Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan regulator selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu perbankan untuk turut mendukung program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 Juta Rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dian merinci berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK salah satunya pengaturan khusus untuk kredit beragunan rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank.

“Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, di mana semakin kecil loan to value (LTV), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur,” kata Dian lagi.

Selanjutnya, terdapat POJK Kualitas Aset mengenai penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar). Ketentuan ini dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

“Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar),” ujar Dian.

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah.

Dian menyampaikan, pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

“Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019,” ujar dia lagi.

OJK juga mengeluarkan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023.

Dian mengatakan, larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

“Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi,” kata Dian lagi.

Lebih lanjut dalam sektor pasar modal, Dian menambahkan bahwa industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, yakni Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Surat berharga tersebut terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional.

Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menanggapi hal ini dengan hormat usulan ini agar BP Tapera nantinya akan semakin baik ke depan.

Heru mengatakan hal ini usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 39 bank penyalur dan BP Tapera dii Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

"Saya kira diskusi ya, kita hormati, itu kan dalam rangka breakthrough (terobosan), supaya BP Tapera itu lebih baik ke depan," ungkap Heru.

Sebab, BP Tapera sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang, perlu dilakukan diskusi mengenai hal tersebut.

Heru mengaku selalu berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.

Diskusi dilakukan mengingat Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia nantinya beriringan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Untuk diketahui, Danantara dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam mengelola investasi strategis negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang dagang AS-China Jilid II.

Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.

Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024," ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.

Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.

"Sebagai Ketua Badan Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah," katanya.

Said merekomendasikan sembilan mitigasi risiko agar pemberlakuan PPN 12% tidak berdampak negatif ke perekonomian masyarakat banyak. Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial sehingga penerima manfaat bisa dipertebal—bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin.

Kedua, subsidi energi (BBM, gas LPG 3 kg, listrik) untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah.

Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah-bawah—setidaknya tipe rumah 45 ke bawah serta rumah susun. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Keenam, melakukan operasi pasar dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali. Ketujuh, menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk UMKM.

Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan diintegrasikan dengan program KUR. Kesembilan, realisasi program penghapusan kemiskinan esktrem dari 0,83% menjadi dan penurunan generasi stunting di bawah 15%.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025 untuk mendapatkan masukan dari media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar kedelapan kalinya itu menjadi ajang apresiasi kepada para jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik itu dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dalam kompetisi dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto.

Ajang perlombaan itu mengangkat tema "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit", dengan subtema "Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah", "Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah", "Core Business BTN pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion", serta "Peran BTN dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Menurut Nixon, dukungan yang positif dari para jurnalis juga membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah, serta turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan. Dirinya juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
"Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46 ribu unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan," jelas dia.

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kumpulan bank-bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari empat bank besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Sedangkan BPD atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah masing-masing. BPD memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola keuangan daerah, memberikan kredit kepada masyarakat, mengumpulkan dana masyarakat, melakukan investasi di sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Tercatat sekitar tujuh Bank Nasional dan 32 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP. Selain itu Menteri PKP bersama ekosistem perumahan seperti asosiasi pengembang, perbankan dan BP Tapera juga menandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dengan kerjasama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah. Kementerian PKP juga siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP untuk rakya di Indonesia :
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap bakal segera melaksanakan seremoni groudbreaking 500 unit rumah di Kalimantan Timur.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, 500 unit rumah itu bakal dibangun oleh PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) lewat program Corporate Social and Responsibility (CSR) yang bakal dilaksanakan pada 27 Desember 2024.

"Tanggal 27 nanti yang kedua [CSR mendukung program 3 juta rumah] di Berau, akan mulai groundbreaking 500 rumah dan diberikan gratis kepada rakyat," tuturnya saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Adapun, komitmen BRAU membangun 500 unit rumah itu menyusul langkah Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma yang juga telah menyampaikan kesanggupannya membangun 250 unit rumah di wilayah Tangerang.

Selain Agung Sedayu dan Berau, Ara mengaku telah mengantongi komitmen perusahaan raksasa lain untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang bakal melaksanakan groundbreaking pada Januari 2025.

Tak bakal berhenti sampai di situ, sebelumnya Ara juga menjelaskan telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Daftar 7 Konglomerat yang Disebut Bakal terlibat program 3 juta rumah:

- Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)

- PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)

- Sinar Mas Group – Franky Widjaja

- PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu

- Pulauintan – Pui Sudarto

- PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki

- PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

(abr/abr)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 7 Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) untuk penyaluran kredit KPR dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Ara di Auditorium Kementerian PU, Senin (24/12).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan sejumlah bank penyalur KPR FLPP. Tercatat sekitar 7 Bank Nasional dan 33 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP.

Daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP tahun 2025

1. BPD Nagari
2. BPD Nagari Syariah
3. BPD Kalbar
4. Kalbar Syariah
5. BPD NTB Syariah
6. BPD Aceh Syariah
7. BPD Kalteng
8. BPD Kaltim
9. BPD Riau Syariah
10. BPD Jateng
11. BPD Jateng Syariah
12. BPD NTT
13. BPD Jatim
14. BPD DI Yogyakarta
15. Bank Mega Syariah
16. BPD Sulteng
17. BPD Papua
18. BPD Bengkulu
19. BPD Sumsel Babel
20. BPD Sumsel
21. Babel Syariah
22. BRI
23. BNI
24. Bank Mandiri
25. BSI
26. BJB
27. BJB Syariah
28. BTN
29. BTN Syariah
30. BPD Jambi
31. BPD Jambi Syariah
32. BPD Sulselbar
33. BPD DKI
34. BPD DKI Syariah
35. BPD Kalsel
36. BPD Kalsel Syariah
37. BPD Sulselbar Syariah
38. BPD Sumut
39. BPD Sumut Syariah
40. BPD Jatim Syariah

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Rencana investasi asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam tahap pembahasan. Proyek ini ditangani oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah. Demikian diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Maruarar menjelaskan bahwa ia akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut pada waktu yang tepat. Namun, hingga kini belum ada pembaruan terkait status rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada Pak Wamen. Kita tunggu saja," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (23/12/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo, menyatakan bahwa minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Qatar, Abu Dhabi, dan China masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di Indonesia.

"Qatar berencana membangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN yang juga menawarkan 1 juta unit, sementara China, secara terbuka, siap untuk mendukung keseluruhan proyek, bahkan mampu membangun 3 juta unit," jelas Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta pada Minggu (1/12).

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, juga menyatakan bahwa calon investor dari ketiga negara tersebut siap untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah guna merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang berada di China, dan ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, termasuk Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11).

"Ada rencana untuk menandatangani MoU, tetapi kami ingin memastikan bahwa semua itu jelas dan tidak menjadi beban bagi negara dan masyarakat di masa depan," tutupnya. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Jakarta: Kota Pangkalpinang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

Ada banyak perumahan yang tersedia di kota ini, mulai dari tipe komersil hingga subsidi. Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga serba Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang

Perumahan di Pangkal Pinang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Damai Lestari 15

Perumahan yang terletak di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Bangka Damai Lestari. Perumahan ini memiliki 203 rumah subsidi dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding beton, dan lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Nilam Permata Residence 2

Rumah ini berada di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dibangun oleh Plasma Jaya Perkasa, ada 131 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 36 meter persegi dan luas bangunan 78 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai dengan keramik, dan pondasi cor.

3. Perumahan Pondok Indah 11

Perumahan ini terletak di Tua Tunu, Gerunggang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 128 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

4. Cempaka Mas Residence

Rumah yang berada di Selindung, Gabek, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Wangka Wijaya Propertry. Ada 113 rumah tipe subsidi dengan harga Rp173 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi cor slop.

5. Perumahan Pondok Indah 9

Perumahan yang berada di Lontong Pancur, Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 82 rumah tipe komersil dengan Harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 112 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam slof.

(KIE)

Denpasar -

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(hsa/hsa)