KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis telah diterapkan di sejumlah sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekalipun dibagikan makanan, apakah perlu orangtua tetap membawakan anaknya bekal? Berikut penjelasan ahli.

Dapat Makan Bergizi Gratis, perlukah tetap dibawakan bekal?

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, misalnya, sempat mendapatkan sejumlah "curhat" orangtua terkait program ini, khususnya mereka yang memiliki anak dengan alergi makanan tertentu.

Para orangtua dengan anak yang memiliki alergi makanan tersebut pada akhirnya tetap membawakan bekal.

“Banyak sekali netizen yang nanya di Instagram saya. Mereka khawatir karena anaknya punya alergi, jadi mereka tetap membawakan anaknya bekal,” tutur Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, boleh-boleh saja jika para orangtua memilih tetap membekali anak-anak mereka dengan makanan dari rumah.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bekal tersebut memenuhi kebutuhan gizi anak.

Bagi orangtua yang memiliki anak alergi pun bisa berjaga-jaga dengan tetap membawakan anak bekal yang sesuai.

“Kalau mau tetap membekalkan anak dari rumah tidak masalah. Program ini kan memang setelan menunya dibuat general,” jelas Tan.

“Semisal anak punya alergi pun belum tentu si anak akan diperlakukan khusus gitu ya,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengingatkan para orangtua agar memberikan bekal makanan yang kaya akan gizi dan menghindari makanan-makanan minim gizi.

Misalnya, frozen food (makanan beku) atau mi instan.

“Pastikan kalau tetap membekali anak harus gizinya terpenuhi. Jangan hanya mie instan atau nugget,” tegasnya.

Ia menyebutkan, makanan dengan kandungan gizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mendukung konsentrasi belajar mereka di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi adanya insiden keracunan yang melibatkan 40 orang akibat konsumsi ayam marinasi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan, seluruh warga yang mengalami keracunan tersebut telah diobati dan kini dalam kondisi baik.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Dadan mengindikasikan bahwa keracunan tersebut mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertindak cepat dengan menarik menu ayam marinasi dan menggantinya dengan telur rebus untuk mencegah kejadian serupa pada penerima manfaat lainnya.

"Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," ujar dia.

Sebelumnya, insiden ini terjadi pada Senin (13/1/2025), ketika puluhan murid dan beberapa guru dari SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare yang diduga disebabkan oleh menu MBG.

Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin, mengatakan, pihak sekolah menduga penyebabnya adalah lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

"Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang. Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus," ungkap Hairuddin.

Di sisi lain, puluhan siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (16/1/2025).

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program tersebut.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi kejadian itu, meskipun para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar dia.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan road map ini juga merupakan langkah strategi dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

"Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.


Menteri Ara menjelaskan dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam rapat tersebut menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Wamen Fahri.

(KIE)

Sejumlah siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan usai makan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala SDN Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, Kamis (16/1).

Ia mengatakan saat itu makanan tiba di sekolah pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, makanan tersebut disantap para siswa.

Namun, usai makan ada beberapa siswa yang merasa mual dan pusing.

"Ada yang merasa mual, pusing, dan ada satu anak yang muntah," katanya.

Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, dia mengatakan ada sekitar sepuluh anak yang merasa mual setelah makan.

Lilik mengatakan para siswa yang merasakan gejala tersebut merupakan siswa kelas 1-6. Mereka juga mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk dari menu hari ini.

Selain ayam tepung, menu hari ini ada nasi putih, sayur ca wortel tahu, buah naga, dan susu. Usai kejadian tersebut, makanan yang masih tersisa langsung ditarik oleh para guru.

Sementara itu, usai mengalami gejala tersebut, pihak sekolah langsung menghubungi tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota.

"Tadi langsung ditangani oleh petugas, dan langsung diberi obat. Alhamdulillah langsung tertangani," katanya.

Terkait hal itu, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Mahanani mengatakan Kodim 0726 Sukoharjo yang mengelola SPPG telah mengakui proses pemasakan ayam kurang matang.

"Ayamnya tidak matang, sudah diakui dari Kodim," katanya.

Sedangkan para siswa yang mengalami gejala tersebut langsung diberikan obat oleh pihak puskesmas.

"Yang kena itu cuma mual dan muntah, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kami tangani, setelah kami observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan bahwa kebijakan KLM telah menyediakan insentif khusus bagi bank yang aktif menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas tersebut.

“Sebenarnya ini pernah kami sampaikan bahwa di kebijakan KLM yang sekarang, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, itu sudah ada insentif bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi. Jadi sudah ada, dan itu kami lihat. Monitoring kami menunjukkan realisasinya sangat hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan,” kata Juda dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025, Rabu (15/1/2025).

Menurut Juda, insentif yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperkuat untuk mendukung program pemerintah. Dia menyebut bahwa kebijakan KLM di sektor-sektor prioritas, termasuk perumahan, akan ditingkatkan. Namun, Juda belum merinci bentuk peningkatan insentif tersebut.

“Nanti detailnya akan kami sampaikan. Pada intinya, kebijakan-kebijakan yang masuk dalam asta cita akan didukung oleh Bank Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, BI mencatat penyaluran insentif kebijakan KLM mencapai sebanyak Rp295 triliun hingga minggu kedua Januari 2025. Jumlah tersebut meningkat Rp36 triliun dibandingkan posisi akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp259 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan insentif KLM tersebut telah disalurkan ke berbagai kelompok perbankan, dengan porsi terbesar diterima oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, disusul Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun.

“Kemudian, BPD [Bank Pembangunan Daerah] Rp29,9 triliun, dan KCBA [Kantor Cabang Bank Asing] Rp5 triliun,” kata Perry dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Perry menekankan bahwa insentif KLM tersebut diarahkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, termasuk sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, UMKM, ultra mikro, dan ekonomi hijau.

“Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Ada pun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Ara juga menugaskan BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

"Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," lanjut Ara.

Sementara Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ucap Maruli.

KOMPAS.com - Jakarta Barat kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh penawaran menarik, terutama dalam bentuk rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut pilihannya:

Salah satu pilihan yang menonjol adalah Perumnas Sentraland Cengkareng Tipe Studio-A/B.

Proyek ini terletak di Cengkareng, salah satu kawasan di Jakarta Barat.

Hunian ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 32 unit dengan harga mencapai Rp 199 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 unit telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia untuk dibeli.

Penawaran ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk memiliki rumah di daerah ini.

Dengan harga yang kompetitif, Jakarta Barat semakin dikenal sebagai salah satu lokasi yang ideal bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian dengan harga terjangkau namun tetap strategis.

Sukoharjo -

Sejumlah siswa SD Negeri (SDN) 3 Dukuh, Sukoharjo, mengalami mual-mual usai santap makan bergizi gratis (MBG). Begini dugaan penyebabnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani, mengatakan dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

"Ayam yang tidak matang. Yang terkena itu istilahnya cuma mual, muntah, dan pusing, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kita tangani, obati, kita observasi, hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari saat ditemui awak media di Puskesmas Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Melihat kondisi siswa yang mengalami mual-mual tadi, wanita yang akrab disapa dr. Anik itu mengatakan mereka sudah tertangani dengan baik.

"Insyaallah sampai ke depannya, besok itu tidak ada yang bertambah lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, ayam yang kurang matang itu sedikit kemungkinan mengalami bau. Namun dia mengatakan ayam itu dimasak dengan menu ayam goreng tepung.

"Biasanya kalau kurang matang, dari bau tidak. Kalau dari bentuk tidak juga, tapi teksturnya agak gimana gitu," jelasnya.

Jumlah siswa yang diberikan obat oleh tim medis cukup banyak, yakni sekitar 50 siswa. Jumlah ini lebih banyak dari yang diungkapkan Kepala SDN Dukuh 3 Lilik Kurniasih yang mengatakan siswanya mengalami mual sekitar 10 anak.

"Ada sekitar 50-an yang dikasih obat dari 200 siswa di SDN Dukuh 3," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, mengalami mual usai menyantap makan bergizi gratis. Para siswa langsung mendapatkan perawatan medis.

Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIB tadi. Sejumlah pihak langsung datang ke SDN Dukuh 3 untuk melakukan penanganan, seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1).

Dari jumlah siswa SDN Dukuh 3 sekitar 200 siswa, hanya sebagian kecil yang mengalami mual usai santap MBG.

"Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Usai diberikan obat oleh tim medis, siswa yang mengalami mual-mual kondisinya membaik. Lilik mengatakan mereka tidak sampai dilarikan ke puskesmas.

Menu MBG hari ini di SDN Dukuh 3 ada nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu. Disebutkan makanan yang bau adalah ayam. SDN Dukuh 3 sudah sepekan ini melaksanakan program MBG.

"(Dugaan penyebabnya) Tidak tahu, karena masih diteliti," ucapnya.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," pungkas Lilik.

(rih/ahr)

KOMPAS.com -Jakarta Selatan kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Daerah ini menawarkan sejumlah pilihan rumah subsidi, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut Pilihannya:

Salah satu proyek yang menonjol di Jakarta Selatan adalah Perumnas Mahata Tanjung Barat, yang berlokasi di Jagakarsa.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan mencapai 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dibangun sebanyak 416 unit, dengan harga setiap unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, 208 unit telah terjual, sementara sisa 208 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan kehadiran proyek ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau dan berkualitas.