Banjir bandang yang menerjang perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, diduga dari luapan Sungai Serang. Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menormalisasi sungai itu.

"Kita perlu kerja sama dan meminta segera dilakukan pengerukan bagi BBWSSO, karena ini sudah sering terjadi secara periodik tiga tahunan, di mana itu mengalami siklus banjir yang seperti ini," ucap Agung saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Agung mengatakan normalisasi diperlukan karena Sungai Serang mengalami sedimentasi atau penumpukan material sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan pendangkalan sungai yang berisiko meningkatkan potensi banjir saat hujan lebat melanda kawasan sungai.

"Sedimentasi ini hal yang lumrah, karena tingkat luruhan dari atas yaitu Kokap, Pengasih sisi utara ini semua airnya melintas ke Sungai Serang dan membawa material tanah sehingga pendangkalan di sungai jadi sangat cepat. Kita memohon BBWSSO segera melakukan normalisasi sungai serang dan anak sungainya. Karena tadi malam terkait dua sungai yaitu Serang dan Papah," ucapnya.

Agung juga mengimbau warga di kawasan perumahan Bumi Progo Sejahtera untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini mengingat lokasi perumahan berada di dekat meandering atau kelokan sungai.

"Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak bahwa mereka harus cepat tanggap terhadap bencana, karena benar-benar tinggal tidak jauh dari sungai yang memiliki meandering aktif. Sungainya (Sungai Serang) tergolong muda dengan meandering aktif, meandering itu menyebabkan terjadinya penumbuhan sedimen," ujarnya.

400-an Warga Terdampak, 4 Dilarikan ke RS

Agung mengatakan total warga yang terdampak banjir bandang di perumahan Bumi Progo Sejahtera sebanyak 411 orang. Dari jumlah itu ada 4 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya darurat.

"Masyarakat terdampak ada 411, terdiri dari 160 kepala keluarga. Semalam terjadi sesuatu dalam kondisi darurat, ada yang hipotermia, ibu hamil, dan sesak nafas. Tetapi semua bisa ditangani baik masuk ke RS dan alhamdulillah pada pagi hari ini dari 4 pasien darurat itu sudah pulang semua," jelasnya.

"Kemudian saya pastikan tidak ada yang meninggal dunia dalam kejadian ini. Memang ada yang meninggal tapi di luar konteks ini, di mana yang meninggal tinggal cukup jauh dari lokasi, berjarak sekitar 1 km," tegasnya.

Agung mengatakan saat ini telah dilakukan pembersihan secara menyeluruh di lokasi terdampak banjir oleh tim Damkar dan PDAM Kulon Progo. Petugas dari PLN juga sudah diminta untuk membenahi kelistrikan yang sempat padam ketika banjir berlangsung.

"Kami juga sudah menyiapkan dua tempat penampungan bagi warga di Kantor Kalurahan Margosari dan Masjid Al-Fitroh. Kemudian dari Dinsos sudah membangun dapur umum, dan Dinkes menyiagakan ambulan untuk pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya banjir bandang melanda kawasan perumahan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akibatnya satu rumah ambruk dan ratusan lainnya terendam air hingga ketinggian 1,5 meter.

Peristiwa ini terjadi di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih. Banjir dilaporkan menerjang area tersebut pada Jumat (28/3/2025) malam.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, nampak perumahan tersebut masih tergenang air. Sejumlah warga juga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget mas, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi gak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200 an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu pihaknya melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40 an, ketinggian air di jalan itu masih 20 an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh," ujar.

"Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," imbuhnya.

Sementara itu warga sekitar perumahan, Ribut mengatakan banjir yang menerjang Kawasan ini terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Diketahui bahwa lokasi tanggul yang jebol terletak di dekat Jembatan Dayakan atau berjarak sekitar 100 an meter dari perumahan.

"Iya mas, jadi awalnya karena tanggul di jembatan itu jebol, terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

Menurutnya peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun dia menyebut jika peristiwa semalam menjadi yang terparah.
"Sebelumnya sudah pernah mas, tapi paling parah memang baru kali ini," ujarnya.

Mengalami Insiden Terperosok di Air Saat Bermain Offroad di Yogyakarta

Mengalami Insiden Terperosok di Air Saat Bermain Offroad di Yogyakarta

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buka suara program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim makan bergizi gratis adalah salah satu program terbesar dan menjadi perhatian dunia.

Menurut Prabowo dirinya dihubungi beberapa pemimpin dunia yang ingin mencontoh program makan bergizi gratis.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Ini saya kira salah satu program terbesar di dunia dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Prabowo mengatakan, berani menjalankan program Makan Bergizi Gratis karena suatu keharusan. Prabowo tidak ingin anak-anak Indonesia ada yang kelaparan.

"Anak-anak kita adalah masa depan kita, anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar, anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.

Prabowo menjelaskan hingga saat ini lebih dari 3 juta anak menerima makan bergizi gratis. Sampai akhir 2025 ditargetkan semua anak dan ibu hamil di Indonesia bisa menerima Makan Bergizi Gratis dengan target 82,9 juta penerima.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," terang Prabowo.

Prabowo menambahkan target penerima tersebut lebih baik dibandingkan Brasil yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyasar semua warganya mendapatkan makan bergizi gratis.

"Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," janji Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya banyak dihubungi pemimpin dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengungkap banyak negara ingin mencontoh Indonesia soal MBG.

"Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Salah satunya, Mantan Presiden Brasil sekaligus Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff. Menurutnya, Brasil membutuhkan waktu realisasi program makan bergizi gratis untuk 26 juta anak dalam waktu 11 tahun.

"Berapa hari yang lalu saya menerima mantan Presiden Brazil, Ibu Dilma Roussef Mantan Presiden Brasil, dia sekarang Presiden Bank NDB, New Development Bank. Dia menyampaikan Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak 11 tahun," ujarnya.

Sementara di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dimulai sejak Januari 2025 sudah mencapai 3 juta orang saat ini. Di akhir tahun 2025, Prabowo menargetkan penerima program itu mencapai 82,9 juta orang.

"Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerimaan manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," ujarnya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Jepang Minat Bantu Program Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program terbesar dan diperhatikan oleh dunia. Ia menyebut banyak dihubungi pemimpin dunia yang ingin mencontoh Indonesia menjalankan program tersebut.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Ini saya kira salah satu program terbesar di dunia dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Alasan Prabowo berani menjalankan program Makan Bergizi Gratis karena dinilai sebagai suatu keharusan. Ia tidak ingin anak-anak Indonesia ada yang kelaparan.

"Anak-anak kita adalah masa depan kita, anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar, anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.

Prabowo mengklaim perkembangan program Makan Bergizi Gratis sangat baik, di mana per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak sebagai penerima. Sampai akhir tahun 2025 ditargetkan semua anak-anak dan ibu hamil di Indonesia bisa menerima Makan Bergizi Gratis dengan jumlah mencapai 82,9 juta penerima.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," bebernya.

Menurut Prabowo, target itu sangat baik dibandingkan Brazil yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyasar semua warganya mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," imbuhnya.

Tonton juga Video: Prabowo Sebut Jepang Minat Bantu Program Makan Bergizi

Presiden Prabowo Subianto membeberkan makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan merupakan program terbesar di dunia. Bahkan, menurutnya menjadi perhatian dunia sampai banyak pemimpin yang ingin belajar dari Indonesia.

"Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

"Kita berani karena ini adalah sesuatu panggilan, sesuatu keharusan anak-anak kita adalah masa depan kita, anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar, anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin," lanjut Prabowo.

Saat ini, Prabowo menyebut program makan bergizi gratis sudah diterima 3 juta anak sejak diluncurkan pada awal tahun. Prabowo ingin program itu lebih cepat berjalan, namun harus dijalankan secara bertahap dan berhati-hati karena memakai uang rakyat.

"Dan perkembangannya sangat baik, per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik," ujarnya.

Prabowo menargetkan tidak hanya anak-anak, tapi juga ibu hamil akan menerima program tersebut. Ia mengungkap target 82,9 juta penerima manfaat dari program tersebut di akhir 2025.

"Tapi insyaallah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia," ujarnya.

"Kita Alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerimaan manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini kerja keras," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com-Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025 mendapat respons positif dari pemimpin dunia.

Ia mengatakan ada pemimpin yang datang ke Indonesia karena ingin mencontoh pelaksanaan MBG di negaranya.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya," ujar Prabowo dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

"Ada (pemimpin) yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani (melaksanakan MBG)," lanjutnya.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia berani melaksanakan MBG karena ingin membantu anak-anak.

Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan saat pergi ke sekolah.

Sudah 3 Juta Anak Terima Makan Gratis

Prabowo menyebut MBG berjalan dengan baik sejak diluncurkan.

"Per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap. Kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat, harus dikelola dengan baik," ujarnya.

"Tapi insya Allah rencana kita akhir tahun ini, semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta yang menerima manfaat," tambahnya.

Dibandingkan dengan Program Brasil

Prabowo juga menceritakan pertemuannya dengan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff, pada Selasa (25/3/2025).

Dalam pertemuan itu, keduanya bertukar cerita tentang pelaksanaan program makan gratis di masing-masing negara.

Dilma, yang kini menjabat Presiden New Development Bank (NDB), menyampaikan bahwa Brasil memulai program makan gratis untuk anak-anak pada 2011.

Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai cakupan penuh program tersebut.

"Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak. 11 tahun. Kita Alhamdulillah, insya Allah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil menerima manfaat akhir 2025," kata Prabowo.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras, ini adalah hasil kerja sama banyak pihak," tutupnya.

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum lama ini meluncurkan layanan seperti '911' khusus perumahan. Layanan bernama Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) ini bisa diakses gratis.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, layanan tersebut bisa digunakan secara gratis hingga permasalahan yang dilaporkan selesai. Fitrah mengatakan, sejak resmi diluncurkan sudah ada 25 kasus yang dilaporkan melalui BENAR-PKP.

"(Layanan) Gratis, gratis. (Sampai masalah selesai gratis?) Iya gratis," kata Fitrah saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk masalah pertanahan, pihak perbankan untuk masalah pembiayaan, dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan memerlukan waktu.

Untuk alur pelaporannya, masyarakat bisa menguhubungi WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

Sebagai informasi, layanan ini bisa diakses 24 jam. Namun, untuk pengaduan akan diproses pada jam kerja saja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.