Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur belum surut pada Jumat (28/2/2025) pagi.

Pengamatan Kompas.com pukul 09.45 WIB, ketinggian air sendiri sudah berada dibawah 30 setimeter (cm).

Namun, masih ada beberapa wilayah yang ketinggian airnya masih 40 cm. Wilayah itu masih terendam banjir karena posisinya lebih rendah dari lokasi lain.

Ketua RT 13 RW 04, Sanusi mengatakan, banjir di Kampung Melayu terjadi mulai Kamis (27/2/2025) pukul 22.00 WIB. Saat pertama kali air masuk ke permukiman warga ketinggiannya mencapai 50 cm.

"Pukul 22.00 WIB air naik, sudah surut sekitar 02.00 WIB sampai sekarang belum habis. Biasanya enggak lama, ini tumben agak lama, biasanya pagi sudah habis (airnya)," kata Sanusi saat ditemui kompas.com, Jumat

Banjir di Kampung Melayu ini disebabkan karena luapan air Kali Ciliwung.

"Enggak masuk rumah, kalau masuk rumah siaga dua di Katulampa baru masuk rumah. Kalau masih siaga 3 atau tidak masuk rumah jarang ngungsi," ujar Sanusi.

Meski banjir di Kampung Melayu belum surut, warga tetap beraktivitas normal. Tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Hashim mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

Sebelumnya, kata Hashim, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan akan tetap berjalan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana pun membeberkan konsepnya.

Dilansir detikedu, program ini akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Ia menyebut akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Dadan menerangkan mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Menurutnya, mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Meski demikian, kata Dadan, pihaknya memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain, seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kesalahan pengelolaan tanah menjadi faktor yang membuat harga rumah mahal.

"Ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah terkait penentuan harga rumah lewat penyediaan lahan gratis.

Skema ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah susun (rusun) garapan investor Qatar di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," katanya.

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.

Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.

"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan mereka yang tidak mau diberikan makan gratis.

Dia menyebut, jika memang mereka menolak, maka Badan Gizi Nasional tidak akan memaksa.

"Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," ucapnya.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," sambung Dadan.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons viral adanya menu makan bergizi gratis (MBG) yang belum matang diterima siswa sekolah. Dadan menegaskan akan melakukan evaluasi terkait itu.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan alasan hal itu bisa terjadi. Dia mengatakan, di daerah adanya MBG yang belum matang itu, SPPG-nya masih baru dibuka.

"Saya jelaskan, ini kan baru pertama dilakukan di daerah tersebut, SPPG tersebut. Kami dulu waktu uji coba butuh 3 bulan sampai semua ibu-ibu itu bisa masak untuk 3.000 orang dengan rasa yang sama dengan kualitas kematangan. Jadi sekarang menjadi SOP kami, semua SPPG minta yang baru melakukan harus mulai dari jumlah kecil," katanya.

Viral MBG Mentah

Sebelumnya diberitakan, disebutkan menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mentah dan berdarah segar. Temuan ini viral di media sosial.

Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.

"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).

Jesica menegaskan hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3, yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari MBG, melainkan terkontaminasi dengan makanan yang dibeli dari kantin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan sampah dan sisa makanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah untuk menangani masalah tersebut.

Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mercy Bientri Yunindanova menyampaikan, pengelolaan limbah menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program MBG.

Dia menuturkan, sampah dari program MBG perlu diatasi dengan konsep daur ulang. Konsep tersebut perlu diterapkan demi mencegah dampak negatif yang lebih besar di masa depan.

"Tanpa sistem pengelolaan yang baik, limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, emisi gas rumah kaca, serta pencemaran tanah dan air," kata Mercy, sebagaimana dikutip dari situs web UNS, Selasa (25/2/2025).

Mercy menuturkan, setidaknya ada empat langkah pengelolaan limbah sisa makanan dari program MBG.

Pertama, pemilahan sampah di sekolah. Setiap sekolah perlu memiliki sistem pemilahan sampah yang jelas.

Limbah sisa makanan dipisahkan dari sampah plastik dan anorganik lainnya. Ini akan memastikan bahwa bahan organik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengomposan.

Kedua, pembangunan fasilitas pengomposan. Pemerintah dan pihak sekolah dapat mendirikan fasilitas pengomposan sederhana yang memungkinkan pengolahan limbah makanan menjadi pupuk organik.

Dengan pelatihan dan edukasi yang tepat, guru dan siswa dapat terlibat langsung dalam proses ini.

Ketiga, pemanfaatan kompos untuk pertanian dan penghijauan. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebun sekolah, pertanian lokal, atau program penghijauan di lingkungan sekitar.

Langkah ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa.

Keempat, kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut bisa melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah.

Selain bisa menangani limbah, langkah ini juga dapat membantu mendukung keberlanjutan program, baik dari segi pendanaan, teknologi, maupun penyebarluasan informasi.

Mercy berujar, pengelolaan limbah dalam program MBG sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah duanya sesuai dengan Tujuan 3 SDGs ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan Tujuan 11 SDGs Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)