Program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto kabarnya telah dilirik oleh investor asing. Agar dapat berjalan lancar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ditugaskan untuk memastikan investor asing ikut andil dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP, Maruara Sirait di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024). Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ia memberikan tugas itu agar nantinya kesepakatan tidak hanya berhenti sampai tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) saja tetapi hingga benar-benar deal ikut dalam program 3 juta rumah.

"Karena namanya MoU itu ya, baru kesepakatan itu ya, saling pengertian. Untuk menjadi suatu kerja sama berbasis hukum, detail membantu apa, kapan, berapa, di mana, hak kewajiban kan itu mesti didetailkan. Makanya saya minta Pak Wamen saya. Harusnya saya yang dua kali diminta Presiden ke luar negeri untuk menandatangani, tapi saya minta Pak Wamen, Pak Fahri yang ke luar negeri," tutur ara.

Beberapa waktu lalu, Fahri memang pergi ke luar negeri seperti China dan Abu Dhabi untuk membicarakan salah satunya terkait program 3 juta rumah. Sebab, kedua negara itu disebutkan berminat dengan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, market yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto mengatakan investor dari China, Dubai, dan Qatar tertarik untuk ikut program 3 juta rumah. Namun, ia belum tahu pasti kerja sama dalam bentuk apa yang akan dilakukan nantinya.

"Yang pertama saya dengar pertama ada Tiongkok, kedua Dubai, ada Qatar. Minat sudah disampaikan, ada rencana untuk menekan MoU, tetapi kami sebagai birokrat ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi tapi kemudian beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Rencananya itu akan dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan secara bertahap ke rusun, mulai dari hari Sabtu ini (30/11). Beberapa di antaranya yaitu warga yang tinggal di kolong jembatan Tomang, Jakarta Pusat akan dipindahkan ke beberapa rusun seperti ke rusun KS Tubun, Jati Rawasari, Karanganyar, Tongkol, dan Cibesel.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Selain warga Kolong Jembatan Tomang, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat, Jakarta Barat. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke beberapa rusun di sekitarnya, seperti rusun Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulogadung.

Lalu warga kolong Fly Over Basuki Rahmat juga akan dipindahkan rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Selain di Jakarta, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Nanti saya sama Mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember, kita juga akan menata Bandung supaya saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tol kita berikan hunian yang layak," paparnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, pihaknya dengan Kementerian Sosial juga akan melakukan pelatihan agar bisa memiliki penghasilan.

"Dan juga dari bapak Mensos dan Wamensos juga membantu supaya mereka diberikan sosial dan pendidikan supaya mereka juga ada pekerjaan, entah itu potong rambut, memasak, pijat refleksi, sehingga itu lebih berguna," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat, saya ketemu pemerintah daerah dalam rangka membangun rumah-rumah rakyat untuk menampung warga-warga rentan, terutama warga-warga gelandangan yang sampai saat ini masih belum punya rumah," tuturnya.

"Kami bekerja sama saat ini dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah membangun rumah-rumah untuk menampung mereka. Ini sesuai dengan instruksi Presiden jangan sampai warga masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang membangun rumah untuk warga terdampak banjir rob di Indramayu, Jawa Barat.

Anggota TNI, Praka (Prajurit Kepala) Irfan, menyampaikan sukacitanya karena bisa menyewa tempat tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku selama ini tinggal di kantor karena memiliki keterbatasan dana.

Diketahui, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 334 kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput. Salah satu penyewanya adalah Praka Irfan.

Ara sempat mewawancarai Iran saat acara serah terima itu. Ifran, yang mendapat harga sewa Rp 1,1 juta per bulan, mengaku selama ini tinggal berjauhan dengan istri.

"Kamu dapat sewanya berapa, Dek?" tanya Ara, Kamis (28/11/2024).

"Rp 1.100.000, di lantai paling atas," kata Irfan.

"Itu membuat ada kualitas hidup keluarga kamu dan kamu tambah baik atau tidak?" tanya Ara lagi.

"Alhamdulillah, insyaallah tambah baik, Pak, karena selama ini kami LDR dengan anak, istri, Pak. Anak istri ada di kampung di Semarang. Dan kami di sini pelayanan," ujarnya.

"Karena keterbatasan tempat tinggal, kami sementara tinggal di kantor," lanjutnya.

Ara pun meminta doa kepada seluruh warga agar penyediaan rumah untuk seluruh warga, terutama TNI, dapat terlaksana dengan baik.

"Doain ya semoga kita nanti dengan arahan Presiden Prabowo, kami bisa makin lebih banyak menjadikan rumah-rumah untuk prajurit TNI di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Selain itu, salah satu pedagang UMKM bernama Mardian mengaku bersyukur bisa mendapat hunian sewa di Rusun Pasar Rumput. Mardian mengaku sebelumnya tinggal di Cileungsi.

"Saya dapat sewa di lantai 23 itu Rp 1.250.000," katanya.

"Rp 1.250.000. Itu Bapak sanggup?" tanya Ara lagi.

"Sanggup tidak sanggup saya harus sanggup, karena mengingat saya jauh, Pak. Karena kalau dihitung-hitung dari kos saya bolak-balik antara Cilengsi-Jakarta mungkin sama," tuturnya.

"Adanya sewa rusun di sini sangat membantu dari segi waktu dan kesehatan juga lebih baik, Pak. Saya juga lebih bisa fokus karena waktu di jalan membuat kita juga tidak fokus, Pak. Bisa ketemu keluarga lebih sering," sambungnya Mardian.

Tak lupa, Mardian juga mengucapkan terima kasih Kepada Presiden Prabowo atas kebijakan dan kepedulian terhadap pelaku UMKM. Ia pun berdoa agar pemerintahan Prabowo dapat sukses dan selalu mementingkan orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data. Ia menyerahkan sebanyak 334 kunci.

Pantauan detikcom di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Ara, yang mengenakan kemeja biru, didampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Sesampainya di lokasi, Ara dan jajarannya langsung menghampiri warga yang sudah menunggu. Mereka berbincang dengan calon penyewa rusunawa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Rusun Pasar Rumput. (Belia/detikcom)

Dalam acara serah terima itu, perwakilan calon penyewa juga melakukan penandatanganan dan penyerahan simbolis kunci oleh Menteri Ara- Penjabat Gubernur Teguh.

"Yang diberikan hari ini adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Ada 334 kunci yang terdiri dari calon penghuni dari berbagai elemen. Ada dari TNI, guru, polisi, hingga wartawan," kata Penjabat Gubernur Teguh.

Sebelumnya, pada awal November, Ara sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru, yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11).

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada tujuh komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat Polri yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya, dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri atas 1.984 unit. Namun yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Tonton Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

[Gambas:Video 20detik]

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," kata Ara setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (27/11/2024).

Sebelumnya, pada awal November Ara sudah mengadakan Open House di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada Pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, POLRI, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat POLRI yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri dari 1.984 unit. Namun, yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Ke depannya, rusun ini juga akan menjadi tempat tinggal bagi terdampak relokasi penataan Kali Ciliwung pada tahun 2025. Sebanyak 271 unit akan disediakan secara gratis seperti korban kebakaran Manggarai.

"Tahun depan berarti ada relokasi untuk penataan Kali Ciliwung sejumlah 271 keluarga," ujarnya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa 30 rusun tersebut dapat mulai fungsional pada tahun ini.

“Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” jelasnya saat ditemui di lokasi Hunian Tetap (Huntap) III Babakan Karet, Cianjur Kamis (21/11/2024).

Adapun, konstruksi rusun ASN itu mundur dari target yang ditetapkan. Di mana, semula pemerintah menargetkan sebanyak 47 rusun ASN di IKN dapat rampung sepenuhnya pada 2024.

Iwan menjelaskan, konstruksi yang tak berjalan sesuai target itu terjadi lantaran sempat tertunda oleh adanya persiapan dan pelaksanaan seremoni HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

“Secara fungsional tahun ini [harusnya sudah selesai 47 tower]. Tapi secara konstruksi dan macam-macamnya karena kemarin ada penundaan dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya [jadi tertunda],” tambahnya.

Lebih rinci, pada 2025 Kementerian PKP bakal melanjutkan sebanyak 21 tower rusun ASN dan Hankam di IKN.

“Tahun depan tambah 4 lagi kan untuk hunian TNI tambah 4 [dari semula sisa 17 tower] lagi sudah nambah kontrak [jadi total menjadi 51 tower ASN dan Hankam],” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP menjelaskan bahwa pembangunan 47 Tower Rusun ASN dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%.

Kemudian, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%. Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%.

Terakhir yakni ada Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 82,2%.

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyampaikan niat untuk memanfaatkan Wisma Atlet kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memanfaatkan aset negara yang belum optimal untuk menyediakan hunian buat masyarakat.

"Saya sudah komunikasi sama Mensesneg saya sudah juga sampaikan kepada Presiden karena itu kan yang bangun kita tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu pikirannya Presiden bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan seperti rumah susun tadi. Jangan sampai dua tahun kosong dong, padahal banyak yang membutuhkan," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, tidak boleh ada aset negara yang tidak dimanfaatkan karena sudah dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tetap menyerahkan kewenangan kepada pihak terkait.

Pihaknya hanya turut terlibat dalam diskusi mencari solusi untuk hunian masyarakat. Sementara bila diminta untuk mengatur pemanfaatan rusun, ia mengatakan pihaknya pun siap untuk itu.

Selain itu, ia juga membuat konsep masyarakat yang bekerja di kota semestinya tinggal tak jauh dari tempat kerjanya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat karena bisa hemat ongkos, meluangkan waktu dengan keluarga, serta tidak stres di jalan.

Sebelumnya, Ara sempat berniat mengunjungi Wisma Atlet. Ia ingin melakukan pendekatan agar hunian tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Ia mengatakan pengadaan hunian buat masyarakat membutuhkan cara kreatif, seperti menggunakan rusun yang sudah ada. Sebab, menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

"Hari Jumat saya ajak (akan) Mensesneg ke Wisma Atlet, ya dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi," katanya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah buat Rakyat di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini