JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, mengusulkan, menu yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis lebih variatif dan disesuaikan dengan selera pelajar.

“Mungkin sama menunya lebih variatif saja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Dia menilai anggaran Rp10.000 per porsi makanan sudah mencukupi untuk memenuhi prinsip gizi "4 Sehat 5 Sempurna", asalkan diolah secara kreatif.

“Dengan Rp10.000 disiasati, diakalin, supaya menunya memang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak, ada sayurnya tidak dimakan, ayam kecap, anak-anak kadang malah lebih suka kuahnya, ayamnya malah tidak dimakan,,” kata Wa Ode.

Selain variasi menu, Wa Ode juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan.

Ia meminta pemerintah memastikan makanan yang didistribusikan tidak basi dan menjaga kebersihan dalam proses penyajiannya.

"Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” kata dia.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah mendapat berbagai masukan untuk perbaikan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah melibatkan pemilik kantin sekolah dalam pengelolaan makanan bergizi yang disediakan bagi siswa.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah, seperti ibu-ibu PKK atau pemilik kantin," ujar Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trunus menilai pelibatan pemilik kantin dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Sebab, makanan yang disiapkan langsung oleh orang-orang yang memahami selera lokal akan lebih diminati siswa.

“Maka rasa dan selera makanan bisa lebih sesuai dengan anak-anak. Selain itu, kualitas dan standar gizinya tetap bisa diawasi,” ujar Trubus.

Trubus menambahkan, pendekatan ini juga memungkinkan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam program pemerintah.

Dengan begitu, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

“Melibatkan pemilik kantin atau masyarakat sekitar sekolah dapat menggantikan katering besar yang selama ini digunakan,” kata Trubus.

Pernyataan Trubus ini terkait pengakuan Fariz (11) siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur yang lebih menyukai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hari kedua dibandingkan menu hari pertama.

Fariz mengatakan, menu MGB hari pertama di sekolahnya yang terdiri dari nasi, ayam, sayur bayam dan jagung, semangka, serta tahu tidak ia konsumsi sampai habis.

"Kemarin sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya sudah agak asam," kata Fariz saat ditemui di SDN Susukan 01, Selasa (7/1/2025).

Untuk menu MGB hari kedua di SDN Susukan 01 Jakarta Timur, terdiri sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk.

Fariz mengaku mengonsumsi seluruh menu MGB hari kedua di sekolahnya dengan lahap.

"Tadi habis, enakan sekarang, karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi, ada wortel juga," ucap Fariz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak basi dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik.

"Saya minta supaya konsisten saja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

"Karena kan dikerjakannya pukul 02.00-03.00 WIB sudah mulai cateringnya. Jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan," kata dia melanjutkan.

Wa Ode juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Wa Ode, kolaborasi dengan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wa Ode berharap menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” jelasnya.

Program MBG yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPPG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta pada hari yang sama.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Manggarai Barat belum dimulai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari yayasan yang mengelola program tersebut, persiapan dapur mandiri sudah mencapai 88 persen.

"Mereka menunggu pengiriman alat makan/tray/ompreng sebanyak 3.025 buah," ujar Adrianus saat dikonfirmasi pada Rabu pagi.

Ia mengatakan, penerima manfaat makan siang bergizi di Manggarai Barat sebanyak 3.003.

"Rinciannya 5 SD dan 1 SMPN," katanya.

Menurut dia, lokasi dapur mandiri makanan bergizi gratis itu terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo.

Program itu dikelola oleh Yayasan Sejahtera Desa Ku.

"Bisa kick off apabila ompreng/tray makan sudah diterima di Dapur Mandiri Kecamatan Komodo," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya ditujukan untuk siswa anak-anak sekolah, kini menuai usulan untuk diperluas.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mencakup siswa sekolah dasar, tetapi juga menjangkau mahasiswa.

“Tidak hanya anak SD, SMP, atau PAUD, tetapi mungkin mahasiswa juga perlu. Banyak mahasiswa yang kos dan mengharapkan makan siang gratis,” ungkap Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan makan bergizi.

Dengan adanya program seperti MBG, pemerintah bisa membantu kelompok ini untuk tetap fokus belajar tanpa dibebani persoalan asupan nutrisi.

Namun, Trubus menekankan bahwa perluasan cakupan ini memerlukan evaluasi tata kelola yang matang.

“Evaluasi ini penting agar MBG bisa diterapkan bertahap dengan tepat sasaran,” kata Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Trubus mengusulkan pelibatan masyarakat lokal yakni ibu-ibu PKK dan posyandu dalam penyelenggaraan program MBG di tingkat sekolah.

Dengan melibatkan mereka, makanan yang disajikan bisa lebih sesuai dengan selera masyarakat setempat sekaligus meningkatkan partisipasi komunitas lokal.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah atau daerah itu sendiri, sudah pasti lebih terukur sesuai standar gizi. Tidak perlu lagi menggunakan katering besar,” kata Trubus.

Usulan Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Netty mengatakan sosialisasi itu tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran positif Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga dapat mendorong pihak-pihak lain untuk terlibat menyukseskan program itu.

"Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat," ujarnya.

Netty memandang Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kata dia, program tersebut harus didukung keberlanjutannya.

"Program Makan Bergizi Gratis harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," katanya.

Diketahui saat ini pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025 dengan target mencapai 937 dapur pada akhir bulan ini. Selain itu 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek, seperti kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ujarnya.

Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Program MBG. Ia menilai transparansi atau keterbukaan itu dapat mengatasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program yang bertujuan antara lain untuk membangun SDM Indonesia yang unggul.

"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis belum dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Salah satu penyebab adalah dapur sehat yang disiapkan Kodim 1407 Bone atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) Bone belum terverifikasi BGN pusat.

Hal tersebut disampaikan Pasiter Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Idris, yang dilansir TribunBone.com (8/1/2025).

Secara umum, Kodim 1407 bekerja sama dengan BGN, untuk menyiapkan dapur sehat bagi sekolah yang terdapat di Bone.

“Namun untuk pelaksanaanya, kami belum tahu kapan, karena satu hal termasuk penyiapan dapur yang saat ini sudah disiapkan setelah verifikasi oleh BGN Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Idris.

Lantaran alasan tersebut kabupaten bersama Kodim Bone belum dapat melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga sampai saat ini, Kodim Bone beserta BGN kabupaten masih menunggu keputusan pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut,” tambahnya.

Tunggu keputusan BGN untuk pelaksaan program makan siang gratis

Keterlibatan Kodim 1407 Bone dalam membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

“Namun itu terjadi ketika telah ada kontrak dari BGN dan dapur yang sudah disiapkan. Tapi sudah ada pembicaraan sisa kontraknya saja,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari BGN pusat.

“Apabila dapur yang telah diajukan telah memenuhi syarat atau BGN pusat yang telah menyiapkan kelengkapan dapur itu sendiri, karena dapur yang ditunjuk yang berada di wilayah belum tentu memenuhi syarat tempat dan peralatannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Idris berharap BGN pusat dapat memfasilitasi dapur umum.

“Kami berharap BGN Pusat dapat memberikan bantuan dapur atau membuat dapur sendiri di Kabupaten Bone,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota Kodim 1407 Bone yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Koramil serta kodim telah siap namun hingga saat ini belum ada perintah, untuk sementara terfokus di wilayah Koramil 07 TR (Tanete Riattang), yang rencananya akan didirikan dapur sehat,” ucapnya.

Sementara, Dandim telah memerintahkan seluruh jajaran untuk selalu siap melaksakan kegiatan makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN.

Pelaksaan program makan bergizi gratis serentak di 26 provinsi

Pemerintah pusat melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025.

Program makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah tempat.

Untuk program makan siang serentak 6 Januari 2025, sejumlah SPPG telah disiapkan.

SPPG atau dapur umum tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdiri dari 6 SPPG di Aceh, 2 SPPG di Bali, 3 SPPG di Di Yogyakarta, 3 SPPG di Banten, 5 SPPG di DKI Jakarta, 1 SPPG di Gorontalo, dan 55 SPPG di Jawa Barat.

Kemudian ada 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 4 SPPG di Lampung, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, 2 SPPG di Papua Barat, 2 SPPG di Riau, 1 SPPG di Papua Selatan, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai 78 hari sejak pelantikan presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” terang Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (05/01/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Penyebab Program Makan Gratis Belum Terlaksana di Bone Sulsel, makassar.tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 190 Dapur Bakal Beroperasi Mulai Besok untuk Makan Bergizi Gratis, Klik untuk baca: money.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan untuk siswa di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta pada Senin (6/1/2025), dianggap masih membutuhkan perbaikan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, program ini memiliki tujuan mulia, tetapi pelaksanaannya membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam tata kelola dan penjadwalannya.

“Harus ada evaluasi tentang tata kelolaannya. Jadi mulai dievaluasi tentang penjadwalannya, harus cari solusinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trubus menyarankan agar pelaksanaan MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan.

Ia menilai bahwa penggunaan jasa katering dalam program ini dapat mengurangi penerimaan anak terhadap menu yang disediakan.

“Kalau perlu, yang masak itu adalah orang-orang sekitar sekolah itu, biar tahu seleranya,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek selera, penampilan, dan kualitas makanan dalam program yang disajikan untuk anak-anak pelajar tersebut.

“Kan makanan itu ada selera, penampilan, ada kualitas. Kalau anak-anak enggak selera karena makanannya kualitasnya buruk atau bau, itu kan harus ada solusinya,” ucap Trubus.

Trubus mengusulkan agar pihak sekolah, seperti pengelola kantin, ibu-ibu PKK, atau posyandu, dilibatkan dalam penyediaan makanan.

Menurut Trubus, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga menciptakan partisipasi aktif.

“Jadi ada kantin-kantin di sekolah, ibu-ibu PKK, ibu posyandu supaya ada partisipasi baru. Tinggal nanti kepala MBG tinggal mengawasi dan mengecek kepastian gizinya,” ucap Trubus.

Pernilaian Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Keterlibatan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis, sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2024).

Dinas terkait perlu menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan UMKM Dalam program makan bergizi gratis di Jakarta.

“Dinas terkait bisa ikut di situ, menjembatani supaya yang UMKM terdata, siapa-siapa saja agar digabung di situ, kolaborasinya baik,” kata dia.

Wa Ode juga menilai pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai, Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik. Namun, membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Sudah cukup baik. Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” ungkap dia.

Ke depannya, Wa Ode juga meminta menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” kata Wa Ode.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Dokumen Resmi

• Calon mitra harus memiliki dokumen resmi yang mencakup:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain itu, pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra catering untuk menyuplai makanan bergizi setiap hari.

"Ini adalah program besar yang membutuhkan 30.000 mitra. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 13.000 mitra yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Syarat Lain untuk Menjadi Mitra

Selain tiga syarat utama di atas, calon mitra juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

Status Hukum yang Sah
Usaha harus memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya.

Komitmen terhadap Kontribusi Berkelanjutan
Usaha harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.

Visi dan Misi yang Sejalan dengan BGN
Calon mitra harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Informasi Operasional dan Penerima Manfaat
Calon mitra juga diminta untuk memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Cara Daftar Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Pendaftaran sebagai mitra catering program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara online melalui laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan:
Akses Laman Resmi Kunjungi laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

• Buat Akun Baru Masukkan data seperti nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi untuk membuat akun baru.
• Login dengan Akun Terdaftar Setelah membuat akun, login dengan menggunakan informasi yang telah didaftarkan.
• Isi Formulir Pendaftaran Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan.
• Unggah Dokumen Pendukung Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.
• Kirim Pendaftaran Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, tim program Makan Bergizi Gratis akan memproses pengajuan dan mitra akan menerima pemberitahuan melalui email apabila pendaftaran berhasil.

Pengajuan Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Setelah diterima sebagai mitra, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk mendukung distribusi program.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan titik:

• Login ke Akun Mitra Masuk ke akun mitra melalui laman https://mitra.bgn.go.id.
• Masuk ke Menu Pengajuan Titik Pilih menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai Lokasi pada Peta Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan".
• Lengkapi Data Informasi Bangunan Isi semua informasi terkait lokasi bangunan yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Ceklis Kesiapan Pastikan semua ketentuan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan.
• Unggah Dokumen yang Diperlukan Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan.
• Klik "Ajukan" Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim program Makan Bergizi Gratis akan memverifikasi pengajuan Anda dan menghubungi mitra apabila proses pengajuan sudah selesai.

Pendaftaran sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya apapun, jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria dan siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

Sumber: Kompas.com (Wahyu Adityo Prodjo, Mela Arnan)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah di Jawa Barat yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Meski demikian, Bey memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Barat.

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 SPPG. Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," ungkap Bey dalam keterangan resminya pada Rabu (8/1/2025).

Bey juga menyatakan optimisme bahwa kendala dalam pelaksanaan program MBG bersifat sementara, dan berharap seluruh daerah di Jawa Barat dapat mengimplementasikannya di masa mendatang.

Terkait pendanaan, hingga saat ini, sumber dana program ini berasal dari Badan Gizi Nasional.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

"Anggaran masih dari Badan Gizi Nasional. Ini masalah karena bertahap saja, tapi pasti juga akan sampai," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jawa Barat menargetkan untuk memiliki 727 Satuan Pangan Pemberdayaan Gizi (SPPG) hingga tahun 2025.

Program MBG menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," pungkas Bey.