu-buru dalam menetapkan hal itu.

Alasannya, dirinya mengaku perlu mengumpulkan gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar eksekusi program 3 juta rumah dapat dijalankan secara optimal.

“Ya nanti pada waktunya saya sampaikan nanti ya. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, banyak ide tak terakomodir. Jadi kalau kita itu tidak mau mendengar, langsung tetapkan kita nanti akhirnya tersandra dengan apa yang ada padahal banyak hal-hal bagus yang menguntungkan rakyat," jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Berikut rangkuman Bisnis terkait dengan sektor properti sepanjang 2024:

Insentif PPN DTP

Sepanjang 2024, pemerintah menerbitkan kebijakan PPN DTP sektor properti yang pertama kali diluncurkan pada akhir 2023. Namun, paket kebijakan ini terus berlaku dan diperpanjang oleh pemerintah.

Ketentuan implementasi PPN DTP sepanjang 2024 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku per 21 November 2023 hingga akhir 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada Desember 2024, pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kembali insentif PPN DTP yang bakal berlaku mulai 2025. Kepastian perpanjangan PPN DTP di 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

BPHTB Dihapus

Pada November 2024, pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari janji politik Preisden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana, secara teknis 3 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan, karena program 3 juta rumah banyak difokuskan untuk direalisasikan pada daerah dan pesisir maka dirinya optimistis hal itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Bonny menyebut, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid sempat memberi sinyal bahwa program 3 juta rumah Prabowo itu tengah disiapkan untuk mendapat cap Program Strategis Nasional (PSN)

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Konglomerat Turun Tangan

Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu konglomerat yang terlibat dalam program 3 juta rumah adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan menggarap perumahan di wilayah Tangerang.

Tidak hanya Aguan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyebut konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Selain itu, perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga bakal ikut menyukseskan program 3 juta rumah.

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal, kalau di Kalsel Adaro,” kata Maruarar saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Komitmen Asing

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan target pembangunan 15 juta unit rumah selama 5 tahun masa kepemimpinannya ke depan.

Hashim menegaskan, optimisme itu didorong oleh banyaknya komitmen investasi asing untuk turut mendukung proyek 3 juta rumah tiap tahun tersebut.

“Target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Pada Desember 2024, perusahaan asal Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut bakal membangun sebanyak 7 juta rumah. Perinciannya, Qatar bakal membangun 6 juta rumah.

Komitmen investasi itu datang dari pemerintah Qatar yang hendak membangun 5 juta unit hunian di Indonesia dan salah seorang dermawan berkebangsaan Qatar yang ajan membangun 1 juta unit rumah.

Di samping itu, Hashim juga menyebut telah menggenggam komitmen investasi dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) yang menyatakan bakal membangun sebanyak 1 juta unit rumah.

“Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.

Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidiready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.

“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).