JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tawarkan pemanfaatan rumah apung dan panggung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, rumah apung dan panggung ini sesuai dengan kondisi lapangan. Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, juga bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara, saat kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (18/1/2025).

Ara menjelaskan, Kementerian PKP akan terus berkomitmen menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah digandeng agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Salah satu rumah apung dan panggung di pesisir Muara Angka, dibangun oleh PT PAL Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi.

Rumah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total 200 unit yang mencakup 184 rumah apung dan 16 rumah panggung di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit.

Jakarta -

Peta jalan (road map) Program Tiga Juta Rumah masih terus digodok oleh pemerintah. Dengan alokasi APBN yang terbatas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan sejumlah skenario agar mencapai target Program Tiga Juta Rumah ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekenario yang tengah disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Agenda selanjutnya adalah Kementerian PKP akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk membahas target kerjanya.

"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata Ara seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (17/1/2024), Kementerian PKP mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketersediaan lahan untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan pemerataan ekonomi sangat penting dilakukan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, terdapat 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” katanya.

Sekretaris Dirjen Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Ariodilah Virgantara menuturkan pemerintah mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Kendati demikian, program ini didukung penuh oleh pihak kementerian, pengendalian dan pengaturan lahan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini termasuk komitmen untuk membangun serta menjaga fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) di kawasan hunian,” ucapnya.

Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

“Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan penyusunan roadmap (peta jalan) Program 3 Juta Rumah.

Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mencapai target program tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, skenario yang disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

"Selanjutnya, kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," terang Ara dalam rilis, Jumat (17/1/2025).

Kementerian PKP juga mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan.

Sementara skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan genangan air yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) malam sudah surut.

Lurah Meteseh Joko Rahmantoko mengatakan, genangan air tersebut sudah surut sejak pukul 00.00 WIB dan warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

"Hanya meluap sebentar dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, warga melakukan evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu mendengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai. Evakuasi tersebut dibantu oleh aparat terkait.

Joko menjelaskan, genangan air di kawasan RW 26 perumahan tersebut terjadi karena limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi dan tidak tertampung ke Sungai Babon.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Joko.

Untuk membersihkan sisa-sisa dampak limpasan air, pihak kelurahan dan kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah bergerak melakukan penanganan.

OPD yang terlibat antara lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto memastikan keseriusan Pemkot Semarang dalam menanggulangi genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah.

Ia menyebutkan, pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendung Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air. Dengan begitu, tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," ujar Suwarto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di selatan Jakarta.

Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah menuju pusat kota Jakarta, Bogor dan juga Serpong.

Selain infrastruktur, Parung juga dikelilingi berbagai fasilitas lengkap sebagai penunjang gaya hidup masyarakat.

Tak hanya menawarkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman juga asri, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Kondisi ini yang menginspirasi anak usaha PT Megah Anugerah Sakatama, yakni Sakatama Development untuk mengembangkan proyek perumahan terbarunya di kawasan Parung.

Perumahan bertajuk Aura Home ini berada di di koridor Jalan Raya Utama Parung.

Dengan luas 3,7 hektar, kawasan perumahan ini menawarkan kemudahan akses karena dekat pintu tol Pamulang, tol Sawangan dan tol Bogor Outer Ring Road II (BORR II).

Direktur Utama Sakatama Development, Henry Firtanto menuturkan, pengembangan Aura Home mengedepankan keselarasan dengan alam.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

“Kami optimistis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar Henry usai acara penjualan perdana Aura Home di Marketing Gallery Aura Home, Parung, Sabtu (18/1/2025).

Henry menyebutkan, setiap rumah di Aura Home didesain dengan efisien karena memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Misalnya, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, Aura Home menghadirkan 3 pilihan rumah dengan desain yang menarik dan fungsional, antara lain; Type 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), Type 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta Type 7 (LB116 M2/LT105 M2).

Dengan semua fasilitas yang dimiliki, harga yang ditawarkan mulai dari Rp 990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama, Andhika Fajri menjelaskan, pemilihan tipe-tipe rumah di Aura Home telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor.

“Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya. Melalui show unit ini, para calon konsumen juga dapat langsung merasakan kenyamanan dan keunggulan tinggal di Aura Home,” papar Andhika.

MEDAN, iNewsMedan.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) memberikan perhatian khusus terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) di wilayah Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah nyata demi kelancaran program tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengimbau Pemkab dan Pemko se-Sumut untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi bagi MBR. Hal ini termasuk percepatan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita minta Pemkab dan Pemko agar masalah PBG atau izin terkait program 3 juta rumah ini dipermudah, sehingga proses pendiriannya bisa segera dilakukan," ujar Zeira pada Sabtu (18/1/2025).

Menurut Zeira, program pembangunan rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia juga menegaskan bahwa sasaran program harus benar-benar tepat, sehingga manfaatnya dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Program ini bagus. Bisa dalam bentuk subsidi atau bahkan digratiskan kepada masyarakat," katanya.

Zeira juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan untuk program ini. Ia menyarankan agar lokasi pembangunan rumah diprioritaskan di kawasan padat penduduk seperti Kota Medan, meski diakuinya harga tanah di Medan semakin mahal. Sebagai alternatif, pembangunan bisa diarahkan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih dekat dengan Medan, asalkan fasilitas umum turut disediakan.

"Jika tidak memungkinkan di Medan, bisa di Deli Serdang. Yang penting fasilitas umum harus diperhatikan agar program ini menarik bagi masyarakat," tambahnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Zeira mengusulkan agar rumah dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), termasuk keluarga muda yang baru memulai rumah tangga.

"Seleksi harus dilakukan dengan benar dan cermat, agar penerima program benar-benar berasal dari kalangan MBR," tutup Zeira.

Editor : Odi Siregar

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah Kota Semarang menegaskan banjir yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang terjadi akibat limpasan air. Seperti diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pada Kamis (16/1) malam mengakibatkan debit air Sungai Babon meninggi.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu (Kamis-red) sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Lurah Meteseh Joko Rahmantoko.

Joko menyebutkan bahwa air yang sempat menggenangi permukiman warga tersebut tidak berlangsung lama dan sebelumnya warga telah evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu terdengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai.

"Hanya meluap sebentar, dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Evakuasi dibantu oleh aparat terkait dan setelah ada koordinasi antara dinas PU dan BBWS untuk pembukaan pintu air, genangan air pun cepat surut," imbuh Joko.

Untuk pembersihan sisa-sisa dampak limpasan air, dia mengatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga PMI Kota Semarang sudah bergerak melakukan penanganan.

Sementara itu, Kepala DPU Kota Semarang Suwarto saat menanggapi peristiwa tersebut memastikan keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah. Pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendungan Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air agar tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," katanya.

Editor : Maulana Salman

Bandung -

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

3. Mekanisme penyaluran

Kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tegas Bonny.

4. Lokasi pembangunan

Bonny mengungkapkan, pembangunan akan dilaksanakan di desa-desa. Setidaknya, satu desa dari total 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

"Jumlah desa itu 75.000, malah kita dengan sekarang (ada) 84.000 (desa). Nah, dengan jumlah desa katakanlah 75.000 aja, itu satu desa (dibangun) 25 unit rumah," jelas Bonny.

5. Tipe

Rumah yanga akan diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin ekstrem berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

"Itu rumah yang ada tipe 36, tanah 70 meter, dengan pagu yangg kita (Pemerintah) berikan 100 juta," tegas Bonny.

6. Hak kepemilikan

Bonny memastikan, kepemilikan rumah bagi masyarakat penerima berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Yang (sertifikat) hak milik, milik mereka (penerima bantuan)," kata Bonny.

7. Pelaksana pembangunan

Pembangunan rumah tersebut akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Bonny, UMKM tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Apabila UMKM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa sebesar Rp 60 triliun.

"Karena, jika untungnya 20 persen, maka UMKM akan ada uang Rp 60 triliun di desa beredar," tegas Bonny.

8. Desain

Bonny memberikan saran kepada Prabowo untuk mengadakan sayembara rumah yang nanti dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Setiap provinsi pun punya universitas, Saya instruksikan BTN adakan sayembara. Bagaimana desain rumah tipe 36/70 dengan mengikat kearifan lokal," ujar Bonny.

Nantinya, sayembara tersebut juga akan melibatkan masyarakat. Semakin banyak yang memilih desain tersebut, maka gambar tersebut akan ditetapkan sebagai desain 3 juta rumah gratis.

9. Dasar hukum

Dasar hukum mengenai program 3 Juta Rumah gratis ini akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, saat ini masih disusun.

"Dengan ada kepastian membayar, dengan Keppres itu, bank akan hadir di desa, karena dia tahu yang bayar cicilannya bukan orang miskin, adalah negara," tuntas Bonny.

Jakarta -

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

(eva/idh)