Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengklaim memiliki pemahaman yang sama dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri soal soal Anies Baswedan. Pemahaman yang sama tersebut, kata Ara, menjadi alasan PDIP urung mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024.

"Saya yakin Ibu Mega pada akhirnya tidak memilih Anies karena pandangannya sama kayak saya. Kan Anies sempat digadang-gadang mau jadi calon gubernur dari PDI. Betul ya? Karena Ibu Mega memahami apa yang saya pahami," kata Ara dalam acara Survei Indikator Politik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Eks kader PDIP ini menilai akar rumput partai berlambang banteng itu tak akan memilih Anies. Ia menyebut hal itu menjadi alasan Megawati tak jadi mengusung Anies meski elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu tinggi.

"Pemahamannya sama, bahwa grassroot-nya PDI Perjuangan itu tidak memilih Pak Anies, karena secara ideologi berbeda. Dan itu saya memahami pandangan Ibu Mega itu. Makanya walaupun elektabilitasnya Anies tinggi, tetapi tidak (diusung), makanya waktu itu tidak hanya mencalonkan karena soal elektabilitas," ujarnya.

Menurut Ara, Pramono juga harus memiliki pemahaman yang sama. Menurutnya Megawati sudah mempertimbangkan panjang hal ini.

"Soal elektabilitas, Anies waktu itu jauh di atas Ridwan Kamil, apalagi Pramono. Jadi pertimbangan waktu itu karena Ibu Mega memahami itu, memahami bahwa grassroot dari PDI, akar rumput PDI itu tidak memilih Anies. Karena itu proses sudah panjang," tutur Ara.

Dia menilai Pramono lupa akan pemahaman tersebut. Ara pun hendak mengingatkan Pramono.

"Nah yang saya mau sampaikan ini sebenarnya pandangan saya sama Ibu Mega sama. Makanya Ibu Mega walaupun elektabilitas Anies tinggi, tetapi tidak mencalonkan. Tidak mencalonkan Anies. Kalau semata-mata pertimbangannya elektabilitas, harusnya sudah dicalonkan. Nah, sekarang mungkin Pramono lupa itu, baru saya ingetin sekarang tapi nggak apa," tambahnya.

Ara sebelumnya menyampaikan terima kasih lantaran Anies sudah mendukung Pramono dan Rano Karno (Si Doel). Ia yakin kaum non-muslim akan beralih dari Pramono dan Doel, usai Anies mendeklarasikan dukungan.

"Saya terima kasih. Kalau Anies mendukung Pram, itu dari segi kompetitor politik saya mengerti ini bagus. Karena soal ideologi dan soal itu itu sudah berbedanya sudah berbeda. Sudah terlalu jauh. Ridwan Kamil sudah mengalami itu dengan PKS. Saya juga fair pemilih Ridwan Kamil itu yang non-muslim juga agak sulit menerima wakil daripada PKS. Itu faktanya juga. Saya pun non-muslim. Jadi saya tahu itu," kata Ara.

Ia menyebut ketidaksukaan atas Suswono sebagai pendamping RK sudah terjadi berbulan-bulan lalu dan bisa dinetralisir kan. Namun, hal ini berbeda dengan dukungan Anies ke Pramono-Doel yang berlangsung baru-baru ini.

"Karena ridwan Kamil sama Suswono itu sudah 3-4 bulan lalu. Tetapi Anies mendukung Rano Karno dan Pramono, mungkin 2 minggu ini jadi itu, terjadinya baru sekarang. Makanya trennya turun karena menurut saya, sekarang itu kan analisa ya, kalau nggak saya nggak bisa bikin hari ini 5 acara di basis-basis non-muslim," imbuhnya.

(dwr/aud)

Jambi (ANTARA) - Pulau Pandan merupakan area permukiman di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Kawasan ini sering disebut sebagai lokasi peredaran narkoba di daerah itu.

Julukan sebagai kampung narkoba menjadi citra buruk bagi masyarakat setempat. Adanya transaksi narkoba di kawasan itu memberikan dampak negatif bagi penduduk setempat.

Bukan sekali dua kali polisi membongkar transaksi haram di daerah itu. Sejak beberapa tahun lalu, kawasan ini memang selalu menjadi pusat perhatian dan tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.

Rentetan peristiwa itulah yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk mengubah citra perkampungan tersebut.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba memang tidak pernah berhenti dilakukan.

Razia rutin juga masih dilaksanakan, mengingat kawasan ini rawan dengan peredaran narkoba.

Namun, ada yang tidak kalah penting setelah memastikan tidak ada peredaran narkotika di Pulau Pandan adalah membangun citra baru perkampungan tersebut.

Bukan rahasia lagi bahwa Pulau Pandan ini memang dikenal sebagai kawasan peredaran narkotika. Kondisi inilah yang membuat warga tidak berdaya, bahkan dianggap sebelah mata, oleh masyarakat luar.

Oleh karena itu, Polda Jambi tak akan membiarkannya. Upaya konkret memperbaiki citra Pulau Pandan kini dipersiapkan.

"Kami mendorong perubahan itu. Akibat image (buruk) itu, pengurus RT menyampaikan sedih, karena terkadang warga mau melamar kerja saja, ketika tahu dari Pulau Pandan, langsung ditolak," katanya.

Dari pengakuan warga itulah, antara lain, yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan narkotika di Pulau Pandan. Tidak boleh lagi ada celah bagi pelaku untuk merusak masa depan dan moral anak bangsa.

Beberapa waktu lalu, Ditresnarkoba Polda Jambi kembali turun ke Kelurahan Legok, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
Polda Jambi merazia tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di kawasan Pulau Pandan.

Razia-razia yang dilakukan itu memberikan soft therapy kepada masyarakat sehingga tidak berani melakukan transaksi dan mengonsumsi narkoba.

Memperketat pengawasan

Setiap hari, personel Ditresnarkoba Polda Jambi secara bergantian mengawasi situasi dan kondisi di Pulau Pandan, memastikan tidak ada aktivitas ataupun transaksi narkotika di daerah itu.

Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Nukmansyah menyebutkan setiap harinya terdapat personel yang bertugas patroli di permukiman warga tersebut. Patroli dilakukan setiap waktu, pagi, siang, sore malam. Patroli ini memperkuat pengawasan selain dengan keberadaan posko terpadu.

Selain keberadaan posko terpadu di pintu masuk Pulau Pandan, Polda Jambi membuka layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Setiap informasi yang masuk mengenai dugaan peredaran narkotika dipastikan ditindaklanjuti.

Melalui nomor pengaduan yang disediakan, masyarakat dapat terlibat dan berperan dalam memberantas peredaran narkotika.

Upaya menjaga kawasan ini dari pengaruh narkotika tidak saja hanya dilakukan Polri, namun butuh dukungan pemerintah daerah.

Kolaborasi dalam pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memberantas peredaran narkotika di kampung narkoba tersebut. Selain aksi nyata melalui razia, upaya preventif dan preemtif juga diperlukan agar masyarakat makin kuat melawan masuknya narkoba ke kampung mereka.

Mulai dari pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba hingga penyelidikan dan pemberantasan langsung pada basecamp-basecamp yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, menjadi aksi nyata bagi Polri untuk memperbaiki citra kawasan tersebut.
Lurah Legok, Kota Jambi, Rahmansyah mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam menjaga kawasannya dari bahaya narkoba melalui berbagai upaya, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dari kegiatan itu, pihaknya memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pengawasan yang semakin ketat ini membawa harapan bagi Pemerintah dan masyarakat dapat mengubah wajah Pulau Pandan.

Semangat warga berubah

Selain memperkuat pengawasan, penindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Pulau Pandan, Polda Jambi mempersiapkan terobosan baru untuk mengubah citra daerah tersebut.

Namun, mengubah citra Pulau Pandan tentu membutuhkan dukungan semangat masyarakat selain apa yang sudah dilakukan oleh polisi.

Tantangan yang akan dihadapi untuk memperbaiki citra itu adalah mengubah pola pikir masyarakat. Polda Jambi melihat semangat itu dari masyarakat Pulau Pandan itu ada. Semangat masyarakat untuk berubah inilah yang disambut hangat oleh Polda Jambi.

Semangat untuk berubah ditandai dengan keinginan mengubah perekonomian keluarga. Peredaran narkoba di Pulau Pandan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Sejumlah warga yang terlibat dalam peredaran narkoba didominasi karena alasan keuangan.

Upaya inilah yang ke depan dipersiapkan Polda Jambi. Sesuai permintaan masyarakat, mereka menginginkan terciptanya lapangan usaha baru di kawasan itu.
Dari hasil tatap muka Ditresnarkoba Polda Jambi dengan warga dari Kelurahan Legok, banyak keluh kesah mereka yang sudah lelah dengan stigma negatif kampung mereka.

Kemudian muncullah permintaan bantuan untuk usaha budi daya bebek dari warga. Mengingat geografis kawasan ini yang didominasi rawa, kondisi ini akan memudahkan warga dalam budi daya.

Impian ini bakal diperjuangkan Polda Jambi. Dalam waktu dekat, program budi daya bebek segera terealisasi sesuai harapan warga.

Namun, langkah perubahan harus diikuti dengan keberlanjutan. Program pemberdayaan warga itu harus dipastikan keberlanjutannya agar tidak sia-sia.

"Kalau kami kasih bantuan maka harus diperhatikan keberlanjutannya, jadi tidak saat itu saja berjalan. Bantuan harus memberi dampak jangka panjang, seperti membuka lapangan kerja bagi warga," ujar Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Nukmansyah

Lurah Legok Rahmansyah mengapresiasi langkah Polda Jambi tersebut. Saat ini terdapat 21 RT di kelurahan itu yang rentan dan berpotensi menjadi lokasi peredaran narkotika.

Semangat masyarakat untuk mengubah wajah kampung menjadi bukti bahwa warga tidak ingin ada lagi ruang bagi penyalah guna narkoba di kampung mereka.

Program pengembangan ekonomi masyarakat melalui budi daya bebek diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga tidak ada lagi yang terlibat dalam transaksi narkoba.

Tertangkapnya bandar-bandar narkoba asal Jambi beberapa waktu lalu juga membawa harapan bagi warga Pulau Pandan menutup akses masuk narkoba ke kampung mereka.

Semua upaya pencegahan hingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi beserta program yang segera diterapkan dengan dukungan warga itu, diharapkan bisa segera mengubah Pulau Pandan sebagai permukiman berpengharapan.

Editor: Achmad Zaenal M

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menanti citra baru kampung narkoba di Jambi

Jakarta -

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

(aqi/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Sebanyak 2.700 unit Huntap akan dibangun sebagai tempat relokasi hunian warga dan akan dibangun dalam waktu sekitar 5,5 bulan.

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Huntap. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.
"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," katanya.

Dalam proses pembangunannya, dirinya berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak juga diperlukan. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa juga akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," jelas dia.

Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ.Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Cianjur -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

(mso/mso)

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

DEPOK, iNewsDepok.id - Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah kompleks perumahan di Kota Depok terendam banjir dan dilanda pohon tumbang.

Salah satu wilayah terdampak adalah Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok. Puluhan rumah di kawasan ini kerap terendam banjir saat hujan deras mengguyur.

Tidak hanya banjir, insiden pohon tumbang juga terjadi, menimpa kabel listrik yang mengaliri lampu jalan di sekitar perumahan tersebut.

Suri, salah seorang warga perumahan tersebut mengatakan dirinya sempat mendengar suara keras saat pohon tumbang terjadi. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali hujan deras, rumahnya selalu terendam banjir setinggi 50 sentimeter akibat luapan air dari Kali Jantung.

Warga berharap agar Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait segera memasang pondasi di bantaran Kali Jantung untuk mencegah banjir semakin parah dan menghindari potensi longsor di kawasan tersebut.

 

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.