Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pengembang nakal yang mengakali rumah subsidi.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku sudah mengecek beberapa perumahan bersubsidi. Dia pun menemukan pengembang yang tak memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya sudah diminta untuk tegas, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi, itu harus developer-nya yang benar," kata Ara pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Ara sempat menemukan rumah subsidi yang dindingnya retak-retak. Dia juga menemukan perumahan subsidi yang dilanda banjir.

Dia mewanti-wanti pengembang rumah subsidi untuk tidak mengakali anggaran. Ara mengingatkan rumah subsidi dibiayai oleh APBN.

"Saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi, untuk membangun rumah subsidi karena itu untuk rakyat kecil. Bukan berarti rumah subsidi, kemudian tidak berkualitas, dan rakyatnya bisa jadi sedih," ujarnya.

Ara menambahkan, "Kita tahu rumah subsidi itu ada 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

"Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga," kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

"Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat," kata Ara.

Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

"Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan," kata Nixon.

Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

"Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud," kata Misbakhun.