Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun ternyata hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Untuk itu menurutnya Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran.

Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah menjadi Rp 210 triliun. Namun, lagi-lagi anggaran itu tidak cukup juga untuk kebutuhan MBG selama setahun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut untuk kebutuhan setahun, belanja makanan untuk MBG bisa tembus Rp 420 triliun. Proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan meningkat seiring belanja program tersebut.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Menurut Zulhas jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku akan semakin tinggi. Dengan mencapai swasembada pangan, pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025), dipantau dari Youtube Kominfo Jawa Timur.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana Rp 420 triliun.

Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025.

“Tapi Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti Rp 210 triliun,” ujar Zulhas.

“Tapi kalau full, dari Januari sampai Desember, ya kira-kira lebih Rp 420 triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan Rp 420 triliun,” ucap Zulhas lagi.

Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Kalau kita sekarang enggak kerja keras, telur, beras segala macam, ikan, mau berapa Pak?” kata Zulhas.

“Bapak tahu enggak impor kita ini? Malu sebetulnya kita ini. Kita sudah ketinggalan jauh sama Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Itu artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi Rp 71 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Penulis: Nirmala Maulana Achmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut penerima program Makan Bergizi Gratis tak boleh memfoto makanan yang mereka terima.

“Tidak ada larangan, siapa yang melarang?” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Dadan menegaskan, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memfoto Makan Bergizi Gratis.

“Tidak ada larangan siapapun memfoto, makanya sudah saya klarifikasi,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, viral di media sosial unggahan warganet yang mengaku dilarang untuk memfoto makanan bergizi gratis.

"Halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis. Tapi tadi, guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan 'buruk' sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya akan dicari serta dapet sanksi sosial," tulis akun X @vi*****

"aihs ,tempat gw tadi di ultimatum sama babinsa ,murid maupun guru dll gaboleh/dilarang keras buat foto foto maupun videoo makan bergizi gratis ini wkwkwk,kenapaa dahh," tulis akun X @alf*******

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Salah satu hal yang menjadi perbincanan pada hari pertama pelaksanaan MBG adalah menu yang tidak seragam di setiap daerah.

Sebab, ada daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pemberian Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berencana untuk menambah jumlah dapur guna mendukung program makan bergizi gratis.

Saat ini, hanya terdapat satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Brobahan, Purwokerto, yang menyuplai makanan untuk 2.740 siswa di tiga sekolah.

Dandim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama menjelaskan bahwa rencana pembangunan dapur baru akan dilakukan di masing-masing dari 27 kecamatan di Banyumas.

"Sementara ini masih dalam proses perencanaan. Informasinya, rencana awal per kecamatan ada satu dapur, bertahap," katanya saat ditemui di Kodim 0701/Banyumas, Selasa (7/1/2025).

Namun, Ida Bagus belum dapat memastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

"Tentunya nanti disesuaikan lagi (dengan kebutuhan), akan terus bertambah. Kami belum dapat informasi (realisasi rencana penambahan dapur), yang jelas info yang kami peroleh satu dapur per kecamatan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa jumlah dapur yang direncanakan bisa bertambah, mengingat banyaknya sasaran penerima program makan bergizi gratis.

"Tentunya jika dilihat dari jumlah siswa harusnya (dapurnya) lebih banyak lagi. Sasarannya juga tidak hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil dan balita," kata dia.

Setiap dapur yang akan dibangun, memiliki kapasitas untuk menyajikan sekitar 3.000 paket makanan per hari.

Saat ini, dapur yang telah beroperasi berdiri di atas lahan milik Kodim 0701/Banyumas di Brobahan, Purwokerto, dengan melibatkan 50 orang yang terdiri dari kepala, ahli gizi, akuntan, dan pekerja.

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas sendiri diluncurkan pada Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal, program ini menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Kota Palembang, Sumatera Selatan menyediakan 3.000 paket pada hari pertama makan siang bergizi gratis program pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (6/1).

Jumlah porsi tersebut disalurkan ke lima sekolah yakni SMP N 19 Palembang untuk sebanyak 1.098 siswa, SMP N 33 Palembang 594 siswa, SD N 25 Palembang sebanyak 606 siswa, SD N 24 Palembang sebanyak 604 siswa, dan TK Panca Bhakti I sebanyak 26 siswa.

Makanan bergizi tersebut disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui sistem katering di Jln.Sei Hitam No.1233 RT.02 / RW 06 Pakjo, Kecamatan IB I Palembang Sumsel.

Kepala BPOM Palembang Yani menyebutkan bahwa menu makan siang bergizi gratis tersebut aman dan terhindar dari zat berbahaya seperti formalin dan zat kimia lainnya.

"Ya kami melakukan uji sampel makan siang bergizi hari ini tidak kami temukan zat kimia seperti formalin dan kami katakan aman ya," katanya.

Kepala SD N 25 Palembang Wiwin Purwanti mengatakan bahwa siswanya antusiasme menikmati makanan bergizi tersebut. Namun di antaranya memang masih ada yang tidak menyukai sayuran.

Ia berharap menu tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran dan buah pisang yang disajikan tersebut dapat divariasikan agar anak-anak yang tidak suka sayuran bisa tertarik untuk memakannya.

"Ya divariasi ya seperti sayuran yang disajikan lebih menarik bisa dibuat seperti tahu sayur, dan sebagainya agar siswa lebih menyukainya," kata dia.

Salah seorang siswa kelas 5 SD N 25 Vathan Kusuma Dinata mengatakan bahwa rasa sayuran memang sedikit hambar, ia berharap ada lauk seperti ayam goreng.

"Porsinya cukup kak, tapi sayurannya hambar, dan semoga ada ayam gorengnya kak," kata Vathan.

Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak layer atau ayam telur tertimpa berkah makan bergizi gratis (MBG).

Dia berkata para peternak diminta memasok telur ayam dua kali seminggu. Pasokan dikirim ke 190 dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis.

"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya. Tapi peternak tidak memanfaatkan momentum karena ada serapan naik tinggi, kita naikkan, tidak. Kita sudah bermitra sejajar dengan pemerintah sejak 3-4 tahun lalu," kata Musbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Dia berkata kebutuhan telur untuk Makan Bergizi Gratis tahun ini sekitar 1.875 ton per minggu. Telur-telur itu dipasok ke 5.000 dapur umum yang dibangun bertahap tahun 2025.

Musbar mengatakan berkah untuk peternak dari Makan Bergizi Gratis sangat besar. Bahkan, lebih besar dari program bansos telur.

"Kalau bansos itu kan kita sebulan sekali. Kalau MBG dua kali seminggu. Bisa dinilai sendiri lebih untung mana," ujarnya.

Musbar berkata para peternak mampu memproduksi 18.200 ton telur ayam per hari. Produksi itu dihasilkan oleh 5.766 peternak. 

Menurutnya, permintaan untuk Makan Bergizi Gratis tak akan mengganggu pasokan atau harga jual telur.

Makan Bergizi Gratis, ujarnya, justru menyediakan pasar yang jelas untuk sebagian peternak. Menurutnya, sebagian warga desa mulai terdorong untuk memulai peternakan ataupun pertanian karena ada pembeli yang jelas, yaitu pemerintah.

"Sudah ada jelas pembelinya untuk proyek-proyek pemerintah. MBG ini kelihatannya akan jangka panjang ya," ucap Musbar.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memberikan makan gratis satu kalo sehari kepada anak-anak.

Makanan diberikan saat anak-anak di sekolah. Makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan warga sekitar.

Prabowo menargetkan Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Meski demikian, program ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk dikelola Badan Gizi Nasional.

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi disalurkan kepada penerima manfaat di Merauke mulai hari ini, Selasa (7/1/2025).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat.

“Hari ini program makan bergizi gratis dilaksanakan di Merauke,” ungkap Dadan, kepada Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, pelaksanaan program ini sempat tertunda, sementara di provinsi lainnya, program MBG telah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Penundaan ini berdampak pada lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah di Merauke yang tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Penundaan distribusi dilakukan atas arahan dari Badan Gizi Nasional, meskipun TNI dan Dapur Makan Bergizi telah menyiapkan logistik untuk kebutuhan makanan bergizi gratis sebelum penundaan tersebut.

Dadan mengatakan, semua bahan makanan telah disimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan setelah mendapatkan arahan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Dadan belum merinci lebih lanjut mengenai jumlah penerima manfaat dan kendala yang menyebabkan penundaan program di Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis ini dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin (6/1/2024), dengan menu yang berbeda di setiap daerah.

Beberapa daerah juga tidak mendapatkan menu susu dalam program ini.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan, tepatnya pada 13 Januari 2025.

Meskipun program ini belum dimulai, sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bandung menyampaikan harapan besar mereka terhadap inisiatif yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Desiana, 32 tahun, orang tua murid di SD Negeri II Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, mengungkapkan bahwa program MBG sangat dinantikan.

Ia menilai, hingga saat ini, anak-anak di sekolahnya belum merasakan langsung manfaat dari program tersebut.

"Emang belum, cuma lihat dan baca-baca anak-anak antusias karena mungkin, jarang juga ada program kaya gitu, atau bisa jadi karena yang membagikannya tuh kalau saya lihat aparat ya kaya Polisi atau TNI, mungkin anak-anak senang," ujarnya saat ditemui di Sukamenak, Kabupaten Bandung, pada Selasa (7/1/2025).

Desiana juga mengungkapkan rasa penasaran terhadap menu yang akan disajikan dalam program ini.

Ia berpendapat, dengan harga Rp 10.000, menu yang disediakan seharusnya cukup bergizi.

"Kalau dilihat mah ada buah, ada nasi, ayam goreng ya, kalau kata saya mah cukup buat ganti anak kalau sarapan," katanya.

Ia menambahkan, jika program ini berjalan secara rutin, sebagai seorang ibu dengan dua anak yang masih bersekolah di tingkat SD, ia merasa terbantu, terutama ketika pembagian MBG dilakukan di pagi hari.

"Hal itu membantu manakala saya tidak sempat menyiapkan sarapan," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sastika, 42 tahun, orang tua murid kelas 4 di SDN III Cangkuang Kulon.

Ia berharap program MBG dapat membantu menghemat pengeluaran untuk anak sekolah.

"Meskipun terbilangnya kecil Rp 10.000, kalau tiap hari anak-anak bisa saja gak jajan, ya uangnya bisa untuk yang lain, nabung atau buat keperluan anak yang lain-lainnya, kaya beli buku atau peralatan tulis," kata Sastika.

Sastika juga berharap agar pemerintah dapat menambah susu dalam menu program MBG.

"Kalau baca-baca sebagian ada yang dikasih susu, ada juga yang enggak. Nah, mudah-mudahan pekan depan di kita bisa ada Susu nya," ujarnya.

Yusuf, 40 tahun, orang tua murid di SDN Sukamenak 8, menyatakan bahwa ia sangat menunggu pelaksanaan program MBG.

Ia ingin melihat bagaimana program ini berjalan dan mendengar komentar dari anak-anak yang mendapat manfaat dari program tersebut.

"Kalau saya udah sering ngobrol sama anak, tapi katanya belum ada informasi lebih lanjut soal program itu, jadi penasaran gimana nantinya," kata Yusuf.

Yusuf berpendapat bahwa jika program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, maka menu yang disajikan harus ideal.

Ia merasa bahwa Rp 10.000 mungkin kurang untuk memberikan makanan berat kepada anak.

"Lebih baik dengan nominal sebesar itu, baiknya hanya diberi buah-buahan atau susu saja," tambahnya.

Meski demikian, Yusuf mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui program MBG.

"Saya yakin apapun kejadiannya nanti bisa berdampak pada orang tua dan si anak, mudah-mudahan dampaknya hal yang positif," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) ditargetkan menyasar 3 juta penerima pada triwulan pertama tahun ini atau Januari-Maret 2025.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, pemerintah secara bertahap akan menambah jumlah penerima program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ke depannya kita berharap nanti sampai triwulan pertama 2025 akan ditambah lagi menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat," ucap Adita di Susukan, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, kata Adita, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus ditambah menjadi 1.000 unit. Saat ini, jumlah SPPG baru mencapai 190 unit yang tersebar di 26 provinsi.

Adita mengatakan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama MBG sudah menggelar evaluasi terkait pelaksanaan program tersebut pada hari pertama.

Katanya, dari hasil evaluasi, akan dilakukan sejumlah perbaikan, termasuk terkait pemilihan menu dan pembagian makanan.

"Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk antara lain adalah pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," kata Adita.

Terkait menu, kata Adita, penyelenggara akan berpedoman pada angka kecukupan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat program ini.

Misalnya, untuk penerima program MBG kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diperlukan 300-400 kilo kalori (kkal) sekali makan. Sementara, bagi anak usia SD, diperlukan 500-600 kkal dalam sekali makan.

"Jadi, mungkin lebih kepada ukuran atau volume, tetapi kalau dari menu bisa saja sama. Yang paling penting seimbang kandungan gizinya terpenuhi sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional," ucap Adita.

Adita menambahkan, evaluasi MBG akan dilakukan setiap hari selama program makan bergizi gratis digelar.

"Evaluasi ini akan dilakukan evaluasi setiap hari oleh BGN yang langsung berkoordinasi dengan titik-titik SPPG yang ada di seluruh Indonesia," ujar Adita.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilakukan perdana kemarin. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045.

"DPR menyambut hangat dimulainya program makan bergizi gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai," kata Cucun dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

Cucun berharap standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat berjalan dengan konsisten. Ia ingin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang diharapkan.

"Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin," ungkap Cucun.

Waketum PKB ini meyakini anggaran Rp 10 ribu per siswa dapat mencukupi satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu ada setiap hari, menurutnya protein dapat digantikan dengan bahan makanan lain.

Cucun juga berharap program ini dapat mengoptimalkan produk lokal. Ia menilai pemerintah bisa mengubah menu harian menjadi lebih variatif supaya siswa tak bosan.

"Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif," kata Politikus PKB ini.

"Contohnya untuk karbohidrat bisa dengan nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Sementara protein bisa dari ikan, lalu esok harinya ayam, telur, atau protein hewani lain yang dapat mencukupi gizi anak namun masih tetap masuk budget," sambungnya.

Cucun berharap program ini dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan stunting di RI juga menjadi atensi Presiden Prabowo.

"Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini," katanya.

Di sisi lain, Cucun mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Cucun juga meminta ada sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.

"Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis," imbuhnya.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).