Depok (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

Pekanbaru -

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

(nkm/nkm)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, kebijakan program 3 juta rumah, termasuk di antara beberapa yang dibagikan gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, bagi-bagi rumah atau pemberian diskon rumah akan membuat harga rumah menjadi terjangkau dan bisa mudah terserap oleh masyarakat. Sehingga, seharusnya kebijakan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya rasa semua happy dengan kebijakan ini, agak lucu jika ada orang Indonesia tidak senang dengan kebijakan ini," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Pada kesempatan itu, Ara mengaku saat ini pemerintah sudah membuat instrumen kebijakan dalam rangka menekan harga rumah. Harapannya masyarakat bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah.

Adapun kebijakan tersebut misalnya pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

"Instrumen negara itu adalah kebijakan, aturan, hari ini kita membuat aturan yang sangat pro rakyat, jadi menurut saya seharusnya bersyukur, dengan kebijakan ini," kata dia.

Instrumen lainnya yang digunakan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah adalah dengan mengundang perusahaan besar mengarahkan program CSR untuk membangun rumah hingga pemanfaatan lahan gratis hasil sitaan milik koruptor untuk dibangun rumah baru.

Sebelumnya, Ara sempat melakukan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Ara menjelaskan, groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat, dan kita membangun itu rumah rakyat, saya pikir kebijakan ini justru disambut sangat bahagia oleh rakyat kecil," kata Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200 ribu unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800 ribu unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," jelas dia.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP dibawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Ara, sapaan Maruarar, mencoblos di daerah Menteng, Jakarta Pusat.

Maruarar Sirait mencoblos di TP2 23 di Taman Suropati, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Ara mengajak keluarganya mencoblos Pilkada Jakarta 2024.

Ara dan keluarga kompak mengenakan pakaian bernuansa biru. Dia memamerkan jari kelingking dengan tinta ungu setelah mencoblos.

Ara membocorkan kisi-kisi sosok yang dicoblosnya di Pilkada Jakarta. Ara mengaku memilih calon pemimpin yang mencintai rakyat serta merupakan loyalis Presiden Prabowo Subianto.

"Saya dukung yang cinta rakyat dan loyalis Prabowo," kata Ara usai mencoblos seperti dalam keterangan yang diterima.

Ada tiga pasangan calon di Pilgub Jakarta 2024. Ketiga pasang calon pemimpin ini yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Pencoblosan Pilkada 2024 di Jakarta sudah dimulai sejak pagi tadi.

(gbr/van)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meminta agar Bank Tabungan Negara (BTN) ke depan bisa bertransformasi menjadi Bank Perumahan.

Hal itu diperlukan agar ada bank di Indonesia yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

Pernyataan ini sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait. Sebab, sebelumnya dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024), Menteri PKP sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan sehingga lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Program 3 Juta Rumah di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11/2024), dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PKP.

Dia mengatakan, selama ini BTN memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada, tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

BTN dapat membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasic dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dari berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," tandasnya.

Ara juga berharap cost of fund BTN ke depan bisa lebih efisien. Selain itu juga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tutup Menteri PKP itu.

TEPI BARAT - Semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel, menurut studi kelompok masyarakat sipil yang menyerukan peningkatan uji tuntas.

Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.

Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.

Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.

?Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,? ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".

Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.

"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.

"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.

Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Sebagian besar negara menganggap wilayah tersebut sebagai Wilayah Pendudukan dan menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, posisi yang ditegakkan Mahkamah Internasional PBB (ICJ) pada bulan Juli.

?Di antara perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar adalah bank-bank terkemuka termasuk BNP Paribas dan HSBC,? ungkap laporan tersebut.

Bank-bank tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ke-58 perusahaan mitra tersebut termasuk pembuat alat berat, Caterpillar Inc, dan situs perjalanan Booking.com, Expedia, menurut laporan tersebut.

Tak satu pun dari perusahaan tersebut yang segera menanggapi permintaan komentar.

Booking.com sebelumnya mengatakan mereka memperbarui pedomannya untuk memberi pelanggan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang wilayah yang disengketakan dan dilanda konflik.

Expedia mengatakan akomodasinya secara jelas diidentifikasi sebagai permukiman Israel yang terletak di Wilayah Palestina.

Banyak, tetapi tidak semua, dari 58 perusahaan dalam laporan tersebut juga tercantum dalam basis data PBB tentang perusahaan yang berbisnis dengan permukiman Israel.

Beberapa perusahaan keuangan telah menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan tersebut, termasuk dana pensiun Norwegia, KLP.

TEPI BARAT - Semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel, menurut studi kelompok masyarakat sipil yang menyerukan peningkatan uji tuntas.

Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.

Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.

Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.

?Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,? ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".

Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.

"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.

"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.

Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait berencana untuk menaikan penyaluran kuota FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari sebelumnya sekitar 200 ribu unit, menjadi 800 ribu per tahun.

Menurutnya KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (27/11/2024).

Menurut Menteri PKP, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," kata Maruarar.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)