Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang merencanakan sinergi sejumlah inovasi untuk menurunkan biaya bangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) Ara menyebutkan hal yang harus segera diimplementasikan adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Program Tiga Juta Rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan Kemendagri telah menyepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR. Waktu penerbitan PBG akan dipersingkat menjadi 10 hari serta akan ada penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program Tiga Juta Rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat internal bersama Wamen PKP Fahri Hamzah dan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dengan para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PKP pada Kamis (14/11) malam.

Berdasarkan situs Sigap Membangun Negeri PUPR, PBG diterbitkan oleh pemerintah paling lambat 28 hari kerja tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Dalam kurun waktu itu, proses yang dilakukan meliputi pengajuan, pemeriksaan rencana teknis, perhitungan retribusi, dan penerbitan PBG.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ucapnya.

Selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hal itu untuk mengadakan insentif pajak berupa penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu ada subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP menyiapkan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Kementerian PKP bersama sejumlah pihak merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan penyaluran pembiayaan perumahan yang ada saat ini. Pihaknya ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," katanya.

Fahri mengatakan ke depannya Kementerian PKP ingin pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Menurutnya, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tergolong pekerja bebas yang memiliki ciri antara lain: tidak memiliki slip gaji, berusaha sendiri, tidak terikat. Contoh pekerja informal antara lain: pedagang kaki lima, tukang cukur, ojol, tukang bakso, tukang gali sumur, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa Perum Perumnas memiliki lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah rakyat dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Informasi itu didapatkan Fahri ketika melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria pada Rabu (13/11/2024).

Sebab di dalam pertemuan tersebut, hadir pula pihak dari Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, (menurut Perumnas) yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia," lapor Fahri kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait di dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Lanjut dia, apabila Kementerian PKP berkenan untuk memanfaatkan lahan 1.242 hektar tersebut, Perumnas bersedia untuk kerja sama.

"Kalau mau kita kerjasamakan dengan mereka (Perumnas), mereka siap," imbuhnya.

Menanggapi laporan Fahri, Menteri PKP memberikan penugasan kepada salah satu direktur jenderal-nya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Perumnas.

"Kan katanya (Perumnas) ada sekian ribu hektar, tolong diklarifikasi, disurvei, ini kan jelas gunanya untuk perumahan rakyat, jadi yang idle itu di mana? Saya kasih deadline Rabu (minggu depan) ya laporannya," pungkas Ara, pangglian Maruarar Sirait.

Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kawanan gajah liar sumatera (Elephas maximus sumatrensis) masuk permukiman dan merusak belasan rumah warga di Tanggamus, Lampung.

Dari video yang diterima Kompas.com, terlihat sejumlah rumah semi permanen mengalami kerusakan parah.

Dinding dan atap rumah warga tersebut tampak ambrol diterjang kawanan gajah liar tersebut.

Kepala Bidang Teknis dan Konservasi (Kabidtek) Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wawan membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Wawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari di wilayah perbatasan Tanggamus - Lampung Barat.

Menurutnya, kawasan permukiman yang diterjang kawanan gajah itu berada di KPHL (Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung) Kota Agung.

"Bukan berada di dalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)," katanya, saat dihubungi, Jumat (15/11/2024) siang.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadillah mengatakan, lokasi permukiman itu berada di Talang Sindang, Register 39, Blok 8 Banding, Tanggamus.

"Total rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 15 unit. (Rumah) yang rusak parah ada 5 unit," katanya.

Dari hasil keterangan yang dihimpun oleh Polsek Wonosobo, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kawanan gajah liar di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah itu merusak 15 rumah hingga mengambil hasil panen warga.

Dilansir detikSumbagsel, diketahui ada 18 gajah yang masuk permukiman tepatnya di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga Tanggamus, Endang susanti bercerita bahwa saat gajah-gajah itu membuat suara keras hingga dirinya terbangun dari tidur.

Dia menyebut gajah merusak semuanya. Selain itu, hasil panen seperti beras juga dimakan oleh Gajah.

"Kami itu lagi istirahat, lagi tidur. Tiba-tiba ada suara keras, nggak tahunya suara itu dari kawanan gajah. Gajah-gajah merusak semuanya, mereka ini ambil hasil panen kaya beras, gabah itu semua dimakan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Melihat hal itu, dia dan keluarganya langsung meninggalkan rumah karena takut. Tak lama kemudian, kawanan gajah itu meninggalkan rumah Endang.

"Iya langsung ke luar rumah, takut. Semua warga langsung keluar semua dari dalam rumah, terus nggak lama kawanan gajah itu pergi," jelasnya.

Seperti diketahui 15 rumah rusak akibat kawanan gajah tersebut. 5 dari 15 rumah itu mengalami rusak berat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, mengatakan hingga sore tadi, kawanan gajah berjumlah 18 ekor masih berada sekitar kawasan pemukiman warga. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Hingga saat ini, hasil keterangan tim yang berada di lokasi bahwa kawanan gajah liar tersebut masih berada di sana. Maksudnya, dekat dengan kawasan atau pemukiman warga yang tadi malam didatanginya, kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati," tandasnya.

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menginginkan pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Akan tetapi, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan.

Sehingga, jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas baik bisa lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program Tiga Juta Rumah," tegas Fahri dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa mengaksesnya dengan baik.

Saat ini, tengah dirumuskan pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Fahri ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodasi dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tandas dia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari asosiasi buruh di Indonesia.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Adapun sosok yang akan ditemui ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

"Saya mau ketemu dengan asosiasi buruh, paling tidak nanti Said Iqbal dan Andi Gani. Minggu depan dijadwalin, nanti Pak Wamen (PKP, Fahri Hamzah) dampingi saya," ucap Ara.

Menurut dia, tujuan dari pertemuan itu menanyakan tentang isu perumahan, salah satunya manfaat pembiayaan perumahan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita tanya apa manfaat misalnya BPJS Ketenagakerjaan dalam perumahan. Kita mulai dengan buruhnya dulu, tujuannya supaya saya tahu dari sisi buruh itu seperti apa," tukas Menteri PKP itu.

Sebagaimana diketahui, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki layanan pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pesertanya.

Layanan ini merupakan bagian dari fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

Adapun fasilitas pembiayaan perumahan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah masyarakat bisa segera turun lewat penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Maruarar menegaskan, kebijakan penghapusan BPHTB akan segera dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain sinergi dengan Kemendagri, kata Ara, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Ara.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berharap proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dipercepat.

Hal itu disampaikan Sirait saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis (14/11/2024).

Sirait mengungkapkan pihaknya telah meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga pada Rabu (13/11/2024).

Namun lokasi yang dimaksud cukup berat, lantaran berada di ketinggian sehingga butuh waktu lama dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa lima sampai enam bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Cukup besar apalagi buat 2.000-an (rumah) itu banyak orang dan tinggi. Kami jalan sekitar 6 kilometer dan sudutnya tinggi. Itu medannya cukup berat," ungkapnya.

Sirait berharap ada lokasi baru yang lebih mudah dijangkau agar pembangunan infrastruktur untuk korban erupsi dipercepat.

"Maksud saya pengungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini (tempat pengungsian). Kalau kita bangun lima bulan, bangun rumah lima bulan, itu sudah hampir satu tahun,” tandasnya.

Dia berharap dukungan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid untuk mencari lokasi yang sudah siap dipakai.

“Supaya bangun rumah, termasuk sekolah. Supaya lebih cepat pindahnya,” pungkas Sirait.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar penentuan titik relokasi warga terdampak harus didahului dengan dialog bersama warga.

"Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dahulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun tapi tempatnya tidak ditinggali,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.