Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut.

"Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis. Dan itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalami," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Dalam laporannya, pelapor menyertakan barang bukti berupa kuitansi.

"Kuitansi kerja sama (barang buktinya), ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," tuturnya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal laporan dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayangkan oleh mitra dapur di wilayah Kalibata.

Laporan tersebut menyebutkan mitra belum menerima pembayaran sebesar Rp975,3 juta, padahal disebut-sebut BGN telah menyalurkan sebagian dana ke yayasan terkait.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan oleh BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait informasi BGN telah mencairkan dana sebesar Rp386,5 juta ke Yayasan MBG, Dadan tak secara langsung membenarkan maupun membantah angka tersebut.

Namun, ia menegaskan sistem pencairan dana melalui virtual account telah dilengkapi mekanisme pengamanan. Menurutnya, dana yang ada tak bisa dicairkan secara sepihak oleh yayasan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

"Dana MBG di virtual account kan hanya bisa dicairkan dengan approval kepala SPPG," jelasnya.

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Yayasan MBG terkait tudingan penggelapan dana tersebut. Pihak mitra dapur yang melaporkan juga belum mengungkap secara terbuka detail kronologi maupun bukti pembayaran yang belum diterima.

Kasus ini bermula dari laporan Ira, mitra dapur Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp975.375.000 dari pihak yayasan.

Ira melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, menyatakan kerja sama berlangsung selama Februari-Maret 2025, dengan total produksi lebih dari 65 ribu porsi makanan.

Dalam perjanjian awal, harga setiap porsi makanan disepakati sebesar Rp15 ribu. Namun di tengah pelaksanaan, Ira mendapati adanya perubahan harga secara sepihak menjadi Rp13 ribu, bahkan dipotong lagi Rp2.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Danna.

Masalah semakin rumit ketika pihak yayasan menyebut Ira justru memiliki kekurangan bayar sebesar Rp45 juta. Padahal, menurut kuasa hukum, seluruh operasional mulai dari bahan baku, sewa tempat, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung oleh Ira sendiri, tanpa ada dukungan dari yayasan.

Danna menyebut kliennya telah mengupayakan penyelesaian secara internal, termasuk menyampaikan somasi dan permintaan hak tagih ke Yayasan MBG serta konfirmasi ke BGN.

Namun, tidak ada kejelasan hingga akhirnya laporan dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 April 2025 dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira," kata Danna.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.