JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jl. A Mangerangi Lorong 9, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Sabtu (26/4) siang.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.15 WITA dan baru berhasil dipadamkan satu setengah jam kemudian, tepatnya pukul 14.45 WITA. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik dari salah satu rumah warga.

Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang diterjunkan ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

“tadi pak sekitar jam 1 kejadiannya, nabilang warga gara-gara korsleting listrik, untung pemadam cepatji datang”, ujar, Adnan, salah satu warga ditemui di lokasi. Sabtu, (26/04)

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar, sebanyak 7 rumah mengalami rusak berat, dan 3 rumah lainnya terdampak.  Akibat kebakaran ini, sebanyak 8 kepala keluarga (KK) dengan total 25 jiwa terdampak, terdiri dari:

Dinas Sosial dan pihak terkait terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan dan mendirikan posko penanganan sementara bagi para korban.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hebat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. 

Editor : Muhammad Nur

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mempermudah masyarakat saat mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Langkah ini diambil setelah Maruarar mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR.

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (25/4/2025).

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan.

Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Permen yang ditandatangani pada 17 April 2025 dan diundangkan pada 22 April 2025 ini hadir sebagai respons atas beberapa pertimbangan mendasar.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, ada tiga poin utama yang melatarbelakangi perubahan aturan mengenai batas maksimal gaji MBR untuk dapat mengakses program rumah subsidi ini.

Pertama, Meningkatkan Akses dan Keterjangkauan bagi MBR. Pemerintah menyadari bahwa untuk menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah, diperlukan penyesuaian terhadap besaran penghasilan yang ditetapkan sebelumnya.

"Dengan kata lain, aturan yang lama kami nilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan MBR yang semakin beragam," ujar Ara kepada Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Kedua, Permen PKP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sudah tidak lagi relevan dengan dinamika dan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

"Perubahan kondisi ekonomi, kenaikan biaya hidup, serta perkembangan sektor properti menjadi faktor pendorong perlunya penggantian aturan yang lebih aktual," imbuh Ara.

Ketiga, Penerbitan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 ini juga merupakan langkah pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal tersebut mengamanatkan penetapan peraturan menteri terkait besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Dengan ketiga pertimbangan utama ini, pemerintah berharap Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 dapat menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam memperluas jangkauan program rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

"Aturan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan daya beli MBR dan mewujudkan lebih banyak hunian layak," tuntas Ara.

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.

Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.

“Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat, 25 April 2025.

Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

(KIE)

Bandung -

Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota Bandung akan segera mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan rutilahu itu disebut akan bermanfaat bukan hanya bagi penerima, tapi juga masyarakat lainnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara. Menurut Soni, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memulai kick off program rutilahu tahun 2025.

Pada Kamis (24/4) kemarin, Soni bahkan telah meninjau langsung kawasan yang bakal mendapat bantuan rutilahu yakni di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler bersama Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Imran.

Menurut Soni, berdasarkan data yang ia terima, ada 500 rumah di Kota Bandung yang akan dibangun ulang melalui program rutilahu itu. Dari jumlah tersebut kata dia, 70 diantaranya berada di Kelurahan Jamika dan Kelurahan Kopo.

"Jadi 500 rumah yang mendapat bantuan rutilahu ini rencananya selesai bertepatan dengan 17 Agustusan," kata Soni, Jumat (25/4/2025).

Soni mengungkapkan, program rutilahu selain bermanfaat bagi masyarakat penerimanya, juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat Kota Bandung lainnya. Sebab nantinya, pekerja yang membangun rumah merupakan warga Kota Bandung.

"Jadi setidaknya masyarakat terbantu untuk rumah layak huni, dan untuk masyarakat lain juga menjadi penggerak atau pekerja untuk membangun rumah tersebut," tandasnya.

(bba/dir)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan rumah subsidi dibagi atas zonasi wilayah.

"Besaran penghasilan MBR dibagi atas zonasi wilayah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara dalam salinan Permen 5/2025 yang diterima di Jakarta, Jumat.

Zonasi wilayah sebagaimana dimaksud mempertimbangkan tiga hal yakni indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan terakhir, dan letak geografis.

Adapun zonasi wilayah dan besaran penghasilan MBR dibagi menjadi empat zonasi dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Dalam Permen 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah, besaran penghasilan MBR dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.

Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah.

Pemerintah meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025.

"Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan rumah subsidi dibagi atas zonasi wilayah.

"Besaran penghasilan MBR dibagi atas zonasi wilayah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara dalam salinan Permen 5/2025 yang diterima di Jakarta, Jumat.

Zonasi wilayah sebagaimana dimaksud mempertimbangkan tiga hal yakni indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan terakhir, dan letak geografis.

Adapun zonasi wilayah dan besaran penghasilan MBR dibagi menjadi empat zonasi dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Dalam Permen 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah, besaran penghasilan MBR dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.

Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah.

Pemerintah meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025.

"Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025