Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berhasil menjadi salah satu bank penyalur terkemuka dengan capaian prestasi yang membanggakan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp1,06 triliun. Aquarius mengatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12).

Berkat kinerja tersebut, BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri di peringkat pertama sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati posisi puncak sebagai Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA 2025 di Auditorium Kementerian PU pada Senin (23/12). Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri bersama 38 bank penyalur lain dan 22 asosiasi pengembang turut serta menandatangani Komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Komitmen Bersama ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran.

Aquarius menyatakan, Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri 2025. Bank Mandiri akan berfokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end untuk sisi supply dan demand, sehingga tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar," tutur Aquarius.

Tak hanya itu, Bank Mandiri bersama BP TAPERA berharap penyaluran FLPP pada 2025 dapat tetap berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Guna mewujudkan komitmen itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR.

"Bank Mandiri juga menghadirkan inovasi transaksi yang adaptif dan solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin' KPR di Super Apps Livin' by Mandiri," ucap Aquarius.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp67,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% YoY dari periode yang sama pada 2023.

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

?Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim," ujarnya, Rabu (25/12/2024).

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. ?Dengan adanya program ini tentu saja kedepannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau,? ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

?Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% dan perbankan 25%. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menghadiri open house Natal yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

AHY tiba di lokasi open house Menteri PKP pada pukul 19.37 WIB yang berlokasi di kediaman Menteri PKP yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di acara open house pada pukul 20.05 WIB.

Setelahnya Menko Pangan Zulkifli Hasan tiba di lokasi acara pada pukul 20.12 WIB.

Selain para menteri, turut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin di lokasi acara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar open house Natal di Jakarta pada Rabu (25/12).

Sebagai informasi, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada umat Kristiani di seluruh wilayah Indonesia, dan dia berharap cinta kasih selalu menyertai semua.

Gibran menyampaikan ucapan Natal itu dalam rekaman video yang disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

"Kepada saudara-saudara Umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bersama keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai kita semua," kata Wapres Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga berpesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik ataupun liburan untuk berhati-hati.

Dia berharap momen kembali ke kampung halaman atau berlibur mereka menjadi momen yang indah bersama orang-orang terdekat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024, libur Natal ditetapkan pada tanggal 25–26 Desember.

Tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai cuti bersama, sehari setelah Hari Natal yang diperingati pada 25 Desember.

Penetapan satu hari cuti bersama itu untuk memberi waktu tambahan bagi umat Kristiani di Indonesia merayakan Natal dengan lebih tenang bersama keluarga, serta memberikan kelonggaran waktu dalam perjalanan arus mudik atau arus balik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Banyuwangi -

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

(dpe/iwd)

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.

(shc/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan serah terima Program Kemaslahatan Tahun 2024 yang menghadirkan Program Makan Bergizi untuk 3.000 santri. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP), Ciracas, Jakarta Timur, sebagai bagian dari Festival Koperasi Pesantren Nusantara.

Program ini dihadirkan oleh BPKH dengan menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra kemaslahatan. Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi di lingkungan pesantren.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, SE, M.Si, Ketua Umum Inkopontren, H. Hapi Zajuli, SE, Ketua Umum Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP), Drs. H. Sukesti Martono, MA, Perwakilan Rumah Zakat, Chief Marketing Officer Bapak Didi Sabir, Wakil Ketua Dekopin, Dr. Agung Sujatmoko, dan Sekretaris Umum Inkopontren, H. Saiful Arifin.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang dilakukan BPKH dan Rumah Zakat dalam mendukung pesantren. "Program ini menunjukkan komitmen bersama untuk meringankan kebutuhan pesantren sekaligus mendukung perkembangan generasi muda yang sehat dan cerdas," ujarnya.

Ketua Umum Yayasan PKP, Drs. H. Sukesti Martono, MA, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kami merasa terhormat menjadi bagian dari program yang sangat bermanfaat ini. Makanan bergizi bagi santri adalah langkah penting dalam mencetak generasi yang unggul," katanya.

Chief Marketing Officer Rumah Zakat, Didi Sabir, menambahkan, "Kami bangga dapat menjadi mitra BPKH dalam program ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas untuk mendukung kemajuan pesantren di seluruh Indonesia."

Acara berjalan lancar dan penuh makna, diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan program ini. Program Makan Bergizi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi inisiatif serupa yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan pesantren di seluruh negeri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal terjun langsung ke lapangan untuk mengecek secara langsung pasokan rumah baik subsidi maupun non subsidi yang dibangun pengembang di sejumlah daerah di Indonesia. Dirinya bersama bersama tim Kementerian PKP terjun langsung ke lapangan menjelang akhir tahun.

"Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Menteri PKP menambahkan dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Kemudian tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja juga akan ditugaskan ke lapangan.

"Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagi yang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk Program 3 Juta Rumah," kata dia.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan merupakan tindak lanjut dari audiensi asosiasi pengembang yang meminta agar kuota KPR FLPP di tambah karena adanya pasokan rumah. Dari hasil kunjungan lapangan nantinya akan diperoleh data riil berapa jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP tahun depan.

"Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang untuk membangun kawasan permukiman baru di sekitar Stasiun Whoosh Karawang.

AHY menyebut, pembangunan kawasan permukiman baru di sekitar stasiun kereta cepat itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan stasiun.

“Kita juga perlu mengembangkan kawasan permukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana [Karawang],” kata AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Selasa (24/12/2024).

AHY akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana pembangunan permukiman baru tersebut.

“Yang jelas karena saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya rasa semakin baik koordinasi,” ujar AHY.

Adapun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai mengoperasikan Stasiun Whoosh Karawang untuk melayani naik turun penumpang kereta cepat pada Selasa (24/12/2024).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, pada tahap akan ada 10 perjalanan kereta yang bakal berhenti di Stasiun WHOOSH Karawang.

Lalu, pada tahap selanjutnya atau pada Februari 2025, KCIC bakal menambah pengoperasian kereta yang berhenti di Stasiun Whoosh Karawang menjadi 31 perjalanan kereta.

“Selanjutnya nanti akan ada tahapan kedua, di mana memang frekuensi KA kita rencanakan per 21 Februari [2025] bertambah menjadi 62 KA per hari dan akan ada 31 KA yang berhenti di stasiun Karawang,” ucap Dwiyana.

Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke kota Karawang.

“Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” pungkasnya.

Dwiyana menargetkan pada tahap pertama akan ada 3.000 sampai 5.000 penumpang yang naik Whoosh dari Karawang setiap harinya.

“Sehingga kita harapkan sesuai proyeksi 3.000 sampai 5.000 penumpang dengan kondisi jalan akses saat ini bisa kita jalankan,” tutur Dwiyana.