Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengimbau supaya tidak ada pihak yang mengurangi hak ataupun mutu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberi makan anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Eddy berpandangan, pelaksanaan program MBG merupakan kebijakan bersejarah membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Sekjen Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pelaksanaan MBG membuktikan komitmen Presiden Prabowo atas program unggulannya dalam kampanye.

Eddy menambahkan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

Ia pun menilai, Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, MBG merupakan terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan.

“Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” kata Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.

"Saya menilai alhamdulillah, pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden," kata Abdul Mu'ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menuturkan dirinya juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya kemarin (Senin, 6/1) di sejumlah sekolah di Semarang.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani," ujar Abdul Mu'ti.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA —Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar jangan ada pihak yang berani cawe-cawe serta mengambil keuntungan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja debut kemarin, Senin (7/1/2025).

Menurutnya, jika ada yang berani melakukan hal seperti itu, nantinya haruslah dihukum secara tegas dengan konsekuensi yang ada.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (7/1/2025).

Legislator PAN ini juga berjanjimemastikan kelancaran program MBG supaya siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa baginya pelaksanaan program MBG ini adalah sejarah baru kebijakan untuk membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Menurutnya, dalam membangun SDM Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

“Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan,” lanjutnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mengingatkan untuk jangan main-main dengan program MBG ini.

Dia melanjutkan jika masyarakat memang menemukan oknum yang diduga melakukan pelanggaran, maka segera laporkan oknum tersebut.

“Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” katanya, di Jakarta pada Senin (6/1/2025).

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam sepak mula atau kick off program makan bergizi gratis alias MBG secara serentak pada Senin (6/1) lantaran belum siap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DIY sendiri sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.

"Belum (MBG), informasi di lapangan, dari pihak SPPG belum siap," kata Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji dalam keterangannya, Senin (6/1).

Ditya menekankan, pelaksanaan program makan siang bergizi untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerjasama dengan Institusi TNI melalui Kodim dan Koramil pada tiap-tiap kabupaten/kota yang bertindak selaku SPPG atau dapur MBG.

Ia menambahkan, untuk proyek percontohan MBG di DIY, BGN telah menunjuk sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati.

Sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY, lanjut Ditya, program tersebut bakal menyasar 4.963 siswa SLB, 62.728 siswa SMA, dan 90.475 siswa SMK.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, dalam pelaksanaan MBG ini Pemda bertindak selaku pendukung BGN melaksanakan program di daerah.

Dalam pelaksanaan MBG oleh Pemda DIY, kata Made, pihaknya sejauh ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) sekalipun telah mengalokasikan Rp42 miliar melalui APBD 2025 demi mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami belum dapat info juga untuk itu, setahu kami masih pilot project sebelum-sebelum ini yang di Kulon Progo saja, tapi untuk per 6 Januari ini kami untuk DIY belum terinfokan secara detail datanya (pelaksanaan MBG) di mana saja," papar dia.

Pada prinsipnya, Pemda DIY akan selalu bersiap manakala sewaktu-waktu diminta berkontribusi mendukung MBG di daerah.

Lanud Adisutjipto sebagai salah satu SPPG di DIY sementara itu menyatakan belum mengeksekusi MBG pada Senin. Namun, secara infrastruktur kesiapan untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 95 persen.

"Petugas yang akan bertugas serta yang akan menyiapkan bahan bakunya juga sudah siap," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto, Letkol Sus M. Rizwar dalam keterangannya.

Rizwar menuturkan, sesuai rencana akan ada 14 sekolah dengan total lebih dari tiga ribu siswa sasaran program MBG yang diampu Lanud Adisutjipto.

"Untuk saat ini Lanud masih dalam tahap menyelesaikan persiapan bersama BGN. Nanti akan kami kabari mas kalau akan dilaksanakan," tutupnya.

DALAM upaya menanggulangi masalah malnutrisi yang terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, program “Hari Pertama Makan Bergizi” diluncurkan dengan harapan besar.

Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada anak.

Meski digagas dengan semangat mulia, pelaksanaan hari pertama program ini menyisakan sejumlah tanda tanya.

Bagaimana kesiapan pemerintah, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program ini menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat?

Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Program makan bergizi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, tantangan teknis dan struktural di lapangan sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara kritis beberapa aspek penting dari pelaksanaan program ini, mulai dari kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program “Hari Pertama Makan Bergizi” adalah kesiapan infrastruktur dan logistik.

Program ini melibatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau.

Pada hari pertama pelaksanaan, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku logistik.

Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan awal yang seharusnya mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, kualitas dan keberagaman pangan yang didistribusikan juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, menu yang disediakan cenderung homogen dan kurang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal.

Misalnya, distribusi bahan pangan berbasis gandum di wilayah pedalaman yang lebih akrab dengan umbi-umbian menjadi bukti kurangnya sensitivitas program terhadap konteks budaya dan kebiasaan makan masyarakat.

Kritik ini memperlihatkan perlunya pendekatan berbasis data lokal dalam menyusun menu dan strategi distribusi agar program ini benar-benar efektif dan inklusif.

Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini. Sayangnya, pada hari pertama, tampak adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan program ini, sehingga muncul resistensi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini menandakan bahwa edukasi dan sosialisasi belum menjadi prioritas dalam desain program.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program masih minim. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan distribusi lebih merata.

Misalnya, kader kesehatan atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak hanya memperlancar pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi.

Keberlanjutan dan relevansi kebijakan

Keberlanjutan menjadi isu krusial dalam program ini. Apakah program “Hari Pertama Makan Bergizi” hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang penuh seremonial, ataukah mampu menjadi katalisator perubahan jangka panjang?

Pada hari pertama, terlihat bahwa fokus pemerintah lebih banyak pada pencitraan ketimbang membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan program.

Anggaran yang besar memang disediakan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana program ini akan terus didanai dan dikelola di masa depan.

Lebih jauh, relevansi kebijakan ini terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat juga patut dipertanyakan.

Dalam konteks masyarakat miskin yang sehari-hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah program ini cukup responsif terhadap akar masalah?

Ketergantungan pada bantuan pangan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan siklus ketergantungan baru.

Sebaliknya, pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan sistem pangan lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Hari pertama pelaksanaan program “Makan Bergizi” memberikan gambaran awal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi.

Meski banyak kekurangan yang ditemukan, tidak dapat disangkal bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadikan kritik sebagai pijakan untuk perbaikan.

Ke depan, kesuksesan program ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pangan bergizi dapat didistribusikan, tetapi juga seberapa mampu program ini menjadi titik awal perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen kuat dan pendekatan inklusif, “Hari Pertama Makan Bergizi” dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.