Dinas Perumahan DKI: Penghuni Rusun di Jakarta Nunggak hingga Rp 95,5 M
Dinas Perumahan Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Hitungan tunggakan itu terakumulasi hingga 31 Januari 2025. [332] url asal
#pemprov-jakarta #jabodetabek #rusunawa #dinas-perumahan #kelancaran-pengelolaan-rusunawa #nunggak #paksa #uprs #penghuni-rusun #kementerian-bumn-pkp #jumlah-tunggakan-pembayaran-rusunawa #kawasan-permukiman-dk
(detikFinance) 06/02/25 12:33
v/26551/
Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.
"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.
"Jadi semua UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.
Di sisi lain, Meli mengungkap faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama yakni sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.
"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.
Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.
Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov Jakarta akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.
"Bagi yang layak dibantu, kami akan terus mempertahankan mereka. Namun, bagi yang tidak layak, kami akan lakukan eksekusi (penindakan)," tegasnya.
Simak juga Video 'Kementerian BUMN-PKP Bakal Bangun Rusun TOD di Lahan Idle':
(bel/idn)
Diversifikasi Pangan Lokal untuk Makan Bergizi Gratis
Selain menyediakan makanan bergizi, program MBG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya diversifikasi pangan. [1,025] url asal
#makan-bergizi-gratis #pangan-lokal #diversifikasi-pangan #reformasi #mbg #bumn #pemerintah #bergizi #indonesia #diversifikasi #gula #international-diabetes-federation #asupan-gizi #prabowo-subianto #bpom #kementeria
(detikFinance) 05/02/25 16:10
v/26318/
Jakarta - Pelaksanaan program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk koordinasi antar pemerintah pusat-daerah serta kerja sama dengan sektor privat melalui BUMN-BUMD dan pihak lainnya. Namun sayangnya dalam mendukung program ini, kebutuhan beras sebagai sumber pangan utama disiapkan melalui skema impor. Hal ini dikarenakan Indonesia belum mencapai swasembada beras sejak era Reformasi. Data yang dirilis BPS menyebutkan pada 2024, impor beras meningkat sekitar 47,38 persen atau mencapai 4,52 juta ton, menjadikannya angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Kebijakan impor beras menjadi langkah strategis di tengah penurunan produksi beras pada 2024. Data BPS memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk hanya sekitar 30.34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757.13 ribu ton atau 2.43 persen apabila dibandingkan produksi beras pada 2023 sebesar 31.10 juta ton.
Menurunnya produksi beras dalam negeri tentu tidak akan mampu mendukung program MBG secara berkelanjutan. Apabila pemerintah tidak memfokuskan pengembangan melalui kebijakan afirmatif di sektor hulu, maka program MBG yang memiliki tujuan mulia untuk menyongsong generasi emas akan terus terikat dengan impor beras.
Selain menurunnya produksi beras nasional, hasil publikasi BPS pada 2024 menyatakan bahwa kondisi sektor hulu pertanian Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Luasan panen padi pada 2024 diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare, bahkan turun lebih jauh dibandingkan luas panen pada 2022, yaitu 10.45 juta hektare.
Luasan lahan panen yang terus mengalami penurunan dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan infrastruktur lainnya. Diperlukan regulasi khusus untuk melindungi lahan-lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan semakin masif. Regulasi ini harus mampu memastikan bahwa setiap jengkal lahan pertanian dipertahankan untuk mendukung swasembada pangan, menjaga ekosistem agraria, dan melindungi masa depan generasi penerus bangsa dari krisis pangan global.
Popularitas Beras
Saat ini popularitas beras sebagai bahan pokok utama sangatlah masif, bahkan ada frasa "belum makan kalau belum makan nasi" --ungkapan tersebut sangat akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Frasa ini mencerminkan budaya yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok utama dan tak tergantikan dalam banyak keluarga. Ungkapan ini juga menunjukkan kuatnya ketergantungan terhadap nasi, yang pada akhirnya menantang upaya diversifikasi pangan di Indonesia.
Tingginya popularitas beras sebagai sumber pangan utama masyarakat Indonesia tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada 2022, yang mencatat bahwa 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Menurut Irawan (2023), dominasi beras dalam pola konsumsi karbohidrat masyarakat tidak lepas dari kebijakan afirmatif yang diterapkan oleh pemerintah.
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi terbaik, tetapi juga membuka peluang untuk mengenalkan keberagaman sumber pangan lokal. Dalam upaya menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan, program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.
Urgensi Diversifikasi
Diversifikasi pangan merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Alternatif sumber pangan seperti kentang, ubi, sagu, dan jagung memiliki potensi besar untuk menggantikan ketergantungan pada beras. Bahan-bahan ini tidak hanya kaya akan nutrisi dan mudah dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga mengandung karbohidrat yang setara dengan nasi dengan kadar gula yang lebih rendah, sehingga lebih baik bagi kesehatan.
Urgensi diversifikasi pangan semakin nyata mengingat tingginya prevalensi diabetes di Indonesia. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, yaitu 19,5 juta orang pada 2021, yang diprediksi akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045. Kondisi ini menjadikan diabetes sebagai ancaman serius yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan, mengingat dampaknya yang luas sebagai "ibu dari segala penyakit."
Diversifikasi pangan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko diabetes sekaligus menciptakan pola konsumsi pangan yang lebih sehat dan beragam bagi masyarakat. Diversifikasi ini tidak hanya mendukung kesehatan para generasi muda, tetapi juga memberdayakan petani lokal, mengurangi beban impor beras, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan mengintegrasikan sumber daya lokal ke dalam program, MBG dapat menjadi solusi yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi muda, tetapi juga bagi perekonomian petani dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui MBG dengan memanfaatkan keberagaman sumber karbohidrat utama juga dapat mempromosikan diversifikasi pangan sejak dini kepada generasi muda. Diversifikasi pangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber karbohidrat saja, seperti beras, sehingga secara tidak langsung dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan berbagai sumber pangan lokal, risiko kelangkaan pangan akibat gagal panen atau gangguan pasokan dapat diminimalkan.
Perencanaan yang Matang
Selain menyediakan makanan bergizi, MBG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum tentang pentingnya diversifikasi pangan. Kampanye yang melibatkan siswa dan masyarakat luas tentang manfaat kesehatan dan keberlanjutan bahan pangan lokal dapat menciptakan perubahan budaya konsumsi yang lebih sehat dan beragam di masa depan.
Diversifikasi pangan tidak hanya memberikan alternatif karbohidrat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pola makan sehat di kalangan anak-anak. Dengan mengintegrasikan bahan pangan lokal seperti ubi, sagu, dan jagung ke dalam menu program MBG, siswa dapat diperkenalkan pada sumber makanan yang lebih sehat dan kaya nutrisi sejak dini.
Selain itu, melalui diversifikasi pangan lokal dalam setiap menu MBG, juga memberikan dampak ekonomi bagi petani lokal di daerah. Pemerintah dapat menjadikan program ini sebagai sarana memperkuat ketahanan pangan dengan memberdayakan sektor pertanian lokal, menciptakan pasar baru bagi hasil panen mereka, dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, diversifikasi sumber karbohidrat dalam program MBG memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda. Namun, keberhasilan program ini memerlukan perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang berpihak pada sektor pangan lokal, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Ricky Noor PermadiAnalis Kebijakan Ahli Pertama Puslatbang KDOD LAN RI
Ingin Jadi Mitra Program 3 Juta Rumah, REI: Kok Kita Nggak Diajak?
Pemerintah Indonesia upayakan Program 3 Juta Rumah dengan melibatkan investor asing dan lokal. Sektor properti diharapkan jadi pendorong ekonomi nasional. [573] url asal
#program-3-juta-rumah #investasi-properti #pengembang-lokal #investor-asing #investor #pengembang #rumah #perumahan #pemerintah #joko-suranto #g2g #pajak #kerajaan #realisasi-program-3-juta-rumah #keluarga #pembiayaa
(detikFinance) 05/02/25 15:00
v/26227/
Jakarta - Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.
Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.
"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).
Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.
Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.
Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.
"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.
"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.
(dhw/dhw)
Ingin Jadi Mitra Program 3 Juta Rumah, REI: Kok Kita Nggak Diajak?
Pemerintah Indonesia upayakan Program 3 Juta Rumah dengan melibatkan investor asing dan lokal. Sektor properti diharapkan jadi pendorong ekonomi nasional. [573] url asal
#program-3-juta-rumah #investasi-properti #pengembang-lokal #investor-asing #investor #pengembang #rumah #perumahan #pemerintah #joko-suranto #g2g #pajak #kerajaan #realisasi-program-3-juta-rumah #keluarga #pembiayaa
(detikFinance) 05/02/25 11:45
v/27156/
Jakarta - Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.
Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.
"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).
Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.
Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.
Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.
"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.
"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.
(dhw/dhw)
Program Makan Bergizi Gratis Jangan Korbankan Anggaran Pelayanan Dasar Publik
Makan Bergizi Gratis adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran K.L yang juga tidak kalah pentingnya. Djoko... | Halaman Lengkap [1,953] url asal
#apbn #transportasi #anggaran #pemangkasan-anggaran #makan-bergizi-gratis
(SINDOnews Ekbis) 05/02/25 09:01
v/26165/
Djoko SetijowarnoAkademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.
Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.
Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).
Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.
Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .
Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.
Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Arah kebijakan 2045
Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Program Utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, dan Pertahanan dan Keamanan. Sementara program pendukung hanya Pendidikan dan kesehatan.Infrastruktur dan transportasi tidak dimasukkan sebagai program pendukung. Apakah bisa efektif program utama dan pendukung tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi? Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai. Pada akhirnya, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.
Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.
Anggaran subsidi transportasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12,39 triliun bersumber Kementerian Perhubungan Rp4,49 triliun (35,7%) dan Kementerian Keuangan Rp7,9 triliun (64,3%). Subsidi transportasi bersumber Kemenhub untuk Perhubungan Darat Rp1,49 triliun (Angkutan Perkotaan 11 Kota Rp 500 miliar), Perkeretaapian Rp200,09 miliar, Perhubungan Udara Rp750 miliar, dan Perhubungan Laut Rp 1,95 triliun. Sementara, yang melalui DIPA Kemenkeu diperuntukkan subsidi PSO Perkeretaapian Rp4,7 triliun dan subsidi PSO Transportasi Laut Rp3,2 triliun. Sebaiknya semua anggaran subsidi transportasi dialihkan ke DIPA Kemenkeu.
Pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara, angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.
Dampak angkutan umum
Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.Demikian juga yang disampaikan Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan, bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40%, dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.
Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktivitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya. Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp 1.060.000 (34 persen) dari pendapatan bulanan.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Berdasarkan Studi Tingkat Kemanfaatan Layanan Trans Jateng di Koridor Purwokerto ? Purbalingga dan Kutoarjo ? Magelang yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, besarnya pengeluaran transportasi per bulan pengguna Bus Trans Jateng sebelum menggunakan Bus Trans Jateng, 28 persen - 31 persen. Setelah menggunakan Bus Trans Jateng menjadi 9 persen - 15 persen (penurunan 50 persen).
Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, alokasi BBM terbesar digunakan terbanyak oleh kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor) dan angkutan barang 45. Sisanya 3% digunakan oleh transportasi umum. Negara ini perlu melakukan penghematan BBM, lantaran sekarang 50% lebih BBM sudah impor. Satu-satunya yang dapat dilakukan itu adalah memperbanyak layanan transportasi umum di seluruh pelosok negeri. Agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi BBM dari APBN berkurang.
Jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Sebanyak 62% penumpang beralih dari sepeda motor ke Bus BTS (Direktorat Angkutan Jalan, 2023). Mayoritas pengguna Bus BTS adalah perempuan, pekerja (buruh), lansia, disabilitas dan anak-anak.
Jika semua kawasan permukiman yang dibangun perumahan disertai layanan angkutan umum dapat dipastikan tidak akan banyak lagi perumahan yang mangkrak.
Ketegasan Presiden untuk hemat anggaran perawatan jalan
Karut-marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik (Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kemenhub, Kemen. PU, Kepolisian RI, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kemendagri, Kemen. BUMN, Kemen. ESDM, dan Bappenas).Sejak 2017, Kementerian Perhubungan sudah memulai melakukan pembenahan, namun selalu gagal karena ada penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan presiden. Karut-marut angkutan logisitk segera dibenahi supaya anggaran pemeliharaan jalan tidak selalu meningkat setiap tahun.
Truk ODOL sudah merusak jalan. Data Kemen. PUPR (2016) menyebutkan Rp43 triliun digunakan untuk perawatan jalan yang semetinya saat itu hanya Rp29 triliun sudah cukup. Jika permasalah truk over dimension overload (ODOL) bisa dibereskan, dapat menghemat anggaran perawatan jalan dan dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten/kota melalui Inpres Jalan Daerah.
Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer. Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kemantapan untuk jalan jalan kota/kabupaten 62%. Jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap (jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat) adalah 38%.
Masalah lainnya soal jalan rusak, dari data yang dia himpun Perum Damri (2021), ada 14 persen ruas total jaringan jalan yang dilalui Angkutan Jalan Perintis dalam kondisi rusak. Jalan terpanjang yang kondisinya rusak terdapat di Sulawesi Selatan. Kerusakan jalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan.
Berdasarkan data Perum Damri (2024), terdapat 34 trayek angkutan jalan perintis ke kawasan permukiman transmigrasi. Prov. Sulawesi Tenggara 1 trayek, Prov. Sumatera Utara 1 trayek, Prov. Gorontalo 3 trayek, Prov. Maluku 3 trayek, Prov. Papua Barat Daya 2 trayek, Prov. Papua 1 trayek, Prov. Papua Selatan 7 trayek, Prov. Maluku Utara 3 trayek, Prov. Sulawesi Barat 1 trayek, Prov. Kepulauan Riau 2 trayek, dan Prov. Jambi 9 trayek.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membantu memperlancar Angkutan Jalan Perintis. Sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan tahapan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang dilewati angkutan jalan perintis termasuk ke kawasan transmigrasi.
Jika jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap berkurang, maka distribusi barang dan orang akan lebih lancar. Trayek angkutan barang perintis akan bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru 9 trayek angkutan barang perintis, mau menambah trayek angkutan barang terkendala banyak jalan rusak. Program angkutan barang perintis untuk melanjutkan distribusi barang yang diangkut Tol Laut.
Tol laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan disparitas harga barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir, mengurangi angka pengangguran, membangun infrastruktur, dan membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Keberadaan angkutan Tol Laut baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah singgahan kapal tol laut. Belum mengapai daerah pedalaman, sehingga perlu diperbanyak angkutan barang perintis. Juga menggapai pulau-pulau kecil sekitarnya (seperti di Prov. Maluku Utara, Prov. Maluku, Prov. Papua Barat Daya, Kab. Pangkajene Kepulauan), sehingga diperlukan subsidi feeder kapal tol laut.
Anggaran keselamatan jangan dihilangkan
Angka kecelakaan tinggi, korban terbanyak di usia produktif. Korea Selatan butuh 20 tahun untuk bisa turun 60 persen angka kecelakaan. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 ? 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48%. Kelompok usia produktif 25 ? 55 tahun sebesar 39,26%. Setiap jam 4 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Anggaran operasional Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tidak memenuhi kebutuhan.Anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui infrastructure maintenance operation (IMO) selalu berkurang setiap tahun. Padahal panjang jaringan kereta bertambah setiap tahu, jika hal ini begini terus akan rawan kecelakaan di perkeretapian.
Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada.
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia.
Mimpi Indonesia Maju
Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.Negara maju adalah negara yang sudah memiliki jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, jalur pesepeda, akses layanan transportasi bagi disabilitas dan lansia bagus. Pejabat dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. lantaran, jangkauan layanan angkutan umum perkotaan sudah bisa mengcover 90% wilayah, seperti halnya angkutan umum di Jakarta (walau belum banyak yang beralih ke angkutan umum).
Angka kecelakaan rendah, partisipasi masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas cukup tinggi, akses jaringan jalan kabupaten/kota mantap dan pelayanan angkutan umum sampai ke pelosok negeri.
Program MBG sangat baik, namun harus selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.
Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih.
Menteri Ara Sebut Pandu Sjahrir 'Bos' Danantara, Sinyal jadi Badan Pelaksana?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara dengan gamblang menyebut Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ Danantara. [305] url asal
#danantara #ruu-bumn #modal-danantara #pengawas-danantara #pelaksana-danantara #pandu-sjahrir #maruarar-sirait #tugas-dan-fungsi-danantara #danantara #badan-pengelola-investasi #bumn #muliaman-hadad
(Bisnis.Com) 04/02/25 16:52
v/26043/
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sebagai ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.
Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.
Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.
“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).
Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.
Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.
“Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus,” ujar salah satu sumber pada November 2024.
Di sisi lain, merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN, pemerintah dan DPR mengatur organ BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.
Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara terdiri atas dua orang dari unsur profesional yang akan duduk sebagai Kepala dan Anggota Badan Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana akan dibantu enam orang Direktur Eksekutif.
Sedikitnya ada tiga persyaratan khusus untuk menjabat Badan Pelaksana BPI Danantara yakni berusia maksimal 60 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta berpengalaman atau ahli di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.
Hashim Sebut Program Tiga Juta Rumah Bantu Atasi "Oversupply" Semen
Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025. [424] url asal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah kelebihan pasokan yang tak diimbangi permintaan (oversupply) di industri semen domestik saat ini.
"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," kata Hashim dikutip dari Antara, Selasa (4/1/2025).
Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang energi dan industri.
Program 3.000.000 rumah, kata Hashim, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena akan memberikan efek pengganda ekonomi yang mendongkrak konsumsi masyarakat.
"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah," katanya.
Di samping itu, kemarin pihaknya bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1.000.000 dan mungkin lebih.
"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar dia.
Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.
"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen 'kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN Semen Indonesia Group (SIG) Donny Arsal mengatakan bahwa perseroan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance) sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.
SIG, kata Donny, berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).
Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.
”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah daripada emisi karbon dibandingkan semen konvensional," kata dia.
Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke sustainability linked loan (SLL). SIG juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik untuk dekarbonisasi.
"Komitmen dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi)," ujarnya.
Hashim sebut program 3 juta rumah bantu atasi "oversupply" semen
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan ... [421] url asal
Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah kelebihan pasokan yang tak diimbangi permintaan (oversupply)di industri semen domestik saat ini.
"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," kata Hashim dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang energi dan industri.
Program 3.000.000 rumah, kata Hashim, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena akan memberikan efek pengganda ekonomi yang mendongkrak konsumsi masyarakat.
"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah," katanya.
Di samping itu, kemarin pihaknya bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1.000.000 dan mungkin lebih.
"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar dia.
Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.
"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen 'kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN Semen Indonesia Group (SIG) Donny Arsal mengatakan bahwa perseroan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance) sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.
SIG, kata Donny, berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).
Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.
”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah daripada emisi karbon dibandingkan semen konvensional," kata dia.
Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke sustainability linked loan (SLL). SIG juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik untuk dekarbonisasi.
"Komitmen dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi)," ujarnya.
Luhut: UEA siap kerja sama untuk energi hijau, perumahan, pertahanan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai ... [441] url asal
Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai sektor termasuk energi hijau, infrastruktur perumahan, serta pertahanan di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Luhut setelah bertemu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui.
"Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” kata Luhut dalam pernyataan DEN yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, terkait pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/1).
Di sektor energi hijau, kata Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama, di mana UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan 3 juta rumah di Indonesia.
“Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW," kata Luhut.
Dalam bidang pertahanan, ungkap Luhut, UEA menyatakan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.
Sementara itu, keterangan resmi DEN diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang diinisiasi oleh MBZ, Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.
“Kami juga membahas perkembangan beberapa proyek strategis, termasuk RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta yang hampir rampung, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi,” kata dia.
Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa investasi UEA juga mencakup pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, dan pendirian International Mangrove Research Center di Bali.
Selain program-program itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.
"Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
Hashim Pede Ekonomi Tumbuh 9 Persen Berkat Makan Bergizi Gratis
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen. [255] url asal
#pertumbuhan-ekonomi #hashim-djojohadikusumo #ekonomi #makan-bergizi-gratis
(CNN Indonesia) 01/02/25 08:40
v/24826/
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen.
Hashim mengatakan pemerintah memfokuskan anggaran untuk program-program yang bisa memicu perputaran ekonomi di beragam sektor. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan.
Dia berkata Bappenas pernah memprediksi MBG akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,83 persen dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah pun menambah anggaran program itu dengan harapan ekonomi tumbuh lebih tinggi.
"Ditambah Rp100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95 persen atau 2 persen. Kenapa? Karena uang ini sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan," ujar Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).
Selain MBG, pemerintah juga berfokus pada program 3 juta rumah rakyat per tahun. Menurutnya, program itu akan menggerakkan roda perekonomian di daerah.
Program itu akan memberi stimulus ekonomi terhadap 185 bidang karena permintaan terhadap barang-barang pendukung perumahan. Misalnya, permintaan 3 juta ton besi, 15 juta ton semen, hingga 15 juta tempat tidur.
"Ini akan nanti jadi stimulus dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5 persen per tahun ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah (pertumbuhan ekonomi) 9 persen saya sudah buktikan, Pak," ujarnya.
Prabowo, sambung Hashim, juga getol memangkas anggaran seremonial di semua kementerian. Dia juga memerintahkan BUMN untuk memesan keperluan, seperti kapal, di dalam negeri agar industri nasional bergerak.
"Saya semakin optimis, semakin yakin, kita bisa capai minimal 8 persen, maksimal 9-10 persen," ujar Hashim.
30 Ribu UMKM Daftar Jadi Mitra Makan Bergizi Gratis
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan setidaknya lebih dari 30 ribu UMKM telah mendaftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). [234] url asal
#umkm #makan-bergizi-gratis #program-pemerintah #kur #kredit-usaha-rakyat #makan-bergizi #sepengetahuan #akses-pembiayaan #kredit-usaha #badan-gizi-nasional #rakyat #ribuan #bergizi-gratis #kemampuan-umkm #mitra-mak
(detikFinance) 31/01/25 18:38
v/24686/
Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan setidaknya lebih dari 30 ribu UMKM telah mendaftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri baru mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 lalu.
Maman mengaku ada antusiasme UMKM untuk mendaftar sebagai mitra MBG. Menurut dia, ada sekitar 30 ribuan UMKM yang telah mendaftar sebagai mitra MBG. Nantinya, UMKM yang telah mendaftar tersebut akan dikurasi kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Sepengetahuan saya ya, seminggu yang lalu, kurang lebih udah ada 30-an ribu yang mendaftar. Tapi itu kan nanti diverifikasi oleh Badan Gizi, dikurasi," kata Maman saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Maman menjelaskan nantinya BGN akan memeriksa kemampuan UMKM dalam beberapa hal, seperti kesanggupan menyediakan menu hingga permodalannya. Dari Kementerian UMKM sendiri, Maman menyebut telah menyiapkan kemudahan untuk menjadi mitra MBG, salah satunya melalui akses pembiayaan.
Apabila UMKM sudah resmi menjadi mitra MBG, pihaknya akan mengecek kemampuan finansialnya. Jika tidak mampu, UMKM akan diberikan kemudahan akses permodalan, melalui program-program bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Nanti kalau misalnya sudah diokekan dengan Badan Gizi, kita akan cek apakah UMKM ini punya kemampuan finansial untuk memberi modal usaha. Kalau memang yang tidak mampu, yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support lewat melalui Bank Himbara kita, melalui program KUR. Dan itu udah kita siapkan semua," terang Maman.
(acd/acd)
Hashim Sebut Prabowo Tambah Anggaran Makan Gratis dari Efisiensi Rp 306 T
CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilakukan pemerintah. [314] url asal
#prabowo-subianto #hashim-djojohadikusumo #makan-bergizi-gratis #apbn-2025 #anggaran-makan-bergizi-gratis #papar #tambahan-biaya #cnbc-indonesia #prabowo #kementerian-ppn #makan-bergizi #soal-rencana-tambahan-ang
(detikFinance) 31/01/25 16:25
v/24644/
Jakarta - CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilakukan pemerintah. Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan dirinya diberi tahu bahwa anggaran tambahan MBG akan dipenuhi dari efisiensi anggaran Rp 306 triliun yang dilakukan pemerintah.
Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal penghematan APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun. Sementara itu, MBG butuh anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk memperluas cakupan penerimanya, angka tersebut sesuai dengan hitungan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pak Prabowo akan ambil (tambahan biaya MBG) dari anggaran yang dipangkas, dipangkas Rp 306 triliun dan bisa lebih besar lagi, karena ini tak masuk dari dividen BUMN," beber Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).
Pria yang juga diangkat menjadi Utusan Khusus di Bidang Iklim dan Energi itu mengatakan, Prabowo sudah paham bila uang pemerintah dipangkas dan ditahan pengeluarannya pasti akan menyebabkan kontraksi atau pelemahan ekonomi.
Namun, menurutnya bila uang yang ditahan penggunaannya tadi dibelanjakan untuk program prioritas seperti MBG, justru uang itu akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dan memutar roda ekonomi.
"Dia tahu kalau uang tidak di-spend dan dikucurkan, dan dibelanjakan, itu pasti akan sebabkan kontraksi. So, walaupun uang diambil dari program-program, tapi itu akan dibelanjakan untuk program-program strategis," beber Hashim.
Menurutnya, berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, dari anggaran MBG yang semula Rp 71 triliun pada 2025 dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,83%. Nah, apabila ditambah dengan anggaran Rp 100 triliun untuk 2025, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan dorongan 1,95%-2%.
"Kalau ditambah Rp 100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% atau 2%. Kenapa? Karena uang ini akan disuntik kepada pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan untuk beli telor, beli ayam, beli sayuran kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung dan sebagainya," papar Hashim.
Saksikan Live DetikSore :