Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak diluncurkan secara bertahap pada Januari 2025.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Negara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas.

“Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari seribu titik, 1.286. Yang total penerima makan berizi sekarang sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Di akhir Juni akan mencapai 6 juta dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistik program ini sangat besar. Walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99 persen, tetapi Ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas.

“Di mana ada usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilan oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti, Desember 2025,” paparnya.

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya upaya menuju nol kesalahan. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta seluruh jajaran atas komitmennya terhadap standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG.

“Makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan impossible. Nah itulah, kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut bahwa keberhasilan program ini membanggakan dan menarik perhatian dunia. Menurut Presiden, salah satu tokoh global Bill Gates dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 7 Mei 2025 mendatang untuk menyampaikan dukungan dan penghargaan terhadap pelaksanaan MBG.

“Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan, jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil Insyaallah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat,” kata Presiden.

Di hadapan seluruh jajaran kabinet, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya akan terukur di akhir 2025. Program ini akan menjadi investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” tandasnya. Dok. BPMI Setpres

(WWD)

Tasikmalaya -

Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya bertambah. Dengan demikian jumlah pelajar yang akan menerima jatah MBG turut bertambah.

Salah satu SPPG yang tengah bersiap beroperasi adalah SPPG Alaska Rasa Nusantara di Perumahan Griya Mangin Persada, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

SPPG ini akan memproduksi 3.500 porsi MBG setiap hari untuk didistribusikan kepada 12 sekolah yang berada di wilayah tersebut.

Sempat Ditipu

Yang menarik, pengelola SPPG ini sebelumnya menjadi korban penipuan pihak yang menjanjikan bisa membantu menjadi pelaksana MBG. Setelah sempat melewati beragam dinamika, akhirnya SPPG ini bisa beroperasi.

"Alhamdulillah setelah sempat jadi korban penipuan dapur MBG, sekarang kami bisa mendirikan SPPG yang resmi. Ini berkat bantuan dan arahan dari TNI dan Polri," kata Moena Rosliana, pengelola SPPG Bungursari Tasikmalaya, Selasa (6/5/2025).

Penipuan yang dialami Moena terjadi pada awal 2025 lalu, dia bersama puluhan warga lain menjadi korban penipuan dengan modus iming-iming menjadi mitra program MBG. Mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Moena juga sempat melaporkan kasus penipuan itu ke polisi dan sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Meski sempat tertipu, tapi kegigihan Moena untuk menjadk mitra MBG tak surut. Sehingga pada akhirnya dia menmpuh jalur yang benar dan berhasil menjadi pengelola SPPG.

"Insya Allah kita mulai beroperasi di tanggal 14 Mei 2025, cakupannya 12 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah porsi makannya sebanyak 3.569 per hari," kata Moena.

Belajar dari Kasus Keracunan MBG

Dia mengaku sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Moena juga mengaku akan menjadikannya sebagai pelajaran. Dia mengaku akan disiplin terkait kerawanan itu.

"Antisipasi kejadian keracunan, kita sama-sama jalin koordinasi yang baik di dalam tim, dari mulai pengolahan bahan masakan, memasak, safety kebersihan semua dijaga. Terus makanan sebelum kita packing itu kita coba, kita rasakan dulu," kata Moena.

Dapur SPPG Bungursari yang menambah cakupan program MBG di Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar

Dia mengaku punya pengalaman karena selama ini memiliki usaha catering, dengan jumlah porsi sekitar 1.000 porsi sekali masak.

"Sebenarnya kekhawatiran ada, tapi kita meminimalisir itu. Sejauh ini saya pengalaman di katering belum ada kejadian kayak keracunan atau apa, karena saya orang katering," kata Moena.

Terkait keberadaan gas LPG 3 kg yang terlihat di dapur SPPG yang dikelolanya, Moena mengatakan gas itu hanya untuk alat penanak nasi.

"Gas tiga kilogram itu kita pakai untuk rice steamer, karena susah kalai pakai yang besat. Gas 3 kilogram bukan untuk masak karena masak pakai gas yang 50 kilogram," kata Moena.

Dia menambahkan kehadiran SPPG ini bisa menyediakan lapangan kerja bagi 47 orang.

"Kalau semua pekerja tugas dari BGN ada 47 orang, tapi karena kita punya tempat luas, jadi kita butuh bantuan lagi 4 orang buat petugas kebersihan," kata Moena.

(yum/yum)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Selasa (6/5), mulai dari penjelasan Badan Gizi Nasional terkait serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 3 persen hingga potensi penurunan biaya haji.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Ini alasan BGN serap anggaran MBG baru 3 persen

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kepala BGN: Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di Cianjur negatif

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hasil laboratorium kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan negatif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5), Dadan menyatakan kasus ini sudah memasuki minggu ketiga, dan ada dua sekolah yang terdampak dari sembilan sekolah.

Selengkapnya baca di sini.

3. Basarnas bantah praktik kanibalisasi alutsista SAR

Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i membantah adanya praktik kanibalisasi alutsista SAR di lembaganya dan menegaskan bahwa operasional pesawat dan kapal tetap mengikuti prosedur standar keselamatan secara ketat.

Dugaan praktik kanibalisasi alutsista SAR ini menjadi salah satu poin pertanyaan dari Anggota Komisi V DPR RI Muhamad Lokot Nasution kepada Basarnas, saat agenda rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

4. KemenPPPA kecam kekerasan seksual anak oleh guru ngaji di Makassar

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seorang guru mengaji di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang meninggalkan luka mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak akan tinggal diam," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

5. Menag: Ke depan masih akan ada penurunan biaya haji

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka peluang penurunan kembali biaya haji Indonesia setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Karena Presiden masih menginginkan adanya penurunan, nanti mungkin ke depan masih akan ada penurunan biaya haji," ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui usai acara Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mencapai 99,99%. Namun di saat bersamaan, program ini juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Klaim keberhasilan program MBG 99,99% mulanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk angka kasus keracunan atau sakit disebutnya cukup minim, hanya sekitar 0,005%.

Dadan menjelaskan, angka 99,99% tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Nilainya merupakan hasil perbandingan antara angka jumlah penerima manfaat 3,5 juta orang dibandingkan angka kejadian keracunan.

"Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden (Prabowo) menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian. Salah satunya seperti kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menjelaskan bahwa angka keberhasilan 99,99% ini merupakan hasil kalkulasi dengan mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Keperluan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

(shc/ara)

Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya melatih penjamah makanan secara intensif, utamanya di akhir pekan untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa di berbagai daerah terus berulang.

"BGN membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu, seperti yang di Cianjur dan Tasikmalaya, Jawa Barat, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali," katanya ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, pelatihan secara intensif juga dilakukan di Pali dan Palembang, Sumatera Selatan yang juga baru saja mengalami kejadian keracunan diduga akibat MBG.

"Kami juga menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) untuk MBG di sekolah sebelum dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji tersebut," ucapnya.

Selama ini, menurutnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agak terlena dengan distribusi yang baik-baik saja untuk MBG, sehingga evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan, utamanya dalam hal pelatihan penjamah makanan yang akan dilakukan lebih rutin.

"Pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal dua bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi," ujar dia.

Selain melatih penjamah makanan, BGN juga memperketat pengawasan dengan membatasi waktu memasak dan distribusi, mengingat di beberapa kejadian, disinyalir penyebab keracunan berawal dari proses memasak yang terlalu awal.

"Kemudian, kita juga sudah mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit, mungkin sekarang harus lebih singkat lagi. Begitu sampai di sekolah distribusinya, juga harus kita evaluasi tambahan, jangan pula misalnya sampai di sekolah jam 09.00, baru dimakan jam 12.00," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ahli gizi dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, Leiyla Elvizahro menanggapi rentetan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah.

Kasus-kasus keracunan akibat program MBG dinilai menunjukkan bahwa sistem distribusi makanan dalam skala besar memerlukan pengawasan ketat, terutama pada aspek penyimpanan dan kebersihan.

Perhatian terhadap detail kecil seperti suhu penyajian dan sanitasi dapur bisa berdampak besar dalam mencegah kejadian serupa.

Leiyla menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis. Ia menjelaskan bahwa makanan basi sering kali dapat dikenali melalui perubahan bau, tekstur, dan warna.

Leiyla menghimbau agar masyarakat membiasakan diri untuk mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Deteksi dini lewat pancaindra sering kali cukup untuk mencegah konsumsi makanan yang beresiko.

“Makanan seperti nasi, mie, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika disimpan terlalu lama di suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla seperti dilansir dari laman UGM.

Keracunan massal dalam kasus MBG diduga kuat terkait dengan buruknya penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

Leiyla menggarisbawahi bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi panitia penyelenggara acara untuk memastikan distribusi makanan dilakukan secara cepat dan efisien.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” tambahnya.

Makanan berbahan dasar daging, ikan, dan produk susu menjadi kelompok yang paling rentan. Tanda-tanda kerusakan pada olahan daging misalnya bisa dikenali dari bau amis menyengat, warna kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara susu yang sudah basi akan menggumpal dan mengeluarkan bau asam tajam. Jika dikonsumsi, makanan ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan dehidrasi berat.

Leiyla menambahkan bahwa bahan pangan hewani harus disimpan di suhu dingin dan dimasak dengan suhu cukup tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

“Kalau sayur dan buah yang busuk dapat dilihat dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir. Kulit buah juga mengkerut serta timbul jamur berwarna putih atau hijau,” ujar Leiyla.

Leiyla juga menekankan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap makanan yang disajikan terbuka, dikerumuni lalat, atau ditangani oleh petugas yang tidak menggunakan sarung tangan.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif memilih tempat makan atau katering, khususnya untuk kegiatan besar.

Kredibilitas penyedia makanan bisa menjadi indikator awal apakah proses pengolahan mereka mengikuti standar keamanan pangan.

“Kondisi dapur dan alat masak pun harus menjadi perhatian.Jangan ragu untuk mempertanyakan kebersihan makanan, apalagi jika dikonsumsi bersama-sama dalam jumlah besar,” pungkas Leiyla.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal bila terlanjur mengonsumsi makanan yang mencurigakan, masyarakat dihimbau tidak panik namun segera mengamati gejala yang muncul. Jika mengalami muntah, diare lebih dari tiga kali sehari, atau demam, sebaiknya segera mencari pertolongan medis.

Leiyla menyarankan untuk banyak minum air putih guna mencegah dehidrasi dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Bila gejala tak membaik dalam 24 jam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lanjutan.

“Kita juga bisa mengonsumsi probiotik seperti yoghurt, kefir, atau suplemen untuk membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang terganggu,” jelasnya.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi pembelajaran bersama bahwa keamanan makanan bukan sekadar urusan dapur, tapi tanggung jawab semua pihak, terutama dalam kegiatan publik yang melibatkan konsumsi massal.

Edukasi tentang ciri makanan basi dan pentingnya higienitas sejak dini akan sangat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan.

“Yang paling penting sekarang, justru literasi pangan sehat harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dari kelalaian pihak lain,” pungkas Leiyla.

Sebelumnya, rentetan kasus keracunan makanan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat; Bombana, Sulawesi Tenggara; Bandung, Jawa Barat; Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan; dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Di Cianjur, puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG.

Di Bombana, kepala dinas kesehatan setempatmenyatakan keracunan massal berasal dari kualitas ayam yang sudah busuk yang terdapat dalam menu MBG.

Sementara itu di Bandung, tercatat 342 siswa mengalami gejala keracunan yang sama. Beruntungnya tidak ada siswa yang sampai harus dirawat di rumah sakit.

Di Penukal Abab Lematang Ilir, puluhan siswa harus dirawat di rumah sakit setelah menyantap menu MBG.

Terbaru di Tasikmalaya, sebanyak 24 siswa menjalani pemeriksaan akibat keracunan makanan, delapan diantaranya harus dirawat inap, dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit. .

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melacak laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Netty menyampaikan laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives CISDI tentang standardisasi penyediaan MBG, yang menyatakan hanya 17 persen makanan bergizi gratis memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," ujar dia.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan SPPG jika harus melayani 3.000-3.500 orang, padahal di Jepang misalnya, untuk makan bergizi gratis bagi siswa hanya melayani 500 orang.

"Di Brasil juga tidak boleh diberikan makanan ultra-proses untuk anak-anak sekolah. Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," paparnya.

Ia juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan BGN terus berkoordinasi dengan BPOM RI guna memastikan setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(dwr/eva)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem penggantian biaya atau reimbursement bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, uang MBG dari pemerintah sebelumnya masuk ke rekening yayasan, kemudian yayasan langsung bisa menggunakannya.

“Tapi BGN mengubah menjadi rekening masuk ke yayasan, kami verifikasi melalui SPPG. Dan sekarang kami ubah lagi dengan menggunakan virtual account,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebutkan, mitra-mitra yang sudah terverifikasi sebagai mitra BGN akan dibuatkan virtual account. “Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," ujar Dadan.

Ia menambahkan, SPPG tidak boleh beroperasional sebelum memiliki virtual account dan uang muka masuk.

“Jadi kalau mitra ingin melaksanakan program MBG pada tanggal 5 Mei, maka mitra dengan kepala SPPG harus membuat proposal pada tanggal 20 April, kemudian masuk ke kami, kemudian kami verifikasi, nanti uangnya akan kami kirim,” kata Dadan.

Setelah sistem virtual account diterapkan, kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada BGN untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Dadan menyebutkan, proposal harus berisi tiga komponen utama, yakni pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

“Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi Nasional untuk 10 hari ke depan,” kata Dadan.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.