BANDUNG, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan, tepatnya pada 13 Januari 2025.

Meskipun program ini belum dimulai, sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bandung menyampaikan harapan besar mereka terhadap inisiatif yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Desiana, 32 tahun, orang tua murid di SD Negeri II Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, mengungkapkan bahwa program MBG sangat dinantikan.

Ia menilai, hingga saat ini, anak-anak di sekolahnya belum merasakan langsung manfaat dari program tersebut.

"Emang belum, cuma lihat dan baca-baca anak-anak antusias karena mungkin, jarang juga ada program kaya gitu, atau bisa jadi karena yang membagikannya tuh kalau saya lihat aparat ya kaya Polisi atau TNI, mungkin anak-anak senang," ujarnya saat ditemui di Sukamenak, Kabupaten Bandung, pada Selasa (7/1/2025).

Desiana juga mengungkapkan rasa penasaran terhadap menu yang akan disajikan dalam program ini.

Ia berpendapat, dengan harga Rp 10.000, menu yang disediakan seharusnya cukup bergizi.

"Kalau dilihat mah ada buah, ada nasi, ayam goreng ya, kalau kata saya mah cukup buat ganti anak kalau sarapan," katanya.

Ia menambahkan, jika program ini berjalan secara rutin, sebagai seorang ibu dengan dua anak yang masih bersekolah di tingkat SD, ia merasa terbantu, terutama ketika pembagian MBG dilakukan di pagi hari.

"Hal itu membantu manakala saya tidak sempat menyiapkan sarapan," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sastika, 42 tahun, orang tua murid kelas 4 di SDN III Cangkuang Kulon.

Ia berharap program MBG dapat membantu menghemat pengeluaran untuk anak sekolah.

"Meskipun terbilangnya kecil Rp 10.000, kalau tiap hari anak-anak bisa saja gak jajan, ya uangnya bisa untuk yang lain, nabung atau buat keperluan anak yang lain-lainnya, kaya beli buku atau peralatan tulis," kata Sastika.

Sastika juga berharap agar pemerintah dapat menambah susu dalam menu program MBG.

"Kalau baca-baca sebagian ada yang dikasih susu, ada juga yang enggak. Nah, mudah-mudahan pekan depan di kita bisa ada Susu nya," ujarnya.

Yusuf, 40 tahun, orang tua murid di SDN Sukamenak 8, menyatakan bahwa ia sangat menunggu pelaksanaan program MBG.

Ia ingin melihat bagaimana program ini berjalan dan mendengar komentar dari anak-anak yang mendapat manfaat dari program tersebut.

"Kalau saya udah sering ngobrol sama anak, tapi katanya belum ada informasi lebih lanjut soal program itu, jadi penasaran gimana nantinya," kata Yusuf.

Yusuf berpendapat bahwa jika program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, maka menu yang disajikan harus ideal.

Ia merasa bahwa Rp 10.000 mungkin kurang untuk memberikan makanan berat kepada anak.

"Lebih baik dengan nominal sebesar itu, baiknya hanya diberi buah-buahan atau susu saja," tambahnya.

Meski demikian, Yusuf mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui program MBG.

"Saya yakin apapun kejadiannya nanti bisa berdampak pada orang tua dan si anak, mudah-mudahan dampaknya hal yang positif," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) ditargetkan menyasar 3 juta penerima pada triwulan pertama tahun ini atau Januari-Maret 2025.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, pemerintah secara bertahap akan menambah jumlah penerima program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ke depannya kita berharap nanti sampai triwulan pertama 2025 akan ditambah lagi menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat," ucap Adita di Susukan, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, kata Adita, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus ditambah menjadi 1.000 unit. Saat ini, jumlah SPPG baru mencapai 190 unit yang tersebar di 26 provinsi.

Adita mengatakan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama MBG sudah menggelar evaluasi terkait pelaksanaan program tersebut pada hari pertama.

Katanya, dari hasil evaluasi, akan dilakukan sejumlah perbaikan, termasuk terkait pemilihan menu dan pembagian makanan.

"Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk antara lain adalah pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," kata Adita.

Terkait menu, kata Adita, penyelenggara akan berpedoman pada angka kecukupan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat program ini.

Misalnya, untuk penerima program MBG kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diperlukan 300-400 kilo kalori (kkal) sekali makan. Sementara, bagi anak usia SD, diperlukan 500-600 kkal dalam sekali makan.

"Jadi, mungkin lebih kepada ukuran atau volume, tetapi kalau dari menu bisa saja sama. Yang paling penting seimbang kandungan gizinya terpenuhi sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional," ucap Adita.

Adita menambahkan, evaluasi MBG akan dilakukan setiap hari selama program makan bergizi gratis digelar.

"Evaluasi ini akan dilakukan evaluasi setiap hari oleh BGN yang langsung berkoordinasi dengan titik-titik SPPG yang ada di seluruh Indonesia," ujar Adita.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilakukan perdana kemarin. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045.

"DPR menyambut hangat dimulainya program makan bergizi gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai," kata Cucun dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

Cucun berharap standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat berjalan dengan konsisten. Ia ingin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang diharapkan.

"Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin," ungkap Cucun.

Waketum PKB ini meyakini anggaran Rp 10 ribu per siswa dapat mencukupi satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu ada setiap hari, menurutnya protein dapat digantikan dengan bahan makanan lain.

Cucun juga berharap program ini dapat mengoptimalkan produk lokal. Ia menilai pemerintah bisa mengubah menu harian menjadi lebih variatif supaya siswa tak bosan.

"Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif," kata Politikus PKB ini.

"Contohnya untuk karbohidrat bisa dengan nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Sementara protein bisa dari ikan, lalu esok harinya ayam, telur, atau protein hewani lain yang dapat mencukupi gizi anak namun masih tetap masuk budget," sambungnya.

Cucun berharap program ini dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan stunting di RI juga menjadi atensi Presiden Prabowo.

"Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini," katanya.

Di sisi lain, Cucun mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Cucun juga meminta ada sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.

"Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis," imbuhnya.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KOMPAS.com - Pemerintah telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) untuk semua siswa tingkat dasar dan menengah.

Program itu dilaksanakan mulai Senin (6/1/2024) serentak di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyasar 3 juta siswa untuk penerima tahap awal.

Karena hanya menyasar 3 juta siswa, tentunya masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis.

Salah satunya adalah SDN Cideng 07 Pagi. Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi, Masna Saragih mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya.Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah tersebut.

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," ujarnya.

Masna pun menyarankan agar pemerintah bisa memprioritaskan sekolah yang memang banyak memiliki anak-anak tidak mampu untuk menerima makan bergizi gratis.

Hal itu perlu diperhatikan karena mereka di rumah kesulitan untuk memenuhi gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Sementara sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta yang mungkin kebanyakan sudah berasal dari keluarga menengah dan mampu cenderung bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari.

"Carilah sekolah-sekolah negeri yang memang ekonomi sosialnya rendah, bukan sekolah yang bahkan tidak mau menerima BOP. Iya kayak BOS," ungkapnya.

"Itu mereka sekolah-sekolah bonafit. Jadi pemerintah ini mungkin dievaluasi lagi," ucap dia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan gizi anak sekolah, belum diterapkan di Kota Batu. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengungkapkan, hingga saat ini Kota Batu belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional nantinya.

"Belum ada di Kota Batu, karena kami menunggu jadwal dari pusat lewat badan gizi nasional," ungkap Aries saat dihubungi detikJatim, Selasa (7/1/2025).

Aries membenarkan bahwa sejak 6 Januari 2025, launching program MBG sudah dilakukan. Namun, launching tersebut belum terlaksana secara menyeluruh karena yang menerapkan sejauh ini hanya untuk daerah yang ditunjuk.

"Hanya beberapa daerah saja di Jatim yang melaksanakan kick off. Terutama yang sudah punya dapur umum," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah siap melaksanakan MBG sejak tahun 2024. Kota Batu bahkan telah melakukan uji coba program ini baik mulai dari PAUD hingga SMP.

"Kami sudah siap sejak 2024 kemarin dengan uji coba yang sudah kami lakukan di semua sekolah. Mulai PAUD, TK,SD dan SMP," tegasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa jadwal pasti pelaksanaan MBG di Kota Batu masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Kalau rencana mau diterapkan kapan kami masih menunggu pemerintah pusat," tegasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhamad Saleh, menilai terjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara karena pemerintah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program makan bergizi gratis di sejumlah daerah.

Saleh menekankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.

Oleh sebab itu, Saleh menekankan program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik.

"Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis," jelasnya.

Saleh menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintaan.

Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri. Apalagi, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

"Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan," lanjut Saleh.

Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat.

Saleh pun menyarankan jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Berjalan

Program MBG resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan mitra yang tergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan mitra program MBG datang dari berbagai jenis usaha, dari kecil hingga skala besar. Sebab, kata dia, program ini membutuhkan pasokan yang besar.

Menurut Dadan, dibutuhkan hingga 30 ribu pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah sebagai penyedia menu program MBG.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari, butuhnya 30 ribu (pelaku usaha) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh. Dan semua pihak welcome," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dadan pun mengatakan semua mitra penyedia menu di program MBG telah melalui proses verifikasi. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai mitra.

Namun, Dadan belum bisa menyebutkan jumlah mitra yang sudah terverifikasi dan diterima. Ia pun tak merinci mengenai mekanisme pemantauan mitra yang terdaftar dan telah diterima.

BGN telah membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Menu makanan pada program makan bergizi gratis hari kedua di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berbeda dengan hari pertama.

Pada hari pertama menu makanan dilengkapi susu. Namun pada hari kedua ini, tidak ada susu dalam menu yang disajikan.

Saah satu wali murid SD Negeri 1 Kranji, Purwokerto, Dewi Sulistyaning Anggraeni mengatakan, tidak mengetahui alasan tidak adanya susu.

"Kata anak saya enggak ada susunya, tapi enggak papa, mungkin selang-seling. Menurut saya, kalau bisa setiap hari ada susunya," kata Dewi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).

Menurut wali murid lainnya, Dhita Melissa, menu susu kemungkinan tidak ada karena diganti dengan daging sapi.

"Hari ini daging sapi teriyaki, sayuran ada dagingnya juga, buah pepaya, nasi. Hari ini tidak ada susu, mungkin karena ada dagingnya, kalau kemarin ayam," ujar Dhita.

Hal yang sama diungkapkan wali murid lainnya, Dessy Ratnasari.

"Hari ini enggak ada susunya, kemarin ada," ucap Dessy.

Namun demikian, menurut ketiganya menu makanan yang disajikan selama dua hari ini sudah baik dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Mereka juga sangat mendukung program tersebut.

"Programnya sangat bagus. Alhamdulillah anak suka (dengan menunya), selalu habis. Di kelas di anakku banyak yang habis juga, yang tadinya eggak suka, paling enggak mau icip-icip," kata Dhita.

Seperti yang disampaikan Dessy, anaknya selama ini susah untuk makan sayur.

"Anakku enggak suka sayur, (dengan adanya program ini) jadi mencoba makan sayur. Mungkin ada yang enggak sarapan, jadi mau sarapan karena bareng teman-teman," ujar Dessy.

Sementara itu, Dewi berharap program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut.

"Kalau menurut saya sudah bagus, menunya 4 sehat 5 sempurna dan gonta-ganti. Harapan saya program ini bisa seterusnya karena sangat membantu orangtua yang punya aktivitas luar. Lebih hemat juga karena anak kenyang," kata Dewi.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, diluncurkan mulai Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal ini, program tersebut menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Menu yang disajikan yaitu nasi, ayam gulai, sayur pokcoy dan susu.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin (5/1/2025).

Namun, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Program makan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintah untuk memberikan jaminan gizi yang layak sekaligus mengatasi permasalahanstunting dan gizi buruk.

Awal pemberian makan bergizi gratis ditargetkan ada 3,2 hingga 3,3 juta siswa di seluruh Indonesia yang akan menerima program ini.

Meski begitu, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan untuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, penunjukan wilayah yang menerima program makan bergizi gratis dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.

"Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan ya, mekanismenya memang yang menunjuk itu Badan Gizi Nasional dengan pembiayaan dari pusat," kata Indah di Lumajang, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, kata Indah, jika sewaktu-waktu Kabupaten Lumajang ditunjuk untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, stok bahan baku makanan sudah siap 100 persen.

Menurutnya, stok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, hingga susu sudah siap digunakan.

"Kalau kami ditunjuk untuk ada program makan bergizi gratis, kami siap karena potensi pertanian, perikanan, peternakan cukup bagus dan itu sudah dibuktikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Menko Pangan," katanya.

Indah berharap, program makan bergizi gratis di Lumajang nantinya bisa melibatkan pemerintah daerah agar potensi para pengusaha katering dan jasa pengiriman bisa dimaksimalkan.

"Alangkah baiknya program ini diserahkan ke masyarakat, jadi nanti pemda bisa mengkoordinasikan dengan pengusaha katering, jasa pengiriman, sehingga saling terintegrasi dengan baik," ujar dia.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.