JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akan membayar cicilan rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem) sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, mereka bisa mendapatkan rumah gratis dengan harga Rp 100 juta.

Menurut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, rumah yang akan diberikan berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

Cicilan akan dibayarkan sebesar Rp 600.000 per bulan tersebut berlangsung selama 25 tahun.

Bonny membeberkan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Kalau Rp 600 (ribu cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Apabila hal tersebut terwujud, dia mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama yang bisa membiayai rakyatnya.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah akan diberikan gratis demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

Bonny mengungkapkan, masing-masing dari total 75.000 desa tersebut akan membangun 25 unit rumah.

Nantinya, kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tutup Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah akan diberikan gratis demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

Bonny mengungkapkan, masing-masing dari total 75.000 desa tersebut akan membangun 25 unit rumah.

Nantinya, kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tutup Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," kata Tito, Jumat.

Ia berharap, keterlibatan kepala daerah bisa dimulai bulan September 2025 usai dilantik, karena perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia bilang, ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG.

Sebab, MBG dinilai menghidupkan ekonomi daerah mengingat pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.

"Nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," ucap Tito.

Menurut Tito, anggaran itu bisa digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seturut perhitungannya, ada sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari kabupaten/kota.

Jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.

"Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola," tutur Tito.

Yang pasti, lanjut Tito, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum ter-cover.

Mungkin saja, lanjut Tito, pemda bakal memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.

"Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun," jelas Tito.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari cukai rokok. Menurutnya, dana cukai rokok bisa memenuhi anggaran kebutuhan anggaran Program MBG.

Usulan itu dilintarkan Irma sekaligus merespon usulan pembiayaan Program MBG diambil dari zakat. Ia pun tak sepakat dengan usulan tersebut lantaran penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma dalam keterangan yang dikutip, Jumat (17/1/2025).

Kendati demikian, Irma mengusulkan agar anggaran Program MBG diambil dari cukai rokok. Apalagi, nilai cukai rokok terbilang besar.



"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan dirinya tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Irma mengatakan, jika memang program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.

“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.

Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.

"Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Jakarta -

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

(zlf/zlf)

Anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang mengungkap kriteria calon penerima program 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan target program ini adalah orang miskin. Dia menyebut kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kalau kriteria desil pasti di desil kedua terbawah," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1-10 persen kesejahteraan terendah. Desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11-20 persen kesejahteraan terendah.

Dia berkata saat ini pemerintah sedang merumuskan kriteria orang miskin. Menurut Bonny, selama ini banyak program terkendala karena tak ada kriteria tetap orang miskin.

Tugas itu diemban oleh Badan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin Budiman Sudjatmiko.

"Ini belum final, kemungkinan orang yang mendapatkan Rp1 juta per bulan, tidak lebih, dia orang miskin. Dan dia berlangganan listrik 450 kwh," ujarnya.

Bonny mengatakan kriteria itu nanti ditetapkan melalui perundang-undangan. Lalu kriteria itu menjadi bekal para kepala desa untuk mendata siapa yang layak menerima 3 juta rumah gratis dari Presiden Prabowo.

"Nanti kepala desa usulkan lagi ke Kementerian PKP. Kita tidak langsung percaya, kita verifikasi lagi melalui Babinsa," ujarnya.

Bonny menambahkan, "Babinsa mendatangi rumahnya, by name by address, sampai kita putuskan ini benar, data ini kita berikan kepada perbankan."

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Program 3 Juta Rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Saat ini, kriteria masyarakat yang mendapatkan rumah gratis tersebut tengah digodok.

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Ada permohonan Rp 500 (ribu) aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600 (ribu per bulan)," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tidak setuju apabila uang zakat dimanfaatkan untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Cucun menyatakan, negara harus hadir mendanai program makan bergizi gratis, bukan malah menggunakan uang zakat untuk membiayai program andalan pemerintah itu.

"Lebih setuju, lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mendesak negara mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan APBN yang ada ini betul-betul tepat sasaran dan disalurkan kepada yang lebih berhak.

"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Belakangan, Sultan memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.