mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekan tombol simbolis saat meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen, BPS, BP Tapera, dan BTN sebagai bank pelaksana, yang menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Pemerintah bagi seluruh segmen masyarakat tidak hanya guru tapi juga tenaga kerja Indonesia, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan serah terima secara simbolis untuk program perumahan subsidi untuk guru.

Ada 250 unit rumah yang telah diserahterimakan kunci yang secara simbolis dilakukan di kawasan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 250 unit rumah itu tersebar di Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Ara berharap, para pengembang dapat membangun rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terlebih lagi, masih banyak guru yang masuk kategori MBR.

"Sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas. Ini yang akan kita doakan," katanya dalam acara serah terima kunci untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Sesudah rumah untuk guru, nantinya juga akan ada 20.000 rumah yang disiapkan untuk tenaga migran, 10.000 untuk bidan, 15.000 untuk perawat, dan tenaga kesehatan 5.000. Ke depan juga akan rumah yang disiapkan untuk petani dan nelayan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk para guru Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Penyediaan rumah untuk guru dilakukan dengan kerja sama lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tutur Nixon.

Nantinya akan ada 20.000 unit rumah atau senilai Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini.

Dalam acara serah terima ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyediakan rumah untuk masyarakat, termasuk guru. Ara mengatakan, ada 20 ribu unit rumah yang akan diserahkan untuk para guru.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Video Menteri Ara Serahkan 250 Unit Rumah Subsidi Guru, Pesan Tepat Sasaran

Video Menteri Ara Serahkan 250 Unit Rumah Subsidi Guru, Pesan Tepat Sasaran

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Eternal Village di Cengkong, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Ara mengapresiasi pengembang Eternal Village karena masyarakat merasa puas dengan kualitas hunian yang mereka tempati.

“Saya senang melihat pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat harus mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas, apalagi ini adalah rumah pertama mereka dengan masa cicilan bertahun-tahun. Bayangkan jika rumah yang mereka dapatkan tidak memenuhi standar, tentu akan sangat mengecewakan,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap lebih banyak pengembang yang berkomitmen menghadirkan rumah subsidi berkualitas, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki hunian layak dan terjangkau.

“Jika pengembang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, rumah subsidi pun bisa berkualitas baik, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Ara mengapresiasi peran Bank BTN sebagai bank penyalur KPR subsidi, yang memungkinkan masyarakat tanpa slip gaji, seperti pedagang, untuk mendapatkan fasilitas cicilan rumah subsidi.

Salah satu penghuni Eternal Village, Muhammad Azzam (31), mengaku puas dengan rumah yang telah dihuni sejak 2021.

“Saat survei di tahun 2020, saya sengaja datang saat musim hujan, dan perumahan ini terbukti tidak banjir. Itu membuat saya semakin yakin membeli rumah di sini. Dengan DP Rp 3 juta, saya bisa memiliki rumah seharga Rp 160 jutaan dengan cicilan Rp 1,15 juta per bulan selama 15 tahun. Alhamdulillah, rumahnya bagus, jalan sudah dicor, saluran air aman, dan lokasinya strategis,” ungkapnya.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Adhimix Precast Indonesia ini menyediakan fasilitas lengkap, termasuk musholla dan ruang terbuka hijau. Ke depan, pengembang berencana membangun masjid dan taman bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau lokasi rumah subsidi Eternal Village di Cengkong, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Tinjauan ini dilakukan Ara yang didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ara tiba di lokasi perumahan subsidi tersebut sekitar pukul 16:40 WIB.

Pada saat kunjungannya, dia berdialog dengan Muhammad Azzam (31) sebagai salah satu penghuni dari perumahan subsidi itu.

Ara bertanya pada Azzam bagaimana kondisi rumahnya sejak ditempati pada tahun 2020 tersebut apakah bermasalah atau tidak.

“Gimana bangunannya ada retak-retak atau apa 5 tahun ini?” tanya Ara.

“Aman, bagus ya, tebal, airnya bagus,” ungkap Azzam yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media massa tersebut.

Ara pun meminta Azzam agar melapor langsung dirinya apabila terjadi masalah di Eternal Village.

Setelah mengunjungi Eternal Village, Ara melanjutkan perjalanan menuju perumahan lainnya di Karawang.

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara bertemu dengan penghuni rumah komersial Shanaya Bintang Residences, Midi, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Ara berdialog dengan salah seorang penghuni rumah komersial tersebut bernama Midi (39).

Midi merupakan seorang penjual batagor yang justru bisa memiliki rumah komersial seharga Rp 450 juta itu.

“Nyicil berapa sebulan? Banknya? Lancar enggak jualannya? Masih bisa ada tabungan buat keluarga? Buat anak sekolah?,” tanya Ara.

“Sebulan Rp 3,5 juta, Bank BTN. Alhamdulillah lancar. Ada tabungan untuk keluarga dan anak bersekolah,” ungkap Midi.

Menurut Ara, Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan soal perumahan bagi masyarakat.

“Jadi, inilah Bapak Prabowo, sangat mengedepankan sekali perumahan,” tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk masa depan generasi Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional, termasuk APBN.

Misbakhun pun menyesalkan kritik yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk dari Bank Dunia, terhadap program MBG.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun seperti dilansir Antara, Sabtu (22/3/2025).

Ia menilai kekhawatiran terhadap MBG terlalu dibesar-besarkan dan justru digunakan untuk mendistorsi persepsi publik terhadap kondisi fiskal.

"Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, fiskal kita terganggu," ujarnya.

Meski dikritik, Misbakhun menyebut MBG sebagai program ikonis Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya usia TK hingga SD, demi mencegah stunting dan membentuk generasi sehat dan kuat secara fisik maupun mental.

"Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Misbakhun menilai MBG sebagai program mulia yang terus disudutkan.

Menurutnya, MBG tidak akan membebani APBN karena didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

"Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan lewat peningkatan kepatuhan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," katanya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya