Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

Ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah daerah Jawa Barat.

Kasus keracunan massal ini menimbulkan kekhawatiran karena terjadi dalam waktu yang tidak berselang lama.

Rentetan kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus keracunan di Jabar tersebut. Berikut fakta-fakta dalam kasus keracunan siswa di Jabar:

Sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4).

Sebagian besar siswa dirawat di rumah dan puskesmas, sementara lainnya dilarikan ke RSUD Cianjur dan RS Bhayangkara.

Kepala Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya, menyebutkan pihaknya langsung mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti.

"Kami akan mengambil sampel makanan atau sisa makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur," katanya mengutip Antara, Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/4).

Dalam penyelidikan, polisi menemukan tiga jenis bakteri dalam wadah makanan, yakni Staphylococcus sp., Escherichia coli, dan Salmonella sp.

Meski demikian, penyebab pasti keracunan masih ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung mengalami gejala keracunan setelah menyantap makan siang MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan gejala muncul antara 30 menit hingga delapan jam setelah makan. Gejala yang dilaporkan antara lain diare, muntah, pusing, dan demam.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yg terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Dinkes Bandung telah menurunkan tim investigasi dan berkoordinasi dengan dapur penyedia MBG untuk melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pengecekan dapur oleh tim kesehatan lingkungan.

Puluhan siswa dari TK, SD, dan SMP di Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, mengalami gejala keracunan seperti diare, muntah, dan mual.

Mereka mulai berdatangan ke Puskesmas Rajapolah sejak Kamis siang (1/5). Sebanyak 24 siswa menjalani pemeriksaan, delapan diantaranya harus dirawat inap, dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, menyebut sebagian besar siswa mengeluhkan sakit perut, lemas, dan diare.

Seorang wali murid mengungkapkan anaknya mengalami diare parah setelah menghabiskan menu sayur labu yang disajikan dalam MBG.

"Total hari ini ada 24 orang, yang dirawat ada 8 orang dan 1 orang dirujuk ke RS karena permintaan keluarga pasien," kata Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, dikutip dari detikcom.

Pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota diketahui telah meminta keterangan dari para siswa dan mengamankan sampel makanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bombana, Sulawesi Tenggara

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG. Polisi turun tangan untuk menyelidiki dugaan keracunan, meski hingga kini belum ada hasil investigasi yang dirilis secara resmi.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Darwis menyebut keracunan massal berasal dari kualitas ayam yang sudah busuk terdapat dalam menu MBG tersebut dan telah diambil sampelnya oleh Dinkes untuk diperiksa lebih lanjut.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penyiapan MBG hingga mengakibatkan siswa di SDN 33 Kasipute mengalami keracunan.

"Ini yang kami beri perhatian kepada pemenang tender ini, kenapa bisa begini prosesnya. Karena mereka rekrut sendiri tenaga gizinya, tenaga pengelolanya, kami tidak ada di situ (Dinas Kesehatan). Hanya Dinas Kesehatan beri sosialisasi standar-standar yang harus dilakukan rekanan itu," katanya.

Karanganyar, Jawa Tengah

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

Menurut Damiyati, menu yang disajikan saat itu terdiri dari ayam, soto, dan susu. Ia sendiri mencicipi hidangan tersebut karena guru penanggung jawab tengah berpuasa. Meski awalnya tidak mencurigai apapun, ia kemudian menyadari daging ayam yang dikonsumsi terasa hambar dan kuah soto tercium bau asam.

Beberapa murid mengeluhkan bau tak sedap dari lauk yang disajikan, dan sekitar pukul 11.00 WIB dua siswa mulai mengalami sakit perut.

Mereka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan. Damiyati sendiri baru merasakan gejala keracunan pada dini hari, dengan frekuensi buang air besar hingga lima kali sebelum akhirnya mendapat pengobatan.

Pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa daging ayam dimasak sejak malam sebelumnya, sementara kuah soto baru dimasak pagi hari. Diduga, kuah menjadi basi karena dibungkus dalam kondisi panas.

Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan penyajian, hingga proses distribusi. Ia juga menyuarakan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga standar mutu.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (24/4).

Menu makanan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk pelajar di Jawa Barat membuat ratusan pelajar keracunan. Kejadian ini terjadi di Cianjur, Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Berikut 8 fakta dalam kejadian ini:

334 Siswa Bandung Keracunan MBG

Ratusan siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Mereka mengalami gejala mulai dari mual hingga diare setelah mengonsumsi makanan itu.

Menu MBG itu disantap sekitar 334 siswa pada Selasa (29/4). Kemudian pada Rabu (30/4), mereka mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mencatat. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Tidak Ada yang Dirawat

Menurut Anhar, dari laporan yang ia terima, menu MBG itu berasal dari pihak katering yang mulai dimasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari. Menu itu lalu diberikan kepada siswa salah satu SD sekitar pukul 09.00 WIB, ke SMPN 35 Bandung sekitar pukul 11.00 WIB dan siswa SMA sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan pun telah menjalani pengobatan secara mandiri. Hingga saat ini, Anhar memastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas hingga dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayah kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Perlindungan dari Wali Kota

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, melewatkannya akan memberi perlindungan kepada siswa sekolah di Kota Bandung agar kejadian serupa tidak terulang. Meski begitu, penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang menyediakan MBG tidak sesuai standar tersebut berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

"Memang bukan kewenangan dari pemerintah kota untuk memberikan tindakan kepada SPPG, tetapi kewenangan utama dari Pemkot Bandung adalah memberikan perlindungan kepada para siswa warga Kota Bandung. Jadi, kami akan bergerak berdasarkan tugas kami, melindungi dan memberikan keamanan kepada para siswa di Kota Bandung," ujar Farhan, Jumat (2/5).

Farhan meminta Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa yang alami keracunan. Kabar baik, tak ada siswa yang mengalami kondisi serius.

"Dinas Kesehatan masih menyatukan dan memitigasi korban. Alhamdulillah tidak ada yang berkelanjutan. Insyaallah Senin sudah bisa sekolah lagi semuanya," terangnya.

Farhan Minta Dinkes Terus Lakukan Pengawasan

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk ikut memantau kualitas bahan makanan yang akan diolah oleh SPPG dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk menyatukan langsung semua kualitas bahan makanan yang sedang dan akan diolah oleh SPPG terkait. Saya berkeyakinan Badan Gizi Nasional akan melakukan tugas pengawasan dan tindakan yang diukur untuk para SPPG yang bertugas di Kota Bandung," paparnya.

400 Pelajar Tasikmalaya Keracunan MBG

Ada 400 pelajar di Tasikmalaya yang keracunan. J umlah hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, sebagian besar siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan waktu ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Dinas Lakukan Penyelidikan

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan terkait keracunan ini. Selain menanyakan epidemiologi, mampir juga ke dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bersama dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Operasional MBG Tasikmalaya Dihentikan Sementara

Penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, keracunan dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu dilakukan hingga keluarnya hasil uji laboratorium.

Hasil mediasi malam tadi sambil menunggu hasil lab Dinas Kesehatan dan Polisi, di-off-kan dulu, dihentikan sementara, kata Danramil 1205 Rajapolah Kapten Inf Mukhlis Gozali.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Tak hanya Kota Bandung dan Tasikmalaya, Program MBG yang menyebabkan keracunan pernah terjadi di Kabupaten Cianjur. Dua kejadian ini juga disampaikani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Orang nomor satu di Jabar ini menilai, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dia menyebutkan, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang diumumkan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," ujarnya.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan target ambisius ini, sebuah pertemuan meja bundar digelar di Jakarta, menghadirkan para petinggi perbankan dan pengembang properti ternama.

Diskusi substantif ini dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dan menghasilkan terobosan strategis.

Terobosan itu berupa pemanfaatan lahan negara untuk hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berikut adalah daftar Petinggi BCA dan tokoh properti yang hadir dalam pertemuan tersebut:

Petinggi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

• Jahja Setiaatmadja – Presiden Komisaris BCA
• Hendra Lembong– Presiden Direktur BCA

Tokoh Pengembang Properti Terkemuka

• Budiarsa Sastrawinata -- Managing Director PT Ciputra Development Tbk
• Hendri Hendrarta – Direktur Sinarmas Land Group
• Adrianto P. Adhi – Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
• A Stefanus Ridwan – Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk
• Haryanto Tirtohadiguna – Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk
• Sutopo Kristanto – Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk

Pihak Pemerintah yang Mendampingi

• Perdananto Aribowo – Deputi Badan Bank Tanah
• Sri Haryanti – Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP

Pertemuan ini merupakan respons terhadap tantangan utama Program 3 Juta Rumah, yakni ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri Ara menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Salah satu terobosan utama dari diskusi ini adalah kesepakatan untuk memanfaatkan lahan negara sebagai solusi strategis.

Lahan-lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun hunian bagi MBR dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

KOMPAS.com - Dunia properti Indonesia diramaikan dengan diskusi meja bundar yang menyatukan para raksasa perbankan dan pengembang top Indonesia untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

Mereka adalah para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Pertemuan ini menghasilkan terobosan epik: pemanfaatan lahan negara sebagai solusi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bersama Menteri PKPMaruarar Sirait, Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, kolaborasi ini siap wujudkan mimpi jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah layak.

Diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, Program 3 Juta Rumah menyasar MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Menurut BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Diskusi yang diadakan di Jakarta, menjadi langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 12,7 juta unit (data 2024) dan mewujudkan hunian layak bagi MBR.

Lahan Negara Terobosan Strategis

Pemanfaatan lahan negara menjadi topik utama diskusi, dipresentasikan Deputi Badan Bank Tanah (BBT) Perdananto Aribowo.

Lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, akan dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk perumahan MBR.

Contoh nyata: 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang telah disiapkan untuk proyek ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” tegas Perdananto.

Skema HPL memungkinkan pengembang seperti Ciputra, Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang jauh lebih rendah, guna menjaga harga jual di bawah Rp 500 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, perlu ada pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pengawasan ketat tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kasus keracunan makanan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

"Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung," kata Jasra di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Untuk itu, dia mengatakan, KPAI siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.

"KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG," ujarnya.

Selain mengantisipasi kasus keracunan makanan, Jasra mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.

Lebih lanjut, dia menyebut, KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan," kata Jasra Putra.

Kemudian, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Untuk diketahui, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan masif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Jakarta, Jumat.

KPAI pun siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.

"KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG," kata Jasra Putra.

Menurut dia, pengawasan berlapis ini penting guna mengantisipasi terjadinya keracunan makanan dari paket MBG pada siswa, keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengkonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.

KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan," kata Jasra Putra.

Sejak Program MBG dilaksanakan pada 6 Januari 2025, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

KPAI mencatat dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah, atau sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," kata dia.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," kata dia.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

(KIE)