Polisi memeriksa mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana senilai Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur dicecar 28 pertanyaan.

"Pada hari ini kita sudah sekitar 9 jam diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tadi saya ditanya sekitar 21 pertanyaan dan Ibu Ira (korban) ditanya sekitar 28 pertanyaan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kliennya juga sudah memberikan bukti kepada polisi. Pihaknya menekankan keobjektifan dan dan profesionalitas polisi dalam menangani perkara ini.

"Dan kita juga sudah memberikan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Pada intinya, disini kami menekankan agar penyidik tetap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini," jelasnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

MANOKWARI, KOMPAS.com - Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere dengan Anggota DPRD Papua Barat terpaksa bubar, Rapat Digelar di Hotel Aston, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam.

"Rapat di tengah jalan, saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah menyepakati masalah efesiensi. Sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata anggota DPRD Papua Barat Fachry Turi di Manokwari.

Menurut Fachry, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang belum dibutuhkan bagi anak-anak di Papua Barat.

Karena yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidk bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting," kata dia.

Menurut dia, kendati MBG berjalan di Papua Barat seharusnya ada semacam survei mendalam terkait kultur dan topografi di wilayah ini juga masalah politik kultur supaya bisa teratur

"Tapi dengan kondisi begini adanya temuan makanan yang basi dan sebagainya dan hanya untuk memuaskan hasrat politik. Lalu kita mengabaikan hal penting dan mendasar di sini, itulah sebabnya tadi saya walk out," ujarnya.

Sebagai anak muda yang duduk di lembaga legislatif, saya prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua.

Meski telah diatur dengan Undang-Undang Otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tetapi justru dihadapkan dengan efesiensi anggaran.

"Apalagi tujuan efesiensi anggaran untuk makan bergizi gratis," ujar politisi PDIP Papua Barat itu.

Dia berharap, semua anggota DPRD Provinsi harus sensitif melihat persoalan yang lebih urgent di Papua Barat.

"Kita konsentrasi saja pada kesepakatan Tim Bappemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah Pusat," jelasnya.

Sikap individu yang dilakukan oleh politisi PDIP itu sehingga rapat akhirnya tidak dilanjutkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons saat dimintai konfirmasinya.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bahwa Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp 975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp 400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin Rp 12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bahwa Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp 975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp 400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin Rp 12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bahwa Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp 975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp 400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin Rp 12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Pelapor (MBN) dan korban (Ira) diperiksa hari ini di Polres Jaksel," kata kuasa hukum korban Ira, Danna Harly di Jakarta, Jumat (18/1) seperti dilansir Antara.

Danna mengatakan pelapor dan korban menjadi saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG.

Dia menambahkan, agenda pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Dikonfirmasi terpisah,Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi menuturkan, meski sudah dilakukan mediasi dan kembali beroperasi, laporan polisi yang dilayangkan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, masih belum dicabut.

"Belum dicabut, untuk saat ini belum, masih berjalan," kataNurma.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Pelapor (MBN) dan korban (Ira) diperiksa hari ini di Polres Jaksel," kata kuasa hukum korban Ira, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Danna mengatakan pelapor dan korban menjadi saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG.

Dia menambahkan, agenda pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi menuturkan, meski sudah dilakukan mediasi dan kembali beroperasi, laporan polisi yang dilayangkan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, masih belum dicabut.

"Belum dicabut, untuk saat ini belum, masih berjalan," kata Nurma.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana senilai oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur program Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Jakarta Selatan. Hari ini, polisi memeriksa mitra dapur tersebut.

"Pelapor & korban diperiksa hari ini di Polres Jaksel," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat (18/4/2025).

Pemeriksaan itu dilakukan siang ini "Jam 10 sampai dengan selesai," sambungnya.

detikcom juga mengkonfirmasi terkait pemeriksaan ini ke Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi. Namun hingga berita ini terbit, Nurma belum merespons.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku belum dibayar hampir Rp 1 miliar oleh yayasan program makan bergizi gratis (MBG) berinisial MBN. Mereka justru ditagih oleh Yayasan MBN senilai Rp 400 juta.

"Sudah (komunikasi dengan yayasan). Kita malah ditagih Rp 400 juta. Suruh bayar ompreng," ujar kuasa hukum korban Danna Harly, kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Saat ini, jelas Danna, pihaknya masih menunggu itikad baik yayasan. Bila tak ada itikad baik, pihaknya siap membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Minggu depan kita sudah langkah hukum. Gugatan," jelas Danna.

Per kemarin, mitra dapur MBG Kalibata telah beroperasi kembali. Operasional menggunakan duit pribadi Ira Mesra Destiawati selaku pemilik mitra dapur MBG.

"Masih pakai pribadi bu Ira karena BGN (Badan Gizi Nasional) masih berikan (dana kepada) yayasan sesuai aturan," imbuh Danna.

Danna merasa prihatin dengan keuangan kliennya itu. "Uangnya habis betul ini bu Ira," lanjutnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Simak Video: Kronologi Mitra Dapur di Kalibata Diduga Tak Dibayar Yayasan Makan Gratis

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Polisi akan memanggil para saksi terkait kasus ini.

"Akan panggil saksi hari Selasa," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Saksi yang dipanggil yakni pelapor, dalam hal ini Ira Mesra Destiawati selaku pemilik mitra dapur MBG. Selanjutnya ada saksi dari pelapor.

Lantas kapan Yayasan MBN akan dipanggil polisi? "Setelah saksi-saksi pastinya," imbuhnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk tidak dikenakan PPN dalam pengembangan rumah tidak layak huni, sehingga bisa ditindaklanjuti dan lebih optimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni," kata Andra di Serang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Banten telah menyelesaikan pembangunan dua unit rumah layak huni di Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

"Kondisi kedua rumah tersebut sebelumnya dilaporkan memprihatinkan, kini telah di bangun kembali menggunakan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan pola modular," katanya.

Menurutnya, pola ini dinilai efisien dan cepat dalam proses pembangunan. Masing-masing rumah dibangun dengan anggaran senilai Rp75 juta per unit, termasuk PPN.

“Dua keluarga ini mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan pola modular. Pola ini akan kita jadikan program ke depan untuk menunjang target nasional program 3 juta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga menyampaikan pesan khusus kepada penerima bantuan untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

"Tadi saya sampaikan ke keluarga penerima bantuan, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, kita tetap wajib hidup bersih. Rumahnya sekarang sudah layak, maka jagalah agar tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Andra menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat, terutama bagi keluarga prasejahtera.