JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

(hal/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Tangerang Selatan -

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan. Dia mengatakan sampai saat ini sudah tujuh titik pelaksaan program MBG di Tangerang Selatan.

Todotua Pasaribu mengatakan program MBG di SDN Lengkong Gudang sudah berlangsung sejak pekan lalu. Program dilaksanakan secara serentak di beberapa lainnya.

Menu MBG hari ini di SDN Lengkong Gudang di antaranya nasi, bulgogi, tahu, sayur jagung, dan jeruk. Makanan mulai dibagikan sekitar pukul 08.15 WIB.

Proses pembagian makanan dilakukan perwakilan kelas dibantu para guru. Todotua turut membagikan makanan tersebut.

"Untuk di wilayah Kota Tangsel ini sendiri sudah ada pelaksanaan terhadap 7 titik, dan ini memang kita lihat pelaksananya sudah baik, dan juga para pelajar, para adik-adik pelajar mereka sangat bahagia terhadap program ini," ujar Todotua Pasaribu kepada wartawan seusai peninjauan di SDN Lengkong Gudang, Senin (13/1/2025).

Dia menjelaskan, program MBG di Tangsel ini tidak hanya diberikan untuk para pelajar. Nantinya ibu hamil dan menyusui akan mendapat program yang sama.

"Karena sasarannya juga terhadap ibu hamil, ibu balita, dan kemudian ibu yang menyusui, dan para balita. Dan ini memang juga tidak hanya di sekolah, nanti tahapan berikutnya juga dilakukan di Puskesmas," jelasnya.

Dia berharap, program ini berjalan seperti yang diharapkan pemerintah. Pada dasarnya untuk memberikan gizi terhadap sumber daya manusia Indonesia.

"Dan memang pastinya segala sesuatunya akan berproses, tetapi dengan adanya program ini memang adalah keinginan besar daripada pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia bangsa ini ke depannya dalam rangka kita menuju kepada Indonesia Emas di 2045," ungkapnya.

Siswa kelas 1 B bernama Ibrahim mengaku suka dengan menu hari ini. Namun dia tidak menghabiskan makanannya sebab sudah sarapan di rumah.

Ibrahim kemudian mengeluarkan rantang miliknya lalu memindahkan makanannya untuk dibawa pulang. Dia mengatakan makanan itu bisa dimakan setelah pulang dari sekolah.

"Buat (makan) nanti di rumah," kata dia.

Dalam kunjungannya tersebut, Todotua didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga.

(idn/idn)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

“Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat terus bergantung pada impor daging dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam negeri, terutama dalam program makan bergizi gratis, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para dokter hewan.

Dengan program kerja yang saling terintegrasi dari berbagai kementerian terkait, ia optimis bahwa kebutuhan protein hewani domestik mampu dipenuhi.

“Selain berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan, kita juga wajib untuk terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ucapnya.

Namun, Viva Yoga menyatakan bahwa jumlah dokter hewan di Indonesia saat ini sangat minim, sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar jumlah ideal yang dibutuhkan dapat tercapai.

Ia menuturkan bahwa kini hanya terdapat 13.500 dokter hewan, jauh dari kebutuhan di lapangan, sehingga diperlukan tambahan sebanyak 50 ribu dokter hewan.

“Ini suatu dilema sebab dari ribuan perguruan tinggi hanya ada empat belas perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan (FKH),” katanya.

Keempat belas perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Viva Yoga mengatakan bahwa sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan.

Ia optimis jika RUU tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi, maka dalam waktu satu tahun RUU tersebut sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Karena ini untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuh alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat.

Pembagian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita dilakukan hari ini di Posyandu Anyelir dan Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Pada tahap pertama masih dilaksanakan sepekan sekali. Namun, seiring dengan kesiapan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, ke depannya kegiatan akan digelar setiap hari.

"Kalau Senin kemarin kita fokus MBG kepada 190 titik untuk anak sekolah, hari ini kita memberikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tentunya ini kelanjutan dari program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.

PHTC yang dimaksud yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ia juga menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki ahli gizi yang menentukan menu dengan kecukupan gizi tertentu bagi masing-masing penerima manfaat sesuai takaran gramasi berbeda yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan anak-anak.

"Tapi, yang paling penting, para ibu harus rajin membawa anaknya ke posyandu. Periksa secara rutin kondisi badan anak. Ini merupakan bagian dari edukasi dengan cara orang tua masing-masing mengetahui tumbuh kembang anaknya," tuturnya.

Berdasarkan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024, di Indonesia terdapat 1.074.414 ibu hamil dan 3.784.725 juta ibu menyusui. Sementara itu, di DKI Jakarta terdapat sekitar 8284 ibu hamil dan 93.060 ibu menyusui.

Kolaborasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencakup penyediaan data sasaran program MBG, yakni keluarga risiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).

"Latar belakang atau alasan utama pemerintah meluncurkan program MBG untuk ibu hamil dan menyusui adalah mengurangi malnutrisi dan stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Isyana.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenen Republik Indonesia Prita Laura mengatakan untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depan, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa usia emas, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan yang mengemukakan bahwa program MBG sangat penting dalam mencegah stunting.

Menurut Veronica, upaya pencegahan itu harus dilakukan selama usia emas, yaitu periode krusial tumbuh kembang anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang terdiri dari 270 hari selama
kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan.

"Edukasi ini yang penting tersampaikan dalam Program MBG," kata Veronica.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan bahwa sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

"Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot," katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal," ujar dia.

Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah.

"Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah," ucapnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi, mengumpulkan, hingga mendata sisa makanan bergizi gratis setiap harinya.

"Proses pendataan dari sampah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, bahan makanan yang dibuang misalnya ujung wortel atau bongkol-bongkolnya itu dipisahkan dengan sisa makanan yang sudah selesai dikonsumsi oleh balita, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, jadi itu ada perbedaan," katanya.

Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo.

Dalam rangka pelaksanaannya, Kemenag melibatkan pesantren sebagai titik distribusi utama untuk memastikan santri dan masyarakat sekitar mendapat asupan gizi yang cukup.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi'i, mengungkapkan bahwa makan bergizi gratis di pesantren bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi para santri serta masyarakat yang berada di sekitar pesantren.

"Kami telah berkolaborasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Badan Gizi Nasional untuk merumuskan kesepakatan dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi berbagai lapisan masyarakat," ujar Wamenag dalam sebuah webinar yang digelar Universitas Insan Cita Indonesia pada Kamis (9/1/2025) dilansir dari laman resmi Kemenag.

Siapkan 1.500 dapur

Melalui program ini, Kemenag berencana mendirikan 1.500 dapur di pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setiap dapur tersebut diharapkan dapat menyediakan makanan bergizi untuk 3.000 orang.

"Jika ada 1.000 santri di sebuah pesantren, maka dapur tersebut akan tetap memasak 3.000 porsi. Sisanya, 2.000 porsi, akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dalam radius 3 km," jelas Romo.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 yang berisi panduan implementasi MBG di lingkungan pesantren.

Dalam SE tersebut, para pimpinan pesantren diminta untuk menyukseskan program ini sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dari segi kesehatan dan moral.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program MBG juga akan menjangkau santri dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

"Anak pesantren adalah anak bangsa yang juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya," tegasnya di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Menurut Nasaruddin, pembagian MBG akan dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah.

Adapun, Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam mengatur jadwal pembagian MBG di pesantren sebagai berikut:

• Untuk peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) jenjang Ula, MBG akan dibagikan pukul 08.00 waktu setempat.
• Untuk peserta didik kelas 3-6 pada SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula, pembagian MBG dilakukan pukul 09.30 waktu setempat.
• Sedangkan untuk peserta didik SPM/PDF/PKPPS jenjang Wustha dan Ulya, pembagian MBG akan dilakukan pukul 12.00 waktu setempat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pastikan Siswa Pesantren Dapat Makan Bergizi Gratis, Menag: Mereka Juga Anak Bangsa"