Peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan. Dirinya meminta pengembang dan notaris yang tidak bertanggungjawab untuk di blacklist.

"Saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," kata dia.

(KIE)

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan regulasi prorakyat dan skema pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting," ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah proyek atau program yang luar biasa yakni 3 Juta Rumah di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan perencanaan yang baik pertama, harus diketahui lahannya dimana saja kemudian dipetakan, harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang juga harus responsif terhadap kebutuhan perumahan yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Program 3 Juta Rumah merupakan semangat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan dan juga kebutuhan akan rumah.

"Kalau pangan jelas, kita ingin mencapai swasembada pangan. Tapi juga papan, rumah, hunian, ini juga sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin lihat keluarga kita, anak-anak kita, generasi penuh kita, hidupnya baik dan berkualitas dimulai dari perumahannya juga. Kawasannya yang sehat, yang terjangkau juga harganya. Inilah kami, terutama kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman terus mencari alternatif atau solusi pembiayaan yang juga baik dan bisa akhirnya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia," kata AHY.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

"Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita," katanya kepada detikcom.

Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

"Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis," katanya.

Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

"Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

"Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya," katanya.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUNN) Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu memberikan keterangan pers bersama dalam rangka melindungi hak masyarakat dari developer dan notaris bermasalah, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir meminta Himbara melakukan black list terhadap developer dan notaris yang bermasalah dan saling berbagi data terkait untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan.

Erick juga mendorong BTN untuk melakukan percepatan penyelesaian sertipikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Hani Rustisiani menyampaikan, sisa makanan yang tersaji dalam program makan bergizi gratis (MBG) bisa dibawa pulang para murid ke rumah apabila mereka tidak menghabiskannya.

Hal itu dilakukan agar sisa makanan bisa dimakan kembali oleh para murid setelah mereka pulang sekolah sehingga tak ada makanan yang terbuang.

“Dibawa (makanannya). Mereka kan bawa tempatnya itu sendiri, terus pulang,” kata Hani kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Hani berujar, sejak masa uji coba MBG pada November 2024, murid SLB Negeri 5 Jakarta masih dalam proses menyantap menu yang disajikan.

“Ketika awal-awal, ada yang lama makannya, ada yang hanya makan nasinya sama lauknya, sayurnya tidak suka,” ungkap Hani.

Lambat laun, para murid akhirnya bisa menghabiskan santapan sayur yang tersaji dalam menu MBG.

Di lain sisi, pemberian susu juga masih dalam proses evaluasi untuk bisa rutin diterima murid SLBN 5 Jakarta.

Pasalnya, susu yang pernah dikirimkan pada masa uji coba sempat mengandung terlalu banyak glukosa.

Kandungan itu dinilai tidak baik untuk para murid berkebutuhan khusus sehingga Hani sempat menghadap pemerintah untuk meminta produk susu diganti dengan yang lebih murni.

“Kami juga sudah sampaikan bahwa anak-anak autis itu tidak boleh susu cokelat dan tidak boleh banyak glukosa, makanya kami evaluasi,” ujar Hani.

Saat ini, gizi pada susu digantikan pada protein yang bisa diperoleh dari kedelai berbentuk tahu atau tempe.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 197 siswa SLB Negeri 5 Palmerah, Jakarta, menerima MBG, Selasa (21/1/2025).

Pembagian MBG ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

Jakarta: Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di Selatan Jakarta. Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah.

Kawasan Parung sejatinya juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan suasana hunian yang nyaman juga asri. Dan yang lebih prospektif lagi, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan dengan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Berbagai keunggulan inilah yang menginspirasi Sakatama Development melalui anak usahanya PT Megah Anugerah Sakatama, salah satu pengembang properti mengembangkan perumahan di kawasan Parung bertajuk Aura Home.

Perumahan seluas 3,7 hektar ini menawarkan kemudahan akses ke berbagai fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan, berbagai retail modern serta pasar tradisional, serta aksesibilitasnya yang mudah.

Direktur Utama Sakatama Development Henry Firtanto mengatakan konsep pengembangan akan mengedepankan kenyamanan yang diimplementasikan dengan konsep hunian modern dan keselarasan dengan alam.

"Konsep ini lantas dikolaborasikan dengan desain bangunan modern resort yang menawarkan perpaduan antara estetika modern, kenyamanan, dan keharmonisan dengan lingkungan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang pembangunannya terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

"Karena itu, kami sangat optimis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar dia.


Henry menjelaskan setiap rumah mengusung konsep efisiensi bangunan optimal yang diterjemahkan dengan memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Sebagai contoh, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

General Manager Project Aura Home Masykur mengungkapkan perumahan ini memiliki tiga pilihan rumah dengan desain berbeda, seperti tipe 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta 7 (LB116 M2/LT105 M2). Sementara, harga yang ditawarkan mulai dari Rp990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama Andhika Fajri menjelaskan pemilihan tipe-tipe rumah telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor, khususnya terkait kebutuhan ideal dari target pasar para home seeker di kawasan Parung dan kawasan sekitar.

Rumah Tipe 6 Standard sangat ideal untuk keluarga muda yang menginginkan hunian nyaman dengan harga terjangkau. Sementara, Tipe 6 Plus menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas untuk mengakomodir berbagai aktivitas.

Adapun, Tipe 7 sangat cocok untuk keluarga besar yang menginginkan hunian mewah dengan ruangan maksimal. Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya.

“Dalam kondisi aktual, Parung merupakan kawasan hunian potensial dengan berbagai keunggulan. Selain pembangunan infrastruktur yang terus melesat, juga didukung ekonomi yang bertumbuh sehingga berdampak positif pada permintaan hunian dan pertumbuhan harga yang terus meningkat,” jelas Andhika.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.