Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkap untuk melakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pihaknya membutuhkan Rp 25 triliun. Anggaran itu akan mulai digunakan pada September 2025. (nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan para peserta didik diajari menjaga hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap higienis sehingga terhindar dari kemungkinan masalah kesehatan.

"Jelas perlu penjelasan ke anak-anak tentang bagaimana menjaga makanan yang dibawa pulang ini," kata Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis dan berisiko menyebabkan keracunan.

Saat Ramadhan, pemerintah mengizinkan masyarakat yang berpuasa membawa pulang menu MBG agar dapat dinikmati saat berbuka puasa.

Selain tentang menjaga pangan saat dibawa pulang, ia juga menyoroti pentingnya menjamin kebersihan tempat penyimpanan makanan yang akan dibawa pulang.

Untuk penyedia MBG, dia mengingatkan agar memperhatikan pemilihan bahan mentah yang segar serta cara memasak yang lebih tahan lama, seperti digoreng atau dipanggang dan cara penyimpanan pangan yang baik.

Pemerintah menetapkan program MBG berjalan selama Bulan Ramadhan dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025.

Distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, yakni dari 27 Februari hingga 5 Maret dan kembali berjalan pada 6 Maret.

Terkait dengan menu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan menyediakan menu khusus Ramadan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Makanan akan dikemas dalam goodie bag yang bisa dibawa pulang, dengan menerapkan konsep zero waste (bebas sampah) yakni siswa membawa kembali wadah yang mereka bawa untuk digunakan kembali.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati rekan mereka yang berpuasa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” katanya di Sukabumi, Senin.

Menurut Zainul, DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi Program MBG untuk warga Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi agar masyarakat bisa memahami tujuan dari program ini dan jadwal pelaksanaannya.

Dalam sosialisasi tersebut, dirinya sengaja menggandeng BGN yang merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Tugas BGN untuk memastikan MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditentukan.

Selain itu, lembaga tersebut juga fokus dalam mendukung program nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jabar atau Kabupaten/Kota Sukabumi secara rutin melaksanakan sosialisasi Program MBG ke berbagai daerah khususnya ke wilayah Sukabumi bersama perwakilan dari BGN.

"Dari hasil pemantauan bersama BGN ke Desa Bojongkembar, bahwa masih ditemukan beberapa kekurangan yang terjadi terkait pelaksanaan Program MBG di daerah ini seperti dalam pembangunan SPPG," katanya.

Zainul mengatakan, SPPG merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat atau pelajar. Tentunya keberadaan dapur ini harus benar-benar bersih dan bahan makanan harus memperhatikan keamanan pangan.

Pendistribusian MBG memang belum merata di seluruh daerah, seperti di wilayah Kecamatan Cikembar belum seluruh sekolah mendapatkan program ini. Salah satunya kendalanya adalah pembangunan SPPG atau dapur MBG di satu wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh calon mitra.

Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dari makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, seperti higienis dan memenuhi standar gizi nasional serta menunya tidak membosankan.

Meski telah berjalan di beberapa wilayah, harus diakui program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pendistribusian makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mencari solusi agar seluruh pelajar di Indonesia mendapat Program MBG.

"Secara nasional pemerintah menargetkan membangun 30 ribu dapur MBG secara bertahap dan di tahap awal ini atau 2025 sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto harus terbangun sekitar 5 ribu dapur," tambahnya.

Pada sisi lain, dia juga mengatakan Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. BGN bekerja sama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan untuk SPPG.

Sehingga keberadaan SPPG selain untuk menyediakan hingga menyalurkan MBG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar khususnya petani, peternak, dan nelayan.

Selain itu, kepala desa maupun lurah setempat diminta untuk mengimbau para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.

BUMDes dan koperasi bisa bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan (kredit) dengan bunga rendah untuk memenuhi pembelian bahan pangan. Kemudian, SPPG juga memberdayakan masyarakat sekitar agar perekonomian masyarakat sekitar ikut meningkat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir imbas hujan yang mengguyur sejak Selasa (4/3) dini hari.

Seorang warga Villa Nusa Indah 2 Bekasi, Sylvia, mengatakan banjir di wilayah rumahnya nyaris mencapai ketinggian 2,5 meter.

"(Ketinggian banjir) 2,5 meter ini. Lantai dua rumah tinggal dua anak tangga lagi dan banjir masih naik," kata Sylvia kepada CNNIndonesia.com

Dia menyebut pusat informasi hingga CCTV di kawasan perumahan hanyut akibat banjir, sehingga warga belum mendapatkan informasi seberapa banyak jumlah debit air banjir yang masuk.

Dalam laporan yang dihimpun dari media sosial, warga di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, juga menyebut genangan banjir telah mencapai lutut orang dewasa.

Selain itu banjir juga menggenangi Perumahan Kemang Pratama Bekasi. Warga di perumahan tersebut air banjir telah menggenangi jalan di wilayah perumahan, namun belum diketahui berapa ketinggian banjir tersebut.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga di bantaran Sungai Ciliwung waspada banjir.

Dalam cuitannya di X, BPBD DKI Jakarta menyebut curah hujan menyebabkan ketinggian air di pos pantau Depok pada Selasa (4/3) dini hari, mencapai 350 centimeter.

"Kami BPBD Provinsi Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 00.40 WIB ketinggian pos pantau Depok 350 centimeter, hujan, dalam status Siaga 1," demikian cuitan BPBD DKI Jakarta.

Adapun antisipasi wilayah waspada lintasan Sungai Ciliwung antara lain Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Cikoko, Cijantung, Kalisari, Manggarai, hingga Kampung Melayu.

Sleman -

Eks Mendikbud Anies Baswedan menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah. Dia meminta, agar pemerintah tak hanya memperhatikan gizi anak namun juga kualitas pendidikan saat ini.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Senin (3/3/2025) malam. Dia membawa tema 'Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia?'.

Awalnya Anies mendapat pertanyaan dari jemaah yang hadir terkait dengan program MBG. Jemaah mempertanyakan apakah MBG ini investasi terbaik untuk pendidikan saat ini.

Anies kemudian menyatakan yang penting program ini terlaksana tanpa ada masalah. Akan tetapi, dia melihat masalah pendidikan Indonesia bukan soal makanan saja namun juga kualitas.

"Cuma pendidikan, itu bukan soal makan, betul tidak. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat," ujarnya.

"Karena isi pendidikannya justru penting dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus. Bahwa memajukan pendidikan bukan sekadar soal kesehatan dan gizi anak tapi soal proses belajar mengajar di kelas," imbuh dia.

Ditemui usai mengisi ceramah, Anies kemudian menekankan terkait dengan adanya efisiensi anggaran di pendidikan.

"Pendidikan itu memerlukan biaya, dan biaya pendidikan itu memang mahal. Tapi ketertinggalan itu lebih mahal," kata dia.

Meski biaya pendidikan mahal, Anies meminta hal itu dipandang sebagai investasi. Karena dalam investasi selalu ada kembalian.

"Jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi bukan biaya. Kalau dipandang sebagai investasi maka kita tahu berapapun alokasi yang kita keluarkan nantinya kita akan dapat kembalian," jelas dia.

Menurut Anies, pandangan itu harusnya diadopsi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak mengurangi anggaran pada sektor pendidikan.

"Sebangsa, semuanya melihat pendidikan sebagai investasi. Lihat capaian-capaian yang kita miliki hari ini di Indonesia itu hasil investasi pendidikan 3-5 dekade yang lalu. Jadi saya berharap sekali bahwa alokasi, investasi, pendidikan jangan dikurangi. Karena itu berpengaruh pada masa depan," pungkasnya.

(afn/afn)

JAKARTA - Pemerintah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada November 2024.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah . Sebagai bentuk tindak lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian BPHTB bagi MBR di wilayah DKI Jakarta.

Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak serta memperluas kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.

Melansir dari keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menikmati pembebasan BPHTB, di antaranya:

1. Kepemilikan Rumah Pertama

Masyarakat yang ingin mendapatkan insentif BPHTB harus membeli rumah pertama yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen, bukan sebagai investasi atau kepentingan komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.

2. Luas Bangunan Maksimal 36 Meter Persegi

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, rumah sederhana yang sehat harus memiliki luas minimal 9 m� per orang dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,8 meter. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka luas rumah yang dibutuhkan adalah 36 m�.

3. Batas Maksimal Nilai Perolehan Rp650 Juta

Agar dapat menikmati pengecualian BPHTB, rumah yang dibeli tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp650 juta. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa rumah yang dibebaskan dari BPHTB benar-benar tergolong sebagai hunian yang terjangkau bagi MBR

4. Jenis Hunian yang Termasuk dalam Pengecualian

Rumah yang masuk dalam program pembebasan BPHTB harus berupa rumah umum atau satuan rumah susun yang diperoleh melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hunian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

5. Pelaporan Perolehan Hak Secara Online

Masyarakat yang memenuhi kriteria pengecualian BPHTB wajib melaporkan perolehan hak atas tanah dan bangunan mereka kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem pajak online untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses verifikasi.

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga akan memperjuangkan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

MBG merupakan salah satu program unggulan Anton-Benny yang akan direalisasikan setelah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda serah terima jabatan yang digelar di gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Anton memaparkan sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah menyukseskan program MBG.

"Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi solusi bagi masyarakat, dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran pemerintah," ujar Anton saat pidato perdananya.

Usai rapat paripurna, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kegiatan retreat yang diikutinya sangat bermanfaat.

Ia mengakui mendapat arahan dari Presiden.

"Adapun arahan dari Presiden, agar kita selalu memperhatikan rakyat kita. Terutama juga harus memperhatikan pertanian untuk ketahanan pangan dan makanan bergizi (MBG)," ucap Anton kepada wartawan di gedung DPRD Simalungun.

Ia melanjutkan, kegiatan retreat sekaligus sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.

Untuk itu, ia berharap program pemerintah pusat dan daerah ini dapat terlaksana.

Di samping itu, ia juga memastikan program unggulan tetap diperjuangkan.

"Untuk infrastruktur, akan kita usahakan memberikan semampu kita. Dan untuk pertanian, sesuai arahan Presiden, akan ditingkatkan lagi," kata Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

"Kita semua berharap kepada Bupati agar mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan program pembangunan," ucapnya.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

"Sangat membantu juga buat katong (kami) anak kos. Pasar awal bulan bisa hemat beli beras dan minyak goreng murah, seng (tidak) perlu ke pasar, jauh," kata dia.

Informasi mengenai pasar murah baru dia ketahui saat hendak berbelanja ke minimarket.

Kebetulan, lokasinya bersebelahan dengan kantor pos tempat digelarnya pasar murah.

Menurutnya, harga di pasar murah memang tak berselisih jauh.

Namun, dia lebih memilih berbelanja demi menghemat ongkos transportasi umum ke pasar.

Harganya pun jauh di bawah warga di kios dekat indekosnya.

Dia berharap, pasar murah dapat membantu anak indekos sepertinya untuk mendapatkan akses sembako murah.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2025.

"Pada Ramadhan ini pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya dibawa pulang untuk buka, kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasa, pelayanannya akan normal seperti biasa," katanya di Jakarta, Senin.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Dadan juga menyarankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk menyelenggarakan minimal satu kali buka puasa bersama.

Dadan juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran hingga Rp2 triliun mulai Maret 2025.

"Diperkirakan Maret, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun per bulan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin.

Zulhas menyampaikan serapan anggaran pada bulan Maret akan lebih besar lantaran jumlah penerima manfaat MBG bertambah secara bertahap, hingga jumlahnya ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut dia, diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terjadi deflasi 0,30 persen (secara tahunan) sepanjang Februari 2025, sebagai akibat dari penurunan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang minus 11,76 persen.

Kelompok lain yang ikut turun adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan minus 0,31 persen, kelompok transportasi minus 0,21 persen; kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,61 persen.

"Pada Februari 2025 terjadi deflasi 0,30 persen year on year (y-on-y) di Kaltim dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,6," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Senin.

Deflasi y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang minus 0,73 persen dengan IHK sebesar 105,72, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Berau yang minus 0,56 persen dengan IHK sebesar 105,72.

Secara umum Provinsi Kaltim memang terjadi deflasi, namun jika dirinci tiap daerah, masih ada yang mengalami inflasi, yakni terjadi terjadi inflasi y-on-y di Kota Balikpapan sebesar 0,18 dengan IHK sebesar 106,36.

Yusniar melanjutkan, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks di Kaltim pada Februari lalu yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 3,12 persen.

Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki naik satu persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen, kelompok pendidikan 1,39 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,11 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 7,34 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi y-on-y pada Februari 2025 antara lain tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, bensin, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, dan pelicin/pewangi pakaian.

"Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil inflasi y-on-y, antara lain emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, udang basah, sigaret kretek mesin (SKM), air kemasan, nasi dengan lauk, sawi hijau, bayam, kangkung, mi, jeruk, soto, ikan gabus, dan kelapa," kata Yusniar.