Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.
Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.
Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.
Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.
Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.
Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.
Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.
Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.
Damkar Parepare Evakuasi Ular Berbisa Black Boiga Masuk Rumah Warga
Damkar Parepare evakuasi ular Black Boiga berbisa berukuran 1,5 meter dari permukiman warga. Warga diimbau melapor jika menemukan hewan berbahaya. [449] url asal
#damkar-parepare #ular-berbisa #black-boiga #ular-berbisa-di-parepare #parepare #sulawesi-selatan #isolasi #ular-jenis-black-boiga #bksda #korban #rescue #jenis-black-boiga-sulawesi #ular #kelurahan-galung-maloang
(detikFinance) 28/04/25 17:30
v/49329/
Parepare - Damkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi ular jenis Black Boiga saat masuk permukiman warga. Ular hitam berbisa tersebut diamankan setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.
Ular berukuran 1,5 meter itu muncul di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare pada Minggu (27/4) sekitar pukul 21.00 Wita. Damkar Parepare yang menerima laporan pun turun ke lokasi.
"Tim damkar mengevakuasi ular hitam berbisa dekat permukiman warga. Panjangnya sekitar 1,5 meter," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4/2025).
Pato mengatakan ular hitam itu termasuk binatang yang membahayakan. Tim Damkar melakukan evakuasi karena ular itu meresahkan warga.
"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," katanya.
Ular itu tidak hanya berkeliaran di pohon tapi sempat memasuki rumah warga. Warga pernah menemukan kulit ular di dalam rumahnya.
"Sebelum dia naik di pohon itu sebenarnya sudah masuk di rumahnya warga. Bahkan ada ditemukan kulit itu ada di dalam rumahnya warga. Dia ganti kulit di dalam rumah," ujarnya.
Pato melanjutkan Damkar melakukan evakuasi dengan menggunakan stik penangkap ular. Saat tiba di lokasi, tim Damkar dengan mudah menangkap ular karena terlihat bergelantung di pohon.
"Kita pakai stik ular namanya. Karena kan begitu kita tiba, hewannya kelihatan di atas pohon," ucap dia.
Tim damkar kemudian membawa ular itu ke penangkaran milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Parepare. Ular itu diamankan dalam botol dengan mulut terikat isolasi.
"Kita bawa ke penangkarannya di BKSDA," imbuh dia.
Dia mengimbau warga agar segera melaporkan jika ada hewan berbahaya yang berkeliaran di sekitar pemukiman. Pato mengatakan tim Damkar selalu siaga untuk melakukan penyelamatan.
"Kita imbau agar warga melapor cepat kalau ada ditemukan hewan berbahaya. Jangan sampai nanti ada korban," pungkasnya.
(sar/hsr)
Kronologi Buaya 4 Meter Masuk Permukiman Warga di Pangkep Dievakuasi
Petugas Damkar Pangkep evakuasi buaya 4 meter yang masuk permukiman. Penangkapan berlangsung sulit, namun berhasil tanpa ada petugas yang terluka. [364] url asal
#evakuasi-buaya #damkar-pangkep #buaya-di-pangkep #bksda-sulsel #pangkep #sulsel #buaya #kebakaran #sulawesi-selatan #kronologi-buaya-4-meter #petugas-damkar-pangkep #kecamatan-labakkang #bksda #hizbul-wathan #imbuh
(detikFinance) 28/04/25 14:30
v/49328/
Pangkep - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi buaya berukuran 4 meter yang masuh permukiman warga. Petugas kesulitan saat melakukan penangkapan karena buaya itu melakukan perlawanan.
Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga hingga kabur ke areal persawahan.
"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).
Damkar Pangkep yang mendapat laporan kemudian mengerahkan 9 petugas ke lokasi. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.
"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujarnya.
Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.
"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.
Aksi Damkar Pangkep mengevakuasi buaya turut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati buaya tersebut.
"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," ujarnya.
Hizbul mengatakan Damkar Pangkep rencananya akan menyerahkan buaya tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel. Pihaknya sementara berkoordinasi terkait hal ini.
"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," imbuh Hizbul.
(sar/asm)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.
"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.
Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.
Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.
"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.
Bau Tak Sedap dari Gunungan Sampah di Pasar Gedebage Tercium hingga Permukiman
Tumpukan sampah di belakang Pasar Gedebage mengganggu kenyamanan warga Panghegar Permai dengan bau tak sedap yang menyengat. Halaman all [260] url asal
#pasar-gedebage #tumpukan-sampah #bau-tak-sedap #komplek-panghegar-permai
(Kompas.com) 28/04/25 14:00
v/48070/
BANDUNG, KOMPAS.com - Bau tak sedap yang menyengat menyelimuti Komplek Panghegar Permai, yang terletak di sekitar Pasar Gedebage, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2029).
Sumber bau tersebut berasal dari tumpukan sampah yang berada di belakang pasar.
Bau tidak sedap tersebut dapat tercium hingga jarak satu kilometer dari lokasi tumpukan sampah, terutama ketika angin berembus.
Hal ini dikeluhkan oleh warga setempat, Fina Monika (33), yang menyatakan bahwa hampir seluruh warga kompleks merasakan dampak dari bau yang sudah berlangsung lama.
"Sebenarnya, bau sampah itu sudah lama. Saya saja sudah 20 tahun lebih tinggal di sini. Baunya itu sampai ke area depan kompleks," ungkap Fina kepada Kompas.com, Senin pagi.
Dia menambahkan bahwa meskipun masalah ini sudah lama ada, bau paling menyengat terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Fina, hal ini disebabkan oleh tumpukan sampah yang semakin mendekat dan meluas.
"Kalau hujan itu bau banget. Sekarang makin parah," imbuhnya.
Warga lainnya, Azis Warno (29), juga mengeluhkan bau menyengat tersebut.
KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Tumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (28/4/2029).Dia mengaku sudah merasa bosan dengan kondisi yang ada.
"Sudah pusing, maunya enggak bau lagi. Apalagi kalau sudah banjir, airnya sampai kesini," ungkapnya.
Iis Listyani (62), seorang pedagang gorengan yang lokasinya tidak jauh dari tumpukan sampah, menambahkan bahwa sampah di belakang Pasar Gedebage sangat melimpah.
"Saking penuhnya sampah, banyak yang terparkir di sekitar jalan Komplek Panghegar Permai," jelasnya.
Iis berharap agar masalah bau menyengat ini segera teratasi.
"Setiap hari seperti ini, apalagi kalau hujan dan ada pengedukan, minta ampun baunya. Semoga saja bisa cepat diberesin lah," tandasnya.
Menteri PKP minta pengembang di Jateng jaga kualitas rumah subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi ... [342] url asal
#menteri-pkp #maruarar-sirait #pengembang #jateng #rumah-subsidi
menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.
"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.
Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.
Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.
"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Buaya 4 Meter Teror Permukiman Warga di Pangkep, Damkar Evakuasi
Warga Pangkep geger dengan buaya 4 meter yang berkeliaran. Petugas Damkar berhasil menangkapnya dan akan diserahkan ke BKSDA Sulsel. [396] url asal
#buaya-4-meter #buaya-di-pangkep #damkar-pangkep #pangkep #sulawesi-selatan
(detikFinance) 28/04/25 14:00
v/48104/
Pangkep - Buaya berukuran 4 meter masuk permukiman warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep yang mendapat laporan telah mengevakuasi buaya tersebut.
"Buayanya sudah diamankan tadi oleh anggota kami," terang Korlap Dinas Damkar Kabupaten Pangkep, Hizbul Wathan Mone, Senin (28/4/2025).
Buaya muara di persawahan Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Personel damkar turun ke lokasi 30 menit setelah laporan.
"Buaya tersebut pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 06.00 wita. Terus dilaporkan ke kita pukul 06.30 Wita," ucapnya.
Hizbul mengatakan, buaya jenis muara itu awalnya naik ke pemukiman warga. Buaya itu kemudian menuju persawahan.
"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Hizbul.
Buaya tersebut ditangkap oleh 9 orang dengan menggunakan tali. Beberapa kali buaya terlihat mengamuk namun petugas berhasil menjerat dan mengikat buaya hingga dapat dikendalikan.
"Cukup agresif, buayanya melawan. Ada 9 orang anggota yang menangkap dengan tali," bebernya.
Pihak Damkar Pangkep rencananya akan menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel untuk disimpan di penangkaran. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan BKSDA.
"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," kata Hizbul.
Menurut Hizbul, buaya tersebut sudah kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Namun sejauh ini belum ada laporan buaya itu menyerang warga maupun ternak.
"Kemunculannnya sudah hampir sebulan. Menurut warga ada sekitar 8 ekor buaya. Sampai saat ini belum ada laporan buaya menyerang manusia atau hewan," pungkasnya.
(sar/asm)
Pengembang Gadaikan Sertifikat Rumah Warga, Menteri Ara Dorong Penyelesaian Jalur Hukum
Kasus Perumahan Punsae di Ungaran yang gadaikan sertifikat rumah warga berbuntut panjang. Menteri PKP dorong penyelesaian lewat jalur hukum. Halaman all [325] url asal
#menteri-perumahan #menteri-perumahan-dan-kawasan-permukiman #pengembang-gadaikan-sertifikat-rumah-warga #pengembang-gadaikan-sertifikat-rumah-warga-ungaran #perumahan-punsae #perumahan-punsae-ungaran
(Kompas.com) 28/04/25 14:00
v/48159/
UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.
Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.
"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).
Permasalahan Sertifikat dan Longsor
Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.
"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.
Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:
Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.
Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.
Kekecewaan Warga
Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.
Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.
Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.
"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.
Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.
Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Maruarar Sirait: Mudah-Mudahan ART Mulai Bisa Dapat Rumah Subsidi Tahun Ini
Maruarar Sirait sebut tahun ini asisten rumah tangga (ART) mulai bisa mendapatkan rumah subsidi. Pemerintah ingin rakyat kecil makin diperhatikan. Halaman all [336] url asal
#rumah-subsidi #maruarar-sirait #menteri-perumahan #menteri-perumahan-dan-kawasan-permukiman #menteri-perumahan-maruarar-sirait #rumah-subsidi-untuk-art
(Kompas.com) 28/04/25 14:00
v/48251/
KENDAL, KOMPAS.com – Pemerintah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk asisten rumah tangga (ART).
Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Perumahan Delta Asri 9, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).
“Mudah-mudahan asisten rumah tangga (ART), tahun ini mulai bisa mendapatkan rumah subsidi,” ujar Ara.
Ara menegaskan, perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil terus diwujudkan secara konkret, bukan hanya sebatas pidato.
“Kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus, bukan dengan pidato tetapi dengan tindakan nyata. Tadi saya sudah cek ya, dan di sini (Perumahan Delta Asri 9), perumahan yang baik tidak banjir dan juga di sini warganya happy,” ucapnya.
Rumah untuk Tenaga Kesehatan dan Profesi Lain
Dalam acara tersebut, Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan.
Rinciannya, 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.
Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Selain itu, rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah yang ramah lingkungan.
“Satu rumah baru harus menggunakan biopoli, sehingga sampahnya sudah bisa didaur ulang. Ada juga program satu KK satu rumah layak huni,” ujar Luthfi.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga mengimbau agar tenaga kesehatan yang belum memiliki rumah segera memanfaatkan program ini.
"Ini harus bisa dimanfaatkan," kata Dyah.
Komitmen Developer
Sementara itu, perwakilan Perumahan Delta Asri 9, Elok Prabawati, mengatakan bahwa pihaknya juga mengembangkan perumahan Delta Asri di Kabupaten Semarang dan Batang.
"Selama kuotanya masih ada, kami siap melayani tenaga kesehatan untuk mengambil rumah di kami," ujar Elok.
Buaya Teror Permukiman di Pangkep Dievakuasi, Diduga Masih Ada 7 Ekor Lagi
Petugas Damkar Pangkep evakuasi buaya 4 meter dari permukiman. Masih ada 7 buaya di Sungai Manakku. Warga diimbau untuk waspada dan hindari area sungai. [414] url asal
#buaya #sungai-manakku #penangkapan-buaya #pangkep #sulawesi-selatan #orang #kemunculan-buaya #petugas-damkar-pangkep-evakuasi-buaya-4 #damkar-pangkep #hizbul-wathan #kebakaran #petugas #imbau #sungai-desa-manakku
(detikFinance) 28/04/25 14:00
v/48565/
Pangkep - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut masih ada 7 ekor buaya yang berada di Sungai Desa Manakku setelah penangkapan seekor buaya muara berukuran 4 meter. Warga sekitar pun diimbau untuk menghindari area sungai setelah seekor buaya yang masuk permukiman warga dievakuasi.
"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," kata Korlap Dinas Damkar Pangkep Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).
Buaya berukuran 4 meter sebelumnya telah ditangkap di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Setelah penangkapan itu, petugas memperkirakan masih ada 7 ekor yang berada di sungai.
"Masih ada 7 ekor," ujar Hizbul.
Dia menambahkan, buaya tersebut sudah kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Meski begitu hingga saat ini belum ada laporan serangan buaya ke warga maupun hewan ternak.
"Kemunculannnya sudah hampir sebulan. Sampai saat ini belum ada laporan buaya menyerang manusia atau hewan," ujarnya.
Ia pun mengimbau kepada warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.
"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Damkar Pangkep mengerahkan 9 petugas ke lokasi untuk menangkap buaya. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.
"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujar Hizbul.
Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.
"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.
(asm/sar)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.
"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.
Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.
Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.
"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.
Menteri PKP minta pengembang di Jateng jaga kualitas rumah subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi ... [342] url asal
#menteri-pkp #maruarar-sirait #pengembang #jateng #rumah-subsidi
menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.
"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.
Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.
Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.
"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025